Kota Cirebon– Komisi II DPRD Kota Cirebon mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditekankan usai rapat kerja bersama BPKPD guna mengevaluasi realisasi target pajak daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah, SSos MSi menyoroti masih rendahnya realisasi pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Kami melihat dua sektor pengampu ini masih jauh dari target. Meski tarif PBBP2 sudah diturunkan, realisasi pembayarannya belum menunjukkan peningkatan signifikan,” ujar Andru sapaan akrabnya, Senin (22/6/2026).
Untuk mendongkrak capaian tersebut, Andru mengusulkan kolaborasi intensif dengan aparat penegak hukum. Langkah ini bertujuan menelusuri wajib pajak yang belum tertib administrasi secara cermat dan tepat.
Ia juga mengapresiasi upaya BPKPD yang telah melakukan jemput bola dengan mengklarifikasi 212 wajib pajak. Namun, disayangkan karena tingkat kehadiran wajib pajak dalam agenda tersebut baru mencapai 50 persen.
Sebagai solusi, Komisi II berencana menginisiasi program “One Day With Citizen”. Program ini akan mempertemukan pimpinan daerah, DPRD, perangkat kecamatan/kelurahan, hingga ketua RW untuk menyosialisasikan pentingnya ketaatan pajak.
“Kami ingin melibatkan ketua RW sebagai ujung tombak untuk mengedukasi warga. Selain itu, kami juga mendorong warga yang masih menggunakan plat nomor luar kota untuk mutasi ke plat Kota Cirebon, agar opsen pajak kendaraan bermotor bisa masuk langsung ke kas daerah,” jelasnya.
DPRD Kota Cirebon
Optimalkan PAD, Komisi II DPRD Minta BPKPD Ambil Langkah Strategis
Juni 23, 2026
Optimalkan PAD, Komisi II DPRD Minta BPKPD Ambil Langkah Strategis
CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditekankan usai rapat kerja bersama BPKPD guna mengevaluasi realisasi target pajak daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah, SSos MSi menyoroti masih rendahnya realisasi pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Kami melihat dua sektor pengampu ini masih jauh dari target. Meski tarif PBBP2 sudah diturunkan, realisasi pembayarannya belum menunjukkan peningkatan signifikan,” ujar Andru sapaan akrabnya, Senin (22/6/2026).
Untuk mendongkrak capaian tersebut, Andru mengusulkan kolaborasi intensif dengan aparat penegak hukum. Langkah ini bertujuan menelusuri wajib pajak yang belum tertib administrasi secara cermat dan tepat.
Ia juga mengapresiasi upaya BPKPD yang telah melakukan jemput bola dengan mengklarifikasi 212 wajib pajak. Namun, disayangkan karena tingkat kehadiran wajib pajak dalam agenda tersebut baru mencapai 50 persen.
Sebagai solusi, Komisi II berencana menginisiasi program “One Day With Citizen”. Program ini akan mempertemukan pimpinan daerah, DPRD, perangkat kecamatan/kelurahan, hingga ketua RW untuk menyosialisasikan pentingnya ketaatan pajak.
“Kami ingin melibatkan ketua RW sebagai ujung tombak untuk mengedukasi warga. Selain itu, kami juga mendorong warga yang masih menggunakan plat nomor luar kota untuk mutasi ke plat Kota Cirebon, agar opsen pajak kendaraan bermotor bisa masuk langsung ke kas daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Komisi II juga menekankan pentingnya ekstensifikasi pajak pada sektor yang belum tergarap maksimal, seperti Pajak Bangunan Gedung (PBG) dan pajak restoran. DPRD juga mendukung pembaruan sistem pengawasan melalui integrasi teknologi.
“Kami mendorong penggunaan sistem chip pada mesin kasir, tidak hanya mengandalkan tapping box. Ini penting untuk mencegah kebocoran anggaran agar potensi PAD kita benar-benar terealisasi secara optimal,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPKPD Kota Cirebon, Arif Kurniawan menyampaikan capaian PAD tahun 2026 yang dinilai masih belum maksimal. Hingga periode Mei 2026, realisasi PAD baru mencapai Rp190,62 miliar atau 25,58 persen dari total target sebesar Rp745,26 miliar.
Ia mengungkapkan, capaian ini masih jauh dari kondisi ideal. Idealnya, pada pertengahan tahun ini, realisasi PAD seharusnya sudah menyentuh angka 46,6 persen. Dengan demikian, terdapat gap sekitar 10 persen dari target yang ditetapkan.
“Kondisi ini masih jauh dari ideal. Kami mencatat adanya gap yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan target periodik yang seharusnya dicapai,” ujar Arif.
Berdasarkan data BPKPD, keempat komponen PAD saat ini belum menunjukkan tren yang sesuai dengan target:
Pajak Daerah: Target Rp357,92 miliar, terealisasi Rp131,24 miliar (36,67 persen per 19 Juni 2026).
Retribusi Daerah: Target Rp347,15 miliar, terealisasi Rp72,87 miliar (20,99 persen).
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Target Rp14 miliar, terealisasi Rp3 miliar.
Lain-lain PAD yang Sah: Target Rp27 miliar, terealisasi Rp2 miliar.
Arif menjelaskan bahwa BPKPD harus menjaga rata-rata penerimaan sebesar Rp37,8 miliar per bulan untuk mencapai target tahunan. Namun, rata-rata penerimaan saat ini baru mencapai Rp22,5 miliar per bulan. Terdapat gap sebesar Rp15,3 miliar yang harus segera ditutup.
Karena pajak daerah merupakan komponen yang dapat dikendalikan langsung oleh BPKPD, Arif memastikan pihaknya akan mengambil langkah lebih tegas. Ia menekankan bahwa pajak merupakan hak rakyat yang harus dikelola dengan tanggung jawab penuh.
“Pajak itu hak dan uang rakyat. Jadi, wajib pajak (WP) yang tidak menunaikan kewajibannya berarti sama saja dengan mencuri uang rakyat. Kami akan bersikap tegas sesuai dengan aturan hukum dan pasal yang berlaku,” tegasnya.
Rapat kerja dengan BPKBD Kota Cirebon, dihadiri pula anggota Komisi II DPRD lainnya, H Karso SIP, Abdul Wahid Wadinih SSos, Een Rusmiyati SE, dan Dian Novitasari S.Kom MAP
(DW Krisnara).
