Didi Rohadi SE Kuwu Desa Tanjungpura Giat membangun

Indramayu Buserpolkrim 

Pada prinsipnya Kuwu ( kepala desa ) di kabupaten Indramayu dalam membangun desa tentu berlandaskan pada pelayanan dengan hati dan aksi nyata, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta kepatuhan pada asas tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan aspiratif, seperti yang dilakukan Didi Rohadi SE Kuwu desa Tanjungpura kecamatan Karangampel.

Menurut Kuwu Didi Rohadi SE melalui Saiful Anwar yang menjabat sebagai Sekdes saat ditanya terkait pengecoran jalan desa mengatakan " tujuannya untuk mempermudah akses bagi seluruh warga 

Desa tanjungpura, kenapa jalan desa dicor jawabannya simple saja kalau musim hujan itu becek , mudah mudahan Dengan dicor bukan hanya mempermudah tapi paling tidak ikut mengangkat pertumbuhan ekonomi masyarakat kita khususnya para pedagang keliling " ujar pria yang akrab disapa tulis .

Awak media mencoba menanyakan kepada Kuwu Kuwu Tanjungpura tentang prinsip membangun desa ternyata Kuwu yang bergelar sarjana ini dengan lugas menjawab " pastinya mengutamakan empati kepada warga ia , sekaligus bergerak cepat merealisasikan program fisik maupun sosial ,misal pembangunan infrastruktur termasuk juga ketahanan pangan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh warga " paparnya .

Masih menurut Didi " pada intinya kita Kuwu harus bisa berinovasi dan menggali potensi,namun berpedoman pada keterbukaan, akuntabilitas , dengan melibatkan partisipasi warga serta kearifan lokal sesuai aturan dan perundang undangan ,sebagai bukti kalau kita giat membangun beberapa waktu yang lalu kita lakukan pengecoran jalan desa , dari mulai RT 002 blok sekolahan hingga RT 004 blok jemblong untuk panjang yakni 250 meter " tutupnya 

( A K 62 )

Read More

Progres Penataan Sungai Sukalila Capai 75 Persen, Wali Kota Cirebon Targetkan Rampung Akhir Tahun

Buser Polkrim (Kota Cirebon) - Penataan Sungai Sukalila terus menunjukkan perkembangan. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, meninjau langsung progres pekerjaan di kawasan Sungai Sukalila pada Selasa (20/10/2026), didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, serta Plt. Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Yuliana.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota melihat langsung perubahan kondisi kawasan sungai yang kini mulai terlihat lebih tertata. Progres pekerjaan yang telah mencapai 75 persen menjadi salah satu capaian yang diharapkan dapat segera dituntaskan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Kota Cirebon.

Wali Kota berharap seluruh pekerjaan dapat selesai pada akhir Desember 2026. Dengan demikian, kawasan yang telah ditata tersebut diharapkan bisa mulai diresmikan pada Januari 2027.

“Alhamdulillah, progresnya sekarang sudah mencapai 75 persen. Kita berharap akhir Desember ini pekerjaan bisa selesai, sehingga Januari nanti mudah-mudahan sudah bisa diresmikan. Perubahannya juga mulai terlihat jelas. Kawasan yang sebelumnya terkesan kumuh, sekarang sudah jauh lebih tertata. Semoga hasilnya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Cirebon,” ujar Wali Kota.

Menurutnya, pekerjaan penataan Sungai Sukalila menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki kondisi kawasan sungai sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Dengan panjang penataan sekitar 1,8 kilometer di sisi kiri dan kanan sungai, pekerjaan tersebut membutuhkan proses dan koordinasi agar hasilnya sesuai dengan harapan.

Wali Kota juga mengapresiasi progres pekerjaan yang telah berjalan dalam beberapa bulan terakhir. Ia berharap penyelesaian penataan tidak hanya memperbaiki tampilan kawasan, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan ruang yang lebih baik bagi masyarakat.

Selain penataan fisik sungai, Pemerintah Kota Cirebon turut menjajaki rencana pembangunan jembatan khusus pejalan kaki yang menghubungkan kawasan Kalibaru Selatan dan Kalibaru Utara. Jembatan tersebut direncanakan memiliki desain menyerupai jembatan gantung dan diperuntukkan bagi pejalan kaki, bukan kendaraan bermotor.

“Kita ingin nanti ada variasi dan ruang yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Saya juga sudah meminta izin kepada BBWS untuk rencana pembangunan jembatan khusus pejalan kaki, yang menghubungkan Kalibaru Selatan dengan Kalibaru Utara. Harapannya, desainnya bisa dibuat menarik, seperti jembatan gantung, sehingga selain memudahkan akses warga, kawasan ini juga semakin nyaman untuk dinikmati,” katanya.

Rencana tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama BBWS Cimanuk-Cisanggarung, dengan tetap memperhatikan ketentuan teknis dan kebutuhan penataan kawasan sungai. Kehadiran jembatan pejalan kaki diharapkan dapat menjadi akses penghubung bagi warga sekaligus menambah nilai guna kawasan yang sedang dibenahi.

Pemerintah Kota Cirebon berharap penataan Sungai Sukalila dapat diselesaikan sesuai target. Kolaborasi dengan BBWS Cimanuk-Cisanggarung menjadi bagian penting untuk memastikan pekerjaan berjalan dengan baik, sehingga kawasan sungai dapat berkembang menjadi lingkungan yang lebih tertata, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat. 

“Harapan kita, setelah selesai nanti, Sungai Sukalila bisa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Bukan hanya lebih bersih dan tertata, tetapi juga menjadi kawasan yang nyaman dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga Kota Cirebon,” Tuturnya.

(Denny)

Read More

Komisi II DPRD kota Cirebon Minta Pembangunan Pasar Darurat Kanoman Dihentikan Sementara

Kota Cirebon– Komisi II DPRD meminta Pemerintah Kota Cirebon menghentikan sementara pembangunan pasar darurat di kawasan Keraton Kanoman hingga proses perizinan dan persyaratan dipenuhi. Rekomendasi tersebut disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Griya Sawala gedung DPRD, Kamis (15/10/2026).

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, rekomendasi tersebut didasarkan pada hasil pembahasan bersama pihak-pihak terkait, terutama mengenai proses perizinan pembangunan.

“Dari hasil-hasil rapat tadi, kami meminta kepada Pemkot Cirebon menegakkan aturan agar proses pendirian pasar darurat ini dihentikan sementara sampai dengan prosesnya bisa selesai secara baik,” ujar Andru, sapaannya.

Ia menegaskan, DPRD tidak berpihak persoalan tersebut. Rapat ini digelar atas tindak lanjut keluhan yang disampaikan dan sekaligus memastikan proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

“Sekali lagi, sikap kami dalam hal memberikan rekomendasi menghentikan sementara proses bangunan pasar darurat ini lebih kepada proses perizinan yang memang belum ditempuh dan juga hal-hal yang memang menjadi aturan di dalamnya,” katanya.

