Menuju Pelabuhan Perikanan Modern, Pengembangan PPN Kejawanan Resmi Dimulai

Buser Polkrim (Kota Cirebon) - Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Kota Cirebon memasuki tahap baru pengembangan menuju pelabuhan perikanan yang lebih modern, bersih, terintegrasi, dan memiliki daya saing hingga pasar internasional.

Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking pengembangan PPN Kejawanan melalui proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM) Phase-I yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono di kawasan PPN Kejawanan, Kamis (17/9/2026).

Wali Kota Cirebon Effendi Edo hadir dalam kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman. Kehadiran Pemerintah Kota Cirebon menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan kawasan perikanan yang diharapkan memberikan dampak lebih luas bagi aktivitas ekonomi, masyarakat pesisir, serta pelaku usaha di Kota Cirebon.

Pengembangan PPN Kejawanan merupakan bagian dari langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pembenahan pelabuhan perikanan di berbagai daerah. Kejawanan nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat aktivitas kapal dan pendaratan ikan, tetapi juga dipersiapkan sebagai kawasan perikanan yang mampu mendukung rantai bisnis dari hulu hingga hilir.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembenahan pelabuhan menjadi bagian penting dari reformasi sektor perikanan. Menurutnya, kondisi pelabuhan akan berpengaruh langsung terhadap kualitas hasil perikanan, produktivitas, hingga kemampuan produk Indonesia menembus pasar yang lebih luas.

"Yang kita lakukan di Kejawanan ini merupakan bagian dari pembenahan mendasar pelabuhan perikanan. Kita ingin Pelabuhan menjadi lebih modern, tertata, dan memberikan pelayanan yang lebih baik," ujar Trenggono.

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan juga berkaitan dengan mutu hasil tangkapan dan sistem ketertelusuran produk. Dengan fasilitas yang lebih baik, produk perikanan diharapkan dapat memiliki kualitas yang semakin terjaga sekaligus memenuhi kebutuhan pasar, termasuk pasar internasional.

"Ketika pelabuhannya dibangun dengan baik, kualitas produknya juga akan ikut meningkat. Ketertelusurannya menjadi lebih jelas sehingga produk perikanan memiliki peluang yang lebih baik untuk diterima di pasar internasional. Itu salah satu tujuan utama dari pembangunan ini," katanya.

Trenggono juga menyampaikan bahwa pembangunan PPN Kejawanan tidak hanya diarahkan pada kepentingan aktivitas perikanan. Pengembangan kawasan akan disesuaikan dengan karakter wilayah Cirebon sehingga keberadaan pelabuhan dapat berjalan berdampingan dengan sektor lain, termasuk pariwisata.

"Kita ingin membangun pelabuhan perikanan yang modern, bersih, tidak menimbulkan persoalan lingkungan, sekaligus dapat menyatu dengan sektor wisata dan karakter daerah. Karena itu, Kejawanan nantinya diharapkan memiliki identitas yang sesuai dengan potensi Kota Cirebon," tuturnya.

Pengembangan PPN Kejawanan ditargetkan selesai pada 2028. Proyek tersebut merupakan bagian dari IFP-IFM Phase-I yang mendapatkan pembiayaan melalui pinjaman luar negeri dari Islamic Development Bank (IsDB). KKP sebelumnya menyebut proyek IFP-IFM Phase-I memang diarahkan untuk mengembangkan pelabuhan perikanan dengan standar internasional sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan laporan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh PT Nindya Karya dan PT Sumber Teknik Konstruksi dengan masa pelaksanaan selama 730 hari kalender atau 24 bulan, mulai 3 Agustus 2026 hingga 2 Agustus 2028.

Pembangunan mencakup berbagai infrastruktur di sisi laut maupun darat. Pada bagian laut, pekerjaan meliputi pembangunan breakwater, revetment, groin, reklamasi, kolam pelabuhan, serta dermaga untuk melayani kapal berukuran besar dan kecil.

Sementara di kawasan darat, pengembangan akan dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang, mulai dari kantor administrasi dan syahbandar, gedung Balai Besar Perikanan Penangkapan Ikan (BBPI), tempat pelelangan ikan (TPI), kios UMKM, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Setelah pengembangan selesai, kapasitas pelayanan kapal di PPN Kejawanan ditargetkan meningkat dari 241 kapal menjadi 500 kapal. Produksi ikan juga diproyeksikan meningkat cukup signifikan, dari sekitar 5.600 ton menjadi 32.000 ton per tahun.

Peningkatan aktivitas tersebut turut diharapkan membuka lebih banyak kesempatan kerja. Jumlah tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan bertambah dari sekitar 2.900 orang menjadi 8.000 orang.

Dengan pengembangan tersebut, PPN Kejawanan dipersiapkan menjadi pusat kegiatan bisnis hasil tangkapan dan produk perikanan, termasuk mendukung kebutuhan ekspor. Pelabuhan juga akan memberikan layanan yang lebih terintegrasi bagi nelayan dan pelaku usaha.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik pembangunan PPN Kejawanan. Menurutnya, kehadiran pelabuhan perikanan yang lebih representatif akan menjadi bagian penting dalam penguatan infrastruktur kelautan di Kota Cirebon sekaligus membuka ruang pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata.

Dedi mengatakan, karakter Cirebon sebagai kota budaya dengan berbagai potensi wisata akan menjadi kekuatan yang dapat berjalan beriringan dengan pengembangan kawasan pelabuhan.

"Bagi masyarakat Jawa Barat, pembangunan PPN Kejawanan tentu menjadi kabar yang membahagiakan. Cirebon memiliki kekayaan budaya dan potensi pariwisata yang kuat. Dengan adanya pelabuhan yang representatif, kita berharap pengembangannya dapat terhubung dengan berbagai potensi yang sudah dimiliki daerah," katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap memberikan dukungan terhadap infrastruktur pendukung yang dibutuhkan agar pengembangan PPN Kejawanan dapat berjalan optimal. Salah satunya melalui peningkatan konektivitas menuju kawasan pelabuhan.

"Pemprov Jawa Barat pada prinsipnya mendukung pembangunan ini. Kami juga siap mendukung kebutuhan infrastruktur tambahan, termasuk konektivitas dari akses jalan hingga menuju kawasan Pelabuhan Kejawanan," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas perhatian dan dukungan terhadap pengembangan PPN Kejawanan.

Menurut Wali Kota, pembangunan tersebut menjadi bagian penting bagi Kota Cirebon, khususnya dalam mendukung aktivitas masyarakat yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas pembangunan dan dukungan terhadap pengembangan PPN Kejawanan. Kami berharap pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat Kota Cirebon," ujarnya.

Wali Kota berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi nelayan, pelaku usaha, UMKM, serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan pelabuhan.

"Pemkot Cirebon tentu akan terus mendukung dan berkoordinasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Harapannya, setelah selesai nanti PPN Kejawanan dapat semakin produktif, tertata, dan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah," tuturnya.

(Deni)

Read More

Wakil Wali Kota Apresiasi Peran Korps Protokol Mahasiswa dalam Pengembangan Kompetensi

Buser Polkrim (Kota Cirebon) - Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri Pekan Protokol Nasional (PPN) Tahun 2026 yang digelar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Korps Protokol Mahasiswa (KPM) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Senin (14/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi para pegiat keprotokolan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia untuk bertemu, berbagi pengalaman, sekaligus meningkatkan kapasitas di bidang keprotokolan.

Atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada UKM KPM UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan berskala nasional tersebut. Menurutnya, kehadiran perwakilan korps protokol dari berbagai wilayah di Indonesia di Kota Cirebon menjadi sebuah kebanggaan sekaligus momentum yang baik untuk memperkuat jejaring dan bertukar praktik dalam pelaksanaan tugas keprotokolan.

"Bicara tentang keprotokolan berarti bicara tentang tata aturan, kelancaran sebuah acara, sekaligus representasi wibawa sebuah institusi. Karena itu, tugas protokol bukan sekadar mengatur tempat duduk atau menyambut tamu, tetapi membutuhkan kemampuan komunikasi, pengelolaan waktu, ketelitian, hingga kemampuan mengambil keputusan dengan cepat ketika menghadapi situasi di lapangan," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam lingkungan pemerintahan dan birokrasi, keprotokolan menjadi bagian penting dalam memastikan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dapat berjalan sesuai ketentuan. Peran tersebut juga semakin kompleks di tengah keterbukaan informasi, ketika setiap kegiatan resmi pemerintah maupun lembaga pendidikan dapat dengan mudah menjadi perhatian masyarakat.

"Ketika pelaksanaan sebuah acara tidak berjalan dengan baik, dampaknya bukan hanya pada jadwal yang terganggu. Lebih jauh, hal itu dapat memengaruhi citra institusi maupun pimpinan yang diwakili. Karena itu, pekerjaan keprotokolan membutuhkan presisi, kedisiplinan, ketelitian, dan kemampuan membaca situasi," katanya.

