Babinsa Kadipiro Bersama Masyarakat Laksanakan Kerja Bakti Pembersihan Lingkungan

Surakarta - Babinsa Kelurahan Kadipiro Koramil 02/Banjarsari Kodim 0735/Surakarta Serka Munawar bersama dengan warga Masyarakat RT 3 RW 07 kampung Krembyongan dan team saberling Kelurahan Kadipiro melaksanakan kerja bakti pembersihan lingkungan di kampung Krembyongan Kelurahan Kadipiro ,kecamatan Banjarsari, Minggu (08/02/2026).

Ditegaskan Serka Munawar kegiatan kerja bakti  membantu pembersihan Lingkungan di mana Babinsa hadir di tengah - tengah warga masyarakat yang  merupakan wujud Kemanunggalan TNI dengan rakyat agar TNI selalu dekat dan di cintai rakyat. 

"Kegiatan kerja bakti rutin kami lakukan untuk tetap menjaga hubungan dengan warga  dan  masyarakat Kampung Krembyongan Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari  serta memberikan contoh kepada warga tentang kebersihan lingkungan."pungkasnya.

Penulis : Arda 72

Read More

Ciptakan Kenyamanan Dan Kondusifitas di Wilayah Piket Koramil 03/Serengan Laksanakan Patroli Malam

Surakarta - Piket Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta Serka Priyanto melaksanakan Patroli Malam di seputaran wilayah binaan Koramil 03/Serengan, Sabtu (08/02/2026).

Ditegaskan Serka Priyanto patroli malam bersama Linmas  dilaksanakan ditempat rawan terjadinya kriminalitas dan bentuk kejahatan lainnya, melalui obyek-obyek vital Pemerintah serta kegiatan masyarakat yang ada diwilayah Koramil 03/Serengan juga termasuk  lingkungan maupun perumahan warga masyarakat.

"Patroli bersama Linmas bukan hanya sekedar kegiatan rutinitas Piket Koramil 03/Serengan,namun merupakan salah satu wujud tanggung jawab dan tindakan aktif Piket sebagai upaya menciptakan kondusifitas."ujarnya.

"Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kriminalitas maupun kemungkinan terjadinya gangguan keamanan lainnya terhadap masyarakat khususnya di wilayah Koramil 03/Serengan."pungkasnya.

Penulis : Arda 72

Read More

Koordinator BGN Wonosobo Ungkap Perkembangan Program Makan Bergizi Gratis, 78 Dapur Sudah Beroperasi

WONOSOBO — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif strategis Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Program ini dilandasi oleh dasar konstitusional dan semangat kesejahteraan, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) tentang hak setiap warga negara memperoleh layanan kesehatan, serta Pasal 31 yang menjamin hak atas pendidikan yang layak (05/02/2026)

Pemenuhan kebutuhan gizi dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung proses belajar dan tumbuh kembang anak. Tanpa asupan nutrisi yang cukup, anak-anak akan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, berprestasi, serta berkembang secara optimal.

Selain itu, Program MBG juga diarahkan sebagai langkah konkret pemerintah dalam penanganan stunting dan gizi buruk. Indonesia hingga kini masih menghadapi tantangan serius terkait prevalensi stunting (tengkes), yang apabila tidak ditangani sejak dini dapat berdampak pada terhambatnya perkembangan otak, menurunnya daya tahan tubuh, serta berkurangnya potensi kecerdasan (IQ) di masa dewasa.

Guna menggali informasi lebih dalam terkait pelaksanaan Program MBG di daerah, awak media melakukan pertemuan dan diskusi langsung bersama Koordinator Wilayah Kabupaten Wonosobo, Satika Mahda, yang membawahi seluruh dapur MBG di wilayah Kabupaten Wonosobo. Pertemuan tersebut berlangsung santai namun informatif di Temu Kamu Caffe, Wonosobo.

Dalam keterangannya, Satika Mahda menyampaikan bahwa saat ini telah terdapat 78 dapur MBG yang aktif beroperasi di Kabupaten Wonosobo. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah hingga mencapai lebih dari 100 dapur MBG seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan cakupan program pemerintah tersebut.

Ia menegaskan bahwa pendirian dapur MBG tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Seluruh proses berada di bawah pengawasan ketat Badan Gizi Nasional (BGN). Beberapa persyaratan utama yang wajib dipenuhi antara lain memiliki yayasan yang legal, lokasi dapur yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) BGN, serta faktor-faktor penunjang lain yang telah ditetapkan.

"Setiap yayasan diperbolehkan memiliki maksimal sepuluh dapur MBG. Kepemilikan tidak dibatasi siapa pun, yang terpenting memenuhi kategori yang diizinkan oleh BGN, termasuk kesiapan permodalan," ujar Satika Mahda.