Dalam rapat tersebut, perwakilan perangkat daerah menyampaikan, permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan persetujuan lingkungan belum diajukan. Jalannya rapat, Komisi II menyinggung kajian dampak pembangunan di kawasan cagar budaya, termasuk kajian yang berkaitan dengan lalu lintas.

Andru menambahkan, DPRD tidak memiliki kewenangan eksekutorial guna menghentikan langsung pembangunan. Karena itu, rekomendasi disampaikan kepada Pemerintah Kota Cirebon agar ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

“DPRD bukan lembaga eksekutorial. Kita memberikan rekomendasi ditujukan kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk bisa menegakkan aturan,” tegasnya.

Juru Bicara Kesultanan Kanoman, Ratu Mawar Kartina SH MH menyampaikan, pihak kesultanan menilai pembangunan di kawasan cagar budaya perlu didahului kajian dan pemenuhan persyaratan berlaku. Ia juga menyatakan, Kesultanan belum memberikan izin pembangunan tersebut.

“Dari pihak Kesultanan, belum ada kajian. Melakukan pembangunan di kawasan cagar budaya tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Dan berkaitan dengan perizinan secara administratif pun belum ditempuh,” ujar Ratu Mawar.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Iyan Rahadian Sunardi menegaskan, belum ada nota kesepahaman (MoU) antara Perumda Pasar dan pihak pengembang. Ia mengimbau para pedagang untuk berhati-hati melakukan kesepakatan terkait pembangunan kios.

“Dari Perumda Pasar sampai dengan per hari ini belum ada MoU sama sekali,” kata Iyan.

Ia juga menegaskan, berakhirnya kerja sama sewa tidak berarti pelayanan Perumda Pasar kepada pedagang turut berhenti.

“Berakhirnya sewa, bukan berakhirnya pelayanan Perumda Pasar,” ujarnya.

Rapat tersebut turut dihadiri anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, di antaranya H Karso SIP, M Noupel SH MH, Subagja, Abdul Wahid Wadinih SSosI, dan Een Rusmiati SE. Hadir pula anggota Komisi III DPRD, Indra Kusumah Setiawan AMd.

(DW.Krisnara)

Read More

Apa artinya Desil jikaWanita berstatus janda tuna wisma harus bayar Rp 20.000 saat pengambilan beras bansos

Buserpolkrim.com

Miris wanita berstatus janda,tuna wisma asal blok penganjur desa Kapetakan kabupaten Cirebon yang memiliki 4 anak dan masih duduk dibangku sekolah dasar mengaku harus bayar Rp 20.000 saat pengambilan Bansos kinerja pemerintah desa patut dipertanyakan 

kalau tidak ingin dikatakan tutup mata atau ada dugaan kongkalingkong mestinya camat dan juga Kuwu desa Kapetakan segera bertindak jangan biarkan pungutan liar terus terjadi saat pembagian bansos , dan ini harus menjadi perhatian semua pihak baik pemerintah kabupaten Cirebon maupun Aparatur Penegak Hukum ( APH ) sebab dari awal yang kecil itulah yang akhirnya menjadi besar jadi tidak ada alasan untuk tidak segera turun tangan sebab dengan adanya penerapan desil masyarakat sudah terlanjur kecewa terhadap kebijakan pemerintah . 

Perubahan data desil terjadi karena banyak warga miskin dan rentan yang tiba tiba tercatat berada didesil tinggi sehingga secara otomatis kehilangan hak sebagai penerima bantuan sosial ( Bansos ), sebab desil itu sangat menentukan dapat dan tidaknya seseorang selaku penerima bansos . 

disinilah kemudian kepala wilayah jawa barat (KAPERWIL JABAR) menulis tergelitik untuk menulis apa makna atau arti kata dari desil yang kini sedang ramai diperbincangkan khalayak mungkin oleh sebagian masyarakat awam kata desil tentu masih sangat asing,nyatanya tak sedikit yang bertanya tanya apa itu desil, bahkan untuk sekedar mengucapkan kata desil masyarakat tekadang keliru dari kata desil menjadi disel .

Secara etimologi Kata Desil berasal dari bahasa latin yaitu Decem yang , jika diartikan kedalam bahasa Indonesia sering digunakan untuk pembagian suatu kelompok lebih tepatnya data populasi secara urut dari mulai 1 hingga 10 dan desil tadi merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga yang biasanya digunakan pemerintah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau yang biasa kita sebut DTSEN . 

Sistim inilah yang dijadikan acuan untuk membagi keluarga dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial dan juga ekonomi mulai dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga paling tinggi, disinilah kemudian baik dinas sosial maupun petugas BPS harus benar benar jeli dan tidak ngarang dalam melakukan pendataan sebab statistik yang dicatat berkaitan dengan desil tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial .

Sebab dari pantauan dilapangan ternyata tak sedikit masyarakat dengan kategori desil 1 sampai desil 4 tapi tidak pernah mendapat bantuan sosial ( Bansos ) justru kebalikannya terpantau oleh awak media saat pengambilan Bansos beras 30 kg salah satu KPM perempuan dengan menggunakan aksesoris emas baik ditangan maupun dileher datang ke kantor balai desa dengan menggunakan sepeda motor bermerek dan berharga fantastis , kalau dilihat dari gaya serta penampilan kecil kemungkinan KPM tadi dengan kategori desil 1 sampai 4 ini yang perlu disiasati baik oleh perangkat desa , pendamping desa Dinas sosial ( Kemensos ) dan juga BPS harus saling mendukung dan bersinergi .  

Dari penelusuran awak media diperbatasan Cirebon Indramayu tepatnya didesa Kapetakan kecamatan Kapetakan kabupaten Cirebon ditemukan seorang janda tuna wisma beranak empat yang masih kecil kecil tidak pernah mendapatkan bantuan apapun baik PIP maupun PKH padahal ketiga anaknya masih sangat membutuhkan biaya terutama biaya pendidikan sekolah dasar dan Taman Kanak Kanak nyatanya hampir 20 tahun tidak pernah menerima bantuan sosial , baru pada tahun 2026 dirinya mengaku mendapat bansos beras sebanyak 30 Kg walaupun harus bayar kepada oknum RT sebesar Rp 20.000 pada saat pembagian karcis pengambilan Bansos, diakui oleh Si (45 th) namun saat pengambilan beras bansos harus bayar namun dirinya merasa senang dan bersyukur katanya ini sebuah berkah dengan mendapat bantuan beras paling tidak dapat meringankan beban hidup dirinya yang semakin sarat .

Penulis moh Kozim kepala wilayah jawa barat medi

Read More

Komisi II DPRD Dorong Perumda Pasar Tingkatkan PAD dan Benahi Tata Kelola PasarKota Cirebon

Komisi II DPRD Kota Cirebon mengevaluasi program kerja jajaran direksi baru Perumda Pasar Berintan. Satu di antanya yaitu menyampaikan sejumlah catatan strategis guna menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rapat kerja Komisi II DPRD di aula kantor Perumda Pasar Berintan, Selasa (16/9/2026) itu menekankan pentingnya transformasi layanan publik agar pasar tradisional lebih bersih, nyaman, serta memiliki tingkat hunian yang tinggi.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, Komisi II menyoroti berbagai persoalan mendesak, termasuk kontrak parkir Pasar Gunungsari yang telah habis masa kontrak dan potensi kebocoran retribusi akibat maraknya pedagang liar di luar pasar.