Wakil Wali Kota menilai, keterlibatan mahasiswa dalam organisasi keprotokolan kampus merupakan pengalaman yang bernilai sebagai bekal memasuki dunia profesional. Melalui berbagai kegiatan, mahasiswa tidak hanya belajar mengenai teknis penyelenggaraan acara, tetapi juga mengasah kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, memahami etika formal, serta bekerja secara cepat dan terukur.

"Keikutsertaan dalam organisasi keprotokolan kampus merupakan investasi soft skill yang sangat berharga. Saudara-saudara tidak hanya dilatih menjadi penyelenggara acara, tetapi juga belajar menjadi pengelola komunikasi dan representasi sebuah institusi. Kompetensi seperti ini sangat relevan ketika nanti memasuki dunia kerja, baik di pemerintahan maupun sektor profesional lainnya," tuturnya.

Ia berharap PPN 2026 dapat dimanfaatkan para peserta untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan, sekaligus membangun jejaring antarkorps protokol mahasiswa di berbagai daerah. Menurutnya, forum tersebut juga dapat menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas keprotokolan di masing-masing institusi.

"Jadikan kegiatan ini sebagai ruang untuk belajar, bertukar pengalaman dan praktik terbaik, sekaligus memperluas jejaring. Mudah-mudahan setelah kembali ke institusi masing-masing, ada hal-hal baik yang bisa diterapkan untuk meningkatkan mutu kerja keprotokolan," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Ahmad Ayus, mengatakan keberadaan korps protokol memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan di lingkungan kampus. Menurutnya, aktivitas perguruan tinggi sangat beragam dan berlangsung hampir setiap hari, mulai dari kegiatan di tingkat program studi dan fakultas hingga kegiatan universitas yang melibatkan tamu dari berbagai kalangan.

"Di kampus itu event-nya banyak. Setiap hari ada saja kegiatan, mulai dari tingkat fakultas, program studi sampai universitas. Belum lagi kegiatan besar seperti PBAK, kegiatan akademik, kedatangan menteri dan tamu-tamu penting lainnya,” kata Ahmad.

Ia menjelaskan, dalam sebuah kegiatan resmi terdapat banyak hal yang harus dipersiapkan secara terkoordinasi. Mulai dari penempatan tamu, pengaturan alur kedatangan, pendampingan, susunan acara, hingga memastikan siapa yang harus disebut dan ditempatkan pada posisi tertentu. Hal-hal tersebut, menurutnya, membutuhkan pengetahuan dan keterampilan keprotokolan yang tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

"Siapa yang menjadi seksi acara, siapa yang menempatkan tamu, ketika datang harus diarahkan ke mana, siapa yang mendampingi, sampai siapa yang disebut di panggung, semuanya harus jelas. Kalau tidak ada yang mengatur, kegiatan bisa menjadi kacau. Di situlah pentingnya kehadiran Korps Protokoler," ujarnya.

Ahmad juga mengapresiasi peran mahasiswa yang aktif dalam KPM UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Keberadaan mereka dinilai telah membantu kelancaran berbagai kegiatan kampus sekaligus memberikan ruang pembelajaran langsung bagi mahasiswa melalui pengalaman di lapangan.

Ia mendorong para mahasiswa untuk menjadikan aktivitas di KPM sebagai sarana belajar dan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia profesional. Mahasiswa juga diharapkan aktif membangun komunikasi dengan korps protokol dari berbagai institusi, termasuk pemerintah daerah.

"Jadikan aktivitas di KPM ini sebagai media latihan, bahkan sebagai tempat magang. Berkomunikasilah dengan korps protokol lainnya, termasuk protokol pemerintah daerah. Dari sana kalian akan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman. Bagaimana menyapa tamu, mengantarkan ke tempat duduk, dan mendampingi tamu, itu semua ada ilmunya. Tidak bisa dilakukan asal-asalan," tuturnya.

(Deni)

Read More

Wali Kota Buka Cirebon Finswimming Open Tournament 2026, Diikuti 598 Atlet dari 81 Klub

Buser Polkrim (Kota Cirebon) - Pemerintah Kota Cirebon terus mengupayakan pengembangan olahraga dan memberikan kesempatan bagi para atlet untuk menilai kemampuan serta meningkatkan prestasi mereka. Salah satunya melalui penyelenggaraan Cirebon Finswimming Open Tournament Kejuaraan Nasional Selam Antar Klub se-Indonesia Tahun 2026, yang diadakan di Kolam Renang Chaterine Surya, Kompleks Stadion Bima, Kota Cirebon, pada Sabtu, 12 September 2026.

Kejuaraan ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman. Acara ini diikuti oleh 598 atlet yang tergabung dalam 81 klub selam dari 10 provinsi di Indonesia. Peserta berasal dari berbagai daerah seperti Kalimantan Timur, Papua Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara.

Suasana kompetisi semakin meriah dengan kehadiran ratusan atlet, pelatih, ofisial, orang tua atlet, serta wasit dan juri. Selain sebagai ajang pertandingan, kejuaraan ini juga bertujuan untuk memperkuat pembinaan olahraga selam di tingkat nasional.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasinya atas kehadiran semua kontingen dari berbagai daerah di Indonesia dan menyambut para peserta yang datang ke Kota Cirebon untuk mengikuti kompetisi tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kota Cirebon, saya mengucapkan selamat datang di Kota Cirebon kepada seluruh kontingen, pelatih, ofisial, dan para atlet klub selam dari berbagai wilayah di Indonesia. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dengan penuh kebahagiaan," ujar Wali Kota.

Menurutnya, Kota Cirebon memiliki karakter yang tidak dapat dilepaskan dari kawasan pesisir dan kemaritiman. Letaknya yang berada di jalur pantai utara Jawa menjadikan Cirebon sejak dahulu sebagai daerah yang terbuka terhadap berbagai aktivitas ekonomi, perdagangan, budaya, dan pergerakan masyarakat.

"Bagi peserta yang baru pertama kali datang, Kota Cirebon merupakan simpul strategis di pesisir utara Pulau Jawa. Cirebon bukan sekadar titik transit, tetapi juga menjadi pusat pergerakan ekonomi, niaga, dan budaya. Secara geografis maupun historis, kami memiliki kedekatan yang kuat dengan kawasan pesisir dan kemaritiman," katanya.

Karakter tersebut, lanjut Wali Kota, sejalan dengan semangat olahraga perairan yang menjadi bagian dari kejuaraan finswimming. Karena itu, Pemkot Cirebon menyambut baik penyelenggaraan kompetisi yang mempertemukan atlet-atlet selam dari berbagai daerah tersebut.

Wali Kota menilai pelaksanaan Cirebon Finswimming Open Tournament merupakan contoh nyata kolaborasi antara berbagai pihak. Kejuaraan nasional ini dapat terlaksana melalui sinergi Pemerintah Kota Cirebon, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cirebon, serta Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Kota Cirebon.

"Kejuaraan ini merupakan wujud nyata kolaborasi lintas sektor. Keberhasilan menghadirkan kompetisi berskala nasional tidak lepas dari sinergi antara Pemerintah Kota Cirebon, Pangkalan TNI AL Cirebon, dan Pengurus Cabang POSSI Kota Cirebon," ungkapnya.

Ia menambahkan, pembinaan olahraga tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan agar proses pembinaan atlet dapat berjalan secara berkelanjutan.

"Pemerintah Kota Cirebon menempatkan diri sebagai mitra strategis dalam mendukung pembinaan olahraga. Kami berkomitmen untuk terus memfasilitasi ruang-ruang kompetitif seperti ini, karena kompetisi menjadi salah satu sarana untuk mencari bibit atlet sekaligus mempercepat peningkatan prestasi," tutur Wali Kota.

Kepada para atlet, Wali Kota berpesan agar menjadikan kejuaraan tersebut sebagai kesempatan untuk mengukur sejauh mana hasil latihan yang telah dilakukan bersama klub masing-masing.

"Jadikan kompetisi ini sebagai parameter untuk mengukur hasil dari latihan yang selama ini dijalankan. Bertandinglah dengan kemampuan terbaik, tetap jaga keselamatan, junjung tinggi sportivitas, dan berikan penampilan yang maksimal," pesannya.

Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Cirebon, Letkol Laut (P) Mizar Hanoeng, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kejuaraan tersebut.

Mizar mengatakan, pelaksanaan Cirebon Finswimming Open Tournament 2026 menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga selam, khususnya di Kota Cirebon. Selain atlet dari berbagai klub di Indonesia, kejuaraan ini juga diikuti peserta dari unsur TNI dan Polri.