Lebih lanjut, Satika juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mengawal jalannya Program MBG agar dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Ia membuka ruang pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan pelaksanaan dapur MBG yang tidak sesuai SOP.

"Jika di lapangan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP BGN, masyarakat dipersilakan melaporkan kepada kami dengan menyertakan bukti yang kuat. Laporan tersebut pasti akan kami tindak lanjuti untuk dilakukan pengecekan sekaligus mencari solusi terbaik," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Satika Mahda juga menjelaskan bahwa setiap dapur MBG wajib menyiapkan dua jenis porsi makanan, yakni porsi besar dan porsi kecil. Porsi besar senilai Rp10.000 diperuntukkan bagi siswa kelas 4 SD hingga SMA serta ibu hamil. Sementara porsi kecil senilai Rp8.000 ditujukan bagi anak-anak TK, balita, serta siswa kelas 1 hingga kelas 3 SD.

Di akhir perbincangan santainya bersama awak media, Satika Mahda menegaskan keterbukaannya terhadap insan pers. Ia mempersilakan awak media untuk kembali melakukan konfirmasi atau pendalaman informasi terkait Program MBG, baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi melalui WhatsApp.

(Team investigasi)

Karya jurnalis nusantara abadi

Read More

Tidak Ada Dualisme Kepengurusan IWO Indonesia, Kepemimpinan Mevi Amirullah di Banten Sah Diakui DPP

Jakarta, 

Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) tidak mentolerir peluang terjadinya dualisme kepemimpinan organisasi dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Hal itu dijaga betul dengan mengedepankan koordinasi dan konsolidasi yang intensif diantara pucuk pimpinan, para pengurus serta seluruh anggota.

Meskipun demikian, pimpinan pusat selalu mengedepankan komunikasi persuasif dan menyerap masukan dari mana pun sebelum mengambil suatu keputusan merombak struktur pengurus di suatu daerah.

Menyikapi dinamika yang berkembang di kepengurusan provinsi Banten, pimpinan pusat melalui Kadiv OKK telah mengevaluasi kinerja kepemimpinan lama selama satu tahun terakhir di mana dinilai tidak berjalan sesuai amanat AD ART. 

Disamping itu, beberapa pengurus DPD kabupaten/kota mengeluh tidak adanya arahan yang jelas dari pimpinan DPW Banten bahkan ada pernyataan "seperti anak ayam kehilangan induknya".

Atas pertimbangan itu, Kadiv OKK Hasan Munawar dengan berkoordinasi dengan Ketua Umum Dr. H. NR Icang Rahardian,S.H.,S.Ak.,M.H.,M.Pd mengambil langkah strategis merombak kepengurusan DPW Banten. Hal itu dilakukan untuk menjaga marwah dan nama baik organisasi di provinsi Banten.

"Kami telah mendengar, menyerap dan mengevaluasi kepemimpinan H. Suherna selama lebih dari satu tahun. Tidak ada koordinasi dan laporan kegiatan sebagai mana yang diamanatkan AD ART. Dari 4 kabupaten dan 4 kota di provinsi Banten hanya setengahnya yang baru resmi terbentuk hasil kinerjanya," tutur Hasan memaparkan.

"Selain dari pada itu," sambung Hasan, "Kepengurusan yang sudah terbentuk itu pun belum seluruhnya terdaftar di Kesbangpol setempat. Ini menjadi ukuran penting dan menjadi catatan DPP," imbuh dia.

Hasan Munawar sebagai Kadiv OKK DPP memahami betul keberadaan dan kinerja IWO Indonesia di Banten oleh sebab Kepengurusan di provinsi adalah hasil bentukannya.

"Evaluasi satu tahun ini sudah lebih dari cukup untuk mengambil keputusan merombak dan menggantikannya dengan yang lebih progresif. Dengan pertimbangan itu, berdasar pada Surat Pencabutan dan Pembekuan No 138/JKT /DPP-IWOI/I/2025 Tanggal 1 Januari 2026 serta SK PAW No 300/SK/IWOI/P/I/2026 Tanggal 7 Januari 2026 pimpinan pusat merombak lalu menunjuk Mevi Amirullah sebagai ketua DPW Banten yang baru untuk memimpin organisasi insan pers di provinsi paling barat pulau Jawa ini," tegas Hasan mengakhiri.

Perubahan struktur kepengurusan yang dilakukan DPP IWO Indonesia ini semata-mata demi menjaga marwah dan kemajuan organisasi serta tidak ada unsur subyektifitas pribadi, apa lagi setelah melihat dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak demi tidak ada munculnya dualisme di tubuh Ikatan Wartawan Online Indonesia.

(Harun)

Read More

Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung

*JAKARTA* – Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi" Ujar Brigjen Langgeng.

Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.

Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.

Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram.

"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog." Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia.

Read More