Komisi II pun meminta jajaran direksi dan manajemen Perumda Pasar agar bertindak tegas mengamankan seluruh potensi pendapatan daerah dari sektor parkir agar tidak terjadi pungutan liar.

“Selain itu, pemerintah bersama 248 RW harus bersinergi melarang aktivitas pedagang ilegal di luar pasar seperti di kawasan Pasar Gunungsari dan Kramat, demi keadilan pedagang resmi di dalam pasar," tegas Andru, sapaannya.

Selain penertiban pedagang liar, Komisi II DPRD menyoroti perlu adanya intervensi pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan di 11 pasar tradisional yang ada di Kota Cirebon. Andru menilai, kebutuhan anggaran besar diperlukan untuk membenahi kondisi seluruh infrastruktur pasar tradsional ke depan.

Pemerintah Kota Cirebon dituntut menunjukkan keseriusan nyata dalam merancang pembangunan serta mengoptimalkan pengelolaan di total sebelas pasar tradisional yang ada. Selain perbaikan fisik, pembinaan intensif dari pemerintah daerah melalui Perumda Pasar Berintan juga menjadi kunci utama meningkatkan daya saing para pedagang.

"Ke depan, koordinasi lintas sektoral harus berjalan mulus tanpa ada aksi saling lempar tanggung jawab antarinstansi seperti kasus sebelumnya. Kami optimistis direksi baru mampu membawa perubahan nyata bagi pengelolaan sebelas pasar tradisional di Kota Cirebon," tambahnya.

Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon menyambut baik kunjungan kerja Komisi II DPRD ke kantor mereka. Pertemuan ini difokuskan untuk memperkuat sinergi dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperbaiki berbagai aturan yang menghambat kinerja perusahaan.

Direktur Perumda Pasar Berintan, Iyan Rahadian Sunardi, menyatakan, Komisi II DPRD merupakan mitra strategis yang siap membantu menyelesaikan persoalan pasar dari sisi pengawasan dan regulasi. Menurutnya, kolaborasi erat ini sangat dibutuhkan agar target keuangan perusahaan dapat tercapai dengan lebih mudah.

"Kehadiran rekan-rekan dewan di sini murni sebagai mitra sejati yang siap mendampingi kami, bukan untuk mencari celah kesalahan. Kami berharap dukungan penuh dari Komisi II dapat mempermudah penyusunan regulasi guna mendongkrak target PAD," ungkap Iyan.

Selain regulasi, pihak manajemen juga bersiap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah kontrak kerja sama yang dinilai merugikan perusahaan. Langkah hukum akan ditempuh untuk memperbaiki perjanjian-perjanjian tersebut, termasuk menindaklanjuti masa berlaku kontrak di beberapa pasar seperti Pasar Gunungsari pada tahun 2027, serta Pasar Harjamukti untuk kios pada 2028 dan ruko pada 2033.

Iyan mengatakan, setoran Perumda Pasar ke kas daerah tahun ini baru mencapai Rp304 juta. Menurutnya, angka itu masih jauh dari potensi riil di lapangan. Karena itu, ia berkomitmen untuk bersikap lebih tegas dalam menagih piutang demi memperkuat kondisi finansial Perumda Pasar Berintan ke depan.

"Angka setoran yang masuk saat ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi riil di lapangan. Melalui kerja sama tim yang solid dengan DPRD, kami optimistis kinerja keuangan dan penagihan piutang bisa jauh lebih optimal," tambahnya. (DW Krisnara)

Read More

Wali Kota Cirebon Pimpin Gerakan Kebersihan di Sungai Sukalila dan Kalibaru

Buser Polkrim (Kota Cirebon) - Upaya menjaga kebersihan dan keberlanjutan kawasan sungai terus dilakukan Pemerintah Kota Cirebon. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, turun langsung mengikuti kegiatan kerja bakti di kawasan Sungai Sukalila dan Sungai Kalibaru, Jumat (25/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Kota Cirebon terhadap kawasan sungai yang saat ini tengah dalam proses penataan dan pembangunan fisik. Tidak hanya memastikan proses pembangunan berjalan, pemerintah juga mulai mendorong kebiasaan untuk menjaga kebersihan kawasan setelah pembangunan selesai.

Wali Kota mengatakan, kerja bakti sengaja dilaksanakan pada Jumat untuk mengajak jajaran pemerintah turut melihat dan menjaga langsung hasil pembangunan yang sedang dikerjakan. Menurutnya, pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan.

"Ya, sengaja saya gerakkan di hari Jumat. Biasanya ada senam bersama di kantor masing-masing. Tapi untuk hari Jumat ini, saya lihat proses pembangunannya terus berjalan. Ada beberapa bagian yang memang harus kita bersihkan dari apa yang sudah dibangun oleh teman-teman," ujar Wali Kota.

Ia menambahkan, kegiatan bersih-bersih di kawasan sungai tersebut diharapkan dapat menjadi kegiatan rutin setelah seluruh tahapan pembangunan fisik selesai. Pemerintah, kata Wali Kota, akan mengerahkan unsur di lingkungan perangkat daerah untuk ikut menjaga kebersihan kawasan tersebut secara berkala.

"Nanti kalau sudah selesai semuanya, setiap hari Jumat kita akan kerja bakti juga di sungai ini. Ini juga mengajarkan kepedulian pemerintah terhadap apa yang sudah dilakukan dalam proses pembangunan. Masyarakat juga saya harapkan ikut serta dan bisa menjaga apa yang sudah dibangun pemerintah, termasuk kebersihannya," katanya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan kerja bakti tidak hanya melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejumlah petugas operasional dan kebersihan atau office boy (OB) dari perangkat daerah juga turut dilibatkan. Kegiatan dilakukan selama beberapa jam sebelum para petugas kembali menjalankan aktivitas di kantor masing-masing.

Wali Kota menjelaskan, penataan kawasan Sungai Sukalila dan Sungai Kalibaru masih berproses. Karena itu, pemerintah akan terlebih dahulu menyelesaikan pembangunan fisik sesuai konsep awal sebelum menentukan penambahan maupun penataan lanjutan di kawasan tersebut.

Selain kebersihan, Wali Kota juga mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kawasan Sungai Sukalila dan Sungai Kalibaru, untuk tidak kembali mendirikan tempat berjualan secara permanen di bantaran sungai.

Menurut Wali Kota, keberadaan bangunan atau aktivitas perdagangan permanen di bantaran sungai dapat mengganggu estetika kawasan yang sedang ditata. Pemerintah Kota Cirebon juga menyiapkan langkah pengawasan agar penataan yang telah dilakukan dapat dipertahankan.