"Kami menyaksikan hadirnya 598 atlet yang didampingi pelatih, ofisial, dan orang tua atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Kami selaku pembina olahraga selam atau POSSI Kota Cirebon memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para atlet, pelatih, orang tua, wasit, dan juri yang telah hadir di Kota Cirebon," kata Mizar.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Cirebon yang telah memberikan dukungan sehingga Kolam Prestasi Selam Chaterine Surya dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan tingkat nasional.

"Terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, Kepala Dispora beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk merawat, mempersiapkan, hingga menghadirkan kolam prestasi ini agar dapat digunakan untuk kejuaraan selam antar klub se-Indonesia," ujarnya.

Menurut Mizar, kejuaraan ini memiliki manfaat besar bagi atlet junior maupun senior. Bagi atlet junior, kompetisi menjadi kesempatan untuk menguji kemampuan setelah menjalani latihan di klub masing-masing. Sementara bagi atlet senior, kejuaraan dapat menjadi salah satu tolok ukur dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai agenda olahraga berikutnya.

"Untuk atlet senior, event ini bisa menjadi acuan dalam mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Daerah, Southeast Asia Finswimming Championship 2026 di Johor, Malaysia, sekaligus persiapan menuju PON 2028," jelasnya.

Mizar menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 598 atlet dari 81 klub yang berasal dari 10 provinsi. Selain itu, terdapat peserta dari unsur TNI dan Polri yang berasal dari 14 satuan, baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, maupun Polri.

Ia berharap pelaksanaan kejuaraan dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Cirebon karena kehadiran peserta dari berbagai daerah juga menggerakkan aktivitas usaha dan jasa selama berada di Kota Cirebon.

"Kami berharap kejuaraan ini sukses dalam pelaksanaannya, berlangsung kondusif, dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon. Yang paling penting, mudah-mudahan dari kejuaraan ini lahir atlet-atlet selam berkualitas dan memiliki mental juara," pungkasnya.

(Deni)

Read More

Wakil Wali Kota : Ketahanan Pangan Keluarga Jadi Benteng Utama Melawan Stunting

CIREBON – Upaya penanganan stunting di Kota Cirebon terus melibatkan peran aktif masyarakat. Salah satunya terlihat melalui kegiatan pembagian pangan bergizi hasil Kelompok Tani (Poktan) Lestari 09 kepada balita stunting di Jagasatru Barat, Rabu (9/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, yang juga selaku Ketua Tim Percepatan, Pencegahan, Penurunan Stunting (TP3S) Kota Cirebon. Kehadiran Wakil Wali Kota sekaligus menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Kota Cirebon terhadap inisiatif warga dalam membangun ketahanan pangan berbasis lingkungan.

Menurut Wakil Wali Kota, persoalan stunting tidak dapat hanya dilihat dari sisi kesehatan maupun angka statistik. Lebih dari itu, stunting berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia Kota Cirebon di masa mendatang.

"Stunting bukan hanya persoalan medis atau angka statistik. Ini merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia kita di masa depan. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat," ujarnya.

Ia menilai, berbagai program pemerintah akan lebih efektif apabila mendapat dukungan dan keberlanjutan dari masyarakat. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh kebutuhan warga, sehingga inisiatif yang tumbuh dari lingkungan masyarakat menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan bersama.

"Intervensi yang baik adalah intervensi yang bisa tumbuh dan bertahan di masyarakat. Ketika ketahanan pangan dibangun secara mandiri dan gotong royong, manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting dalam jangka panjang," katanya.

Wakil Wali Kota mengapresiasi keberadaan Kelompok Swadaya Masyarakat Karang Lestari 09 yang telah mengembangkan berbagai kegiatan berbasis pemberdayaan warga. Selain Poktan Lestari 09, terdapat pula Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Akar Bahar yang dikelola masyarakat dan turut mendukung penyediaan pangan bergizi.

Menurutnya, pembagian pangan bergizi yang dilakukan secara mandiri kepada balita stunting merupakan contoh sederhana namun bermakna dari partisipasi masyarakat dalam membantu menyelesaikan persoalan di lingkungannya.

"Yang dilakukan warga RW 09 ini adalah contoh bahwa masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan. Ini bentuk nyata gotong royong dan kepedulian terhadap tumbuh kembang anak-anak kita," tuturnya.

Wakil Wali Kota berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat. Ia meminta jajaran kecamatan dan kelurahan untuk terus mendampingi serta memfasilitasi berbagai potensi yang telah dibangun masyarakat agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

"Saya berharap model ketahanan pangan berbasis komunitas seperti ini terus dipertahankan dan dirawat. Camat dan lurah juga saya minta untuk terus memfasilitasi ekosistem yang sudah dibangun oleh warga. Evaluasi juga perlu dilakukan agar pemberdayaan ini benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, Ketua RW 09 Kelurahan Jagasatru, Toto Satori, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil kerja bersama warga yang selama ini secara konsisten menjaga lingkungan sekaligus membangun berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

"Ini merupakan bukti nyata perjuangan Bapak dan Ibu warga RW 09 dalam menjaga kelestarian lingkungan. Semua ini juga berkat kebersamaan dan sinergi para kader yang selama ini terus bergerak," ujar Toto.

Ia menjelaskan, berbagai kegiatan di lingkungan RW 09 melibatkan banyak unsur masyarakat, mulai dari kader PKK, kader Posyandu, hingga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas.

Tidak hanya memiliki kebun sebagai sumber pangan, RW 09 juga mengembangkan budidaya ikan yang dikelola oleh anak-anak muda. Saat ini, menurut Toto, sudah terdapat enam kolam budidaya ikan dengan jumlah ikan yang mencapai ribuan.

"Di kampung kami bukan hanya ada kebun. Kami juga punya kelompok budidaya ikan yang dilakukan anak-anak muda. Alhamdulillah sekarang sudah ada enam kolam dan sudah membudidayakan ribuan ikan," ungkapnya.

Selain sektor pangan, masyarakat RW 09 juga memiliki Bank Sampah Seruni yang menjadi bagian dari gerakan pengelolaan lingkungan. Kegiatan bank sampah tersebut tidak hanya berorientasi pada pengurangan sampah, tetapi juga mendorong warga memanfaatkan sampah anorganik menjadi barang yang memiliki nilai guna.

Toto menambahkan, Bank Sampah Seruni juga aktif dalam berbagai jejaring pengelolaan sampah di tingkat Jawa Barat maupun nasional. Keterlibatan tersebut membuka ruang bagi warga untuk berbagi pengalaman sekaligus memberikan edukasi mengenai pemanfaatan sampah kepada masyarakat.

Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara terpadu, mulai dari menjaga lingkungan, mengelola sampah, menyediakan pangan, hingga ikut berkontribusi dalam pemenuhan gizi anak.

"Kami ikut dalam Forum Bank Sampah Jawa Barat dan Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia. Dari kegiatan-kegiatan itu, kami juga mendapat kesempatan untuk memberikan edukasi tentang pemanfaatan sampah anorganik menjadi barang-barang yang bermanfaat," tuturnya.

(Deni)

Read More

Puncak HKG PKK ke-54, Wali Kota Apresiasi Dedikasi Kader dalam Pemberdayaan Keluarga

CIREBON – Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dinilai memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pembangunan, terutama yang bersentuhan langsung dengan keluarga dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Kota Cirebon Tahun 2026 di GOR Bima, Rabu (9/9/2026).

Di hadapan para kader PKK, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas konsistensi para kader yang selama ini menjalankan pengabdian di tengah kesibukan keluarga dan aktivitas sehari-hari.

Menurutnya, ada hal sederhana yang justru menunjukkan besarnya nilai pengabdian kader PKK. Sebelum menjalankan tugas di tengah masyarakat, banyak kader yang terlebih dahulu menyelesaikan berbagai urusan keluarga di rumah.

"Setiap kali saya bertemu dengan para kader PKK, ada rasa bangga sekaligus haru. Saya tahu, sebelum datang ke sini, ibu-ibu sudah menyelesaikan berbagai urusan di rumah, menyiapkan keluarga, kemudian meluangkan waktu untuk hadir dan mengabdi kepada masyarakat," ujar Wali Kota.

Ia menilai, kondisi tersebut menjadi salah satu kekuatan utama gerakan PKK. Sebab, PKK tumbuh dari masyarakat dan bekerja di lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan warga, yakni keluarga.

"Di situlah kehormatan gerakan PKK. Ibu-ibu tidak hanya menjalankan program, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat. Ada kepedulian, ada empati, dan ada pendampingan yang diberikan kepada warga," katanya.

Wali Kota menambahkan, Pemerintah Kota Cirebon membutuhkan peran berbagai elemen masyarakat agar program pembangunan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya. Termasuk di dalamnya kader PKK yang memiliki kedekatan dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

Berbagai persoalan seperti stunting, pemenuhan gizi keluarga, kesehatan lingkungan hingga pemberdayaan masyarakat, menurut Wali Kota, tidak cukup hanya diselesaikan melalui kebijakan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat agar program yang dirancang dapat berjalan secara tepat dan berkelanjutan.

