DI DUGA ANGGARAN TIDAK CAIR, 34 CABOR INDRAMAYU ANCAM BOIKOT PORPROV XV JABAR 2026

Indramayu -Dugaan Sebanyak 34 cabang olahraga (cabor) yang tergabung dalam kontingen Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov) XV kabupaten Indramayu mengancam boikot tidak mengirimkan atletnya dalam ajang olahraga bergengsi empat tahunan tingkatan Jawa Barat tersebut.

Ancaman boikot pada atlet ini terkait belum adanya alokasi anggaran yang dapat menunjang pelaksanaan para atlet untuk berlaga dalam event tersebut.

Sekretaris Umum Pengcab Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (Perbakin) Kabupaten Indramayu Yan Tuyani Oetoey mengatakan cabornya akan absen untuk tidak mengirimkan atlet terbaiknya dalam ajang Porprov Jabar XV yang akan diselenggarakan di tiga kota yakni Bekasi, Depok dan Bogor.

Dugaan alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten Indramayu yang sampai saat ini belum cair, sementara atlet membutuhkan suplemen dan kebutuhan lainnya untuk peningkatan prestasinya pada Porprov ke 15 ini.

Perbakin Kabupaten Indramayu menargetkan sebanyak 1 emas dan 1 perak. Sementara, dalam Porprov Jabar ke XIV di Kota Garut atlet Perbakin Indramayu mampu meraih 1 perak. 

"Kabupaten lain mah sudah mengalokasikan anggarannya untuk peningkatan prestasi, sekarang malah Indramayu kebingungan terkait belum adanya kabar pencairan dana. Baik untuk akomodasi atlet dan persiapan atlet itu sendiri," jelas Oetoey.

Hal senada juga disampaikan Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kabupaten Indramayu Herman Indra Susanto yang konon masih terkatung katung terkait masalah anggaran.

Herman menjelaskan timnya tidak akan berangkat untuk mengharumkan nama Indramayu bila pemerintah kabupaten Indramayu tidak mampu mengalokasikan anggarannya untuk kebutuhan atlet berlaga diajang empat tahunan ini.

Menurut Herman, sampai saat ini panitia belum menyiapkan apapun terkait perhelatan olahraga tingkat Jawa Barat tersebut.

"Kita total 28 atlet dan ini semua membutuhkan anggaran. Apalagi kita bertanding membutuhkan waktu sekitar 10 hari," kata Herman.

Sementara, Tarung Drajat memilih tidak memberangkatkan atletnya bila mana Pemkab Indramayu tidak memberikan anggaran yang pasti.

Ketua tim Tarung Drajat kabupaten Indramayu Karyono menjelaskan untuk membawa .5 atlet serta 3 official diperlukan dana yang tidak sedikit termasuk akomodasi atlet, suplemen dan kebutuhan untuk atlet lainnya.

"Pemkab Indramayu tidak support anggaran, tarung Drajat memilih tidak berangkat dan peluang untuk mendulang medali hanya mimpi, ujar Karyono.

Boikot untuk tidak berangkat juga dikeluhkan oleh atlet dan pengurus cabor yang berpeluang mendulang medali di Porprov XV Jabar diantaranya cabor Kempo, Tarung Drajat, sepak takraw, bola voli  pasir, judo, gulat, dan tinju.

Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indramayu Maman Kostaman mengatakan

anggaran yang diajukan Rp4 milyar ke DPRD Indramayu. Belum ada realisasi sampai sekarang. Sementara Porprov akan berlangsung pada bulan  Oktober - November mendatang.

"Kondisi ini akan menjadi persoalan serius bila Pemkab Indramayu tidak segera mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan atlet yang akan berlaga nanti," jelas Maman Kostaman.

Menurut Maman, ada sedikit angin segar setelah dilakukan pertemuan antara jajaran pengurus KONI dengan Dinas Pemuda, Pariwisata dan Olahraga. Namun, kondisi ini juga belum final pengelokasiannya.

 "Dispara untuk dukungan Porprov informasinya dalam bentuk kegiatan berupa biaya perjalanan, akomodasi atlet dan seragam kontingen. Alokasi anggaran ini belum termasuk alat tanding dan baju tanding untuk cabor beladiri," jelas Maman Kostaman.