"Saya mengimbau kepada masyarakat Kota Cirebon, khususnya yang ada di kawasan Sukalila dan Kalibaru, tidak lagi berjualan secara permanen di bantaran sungai. Ini karena bisa merusak estetika dan keindahan sungai yang sudah kita tata," tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan, pemerintah akan melibatkan Linmas di kawasan tersebut. Selain itu, Pemkot Cirebon telah membentuk Satgas Peduli Sungai yang melibatkan sejumlah unsur untuk mendukung pengawasan dan pemeliharaan kawasan sungai.

"Antisipasinya dari pemerintah, nanti Linmas juga akan kita tempatkan di sini, khusus untuk mengawasi agar tidak ada lagi yang berjualan secara permanen. Kita juga sudah membentuk Satgas Peduli Sungai, nanti ada beberapa unsur yang tergabung di dalamnya," ungkap Wali Kota.

Ia mengatakan, berbagai langkah tersebut masih akan dievaluasi sesuai perkembangan di lapangan. Pemerintah akan melihat kondisi kawasan setelah pembangunan selesai serta respons masyarakat terhadap penataan yang dilakukan.

"Makanya kita evaluasi dulu, kita lihat perkembangannya seperti apa dan bagaimana masyarakatnya. Kalau sudah dibangun, kita harus sama-sama membersihkan dan menjaganya. Pemerintah akan terus mengupayakan itu,” katanya.

Sementara untuk kebutuhan parkir, Pemerintah Kota Cirebon akan melakukan pengaturan setelah seluruh proses pembangunan dan penataan kawasan selesai. Dinas Perhubungan Kota Cirebon akan menentukan titik-titik parkir yang sesuai dengan kondisi dan konsep akhir kawasan.

"Kantong parkir nanti akan diatur oleh Dishub setelah semuanya selesai. Nanti kita tentukan titik-titik mana yang memang harus menjadi titik parkir. Konsep ini kan masih belum selesai, nanti kita atur semuanya," pungkasnya.

 (Denny)

Read More

Perubahan APBD 2026, Anggaran Difokuskan pada Pelayanan dan Kebutuhan Publik

Buser Polkrim (Kota Cirebon) - Pemerintah Kota Cirebon bersama DPRD Kota Cirebon membahas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan yang harus tetap berjalan. Penyesuaian anggaran dilakukan agar program pemerintah tetap realistis, efektif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Rancangan Perubahan APBD 2026 mencakup penyesuaian pada sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah direncanakan Rp1.491.838.189.192,00 sedangkan belanja daerah Rp1.541.164.162.710,22. Perubahan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan anggaran berdasarkan perkembangan kondisi keuangan daerah dan sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD 2026.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan penyusunan perubahan APBD dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, terutama dalam menetapkan target pendapatan daerah. Menurutnya, kondisi kemampuan keuangan daerah harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan anggaran agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"APBD yang sehat adalah APBD yang jujur pada kapasitasnya," ujar Wali Kota dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon, Rabu (23/9/2026).

Dalam perubahan APBD tersebut, pendapatan asli daerah mengalami penyesuaian. Pemerintah juga mencatat adanya tambahan pendapatan lain yang bersumber dari penghargaan Pemerintah Pusat atas capaian Kota Cirebon dalam pengendalian inflasi daerah.

Wali Kota menegaskan, kondisi ruang fiskal yang terbatas membuat pemerintah daerah harus semakin selektif dalam menentukan penggunaan anggaran. Setiap perangkat daerah diminta melakukan penelaahan terhadap program dan belanja yang telah direncanakan, sehingga anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang memiliki tingkat urgensi dan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

"Seluruh perangkat daerah agar bisa mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan melakukan penelaahan mendalam, merealokasikan anggaran kepada program dan belanja yang jauh lebih berisiko jika tidak dilaksanakan, serta mengedepankan skala prioritas yang menyentuh langsung denyut nadi kebutuhan masyarakat," katanya.

Menurut Wali Kota, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka dalam dokumen keuangan daerah. Proses tersebut menjadi momentum untuk memastikan sumber daya yang dimiliki pemerintah benar-benar digunakan secara tepat, terutama untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi pandangan umum, masukan, pertanyaan, dan kritik yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon. Menurutnya, pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar kebijakan anggaran yang dihasilkan semakin rasional dan sesuai dengan kondisi daerah.

"Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, kritik dan dialektika dari legislatif bukanlah sebuah hambatan, melainkan instrumen penting dalam merumuskan kebijakan," tuturnya.

Pemerintah Kota Cirebon selanjutnya akan melanjutkan pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 bersama DPRD melalui Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

"Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tetap menjaga kemampuan fiskal daerah, sekaligus memastikan program prioritas dan pelayanan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dapat berjalan secara optimal," harapnya. (Denny)

Read More

Menuju Pelabuhan Perikanan Modern, Pengembangan PPN Kejawanan Resmi Dimulai

Buser Polkrim (Kota Cirebon) - Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Kota Cirebon memasuki tahap baru pengembangan menuju pelabuhan perikanan yang lebih modern, bersih, terintegrasi, dan memiliki daya saing hingga pasar internasional.

Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking pengembangan PPN Kejawanan melalui proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM) Phase-I yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono di kawasan PPN Kejawanan, Kamis (17/9/2026).

Wali Kota Cirebon Effendi Edo hadir dalam kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman. Kehadiran Pemerintah Kota Cirebon menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan kawasan perikanan yang diharapkan memberikan dampak lebih luas bagi aktivitas ekonomi, masyarakat pesisir, serta pelaku usaha di Kota Cirebon.

Pengembangan PPN Kejawanan merupakan bagian dari langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pembenahan pelabuhan perikanan di berbagai daerah. Kejawanan nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat aktivitas kapal dan pendaratan ikan, tetapi juga dipersiapkan sebagai kawasan perikanan yang mampu mendukung rantai bisnis dari hulu hingga hilir.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembenahan pelabuhan menjadi bagian penting dari reformasi sektor perikanan. Menurutnya, kondisi pelabuhan akan berpengaruh langsung terhadap kualitas hasil perikanan, produktivitas, hingga kemampuan produk Indonesia menembus pasar yang lebih luas.

"Yang kita lakukan di Kejawanan ini merupakan bagian dari pembenahan mendasar pelabuhan perikanan. Kita ingin Pelabuhan menjadi lebih modern, tertata, dan memberikan pelayanan yang lebih baik," ujar Trenggono.

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan juga berkaitan dengan mutu hasil tangkapan dan sistem ketertelusuran produk. Dengan fasilitas yang lebih baik, produk perikanan diharapkan dapat memiliki kualitas yang semakin terjaga sekaligus memenuhi kebutuhan pasar, termasuk pasar internasional.

"Ketika pelabuhannya dibangun dengan baik, kualitas produknya juga akan ikut meningkat. Ketertelusurannya menjadi lebih jelas sehingga produk perikanan memiliki peluang yang lebih baik untuk diterima di pasar internasional. Itu salah satu tujuan utama dari pembangunan ini," katanya.