"Kebijakan yang baik membutuhkan kerja bersama agar sampai kepada masyarakat. Kader PKK menjadi salah satu jembatan penting antara program pemerintah dengan kebutuhan warga. Karena itu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian yang selama ini diberikan," tuturnya.

Peringatan HKG PKK ke-54, lanjut Wali Kota, juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali perjalanan panjang gerakan PKK sekaligus menyiapkan langkah menghadapi tantangan masyarakat yang terus berubah.

Ia berharap semangat kebersamaan dan gotong royong yang selama ini menjadi bagian dari gerakan PKK tetap terjaga. Para kader juga diharapkan dapat terus menjalankan 10 Program Pokok PKK dengan komitmen dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat.

"Usia 54 tahun bukan perjalanan yang singkat. Ini adalah rekam jejak pengabdian yang panjang. Mari kita terus jaga semangat kesatuan gerak, menjalankan 10 Program Pokok PKK dengan sungguh-sungguh, dan bersama-sama menjadi bagian dari upaya mewujudkan keluarga serta masyarakat yang lebih sejahtera," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Cirebon, Noviyanti Edo, dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian. Disampaikan bahwa peringatan HKG PKK bukan hanya kegiatan tahunan, tetapi menjadi momentum untuk kembali melihat sejauh mana gerakan PKK memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat.

Tahun ini, HKG PKK ke-54 mengangkat tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045.”

Tema tersebut menempatkan keluarga sebagai bagian penting dalam pembangunan bangsa. Keluarga menjadi tempat pertama bagi pembentukan karakter, pendidikan, penerapan nilai-nilai Pancasila, pemeliharaan kesehatan, ketahanan pangan hingga penyiapan generasi masa depan.

"Gerakan PKK harus terus menjadikan keluarga sebagai titik awal pembangunan. Penguatan 10 Program Pokok PKK bukan hanya tentang menjalankan kegiatan, tetapi bagaimana setiap program benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan keluarga," kata Noviyanti saat membacakan sambutan tersebut.

Ia menyampaikan, luasnya jaringan PKK hingga tingkat keluarga dan rumah tangga merupakan kekuatan yang perlu terus dikembangkan. Untuk itu, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas kepemimpinan kader menjadi hal penting agar PKK mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK juga perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar program pemberdayaan keluarga dapat memberikan hasil yang lebih nyata.

"PKK bukan sekadar organisasi, melainkan gerakan yang tumbuh bersama keluarga Indonesia. Karena itu, setiap kegiatan harus memiliki manfaat nyata, baik dalam penguatan karakter, pemberdayaan ekonomi, edukasi, kepedulian lingkungan, maupun dalam membangun semangat gotong royong," ujarnya.

Noviyanti juga mengajak seluruh kader PKK untuk terus menjaga kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam berbagai situasi, termasuk ketika terjadi bencana di sejumlah wilayah, PKK diharapkan dapat hadir sebagai kekuatan sosial yang menumbuhkan empati, solidaritas dan kepedulian terhadap keluarga yang membutuhkan.

Melalui peringatan HKG PKK ke-54, seluruh kader diharapkan semakin memahami bahwa pengabdian tidak selalu harus dilakukan melalui langkah besar. Kehadiran di lingkungan sekitar, perhatian terhadap keluarga, serta kesediaan membantu warga juga menjadi bagian penting dari gerakan pemberdayaan masyarakat.

"Semoga momentum HKG PKK ke-54 ini semakin mempererat kebersamaan dan meneguhkan semangat pengabdian. Dengan menguatkan 10 Program Pokok PKK dan menjalankan Asta Cita secara konsisten, kita dapat memberikan kontribusi nyata bagi keluarga, masyarakat, dan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

(Deni)

Read More

Wali Kota Cirebon Lantik 26 Pejabat Administrator dan Pengawas, Tekankan Amanah dan Kinerja

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, Senin (7/9/2026). Pelantikan berlangsung di Lapangan Upacara Sekretariat Daerah Kota Cirebon dan diikuti oleh 26 pejabat.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari proses rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan organisasi sekaligus memastikan setiap posisi diisi oleh aparatur yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.

Wali Kota mengatakan rotasi dan promosi merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang perlu dilakukan secara terukur. Menurutnya, penempatan seorang pejabat tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi mempertimbangkan kesesuaian kompetensi serta kebutuhan organisasi.

"Hari ini kita melaksanakan rotasi dan promosi, ada 26 orang yang dilantik. Tentunya untuk rotasi maupun promosi tidak sembarangan. Kita harus terus melihat dan memantau mana yang paling pas, mana yang paling mumpuni untuk dilakukan rotasi ataupun promosi," ujar Wali Kota.

Wali Kota menambahkan, kebutuhan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon akan terus bergerak seiring dengan dinamika kepegawaian, termasuk adanya ASN yang memasuki masa purnabakti. Karena itu, proses penataan dan pengisian jabatan akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan organisasi.

Ia juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjalankan kepercayaan yang telah diberikan dengan penuh tanggung jawab. Jabatan, kata Wali Kota, bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kepada pejabat yang baru, amanah yang diberikan oleh pimpinan tentunya harus bisa dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jabatan ini bukan untuk main-main, tetapi merupakan satu ikrar diri kita untuk melakukan yang terbaik bagi Kota Cirebon," jelasnya.

Untuk diketahui, proses pengangkatan ini dilakukan melalui penilaian yang objektif, transparan, dan berbasis sistem merit. Sistem merit dan manajemen talenta yang diterapkan adalah instrumen rasional pemerintah kota.

"Tujuannya satu memastikan bahwa setiap keputusan di birokrasi ini diambil oleh individu yang kompeten, bukan sekadar karena kebiasaan. Kita tidak sedang membagi-bagi kewenangan, melainkan mendistribusikan beban kerja dan tanggung jawab," tegasnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno menjelaskan, proses promosi jabatan saat ini mengacu pada penerapan manajemen talenta. Sistem tersebut bukan lagi sekadar pilihan bagi pemerintah daerah, tetapi telah menjadi bagian dari kebijakan manajemen ASN secara nasional.

"Manajemen talenta sekarang bukan lagi pilihan. Ini sudah menjadi kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Jadi, promosi diberikan kepada ASN yang memiliki kompetensi yang cukup atau tinggi, berkinerja baik, dan memiliki integritas. Tiga hal itu menjadi kuncinya," jelas Budi.

Menurut Budi, penerapan manajemen talenta mendorong ASN untuk terus mengembangkan kapasitas dirinya. ASN dituntut menjadi pribadi pembelajar, meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, serta membuktikan kompetensi tersebut melalui kinerja yang baik.

Ia mengatakan, rekam jejak kompetensi, kinerja, dan potensi ASN menjadi bagian penting dalam sistem manajemen talenta. Ketika terdapat kebutuhan pengisian jabatan, promosi, maupun rencana suksesi, ASN yang memenuhi kriteria akan masuk dalam pertimbangan berdasarkan data dan ukuran yang telah ditetapkan.

"Yang paling penting adalah meningkatkan potensi. Potensi itu dilakukan dengan belajar, berlatih, kemudian mendapatkan sertifikasi profesional. Setelah itu diikuti dengan kinerja yang tinggi. Dua hal tersebut menjadi kunci bagi ASN untuk mengembangkan kariernya," ungkap Budi.

Budi menambahkan, penerapan manajemen talenta juga memberikan kesempatan yang lebih terbuka bagi ASN untuk mengembangkan karier berdasarkan kompetensi dan kinerja. Ia mencontohkan, terdapat ASN yang telah cukup lama menduduki jabatan yang sama dan akhirnya mendapatkan kesempatan promosi setelah memenuhi kriteria dalam sistem manajemen talenta.

"Dengan manajemen talenta, kesempatan itu selalu ada. Ada yang sudah 10 tahun, bahkan 23 tahun berada pada jabatan yang sama, kemudian dengan adanya manajemen talenta mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk promosi," katanya.

Ia berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dapat memanfaatkan sistem manajemen talenta sebagai ruang untuk terus meningkatkan kemampuan sekaligus mempersiapkan pengembangan karier.

"Manajemen talenta meminimalisir subjektivitas. Ini merupakan rumusan dan pertimbangan terbaik dari pemerintah untuk pengelolaan ASN di seluruh Indonesia. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan sistem tersebut untuk pengembangan karier masing-masing," pungkas Budi.

(Deni)

Read More

Wali Kota : Pramuka Bukan Sekadar Hafal Dasa Darma, tapi Wujudkan Empati dan Berdaya Cipta

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon menggelar Apel Besar Peringatan Hari Pramuka ke-65 Tingkat Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Cirebon di Lapangan Apel Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Selasa (8/9/2026).