KONI Indramayu lanjut Maman mempertanyakan besaran anggaran yang diperuntukan untuk atlet dan official yang jumlahnya mencapai 428 orang.

"KONI juga menanyakan kepastian waktu terkait anggaran perubahan sampai saat ini pengantaran APBD perubahan belum terlaksanakan.KONI merasa kuatir dengan kondisi yang seperti ini," jelasnya.

Bila tidak terpenuhi, KONI terpaksa tidak memberangkatkan atletnya untuk berpartisipasi dalam ajang Porprov karena terbentur anggaran.

Sejumlah sumber menyebutkan bahwa kabupaten/kita di Jawa Barat sudah jauh jauh hari menyiapkan anggarannya untuk Porprov XV Jawa Barat yang akan digelar di Bekasi, Depok, dan Bogor, diantaranya kota Cirebon (peringkat 19, Hibah Murni Rp5,5M, ⁠Kabupaten Cirebon (peringkat 22, Hibah Murni Rp5,5M, Porprov dari kegiatan Dispara, total Rp 5,5M, ⁠Kabupaten Karawang (peringkat 10, Hibah Murni Rp5,5M, Proprov dari kegiatan Dispara, total = Rp5,5M++), ⁠Kabupaten Garut (peringkat 11, Hibah Murni Rp7M sudah termasuk kegiatan Porprov), ⁠Kota Cimahi (peringkat 16, Hibah Murni Rp 11M, tambahan Porprov Hibah Rp700jt, Total Rp11,7M, dan ⁠Kabupaten Indramayu (peringkat 14, anggaran Hibah Murni Rp1M, perubahan untuk Porprov Rp2,165M total = Rp3,165M)

Nurbaeti

Read More

Silaturahmi Bersama PJU polres Indramayu Dan Media, Dalam Rangka Purna Tugas Kasih propam Dan Kasiwas

INDRAMAYU — Suasana hangat, penuh kekeluargaan, dan keakraban menyelimuti kegiatan silaturahmi yang digelar bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Indramayu dan para awak media serta insan pers di wilayah Indramayu. Acara ini dihadiri langsung oleh Kapolres Indramayu, AKBP Prianggo P.M., S.I.K., M.Si., dan diselenggarakan secara khusus dalam rangka melepas purna tugas sekaligus menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Agus yang selama ini memegang amanah sebagai Kasih Propam sekaligus Kasiwas Polres Indramayu.

 

Kasi Humas Polres Indramayu  AKP Tarno, ucapan Kegiatan silaturahmi ini bukan sekadar acara perpisahan biasa, melainkan momen penuh makna yang menjadi wadah mempererat tali persaudaraan, apresiasi atas pengabdian, serta penguatan sinergi yang selama ini terjalin erat antara institusi kepolisian di wilayah Indramayu dengan dunia pers yang senantiasa menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat luas.

 

Dalam sambutannya, Kapolres Indramayu AKBP Prianggo P.M., S.I.K., M.Si., menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya sekaligus penghormatan mendalam kepada Bapak Agus atas dedikasi, kerja keras, integritas, dan tanggung jawab yang ditunjukkan selama menjalankan amanah sebagai Kasih Propam dan Kasiwas di lingkungan Polres Indramayu. Sepanjang masa pengabdiannya, Bapak Agus dikenal sebagai sosok yang teguh memegang prinsip, terbuka dalam membangun komunikasi, selalu merangkul semua elemen, dan mampu menjaga keharmonisan hubungan antar sesama aparat maupun dengan masyarakat, termasuk para insan pers yang beroperasi di wilayah Indramayu.

 

Kapolres juga menegaskan bahwa sinergi yang terjalin antara kepolisian dan media merupakan hal yang sangat berharga dan tak ternilai harganya. Hubungan kerja sama yang saling mengisi, saling mendukung, dan dibangun di atas pondasi kepercayaan serta profesionalisme ini menjadi kekuatan besar dalam menjaga keamanan, ketertiban, ketenteraman, serta penyebaran informasi yang benar dan menenangkan masyarakat di Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu, ikatan persaudaraan yang telah terjalin erat ini diharapkan tidak akan terputus meskipun masa tugas telah selesai, melainkan akan terus dijaga, dipelihara, dan senantiasa tumbuh kokoh ke depannya.