Trenggono juga menyampaikan bahwa pembangunan PPN Kejawanan tidak hanya diarahkan pada kepentingan aktivitas perikanan. Pengembangan kawasan akan disesuaikan dengan karakter wilayah Cirebon sehingga keberadaan pelabuhan dapat berjalan berdampingan dengan sektor lain, termasuk pariwisata.

"Kita ingin membangun pelabuhan perikanan yang modern, bersih, tidak menimbulkan persoalan lingkungan, sekaligus dapat menyatu dengan sektor wisata dan karakter daerah. Karena itu, Kejawanan nantinya diharapkan memiliki identitas yang sesuai dengan potensi Kota Cirebon," tuturnya.

Pengembangan PPN Kejawanan ditargetkan selesai pada 2028. Proyek tersebut merupakan bagian dari IFP-IFM Phase-I yang mendapatkan pembiayaan melalui pinjaman luar negeri dari Islamic Development Bank (IsDB). KKP sebelumnya menyebut proyek IFP-IFM Phase-I memang diarahkan untuk mengembangkan pelabuhan perikanan dengan standar internasional sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan laporan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh PT Nindya Karya dan PT Sumber Teknik Konstruksi dengan masa pelaksanaan selama 730 hari kalender atau 24 bulan, mulai 3 Agustus 2026 hingga 2 Agustus 2028.

Pembangunan mencakup berbagai infrastruktur di sisi laut maupun darat. Pada bagian laut, pekerjaan meliputi pembangunan breakwater, revetment, groin, reklamasi, kolam pelabuhan, serta dermaga untuk melayani kapal berukuran besar dan kecil.

Sementara di kawasan darat, pengembangan akan dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang, mulai dari kantor administrasi dan syahbandar, gedung Balai Besar Perikanan Penangkapan Ikan (BBPI), tempat pelelangan ikan (TPI), kios UMKM, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Setelah pengembangan selesai, kapasitas pelayanan kapal di PPN Kejawanan ditargetkan meningkat dari 241 kapal menjadi 500 kapal. Produksi ikan juga diproyeksikan meningkat cukup signifikan, dari sekitar 5.600 ton menjadi 32.000 ton per tahun.

Peningkatan aktivitas tersebut turut diharapkan membuka lebih banyak kesempatan kerja. Jumlah tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan bertambah dari sekitar 2.900 orang menjadi 8.000 orang.

Dengan pengembangan tersebut, PPN Kejawanan dipersiapkan menjadi pusat kegiatan bisnis hasil tangkapan dan produk perikanan, termasuk mendukung kebutuhan ekspor. Pelabuhan juga akan memberikan layanan yang lebih terintegrasi bagi nelayan dan pelaku usaha.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik pembangunan PPN Kejawanan. Menurutnya, kehadiran pelabuhan perikanan yang lebih representatif akan menjadi bagian penting dalam penguatan infrastruktur kelautan di Kota Cirebon sekaligus membuka ruang pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata.

Dedi mengatakan, karakter Cirebon sebagai kota budaya dengan berbagai potensi wisata akan menjadi kekuatan yang dapat berjalan beriringan dengan pengembangan kawasan pelabuhan.

"Bagi masyarakat Jawa Barat, pembangunan PPN Kejawanan tentu menjadi kabar yang membahagiakan. Cirebon memiliki kekayaan budaya dan potensi pariwisata yang kuat. Dengan adanya pelabuhan yang representatif, kita berharap pengembangannya dapat terhubung dengan berbagai potensi yang sudah dimiliki daerah," katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap memberikan dukungan terhadap infrastruktur pendukung yang dibutuhkan agar pengembangan PPN Kejawanan dapat berjalan optimal. Salah satunya melalui peningkatan konektivitas menuju kawasan pelabuhan.

"Pemprov Jawa Barat pada prinsipnya mendukung pembangunan ini. Kami juga siap mendukung kebutuhan infrastruktur tambahan, termasuk konektivitas dari akses jalan hingga menuju kawasan Pelabuhan Kejawanan," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas perhatian dan dukungan terhadap pengembangan PPN Kejawanan.

Menurut Wali Kota, pembangunan tersebut menjadi bagian penting bagi Kota Cirebon, khususnya dalam mendukung aktivitas masyarakat yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas pembangunan dan dukungan terhadap pengembangan PPN Kejawanan. Kami berharap pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat Kota Cirebon," ujarnya.

Wali Kota berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi nelayan, pelaku usaha, UMKM, serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan pelabuhan.

"Pemkot Cirebon tentu akan terus mendukung dan berkoordinasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Harapannya, setelah selesai nanti PPN Kejawanan dapat semakin produktif, tertata, dan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah," tuturnya.

(Deni)

Read More

Wakil Wali Kota Apresiasi Peran Korps Protokol Mahasiswa dalam Pengembangan Kompetensi

Buser Polkrim (Kota Cirebon) - Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri Pekan Protokol Nasional (PPN) Tahun 2026 yang digelar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Korps Protokol Mahasiswa (KPM) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Senin (14/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi para pegiat keprotokolan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia untuk bertemu, berbagi pengalaman, sekaligus meningkatkan kapasitas di bidang keprotokolan.

Atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada UKM KPM UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan berskala nasional tersebut. Menurutnya, kehadiran perwakilan korps protokol dari berbagai wilayah di Indonesia di Kota Cirebon menjadi sebuah kebanggaan sekaligus momentum yang baik untuk memperkuat jejaring dan bertukar praktik dalam pelaksanaan tugas keprotokolan.

"Bicara tentang keprotokolan berarti bicara tentang tata aturan, kelancaran sebuah acara, sekaligus representasi wibawa sebuah institusi. Karena itu, tugas protokol bukan sekadar mengatur tempat duduk atau menyambut tamu, tetapi membutuhkan kemampuan komunikasi, pengelolaan waktu, ketelitian, hingga kemampuan mengambil keputusan dengan cepat ketika menghadapi situasi di lapangan," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam lingkungan pemerintahan dan birokrasi, keprotokolan menjadi bagian penting dalam memastikan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dapat berjalan sesuai ketentuan. Peran tersebut juga semakin kompleks di tengah keterbukaan informasi, ketika setiap kegiatan resmi pemerintah maupun lembaga pendidikan dapat dengan mudah menjadi perhatian masyarakat.

"Ketika pelaksanaan sebuah acara tidak berjalan dengan baik, dampaknya bukan hanya pada jadwal yang terganggu. Lebih jauh, hal itu dapat memengaruhi citra institusi maupun pimpinan yang diwakili. Karena itu, pekerjaan keprotokolan membutuhkan presisi, kedisiplinan, ketelitian, dan kemampuan membaca situasi," katanya.