Apel besar yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kota Cirebon.

Dalam amanatnya, Wali Kota menegaskan bahwa di tengah laju zaman yang dipenuhi disrupsi, keberadaan Gerakan Pramuka menjadi sangat krusial. Seragam cokelat yang dikenakan para anggota harus menjadi wadah yang terus merawat persatuan, semangat gotong royong, dan kemandirian.

Wali Kota menambahkan bahwa tantangan masa kini memerlukan respons yang nyata dari para kader muda. Kota Cirebon, tegasnya, membutuhkan lebih dari sekadar hafalan teori kepramukaan.

"Kota Cirebon tidak sekadar membutuhkan tunas muda yang fasih menghafal Dasa Darma, melainkan generasi kritis dan berdaya cipta yang menjadikannya laku hidup empati sehari-hari," ujar Wali Kota di hadapan ratusan peserta apel.

Membacakan sambutan tertulis Ketua Kwartir Nasional, Wali Kota juga menekankan pentingnya tema Hari Pramuka ke-65 tahun ini, yaitu "Berkreasi, Berinovasi, Terampil dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan". Menurutnya, isu ketahanan pangan bukan lagi sebatas persoalan bercocok tanam, melainkan mencakup pendidikan, penguasaan teknologi, hingga kewirausahaan.

"Kami memandang swasembada pangan bukan semata persoalan tanam menanam. Di dalamnya terdapat pendidikan, keterampilan, teknologi, kewirausahaan, serta kesiapan generasi muda untuk menyelesaikan persoalan nyata di lingkungannya," tambahnya.

Melalui pendidikan kepramukaan, Pemkot Cirebon mendorong lahirnya SDM unggul yang produktif dan berkarakter untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, terutama dalam menghadapi dinamika global seperti kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, hingga ancaman sosial seperti perundungan, narkoba, dan hoaks.

Sementara itu, Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Cirebon, Kadini, menjelaskan bahwa pelaksanaan apel besar ini dirangkaikan dengan berbagai kegiatan edukatif dan pementasan seni, seperti defile karnaval dari 5 Kwartir Ranting (Kwarran) se-Kota Cirebon, lomba mewarnai untuk Pramuka Siaga, hingga ajang Gema Simfoni Pramuka yang melibatkan peserta Penggalang dan Penegak.

Selain itu, dilakukan pula penyematan pin dan pemberian sertifikat penghargaan bagi anggota Pramuka Kota Cirebon yang telah menyelesaikan tugas mewakili daerah pada ajang Jambore Nasional.

Kadini juga kembali mengingatkan pentingnya peran Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah. Selain membentuk mental dan kedisiplinan, keanggotaan Pramuka khususnya jenjang Pramuka Garuda memberikan nilai tambah serta peluang nyata bagi masa depan anak didik.

"Anak-anak jangan sampai berkecil hati, karena di Pramuka itu ada jalur-jalur khusus. Bagi adik-adik yang memiliki sertifikat Pramuka Garuda, itu bisa menjadi jalur masuk SMA unggulan, penerimaan TNI/Polri, hingga peluang beasiswa perguruan tinggi seperti LPDP," ungkap Kadini.

Mengenai infrastruktur kepramukaan, Kadini mengakui bahwa Kwarcab Kota Cirebon saat ini terus membenahi fasilitas Bumi Perkemahan (Buper) di Kebon Pelok secara bertahap agar semakin layak digunakan untuk kegiatan kepemudaan.

Melalui momentum Peringatan Hari Pramuka ke-65 ini, Kwarcab Kota Cirebon berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemkot Cirebon dalam membina mental, karakter, dan keterampilan generasi muda agar siap menghadapi tantangan zaman.

"Kami terus berupaya memperbaiki gedung dan fasilitas Buper Kebon Pelok sedikit demi sedikit agar bisa optimal menampung kegiatan adik-adik kita," jelasnya.

(Deni)

Read More

Wakil Wali Kota Dukung UMKM Penuhi Sertifikasi Halal untuk Perluas Pasar

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon terus mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memenuhi ketentuan sertifikasi halal. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Sosialisasi Pentingnya Halal bagi UMKM Tahun 2026 yang digelar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon, Selasa (8/9/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan yang turut mendukung pengembangan UMKM, di antaranya Bank Indonesia Cirebon, Bank BJB, Bank Syariah Indonesia (BSI), serta ESQ Hub.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Siti Farida mengatakan, sosialisasi sertifikasi halal menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Cirebon dalam membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih kuat. Menurutnya, sertifikasi halal saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban bagi umat Islam, tetapi juga menjadi bagian dari standar kualitas produk dan kepercayaan konsumen.

"Sertifikasi halal tidak lagi sekadar pemenuhan kewajiban syariat. Saat ini, halal juga menjadi bagian dari kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan daya saing usaha. Karena itu, kami melihat sertifikasi halal sebagai peluang bagi UMKM untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas," ujarnya.

Ia menilai, kepercayaan konsumen menjadi salah satu modal penting bagi pelaku UMKM untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Adanya jaminan halal dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai bahan maupun proses yang digunakan dalam menghasilkan suatu produk.

Lebih jauh, Wakil Wali Kota menyebut sertifikasi halal dapat menjadi semacam "paspor" bagi produk UMKM lokal untuk masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk jaringan ritel modern dan rantai pasok nasional.

"Kita ingin UMKM Kota Cirebon tidak hanya bertahan, tetapi juga naik kelas. Jangan sampai sertifikasi halal dipandang sebagai beban atau hambatan birokrasi. Justru ini harus kita lihat sebagai kesempatan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan membuka akses pasar yang lebih besar," katanya.

Pemerintah Kota Cirebon, lanjutnya, berkomitmen memberikan pendampingan agar pelaku UMKM dapat memahami proses dan memenuhi ketentuan sertifikasi halal. Hal tersebut menjadi penting seiring dengan pemberlakuan tahapan kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Wakil Wali Kota, kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci agar proses pendampingan kepada UMKM berjalan secara menyeluruh. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan lembaga dan mitra dari berbagai sektor.

"Kehadiran Bank Indonesia, Bank BJB, BSI, ESQ Hub dan seluruh pihak yang terlibat hari ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM membutuhkan kerja bersama. Pemerintah membantu dari sisi perizinan dan fasilitasi, sementara mitra lainnya memberikan edukasi ekonomi, literasi pembiayaan hingga penguatan kapasitas pelaku usaha," tuturnya.

Ia berharap para pelaku UMKM yang mengikuti sosialisasi dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh informasi sekaligus memahami prosedur sertifikasi halal dengan baik.

"Saya berharap Bapak dan Ibu pelaku UMKM mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Pahami prosesnya, manfaatkan pendampingan yang tersedia, dan jangan ragu untuk berkonsultasi. Semoga produk UMKM Kota Cirebon semakin berkualitas, semakin dipercaya masyarakat, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas," harapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan sertifikasi halal menjadi hal penting yang perlu dipahami pelaku UMKM, khususnya usaha yang bergerak di sektor makanan dan minuman.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini telah menyediakan mekanisme yang relatif mudah bagi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Salah satunya melalui mekanisme self-declare bagi produk yang memenuhi persyaratan tertentu, sementara produk dengan tingkat titik kritis kehalalan yang lebih tinggi perlu melalui mekanisme reguler.

"Saat ini proses sertifikasi halal sudah semakin dimudahkan. Untuk produk tertentu yang bahan bakunya dapat dipastikan kehalalannya dan memenuhi persyaratan, pelaku UMKM dapat menggunakan mekanisme self-declare. Sementara untuk produk yang memiliki titik kritis lebih tinggi, prosesnya dilakukan melalui mekanisme reguler," jelas Wihujeng.

Menurutnya, pemahaman mengenai halal tidak berhenti pada bahan baku yang digunakan. Pelaku usaha juga perlu memastikan proses pengolahan produknya memenuhi ketentuan sehingga konsumen mendapatkan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar halal dan baik.

"Halal bukan hanya soal bahan baku. Proses pengolahannya juga harus kita pastikan. Ini penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa produk yang mereka konsumsi halal dan tayib ," ujarnya.

Wihujeng menambahkan, perhatian masyarakat terhadap kehalalan produk saat ini semakin meningkat. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan rasa dan harga, tetapi juga mulai memperhatikan keamanan, kebersihan, komposisi, serta kepastian status halal suatu produk.

Karena itu, menurutnya, sertifikasi halal dapat menjadi nilai tambah sekaligus bentuk tanggung jawab pelaku UMKM kepada konsumennya.

"Ketika konsumen membeli produk UMKM, mereka tentu ingin merasa aman dan yakin dengan apa yang dikonsumsi. Sertifikasi halal memberikan kepastian itu. Harapannya, semakin banyak produk UMKM di Kota Cirebon yang terjamin halal dan thoyyib sehingga memberikan manfaat bagi pelaku usaha sekaligus masyarakat," katanya.