 

Sementara itu, Bapak Agus dalam kesempatan berharga ini menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran pimpinan Polres Indramayu, sesama rekan kerja, serta seluruh awak media yang telah banyak memberikan dukungan, kerja sama, dan kepercayaan selama ia menjalankan tugas. Ia mengaku sangat bangga dan berkesan dapat bekerja bersama tim yang solid, kompak, dan penuh semangat, serta dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan insan pers di Indramayu. Seluruh pengalaman dan kenangan yang telah dibangun bersama ini akan selalu menjadi kenangan indah dan bekal berharga dalam perjalanan pengabdiannya ke depan. Ia juga memohon maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, baik kepada rekan-rekan sesama aparat maupun kepada rekan-rekan media.

 

Kasi Humas Polres Indramayu  AKP Tarno. Mengucapkan Perwakilan dari kalangan media dan insan pers yang hadir turut menyampaikan apresiasi yang tinggi sekaligus ucapan terima kasih dan doa terbaik untuk Bapak Agus. Selama menjabat, beliau dikenal sebagai sosok yang mudah ditemui, terbuka dalam menerima aspirasi dan informasi, serta selalu mendukung kelancaran tugas jurnalistik secara profesional dan berkeadilan. Kehadiran beliau telah banyak membantu memperlancar penyebaran informasi yang akurat kepada masyarakat, dan kehangatan hubungan yang terjalin akan selalu dirindukan. Semoga di tempat tugas yang baru maupun dalam masa purna tugas nanti, Bapak Agus senantiasa diberikan kesehatan yang prima, keberkahan, kemudahan, serta kesuksesan yang gemilang dalam setiap langkah dan pengabdiannya.

 

Perpisahan dalam dinas kepolisian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah perjalanan yang berlanjut di tempat dan tugas yang berbeda dengan semangat pengabdian yang sama — yaitu melayani, melindungi, dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Semoga silaturahmi yang telah terjalin erat ini tetap terus terjaga, menjadi jembatan kebaikan, dan membawa dampak positif bagi kemajuan bersama, khususnya demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu yang kita cintai bersama.

((Nurbaeti))

Read More

Surambi Nogori, Dua OPD Rohul Paparkan Pembangunan Strategis dan Permukiman Berkualitas

ROKAN HULU:  — Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus mendorong pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari penguatan pemerintahan desa hingga penyediaan perumahan, infrastruktur dasar dan fasilitas pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Rokan Hulu Prasetyo, M.IP. dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rokan Hulu Desmadiana, S.Sos., M.M., dalam talk show “Surambi Nogori, Bupati Menyapa” pada Rabu (02/09/2026) pukul 10.30 pagi.

Dalam paparannya, Prasetyo menjelaskan bahwa penguatan pemerintahan desa menjadi salah satu fokus utama DPMPD. Pemerintah desa didorong memiliki tata kelola yang profesional, transparan dan akuntabel sehingga mampu menjalankan pemerintahan sekaligus mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.

“Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, tata kelola pemerintahan desa harus terus diperkuat, baik dari sisi kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan aset, perencanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, desa juga harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dengan melibatkan masyarakat. Digitalisasi pemerintahan desa melalui sistem informasi dan pengelolaan administrasi secara elektronik menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

“Desa harus mampu berkembang secara mandiri dengan memanfaatkan potensi lokal. Pemerintah daerah melalui DPMPD akan terus memberikan pembinaan dan pendampingan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan dan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Prasetyo menyebutkan, salah satu capaian yang menjadi perhatian adalah peningkatan persentase Desa Mandiri dari 3,60 persen pada 2021 menjadi 42,45 persen pada 2025. DPMPD juga terus mendorong penguatan BUMDes, Posyandu, PKK serta sistem informasi desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Rokan Hulu Desmadiana, S.Sos., M.M. memaparkan sejumlah program terkait perumahan, air bersih, sanitasi, drainase, infrastruktur lingkungan dan fasilitas pemerintahan.