Wakil Wali Kota menilai, keterlibatan mahasiswa dalam organisasi keprotokolan kampus merupakan pengalaman yang bernilai sebagai bekal memasuki dunia profesional. Melalui berbagai kegiatan, mahasiswa tidak hanya belajar mengenai teknis penyelenggaraan acara, tetapi juga mengasah kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, memahami etika formal, serta bekerja secara cepat dan terukur.

"Keikutsertaan dalam organisasi keprotokolan kampus merupakan investasi soft skill yang sangat berharga. Saudara-saudara tidak hanya dilatih menjadi penyelenggara acara, tetapi juga belajar menjadi pengelola komunikasi dan representasi sebuah institusi. Kompetensi seperti ini sangat relevan ketika nanti memasuki dunia kerja, baik di pemerintahan maupun sektor profesional lainnya," tuturnya.

Ia berharap PPN 2026 dapat dimanfaatkan para peserta untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan, sekaligus membangun jejaring antarkorps protokol mahasiswa di berbagai daerah. Menurutnya, forum tersebut juga dapat menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas keprotokolan di masing-masing institusi.

"Jadikan kegiatan ini sebagai ruang untuk belajar, bertukar pengalaman dan praktik terbaik, sekaligus memperluas jejaring. Mudah-mudahan setelah kembali ke institusi masing-masing, ada hal-hal baik yang bisa diterapkan untuk meningkatkan mutu kerja keprotokolan," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Ahmad Ayus, mengatakan keberadaan korps protokol memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan di lingkungan kampus. Menurutnya, aktivitas perguruan tinggi sangat beragam dan berlangsung hampir setiap hari, mulai dari kegiatan di tingkat program studi dan fakultas hingga kegiatan universitas yang melibatkan tamu dari berbagai kalangan.

"Di kampus itu event-nya banyak. Setiap hari ada saja kegiatan, mulai dari tingkat fakultas, program studi sampai universitas. Belum lagi kegiatan besar seperti PBAK, kegiatan akademik, kedatangan menteri dan tamu-tamu penting lainnya,” kata Ahmad.

Ia menjelaskan, dalam sebuah kegiatan resmi terdapat banyak hal yang harus dipersiapkan secara terkoordinasi. Mulai dari penempatan tamu, pengaturan alur kedatangan, pendampingan, susunan acara, hingga memastikan siapa yang harus disebut dan ditempatkan pada posisi tertentu. Hal-hal tersebut, menurutnya, membutuhkan pengetahuan dan keterampilan keprotokolan yang tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

"Siapa yang menjadi seksi acara, siapa yang menempatkan tamu, ketika datang harus diarahkan ke mana, siapa yang mendampingi, sampai siapa yang disebut di panggung, semuanya harus jelas. Kalau tidak ada yang mengatur, kegiatan bisa menjadi kacau. Di situlah pentingnya kehadiran Korps Protokoler," ujarnya.

Ahmad juga mengapresiasi peran mahasiswa yang aktif dalam KPM UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Keberadaan mereka dinilai telah membantu kelancaran berbagai kegiatan kampus sekaligus memberikan ruang pembelajaran langsung bagi mahasiswa melalui pengalaman di lapangan.

Ia mendorong para mahasiswa untuk menjadikan aktivitas di KPM sebagai sarana belajar dan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia profesional. Mahasiswa juga diharapkan aktif membangun komunikasi dengan korps protokol dari berbagai institusi, termasuk pemerintah daerah.

"Jadikan aktivitas di KPM ini sebagai media latihan, bahkan sebagai tempat magang. Berkomunikasilah dengan korps protokol lainnya, termasuk protokol pemerintah daerah. Dari sana kalian akan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman. Bagaimana menyapa tamu, mengantarkan ke tempat duduk, dan mendampingi tamu, itu semua ada ilmunya. Tidak bisa dilakukan asal-asalan," tuturnya.

(Deni)

Read More

Wali Kota Buka Cirebon Finswimming Open Tournament 2026, Diikuti 598 Atlet dari 81 Klub

Buser Polkrim (Kota Cirebon) - Pemerintah Kota Cirebon terus mengupayakan pengembangan olahraga dan memberikan kesempatan bagi para atlet untuk menilai kemampuan serta meningkatkan prestasi mereka. Salah satunya melalui penyelenggaraan Cirebon Finswimming Open Tournament Kejuaraan Nasional Selam Antar Klub se-Indonesia Tahun 2026, yang diadakan di Kolam Renang Chaterine Surya, Kompleks Stadion Bima, Kota Cirebon, pada Sabtu, 12 September 2026.

Kejuaraan ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman. Acara ini diikuti oleh 598 atlet yang tergabung dalam 81 klub selam dari 10 provinsi di Indonesia. Peserta berasal dari berbagai daerah seperti Kalimantan Timur, Papua Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara.

Suasana kompetisi semakin meriah dengan kehadiran ratusan atlet, pelatih, ofisial, orang tua atlet, serta wasit dan juri. Selain sebagai ajang pertandingan, kejuaraan ini juga bertujuan untuk memperkuat pembinaan olahraga selam di tingkat nasional.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasinya atas kehadiran semua kontingen dari berbagai daerah di Indonesia dan menyambut para peserta yang datang ke Kota Cirebon untuk mengikuti kompetisi tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kota Cirebon, saya mengucapkan selamat datang di Kota Cirebon kepada seluruh kontingen, pelatih, ofisial, dan para atlet klub selam dari berbagai wilayah di Indonesia. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dengan penuh kebahagiaan," ujar Wali Kota.

Menurutnya, Kota Cirebon memiliki karakter yang tidak dapat dilepaskan dari kawasan pesisir dan kemaritiman. Letaknya yang berada di jalur pantai utara Jawa menjadikan Cirebon sejak dahulu sebagai daerah yang terbuka terhadap berbagai aktivitas ekonomi, perdagangan, budaya, dan pergerakan masyarakat.

"Bagi peserta yang baru pertama kali datang, Kota Cirebon merupakan simpul strategis di pesisir utara Pulau Jawa. Cirebon bukan sekadar titik transit, tetapi juga menjadi pusat pergerakan ekonomi, niaga, dan budaya. Secara geografis maupun historis, kami memiliki kedekatan yang kuat dengan kawasan pesisir dan kemaritiman," katanya.

Karakter tersebut, lanjut Wali Kota, sejalan dengan semangat olahraga perairan yang menjadi bagian dari kejuaraan finswimming. Karena itu, Pemkot Cirebon menyambut baik penyelenggaraan kompetisi yang mempertemukan atlet-atlet selam dari berbagai daerah tersebut.

Wali Kota menilai pelaksanaan Cirebon Finswimming Open Tournament merupakan contoh nyata kolaborasi antara berbagai pihak. Kejuaraan nasional ini dapat terlaksana melalui sinergi Pemerintah Kota Cirebon, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cirebon, serta Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Kota Cirebon.

"Kejuaraan ini merupakan wujud nyata kolaborasi lintas sektor. Keberhasilan menghadirkan kompetisi berskala nasional tidak lepas dari sinergi antara Pemerintah Kota Cirebon, Pangkalan TNI AL Cirebon, dan Pengurus Cabang POSSI Kota Cirebon," ungkapnya.