(Deni)

Read More

Terdakwa Disabilitas Divonis 7 Tahun, Keluarga Pertanyakan Rasa Keadilan

CIREBON – Kekecewaan disampaikan pihak keluarga terdakwa kasus asusila setelah menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (8/9/2026).

Salah satu terdakwa berinisial RH (29), yang disebut menyandang disabilitas intelektual, tuna rungu, serta tidak bisa membaca dan menulis, dijatuhi vonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim PN Sumber.

Putusan tersebut menuai keberatan dari pihak keluarga. Pengontrol dan Pengawas Perwakilan Keluarga Terdakwa, Nuraini, menilai putusan majelis hakim maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai belum mencerminkan rasa keadilan serta perlindungan hukum terhadap terdakwa yang memiliki kondisi disabilitas.

Menurut pihak keluarga, kondisi RH bukan sekadar keterbatasan komunikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang disebut berasal dari dokter spesialis psikiatri Rumah Sakit Gunung Jati, RH disebut memiliki hambatan intelektual dengan IQ 54.

Keluarga mempertanyakan sejauh mana kondisi tersebut telah menjadi pertimbangan dalam proses persidangan, khususnya dalam memahami proses hukum dan memberikan keterangan selama perkara berlangsung.

Pihak keluarga berharap adanya perhatian terhadap hak-hak terdakwa sebagai penyandang disabilitas serta memastikan proses hukum tetap berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, terkait keberatan keluarga terdakwa terhadap putusan tersebut, pihak keluarga juga meminta penjelasan dari Humas PN Sumber Kabupaten Cirebon mengenai proses persidangan dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara.

Menanggapi persoalan tersebut, Humas PN Sumber diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pertimbangan hukum majelis hakim, termasuk apakah kondisi disabilitas terdakwa telah menjadi bagian dari fakta dan pertimbangan dalam perkara tersebut.

Hingga berita ini ditulis, pihak keluarga terdakwa masih menyatakan keberatan atas putusan tersebut dan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya sesuai mekanisme yang tersedia.

(Sugi)

Read More

Penataan Kalibaru Terus Berjalan, Wali Kota Targetkan Rampung Akhir Tahun

Kota Cirebon - Penataan kawasan Kalibaru terus menunjukkan perkembangan. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Sekretaris Daerah, Iing Daiman meninjau langsung progres penataan Kalibaru, Rabu (2/9/2026), untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan penataan kawasan tersebut berjalan sesuai rencana.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota melihat sejumlah pekerjaan penataan dan perapihan kawasan yang mulai tampak. Meski progresnya masih berada di tahap awal, pekerjaan di lapangan terus berjalan secara bertahap.

"Alhamdulillah, progres Kalibaru sudah mulai tampak. Sudah ada proses penataan dan pembangunan. Mudah-mudahan akhir tahun ini semuanya sudah selesai, baik Kalibaru maupun Sukalila," ujarnya.

Ia menyampaikan, progres pekerjaan di Kalibaru saat ini diperkirakan sekitar 10 persen. Pemerintah Kota Cirebon akan terus memantau perkembangan pekerjaan hingga seluruh rangkaian penataan selesai.

"Kalau melihat kondisi sekarang, progresnya sekitar 10 persen. Tapi pekerjaan terus berjalan. Yang paling penting, proses perapihan dan penataannya sudah mulai terlihat," katanya.

Salah satu pekerjaan yang dilakukan di Kalibaru adalah pengerukan. Berbeda dengan kawasan Sungai Sukalila yang memungkinkan alat berat masuk melalui jalur yang telah disiapkan, pengerjaan di Kalibaru dilakukan secara manual menyesuaikan kondisi kawasan.

"Di Sukalila ada jalur untuk alat berat bisa masuk. Sementara di Kalibaru kondisinya tidak seperti di Sungai Sukalila, sehingga pengerukannya dilakukan secara manual," jelasnya.

Selain penataan fisik, aspek penerangan juga menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Kota Cirebon. Penerangan di kawasan selatan dan utara, mulai dari Sukalila hingga Kalibaru, telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Selanjutnya, akan ada tambahan penerangan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), terutama untuk area yang mengarah ke sungai dan pedestrian.

"Nanti ada dua lampu, satu penerangan ke arah sungai dan satu lagi ke arah pedestrian. Jadi kawasan ini diharapkan bisa lebih terang dan nyaman," tuturnya.

Penataan kawasan Kalibaru dan Sukalila juga akan diikuti dengan pengaturan lalu lintas. Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Perhubungan saat ini tengah melakukan kajian terkait kemungkinan rekayasa arus kendaraan di kawasan tersebut.

Wali Kota mengatakan, hasil kajian tersebut nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat sebelum dilakukan uji coba.

"Kita sedang mengkaji perubahan arus atau rekayasa lalu lintas. Dinas Perhubungan sedang melakukan kajian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat hasilnya bisa kita sosialisasikan, kemudian dilakukan uji coba," katanya.

Penataan Kalibaru dan Sukalila diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi kawasan, tetapi juga memberikan ruang yang lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitarnya.

"Semoga seluruh proses penataan dapat berjalan lancar sehingga target penyelesaian pada akhir tahun dapat tercapai," harapnya.

(Deni)

Read More

Pemkot Cirebon Siapkan Wajah Baru Pasar Pagi, Hadirkan Pusat Kuliner dan Oleh-oleh

Kota Cirebon - Pemerintah Kota Cirebon terus menyiapkan langkah penataan dan revitalisasi kawasan Pasar Pagi sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk mengembalikan daya tarik Pasar Pagi sekaligus menjadikannya bagian penting dari kawasan wisata dan perdagangan yang terhubung dengan Kali Sukalila hingga Kalibaru.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah, Iing Daiman meninjau langsung kondisi Kawasan Pasar Pagi dan Pusat Grosir Cirebon, Rabu (2/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota melihat sejumlah potensi aset dan ruang yang dapat dikembangkan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan ekonomi kreatif.

Wali Kota mengatakan, Perumda Pasar Kota Cirebon telah mulai melakukan sejumlah inovasi yang ke depan akan diterapkan secara bertahap di pasar-pasar lainnya.

"Beberapa inovasi yang dilakukan oleh Perumda Pasar mulai kita aplikasikan secara bertahap. Di Pasar Pagi, penataan berikutnya juga akan dilakukan oleh direksi yang baru," ujarnya.

Menurutnya, kondisi pasar yang mengalami penurunan aktivitas dan pendapatan perlu menjadi perhatian bersama. Pemerintah Kota Cirebon melalui Perumda Pasar berkomitmen mencari langkah yang tepat agar geliat perdagangan kembali tumbuh.

"Dengan kondisi pasar saat ini, pendapatan para pedagang memang menurun. Insyaallah pemerintah melalui Perumda Pasar akan membangkitkan kembali semuanya. Kita ingin kejayaan Pasar Pagi ini bisa kita kembalikan," katanya.

Wali Kota menilai, penataan Pasar Pagi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas jual beli, tetapi juga harus melihat potensi kawasan di sekitarnya. Keberadaan Kali Sukalila dan Kalibaru menjadi bagian dari pengembangan kawasan yang diharapkan dapat menarik lebih banyak masyarakat untuk datang.

Salah satu konsep yang disiapkan adalah menghadirkan kawasan kuliner. Area di bagian belakang dan lantai dua akan dikembangkan menjadi ruang kuliner serta aktivitas kreatif lainnya.

"Ini salah satu inovasinya, kuliner. Kita coba kembangkan di bagian belakang dan lantai dua sebagai pusat kuliner dan kegiatan lainnya. Kita juga ingin menopang keberadaan Kali Sukalila dan Kalibaru," jelasnya.

Selain kuliner, pemerintah juga akan menghidupkan kembali Pasar Pagi sebagai pusat oleh-oleh. Konsep tersebut dinilai memiliki keterkaitan kuat dengan sejarah Pasar Pagi yang selama ini dikenal sebagai salah satu tujuan masyarakat untuk mencari berbagai produk khas Cirebon.

"Bukan hanya pusat jajanan, tetapi juga pusat oleh-oleh. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan kembali Pasar Pagi sebagai pusat oleh-oleh," tuturnya.

Penataan juga akan menyasar area parkir. Pemerintah memastikan fungsi lahan parkir akan dikembalikan sebagaimana peruntukannya. Pedagang yang masih menggunakan area parkir untuk berjualan nantinya akan diarahkan masuk ke dalam area pasar yang telah disiapkan.

"Ruang parkir harus digunakan untuk parkir, bukan untuk berjualan. Masih ada beberapa ruang parkir yang digunakan untuk berdagang. Ini akan kita tertibkan. Para pedagang nanti kita masukkan ke dalam pasar, sehingga tidak lagi berjualan di lahan parkir," tegasnya.