“Pelayanan perumahan dan kawasan permukiman harus terus ditingkatkan, karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Mulai dari air bersih, sanitasi, infrastruktur lingkungan hingga rumah layak huni, semuanya menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah,” kata Desmadiana.

Di sektor air bersih, Dinas Perkim mencatat 10 Unit Pengelola Air Bersih (UPAB) aktif hingga 2025, sementara persentase rumah tangga yang terlayani air bersih mencapai 82,2 persen. Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) juga menjadi salah satu prioritas pembangunan.

“Untuk pelayanan air bersih, kita terus berupaya memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Saat ini masih terdapat sejumlah tantangan, seperti jaringan pipa yang sudah berusia lebih dari 20 tahun, kebocoran jaringan, keterbatasan sumber air baku serta adanya wilayah yang rawan mengalami krisis air saat musim kemarau,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Desmadiana juga menjelaskan perkembangan pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Ia menyampaikan bahwa pembangunan gedung yang telah dikerjakan sebelumnya telah selesai sesuai kontrak. Namun, gedung tersebut hingga kini belum ditempati karena masih terdapat proses audit internal dan audit independen yang masih berjalan.

“Untuk pembangunan gedung DPRD yang sebelumnya, secara pekerjaan sudah selesai sesuai kontrak. Namun, untuk pemanfaatannya kita masih menunggu proses audit internal dan audit independen yang saat ini masih berlanjut. Jadi, kita mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan,” jelas Desmadiana.

Selain itu, pemerintah daerah juga melanjutkan pembangunan baru yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Berdasarkan progres yang disampaikan, pembangunan tersebut telah mencapai sekitar 15 persen.

“Pembangunan baru saat ini masih berjalan dan progresnya sekitar 15 persen. Kita tentu berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai kontrak, ketentuan teknis dan target yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Kedua OPD tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dalam mendukung pembangunan daerah. DPMPD berfokus pada penguatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan Dinas Perkim menangani kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman serta sejumlah infrastruktur pendukung.

Melalui talk show “Surambi Nogori, Bupati Menyapa”, program dan capaian tersebut disampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan informasi serta upaya memperkuat komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat.*** (Jurn/DR)ds/Robet)

Read More

Tim Gabungan Padamkan Karhutla di Alas Kethu

Wonogiri – Personel Damkar Kodim 0728/Wonogiri bersama Damkar Kabupaten Wonogiri, tim gabungan, serta personel Yonif TP 448, melaksanakan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di kawasan Alas Kethu, Lingkungan Seneng RW 07 dan Lingkungan Ngasinan RW 06, Kelurahan Giriwono, Kecamatan Wonogiri. Rabu (2/9/2026).

Petugas gabungan bergerak cepat menuju lokasi setelah menerima laporan adanya kebakaran yang melanda kawasan hutan dan lahan. Dengan menggunakan peralatan pemadam kebakaran serta perlengkapan pendukung lainnya, personel bersama-sama melakukan penyisiran dan pemadaman di sejumlah titik yang terdampak.

Dandim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan melalui Pasi Ops Kapten Inf Suraji menjelaskan, Kondisi medan yang merupakan kawasan hutan dan lahan dengan vegetasi yang mudah terbakar menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Selain melakukan pemadaman, petugas juga berupaya melakukan pendinginan guna mencegah munculnya kembali titik api dan meluasnya kebakaran ke area lainnya.

Sinergi antara Damkar Kodim 0728/Wonogiri, Damkar Kabupaten Wonogiri, Yonif TP 448, serta unsur tim gabungan menjadi langkah penting dalam mempercepat penanganan kebakaran dan menjaga agar api tidak semakin meluas.

Petugas mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama di tengah kondisi lahan yang kering.

Upaya pemadaman dan pemantauan terus dilakukan hingga kondisi di lokasi dinyatakan aman dan tidak terdapat lagi titik api yang berpotensi menimbulkan kebakaran susulan.