Ia menambahkan, pembinaan olahraga tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan agar proses pembinaan atlet dapat berjalan secara berkelanjutan.

"Pemerintah Kota Cirebon menempatkan diri sebagai mitra strategis dalam mendukung pembinaan olahraga. Kami berkomitmen untuk terus memfasilitasi ruang-ruang kompetitif seperti ini, karena kompetisi menjadi salah satu sarana untuk mencari bibit atlet sekaligus mempercepat peningkatan prestasi," tutur Wali Kota.

Kepada para atlet, Wali Kota berpesan agar menjadikan kejuaraan tersebut sebagai kesempatan untuk mengukur sejauh mana hasil latihan yang telah dilakukan bersama klub masing-masing.

"Jadikan kompetisi ini sebagai parameter untuk mengukur hasil dari latihan yang selama ini dijalankan. Bertandinglah dengan kemampuan terbaik, tetap jaga keselamatan, junjung tinggi sportivitas, dan berikan penampilan yang maksimal," pesannya.

Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Cirebon, Letkol Laut (P) Mizar Hanoeng, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kejuaraan tersebut.

Mizar mengatakan, pelaksanaan Cirebon Finswimming Open Tournament 2026 menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga selam, khususnya di Kota Cirebon. Selain atlet dari berbagai klub di Indonesia, kejuaraan ini juga diikuti peserta dari unsur TNI dan Polri.

"Kami menyaksikan hadirnya 598 atlet yang didampingi pelatih, ofisial, dan orang tua atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Kami selaku pembina olahraga selam atau POSSI Kota Cirebon memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para atlet, pelatih, orang tua, wasit, dan juri yang telah hadir di Kota Cirebon," kata Mizar.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Cirebon yang telah memberikan dukungan sehingga Kolam Prestasi Selam Chaterine Surya dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan tingkat nasional.

"Terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, Kepala Dispora beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk merawat, mempersiapkan, hingga menghadirkan kolam prestasi ini agar dapat digunakan untuk kejuaraan selam antar klub se-Indonesia," ujarnya.

Menurut Mizar, kejuaraan ini memiliki manfaat besar bagi atlet junior maupun senior. Bagi atlet junior, kompetisi menjadi kesempatan untuk menguji kemampuan setelah menjalani latihan di klub masing-masing. Sementara bagi atlet senior, kejuaraan dapat menjadi salah satu tolok ukur dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai agenda olahraga berikutnya.

"Untuk atlet senior, event ini bisa menjadi acuan dalam mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Daerah, Southeast Asia Finswimming Championship 2026 di Johor, Malaysia, sekaligus persiapan menuju PON 2028," jelasnya.

Mizar menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 598 atlet dari 81 klub yang berasal dari 10 provinsi. Selain itu, terdapat peserta dari unsur TNI dan Polri yang berasal dari 14 satuan, baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, maupun Polri.

Ia berharap pelaksanaan kejuaraan dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Cirebon karena kehadiran peserta dari berbagai daerah juga menggerakkan aktivitas usaha dan jasa selama berada di Kota Cirebon.

"Kami berharap kejuaraan ini sukses dalam pelaksanaannya, berlangsung kondusif, dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon. Yang paling penting, mudah-mudahan dari kejuaraan ini lahir atlet-atlet selam berkualitas dan memiliki mental juara," pungkasnya.

(Deni)

Read More

Wakil Wali Kota : Ketahanan Pangan Keluarga Jadi Benteng Utama Melawan Stunting

CIREBON – Upaya penanganan stunting di Kota Cirebon terus melibatkan peran aktif masyarakat. Salah satunya terlihat melalui kegiatan pembagian pangan bergizi hasil Kelompok Tani (Poktan) Lestari 09 kepada balita stunting di Jagasatru Barat, Rabu (9/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, yang juga selaku Ketua Tim Percepatan, Pencegahan, Penurunan Stunting (TP3S) Kota Cirebon. Kehadiran Wakil Wali Kota sekaligus menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Kota Cirebon terhadap inisiatif warga dalam membangun ketahanan pangan berbasis lingkungan.

Menurut Wakil Wali Kota, persoalan stunting tidak dapat hanya dilihat dari sisi kesehatan maupun angka statistik. Lebih dari itu, stunting berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia Kota Cirebon di masa mendatang.

"Stunting bukan hanya persoalan medis atau angka statistik. Ini merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia kita di masa depan. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat," ujarnya.

Ia menilai, berbagai program pemerintah akan lebih efektif apabila mendapat dukungan dan keberlanjutan dari masyarakat. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh kebutuhan warga, sehingga inisiatif yang tumbuh dari lingkungan masyarakat menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan bersama.

"Intervensi yang baik adalah intervensi yang bisa tumbuh dan bertahan di masyarakat. Ketika ketahanan pangan dibangun secara mandiri dan gotong royong, manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting dalam jangka panjang," katanya.

Wakil Wali Kota mengapresiasi keberadaan Kelompok Swadaya Masyarakat Karang Lestari 09 yang telah mengembangkan berbagai kegiatan berbasis pemberdayaan warga. Selain Poktan Lestari 09, terdapat pula Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Akar Bahar yang dikelola masyarakat dan turut mendukung penyediaan pangan bergizi.

Menurutnya, pembagian pangan bergizi yang dilakukan secara mandiri kepada balita stunting merupakan contoh sederhana namun bermakna dari partisipasi masyarakat dalam membantu menyelesaikan persoalan di lingkungannya.

"Yang dilakukan warga RW 09 ini adalah contoh bahwa masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan. Ini bentuk nyata gotong royong dan kepedulian terhadap tumbuh kembang anak-anak kita," tuturnya.

Wakil Wali Kota berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat. Ia meminta jajaran kecamatan dan kelurahan untuk terus mendampingi serta memfasilitasi berbagai potensi yang telah dibangun masyarakat agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

"Saya berharap model ketahanan pangan berbasis komunitas seperti ini terus dipertahankan dan dirawat. Camat dan lurah juga saya minta untuk terus memfasilitasi ekosistem yang sudah dibangun oleh warga. Evaluasi juga perlu dilakukan agar pemberdayaan ini benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, Ketua RW 09 Kelurahan Jagasatru, Toto Satori, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil kerja bersama warga yang selama ini secara konsisten menjaga lingkungan sekaligus membangun berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

"Ini merupakan bukti nyata perjuangan Bapak dan Ibu warga RW 09 dalam menjaga kelestarian lingkungan. Semua ini juga berkat kebersamaan dan sinergi para kader yang selama ini terus bergerak," ujar Toto.

Ia menjelaskan, berbagai kegiatan di lingkungan RW 09 melibatkan banyak unsur masyarakat, mulai dari kader PKK, kader Posyandu, hingga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas.

Tidak hanya memiliki kebun sebagai sumber pangan, RW 09 juga mengembangkan budidaya ikan yang dikelola oleh anak-anak muda. Saat ini, menurut Toto, sudah terdapat enam kolam budidaya ikan dengan jumlah ikan yang mencapai ribuan.