Wali Kota juga mengajak masyarakat, khususnya para pedagang, untuk ikut mendukung proses penataan tersebut. Menurutnya, keberhasilan membangkitkan kembali pasar tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh pihak.

"Mudah-mudahan masyarakat juga memberikan support dan bisa berkolaborasi dengan Perumda Pasar untuk membangkitkan kembali seluruh pasar yang ada di Kota Cirebon," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Kota Cirebon, Iyan Rahadian Sunardi, mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan Wali Kota dengan menyiapkan konsep Pasar Pagi sebagai wajah baru kawasan perdagangan Kota Cirebon.

"Pasar Pagi harus siap menjadi wajah baru, apalagi nantinya berkesinambungan dengan Sukalila dan Kalibaru. Karena itu, kami harus menyiapkan inovasi dan aktivitas yang bisa mendukung kawasan tersebut," kata Iyan.

Iyan menjelaskan, salah satu aset yang akan dihidupkan kembali adalah zona oleh-oleh. Pihaknya melihat peluang tersebut cukup besar karena Pasar Pagi memiliki sejarah sebagai salah satu lokasi utama masyarakat mencari oleh-oleh khas Cirebon.

"Dulu Pasar Pagi sangat kuat sebagai pasar untuk mencari oleh-oleh. Sekarang yang tersisa hanya beberapa. Karena itu, kami akan menata kembali los-los yang ada menjadi lorong untuk zona oleh-oleh," ujarnya.

Selain zona oleh-oleh, Perumda Pasar juga menyiapkan kawasan kuliner dengan konsep yang lebih tertata. Area tersebut nantinya akan dibedakan berdasarkan jenis aktivitas, termasuk kuliner yang menggunakan kompor dan yang tidak menggunakan kompor.

"Di lantai atas juga bisa dikembangkan menjadi zona kreatif sekaligus zona kuliner. Beberapa investor bahkan sudah dating untuk melihat aset yang ada di lantai atas. Mudah-mudahan ada titik temu sehingga bisa kita kerjasamakan," tutur Iyan.

Penataan kawasan juga akan diikuti dengan penertiban aktivitas perdagangan di luar area yang telah ditentukan. Pedagang yang berjualan di sekitar area parkir akan disiapkan tempat untuk direlokasi ke dalam pasar.

Iyan menyampaikan, sosialisasi kepada para pedagang akan mulai dilakukan pada September ini. Perumda Pasar juga telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, perangkat daerah terkait, perizinan, serta pengelola pasar untuk memastikan proses penataan berjalan secara bertahap dan terkoordinasi.

"Bulan ini sosialisasi sudah berjalan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Satpol PP, dinas terkait, perizinan, dan kepala pasar. Mudah-mudahan dalam minggu ini sosialisasi sudah mulai bergerak dan tempat-tempat di dalam pasar juga kami siapkan," harapnya.

(Deni)

Read More

Marak Penipuan Investasi Digital, DPRD Gandeng OJK Cirebon Tingkatkan Literasi Keuangan

KOTA CIREBON – DPRD Kota Cirebon bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar kegiatan sosialisasi literasi dan edukasi keuangan bertempat di Griya Sawala, Kamis (20/08/2026).

Langkah ini diambil guna meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan DPRD terhadap maraknya penipuan keuangan digital dan investasi ilegal.

Kegiatan yang difasilitasi OJK itu memaparkan mengenai tata kelola keuangan digital, pengenalan produk jasa keuangan yang sah, serta mengenali indikasi kejahatan berbasis siber.

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani SH menyampaikan, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan jajaran legislatif dan masyarakat memiliki pemahaman yang kuat terkait dunia keuangan modern, serta risiko penipuan yang menjamur di platform media sosial.

“Kegiatan teman-teman OJK bersama DPRD inin adalah sosialisasi agar kita paham tentang literasi keuangan. Khususnya lebih membahas mengenai tentang hati-hatinya kita terhadap daripada investasi yang ilegal, seperti itu,” ujar Harry saat ditemui usai kegiatan di Griya Sawala Gedung DPRD Kota Cirebon.

Harry mengungkapkan, pemaparan OJK menyampaikan secara detil berbagai modus operandi kejahatan keuangan digital yang marak terjadi, seperti pencurian data pribadi melalui aplikasi berbahaya.

Melalui edukasi ini, DPRD berharap para anggota dewan dapat meneruskan informasi serta imbauan ini kepada konstituen dan masyarakat luas di wilayah Kota Cirebon, sehingga masyarakat terhindar dari jeratan investasi bodong maupun modus scamming digital.

“Nah, tadi sempat dijabarkan semua, termasuk juga pola-pola daripada scam yang terjadi, iya. Seperti pengiriman undangan APK yang ternyata bisa namanya menguras apa namanya data pribadi kita. Nah, jadi lebih ke arah sana sih tadi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib menjelaskan, audiensi untuk menegaskan kembali peran OJK yang tidak hanya berfokus pada pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), tetapi juga pada perlindungan konsumen serta pemulihan ekonomi daerah.

“Ya, hari ini kami menyampaikan forum audiensi ya. Menyampaikan beberapa isu. Yang pertama tugas OJK tidak hanya melakukan tugas pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, tapi juga perlindungan konsumen termasuk pengembangan ekonomi daerah,” katanya.

Agus membeberkan, tren pengaduan masyarakat terkait masalah keuangan mengalami peningkatan cukup signifikan. Sepanjang semester pertama hingga bulan Juli tahun ini, OJK Cirebon telah menerima hampir dua ribu laporan dari masyarakat dari wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka.

“Khusus untuk perlindungan konsumen, kami merespons banyaknya masyarakat yang kemudian melakukan konsultasi dan pengaduan. Bahkan hingga akhir Juli saja, dari Januari sampai akhir Juli, tercatat 1.920-an masyarakat yang mengadukan kepada OJK Cirebon,” ungkapnya.

Melihat maraknya tawaran investasi ilegal dan kejahatan berbasis digital (cybercrime), OJK mendorong peran DPRD sebagai jembatan komunikasi publik untuk menyebarluaskan edukasi keuangan hingga ke tingkat akar rumput.

“Kami melihat potensi dari DPRD sebagai salah satu lembaga yang menyerap aspirasi, termasuk memiliki konstituen ya di daerah. Kami berharap bisa menjadi salah satu mediator atau komunikasi publik yang bisa menyalurkan peran dan juga tujuan kami agar masyarakat itu berhati-hati dengan kondisi di era digital seperti sekarang. Karena kejahatan siber itu sudah semakin banyak,” jelas Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Agus menyampaikan empat harapan dan ekspektasi utama OJK terhadap DPRD Kota Cirebon. Inisiasi pembentukan perda peningkatan literasi dan inklusi keuangan, kolaborasi bersama OJK guna sosialisasi kepada masyarakat, integritas anggota legislatif agar tidak terlibat aktivitas keuangan ilegal, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal, judi online, maupun investasi bodong, serta pengaduan dan pelaporan kejahatan siber seperti skimming dan iklan investasi bodong di internet.

Terkait maraknya iklan penipuan maupun kejahatan siber berbasis skimming, Agus meminta masyarakat dan anggota dewan untuk tidak ragu melapor ke Satgas Pasti OJK agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Silakan nanti menyampaikan laporan kepada OJK bahwa ada iklan atau penawaran investasi. Nanti kami akan teruskan kepada Satgas Pasti. Dan Satgas Pasti biasanya ada rilis atau tindakan. Untuk kemudian entah menghentikan iklan itu,” ujarnya. (DW.Krisnara)

Read More

Program PTSL sarat pungli ? Kuwu Desa Astapada diduga enggan dikonfirmasi awak media

Program PTSL sarat pungli ? 

