Buser Polkrim (Kota Cirebon) - Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Kota Cirebon memasuki tahap baru pengembangan menuju pelabuhan perikanan yang lebih modern, bersih, terintegrasi, dan memiliki daya saing hingga pasar internasional.
Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking pengembangan PPN Kejawanan melalui proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM) Phase-I yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono di kawasan PPN Kejawanan, Kamis (17/9/2026).
Wali Kota Cirebon Effendi Edo hadir dalam kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman. Kehadiran Pemerintah Kota Cirebon menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan kawasan perikanan yang diharapkan memberikan dampak lebih luas bagi aktivitas ekonomi, masyarakat pesisir, serta pelaku usaha di Kota Cirebon.
Pengembangan PPN Kejawanan merupakan bagian dari langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pembenahan pelabuhan perikanan di berbagai daerah. Kejawanan nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat aktivitas kapal dan pendaratan ikan, tetapi juga dipersiapkan sebagai kawasan perikanan yang mampu mendukung rantai bisnis dari hulu hingga hilir.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembenahan pelabuhan menjadi bagian penting dari reformasi sektor perikanan. Menurutnya, kondisi pelabuhan akan berpengaruh langsung terhadap kualitas hasil perikanan, produktivitas, hingga kemampuan produk Indonesia menembus pasar yang lebih luas.
"Yang kita lakukan di Kejawanan ini merupakan bagian dari pembenahan mendasar pelabuhan perikanan. Kita ingin Pelabuhan menjadi lebih modern, tertata, dan memberikan pelayanan yang lebih baik," ujar Trenggono.
Ia menjelaskan, peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan juga berkaitan dengan mutu hasil tangkapan dan sistem ketertelusuran produk. Dengan fasilitas yang lebih baik, produk perikanan diharapkan dapat memiliki kualitas yang semakin terjaga sekaligus memenuhi kebutuhan pasar, termasuk pasar internasional.
"Ketika pelabuhannya dibangun dengan baik, kualitas produknya juga akan ikut meningkat. Ketertelusurannya menjadi lebih jelas sehingga produk perikanan memiliki peluang yang lebih baik untuk diterima di pasar internasional. Itu salah satu tujuan utama dari pembangunan ini," katanya.
Trenggono juga menyampaikan bahwa pembangunan PPN Kejawanan tidak hanya diarahkan pada kepentingan aktivitas perikanan. Pengembangan kawasan akan disesuaikan dengan karakter wilayah Cirebon sehingga keberadaan pelabuhan dapat berjalan berdampingan dengan sektor lain, termasuk pariwisata.
"Kita ingin membangun pelabuhan perikanan yang modern, bersih, tidak menimbulkan persoalan lingkungan, sekaligus dapat menyatu dengan sektor wisata dan karakter daerah. Karena itu, Kejawanan nantinya diharapkan memiliki identitas yang sesuai dengan potensi Kota Cirebon," tuturnya.
Pengembangan PPN Kejawanan ditargetkan selesai pada 2028. Proyek tersebut merupakan bagian dari IFP-IFM Phase-I yang mendapatkan pembiayaan melalui pinjaman luar negeri dari Islamic Development Bank (IsDB). KKP sebelumnya menyebut proyek IFP-IFM Phase-I memang diarahkan untuk mengembangkan pelabuhan perikanan dengan standar internasional sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan bagi masyarakat sekitar.
Berdasarkan laporan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh PT Nindya Karya dan PT Sumber Teknik Konstruksi dengan masa pelaksanaan selama 730 hari kalender atau 24 bulan, mulai 3 Agustus 2026 hingga 2 Agustus 2028.
Pembangunan mencakup berbagai infrastruktur di sisi laut maupun darat. Pada bagian laut, pekerjaan meliputi pembangunan breakwater, revetment, groin, reklamasi, kolam pelabuhan, serta dermaga untuk melayani kapal berukuran besar dan kecil.
Sementara di kawasan darat, pengembangan akan dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang, mulai dari kantor administrasi dan syahbandar, gedung Balai Besar Perikanan Penangkapan Ikan (BBPI), tempat pelelangan ikan (TPI), kios UMKM, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Setelah pengembangan selesai, kapasitas pelayanan kapal di PPN Kejawanan ditargetkan meningkat dari 241 kapal menjadi 500 kapal. Produksi ikan juga diproyeksikan meningkat cukup signifikan, dari sekitar 5.600 ton menjadi 32.000 ton per tahun.
Peningkatan aktivitas tersebut turut diharapkan membuka lebih banyak kesempatan kerja. Jumlah tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan bertambah dari sekitar 2.900 orang menjadi 8.000 orang.
Dengan pengembangan tersebut, PPN Kejawanan dipersiapkan menjadi pusat kegiatan bisnis hasil tangkapan dan produk perikanan, termasuk mendukung kebutuhan ekspor. Pelabuhan juga akan memberikan layanan yang lebih terintegrasi bagi nelayan dan pelaku usaha.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik pembangunan PPN Kejawanan. Menurutnya, kehadiran pelabuhan perikanan yang lebih representatif akan menjadi bagian penting dalam penguatan infrastruktur kelautan di Kota Cirebon sekaligus membuka ruang pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata.
Dedi mengatakan, karakter Cirebon sebagai kota budaya dengan berbagai potensi wisata akan menjadi kekuatan yang dapat berjalan beriringan dengan pengembangan kawasan pelabuhan.
"Bagi masyarakat Jawa Barat, pembangunan PPN Kejawanan tentu menjadi kabar yang membahagiakan. Cirebon memiliki kekayaan budaya dan potensi pariwisata yang kuat. Dengan adanya pelabuhan yang representatif, kita berharap pengembangannya dapat terhubung dengan berbagai potensi yang sudah dimiliki daerah," katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap memberikan dukungan terhadap infrastruktur pendukung yang dibutuhkan agar pengembangan PPN Kejawanan dapat berjalan optimal. Salah satunya melalui peningkatan konektivitas menuju kawasan pelabuhan.
"Pemprov Jawa Barat pada prinsipnya mendukung pembangunan ini. Kami juga siap mendukung kebutuhan infrastruktur tambahan, termasuk konektivitas dari akses jalan hingga menuju kawasan Pelabuhan Kejawanan," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas perhatian dan dukungan terhadap pengembangan PPN Kejawanan.
Menurut Wali Kota, pembangunan tersebut menjadi bagian penting bagi Kota Cirebon, khususnya dalam mendukung aktivitas masyarakat yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan.
"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas pembangunan dan dukungan terhadap pengembangan PPN Kejawanan. Kami berharap pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat Kota Cirebon," ujarnya.
Wali Kota berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi nelayan, pelaku usaha, UMKM, serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan pelabuhan.
"Pemkot Cirebon tentu akan terus mendukung dan berkoordinasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Harapannya, setelah selesai nanti PPN Kejawanan dapat semakin produktif, tertata, dan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah," tuturnya.
(Deni)