Penulis : Arda 72

Read More

Anggaran Hampir Rp1,5 Miliar, Keselamatan Pekerja Proyek KUA Pangkal Balam Dipertanyakan

PANGKALPINANG — Proyek pembangunan Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2026, mulai disorot. Selain memiliki nilai kontrak hampir Rp1,5 miliar, pelaksanaan proyek tersebut diduga belum sepenuhnya memperhatikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi pembangunan.

Hasil penelusuran tim awak media di lapangan pada Rabu (2/9/2026) menemukan indikasi bahwa penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja belum terlihat sebagaimana mestinya. Padahal, aspek keselamatan kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan proyek konstruksi.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pembangunan Gedung KUA Kecamatan Pangkal Balam memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.490.848.330.

Proyek tersebut dilaksanakan oleh CV Barokah Mulya Jaya sebagai kontraktor pelaksana, sedangkan CV Ary Con's ditunjuk sebagai konsultan pengawas.

Kontrak pekerjaan tercatat telah ditandatangani pada 24 Juni 2026 dengan Nomor 03/KUA PANGKAL BALAM/PPK/06/2026. Pada tanggal yang sama, pekerjaan fisik proyek juga dinyatakan mulai dilaksanakan.

Dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender, proyek ini ditargetkan selesai sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

K3 Bukan Sekadar Pelengkap Proyek. 

Persoalan yang menjadi perhatian bukan semata mengenai progres pembangunan gedung, tetapi bagaimana standar keselamatan diterapkan selama pekerjaan berlangsung.

Dalam pekerjaan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian dari sistem manajemen keselamatan konstruksi yang harus diperhatikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan.

Komponen keselamatan tersebut antara lain mencakup penggunaan APD sesuai risiko pekerjaan, seperti helm keselamatan, rompi, sepatu keselamatan, serta perlengkapan pelindung lainnya.

Dari hasil pengamatan di lapangan, penerapan aspek keselamatan tersebut dipertanyakan. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan terhadap pemenuhan standar K3 benar-benar dijalankan dalam proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut.

Ketika dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, salah seorang pengawas pelaksana yang ditemui di lokasi justru menyatakan tidak mengetahui secara detail mengenai persoalan yang dipertanyakan.

Jawaban tersebut menjadi catatan tersendiri, mengingat keberadaan konsultan pengawas semestinya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pekerjaan, tetapi juga memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggaran K3 Perlu Ditelusuri. 

Persoalan berikutnya adalah mengenai komponen biaya keselamatan kerja yang semestinya telah diperhitungkan dalam dokumen anggaran proyek.

Dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), kebutuhan biaya keselamatan konstruksi diperhitungkan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan dan komponen keselamatan yang dipersyaratkan.

Karena itu, muncul pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka: apakah komponen biaya K3 telah dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan jika telah dianggarkan, bagaimana realisasi penggunaannya di lapangan?

Pertanyaan tersebut penting karena proyek ini menggunakan dana SBSN yang pada akhirnya merupakan bagian dari pembiayaan pembangunan pemerintah. Transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan konstruksi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sebagaimana mestinya.

Namun, indikasi dugaan ketidakpatuhan K3 tersebut belum dapat disimpulkan sebagai penyimpangan anggaran sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, RAB, realisasi pekerjaan, serta keterangan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Kontraktor Belum Beri Klarifikasi. 

Tim awak media masih berupaya meminta konfirmasi kepada CV Barokah Mulya Jaya selaku kontraktor pelaksana terkait penerapan K3, penggunaan APD, serta komponen anggaran keselamatan dalam proyek tersebut.

Konfirmasi juga diperlukan untuk mengetahui apakah kondisi yang ditemukan di lapangan merupakan situasi sementara, atau memang mencerminkan pola pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi kontraktor, konsultan pengawas, Kanwil Kemenag Babel, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan atas temuan tersebut.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan dan investigasi lapangan tim awak media. Setiap pihak yang disebut memiliki hak yang sama untuk memberikan klarifikasi, sehingga informasi yang disajikan kepada publik tetap berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

(HR/Tim Investigasi)

Read More