Kuwu Desa Astapada diduga enggan dikonfirmasi awak media

Buserpolkrim.com

Surat Keputusan Bersama ( SKB ) 3 menteri menteri ATR/ BPN , menteri Dalam Negeri, menteri PDTT pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mengatur batas maksimal biaya persiapan yang ditanggung mayarakat berdasarkan kategori wilayah , untuk Jawa dan Bali pemerintah menetapkan Rp 150 000 namun pada kenyataannya masyarakat didesa Astapada kecamatan Tengahtani kabupaten Cirebon dipungut pihak pemerintah desa Rp 800 000 rupiah .

menurut salah seorang warga Astapada RW 01 berinisial Ta ( 49 Th ) saat ditanya biaya ptsl dengan polos mengatakan " ia bener untuk awal pendaftaran dikenakan biaya Rp 150 000 tapi nanti disuruh bayar lagi Rp 800,000 itu berlaku bagi pemohon yang belum punya AJB untuk materai saya beli sendiri, ia mau gimana lagi tapi kalau mau jujur uang Rp 800,000 bagi saya sangat berarti , saya mikirnya gini bagaimana kalau yang bikin ptsl itu orang yang kondisi ekonominya kategori pra sejahtera atau berpenghasilan pas Pasan itu yang saya pikirkan , tapi nggak tahu ia Pemerintah desa Astapada sampai kesitu nggak pola pikirnya " ujarnya balik tanya 

Hal yang sama diamini juga oleh seorang wanita berinisial Ni ( 55 th ) " untuk masalah bayar program ptsl setahu saya berdasarkan ketentuan pemerintah itu Rp 150, 000 namun pada prakteknya tidak segitu nominalnya lebih dari gede ,boleh lah meminta kelebihan tapi jangan terlalu besar , misal dari pemerintah Rp 150 ,000 ia dilebihin Rp 50,000 itu wajar ibarat kata uang lelah , kalau kemudian pemerintah desa meminta sampai 800,000 ini kan gak bener, jangan punya prinsip aji mumpung tapi harus dilihat kondisi perekonomian warga sebab tidak semua warga desa Astapada itu mampu semua " ujarnya 

Untuk memastikan kebenaran isu yang berkembang luas dimasyarakat desa Astapada kamis ( 27/8 ) awak media mencoba meminta pnejelasan sekretaris desa Astapada "maaf pak kita tidak memungut biaya ptsl sampai Rp 800 ribu itu tidak benar pak siapa orangnya hadirkan kesini kita pungut itu sesuai aturan saja yaitu Rp 150 ribu dan berkwitansi pak " elak sekdes  

Disisi lain menurut Hasan salah satu pegawai BPN kabupaten Cirebon saat diberitahu via pesan singkat whastAap bahwa ada salah satu desa yang diduga memungut biaya ptsl melebihi SKB 3 menteri Hasan menjawab lewat tulisan " itu diluar tanggungjawab BPN ,karena sudah saya beritahukan mengenai persiapan PTSL Rp 150 ribu tulisnya singkat 

Menyoroti dugaan pungutan program ptsl yang dilakukan pemerintah desa Astapada salah satu praktisi hukum ikut angkat bicara " disini lah pentingnya masyarakat memahami tentang aturan ,mengenai program ptsl acuannya adalah SKB tiga menteri untuk wilayah Jawa dan Bali itu sudah ditetapkan biayanya Rp 150 ribu, kalau kemudian lebih dari ketentuan bisa dikategorikan sebagai pungli karena memungut biaya melebihi dari aturan yang telah ditetapkan " paparnya 

Lanjut praktisi hukum yang juga seorang advokat lebih jauh menjelaskan "awas jangan salah jika terbukti pungli juga dipidana ini yang mesti dipahami oleh seluruh masyarakat sebab pungli itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan, penyuapan atau penyalahgunaan kekuasaan, dalam hal ini pelakunya bisa dipenjara minimal 9 bulan hingga 20 tahun itupun tergantung pada pasal dan aturan hukum yang digunakan untuk menjeratnya , misal pasal 12 e UU Tipikor itu kalau oknumnya adalah Pejabat negara berarti pasal yang diterapkan yaitu penyalahgunaan kekuasaan pasalnya 423 ancaman hukumannya 6 tahun penjara itupun masih bisa lagi terduga pelakunya diterapkan ke pasal 368 pemerasan umum " pungkasnya 

( Moh Kozim )

Read More

Berbekal Keterampilan, Maria Angela Sukses Lolos Seleksi dan Berkarier di Kapal Pesiar RRCL USA

Lolos Seleksi, Maria Angela Diberangkatkan LKP/LPK Grand Wisata untuk Berkarier di Kapal Pesiar RRCL USA

CIREBON – Kabar membanggakan datang dari Lembaga Kursus dan Pelatihan/Lembaga Pendidikan dan Keterampilan (LKP/LPK) Grand Wisata. Salah seorang peserta didiknya asal Kabupaten Indramayu, Maria Angela, berhasil lolos seleksi dan diberangkatkan untuk bekerja di kapal pesiar RRCL USA.

Pelepasan keberangkatan Maria Angela dilaksanakan pada Sabtu (22/8/2026). Momen tersebut menjadi bukti bahwa kerja keras, kedisiplinan, serta kemauan untuk terus belajar dapat membuka peluang bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik.

“Alhamdulillah, akhirnya saya bisa berangkat ke Amerika setelah lolos seleksi untuk bekerja di Kapal Pesiar RRCL USA. Terima kasih kepada LKP/LPK Grand Wisata dan Pak Ali Wardana yang telah mendidik serta membimbing saya,” ujar Maria Angela.

Menurut Maria, keberhasilan tersebut menjadi pengalaman sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan kemampuan dan memberikan yang terbaik dalam menjalankan pekerjaan di tempat baru.

Sementara itu, Ali Wardana menegaskan bahwa pemberangkatan peserta didiknya dilakukan melalui jalur penempatan kerja resmi yang difasilitasi oleh LKP/LPK Grand Wisata.

“Dengan kerja keras kita bersama, Alhamdulillah beberapa hari yang lalu alumni kita kembali diberangkatkan untuk berkarier di Kapal Pesiar RRCL USA,” ujar Ali Wardana.

Ia berharap keberangkatan Maria dapat menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya agar tidak mudah menyerah dalam mengejar cita-cita.

“Kesempatan tidak datang begitu saja. Dibutuhkan kemauan belajar, disiplin, keterampilan dan keberanian untuk mencoba. Kami berharap keberhasilan Maria dapat menjadi inspirasi bagi peserta didik lainnya bahwa dengan usaha dan tekad yang kuat, cita-cita untuk bekerja dan berkarier di tingkat internasional dapat diwujudkan,” tambahnya.

LKP/LPK Grand Wisata terus mendorong para peserta didiknya untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja. Keberangkatan Maria Angela diharapkan menjadi salah satu langkah positif dalam membangun masa depan sekaligus membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk berkarier secara profesional.

Pesan motivasi: Jangan takut bermimpi besar. Terus belajar, tingkatkan keterampilan, jaga disiplin dan jangan mudah menyerah. Kesempatan akan datang kepada mereka yang mau mempersiapkan diri dan berani melangkah.

(Cephy)

Read More

" Yakub " Pengiriman PMI ketimur tengah ibarat buah simalakama

 Buserpolkrim.com

Tak dipungkiri kenapa warga Ciayumajakuning lebih condong menjadi pekerja migran Indonesia ( PMI ) alasan utamanya jelas disamping sempitnya lowongan kerja dan kecilnya upah kerja yang tidak sesuai ikut menjadi penentu hal itu disampaikan Yakub lelaki yang sudah lama menjadi penyalur tenaga kerja di luar negeri.

Rabu ( 19/ 8 ) Yakub yang saat itu anjangsana ke kantor perwakilan Buserpolkrim saat ditanya awak media mengatakan " masalah Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) ibarat buah simalakama ,kenapa saya mengatakan seperti itu ia karena kondisi PMI itu sendiri contohnya perekonomian yang tidak stabil dan juga status yang single parent disitulah alasan utama mereka berangkat keluar negeri " paparnya 

Lanjut Yakub " namun demikian saya sangat berhati hati dalam memproses calon PMI yang bakal saya terbangkan kenegara tujuan , contoh badan harus sehat dibuktikan dengan hasil Medical chek up , kemudian surat ijin dari pihak keluarga bagi yang sudah punya suami saya tekankan dan wajib meminta ijin suami yang dibuktikan dengan tanda tangan diatas materai " ungkapnya 

Lebih jauh Yakub menjelaskan " nah khusus untuk pengiriman PMI ketimur tengah menurut pendapat saya ibarat buah simalakama , kenapa saya mengatakan seperti itu ia kalau dilarang bagaimana tidak dilarang juga bagaimana oleh karena itu perlu ada ketegasan dari semua pihak terkait, nyatanya sampai saat ini walaupun pemerintah telah menetapkan kawasan timur tengah moratorium faktanya masih ada PMI yang dipekerjakan kesana ia kan saya kira sampean juga tahu " ujar Yakub 

Saat ditanya apa harapan terhadap pemerintah terkait PMI yang dipekerjakan di negara kawasan teluk dengan lugas Yakub menjawab " harapannya ia tadi pemerintah kita harus tegas baik itu instansi yang membuat pasport dalam hal ini pihak imigrasi dan juga kedutaan negara tujuan ,contoh orang yang akan dipekerjakan disana itu harus bener bener memiliki skill yang mumpuni termasuk juga job apakah itu Driver atau kontruksi saya bicara diluar ART ia sehingga tidak ada pihak yang dirugikan makanya untuk timur tengah taruh calon PMI sampai menangis dan memohon tidak bakal saya berangkatkan saya bilang kemereka untuk job kerja art timur tengah tidak ada kalau yang lainnya ada Taiwan , Hongkong , singapur , jepang " tutup Yakub 

( Moh Kozim )

Read More