"Di kampung kami bukan hanya ada kebun. Kami juga punya kelompok budidaya ikan yang dilakukan anak-anak muda. Alhamdulillah sekarang sudah ada enam kolam dan sudah membudidayakan ribuan ikan," ungkapnya.

Selain sektor pangan, masyarakat RW 09 juga memiliki Bank Sampah Seruni yang menjadi bagian dari gerakan pengelolaan lingkungan. Kegiatan bank sampah tersebut tidak hanya berorientasi pada pengurangan sampah, tetapi juga mendorong warga memanfaatkan sampah anorganik menjadi barang yang memiliki nilai guna.

Toto menambahkan, Bank Sampah Seruni juga aktif dalam berbagai jejaring pengelolaan sampah di tingkat Jawa Barat maupun nasional. Keterlibatan tersebut membuka ruang bagi warga untuk berbagi pengalaman sekaligus memberikan edukasi mengenai pemanfaatan sampah kepada masyarakat.

Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara terpadu, mulai dari menjaga lingkungan, mengelola sampah, menyediakan pangan, hingga ikut berkontribusi dalam pemenuhan gizi anak.

"Kami ikut dalam Forum Bank Sampah Jawa Barat dan Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia. Dari kegiatan-kegiatan itu, kami juga mendapat kesempatan untuk memberikan edukasi tentang pemanfaatan sampah anorganik menjadi barang-barang yang bermanfaat," tuturnya.

(Deni)

Read More

Puncak HKG PKK ke-54, Wali Kota Apresiasi Dedikasi Kader dalam Pemberdayaan Keluarga

CIREBON – Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dinilai memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pembangunan, terutama yang bersentuhan langsung dengan keluarga dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Kota Cirebon Tahun 2026 di GOR Bima, Rabu (9/9/2026).

Di hadapan para kader PKK, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas konsistensi para kader yang selama ini menjalankan pengabdian di tengah kesibukan keluarga dan aktivitas sehari-hari.

Menurutnya, ada hal sederhana yang justru menunjukkan besarnya nilai pengabdian kader PKK. Sebelum menjalankan tugas di tengah masyarakat, banyak kader yang terlebih dahulu menyelesaikan berbagai urusan keluarga di rumah.

"Setiap kali saya bertemu dengan para kader PKK, ada rasa bangga sekaligus haru. Saya tahu, sebelum datang ke sini, ibu-ibu sudah menyelesaikan berbagai urusan di rumah, menyiapkan keluarga, kemudian meluangkan waktu untuk hadir dan mengabdi kepada masyarakat," ujar Wali Kota.

Ia menilai, kondisi tersebut menjadi salah satu kekuatan utama gerakan PKK. Sebab, PKK tumbuh dari masyarakat dan bekerja di lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan warga, yakni keluarga.

"Di situlah kehormatan gerakan PKK. Ibu-ibu tidak hanya menjalankan program, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat. Ada kepedulian, ada empati, dan ada pendampingan yang diberikan kepada warga," katanya.

Wali Kota menambahkan, Pemerintah Kota Cirebon membutuhkan peran berbagai elemen masyarakat agar program pembangunan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya. Termasuk di dalamnya kader PKK yang memiliki kedekatan dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

Berbagai persoalan seperti stunting, pemenuhan gizi keluarga, kesehatan lingkungan hingga pemberdayaan masyarakat, menurut Wali Kota, tidak cukup hanya diselesaikan melalui kebijakan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat agar program yang dirancang dapat berjalan secara tepat dan berkelanjutan.

"Kebijakan yang baik membutuhkan kerja bersama agar sampai kepada masyarakat. Kader PKK menjadi salah satu jembatan penting antara program pemerintah dengan kebutuhan warga. Karena itu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian yang selama ini diberikan," tuturnya.

Peringatan HKG PKK ke-54, lanjut Wali Kota, juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali perjalanan panjang gerakan PKK sekaligus menyiapkan langkah menghadapi tantangan masyarakat yang terus berubah.

Ia berharap semangat kebersamaan dan gotong royong yang selama ini menjadi bagian dari gerakan PKK tetap terjaga. Para kader juga diharapkan dapat terus menjalankan 10 Program Pokok PKK dengan komitmen dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat.

"Usia 54 tahun bukan perjalanan yang singkat. Ini adalah rekam jejak pengabdian yang panjang. Mari kita terus jaga semangat kesatuan gerak, menjalankan 10 Program Pokok PKK dengan sungguh-sungguh, dan bersama-sama menjadi bagian dari upaya mewujudkan keluarga serta masyarakat yang lebih sejahtera," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Cirebon, Noviyanti Edo, dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian. Disampaikan bahwa peringatan HKG PKK bukan hanya kegiatan tahunan, tetapi menjadi momentum untuk kembali melihat sejauh mana gerakan PKK memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat.

Tahun ini, HKG PKK ke-54 mengangkat tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045.”

Tema tersebut menempatkan keluarga sebagai bagian penting dalam pembangunan bangsa. Keluarga menjadi tempat pertama bagi pembentukan karakter, pendidikan, penerapan nilai-nilai Pancasila, pemeliharaan kesehatan, ketahanan pangan hingga penyiapan generasi masa depan.

"Gerakan PKK harus terus menjadikan keluarga sebagai titik awal pembangunan. Penguatan 10 Program Pokok PKK bukan hanya tentang menjalankan kegiatan, tetapi bagaimana setiap program benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan keluarga," kata Noviyanti saat membacakan sambutan tersebut.

Ia menyampaikan, luasnya jaringan PKK hingga tingkat keluarga dan rumah tangga merupakan kekuatan yang perlu terus dikembangkan. Untuk itu, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas kepemimpinan kader menjadi hal penting agar PKK mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK juga perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar program pemberdayaan keluarga dapat memberikan hasil yang lebih nyata.

"PKK bukan sekadar organisasi, melainkan gerakan yang tumbuh bersama keluarga Indonesia. Karena itu, setiap kegiatan harus memiliki manfaat nyata, baik dalam penguatan karakter, pemberdayaan ekonomi, edukasi, kepedulian lingkungan, maupun dalam membangun semangat gotong royong," ujarnya.

Noviyanti juga mengajak seluruh kader PKK untuk terus menjaga kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam berbagai situasi, termasuk ketika terjadi bencana di sejumlah wilayah, PKK diharapkan dapat hadir sebagai kekuatan sosial yang menumbuhkan empati, solidaritas dan kepedulian terhadap keluarga yang membutuhkan.

Melalui peringatan HKG PKK ke-54, seluruh kader diharapkan semakin memahami bahwa pengabdian tidak selalu harus dilakukan melalui langkah besar. Kehadiran di lingkungan sekitar, perhatian terhadap keluarga, serta kesediaan membantu warga juga menjadi bagian penting dari gerakan pemberdayaan masyarakat.

"Semoga momentum HKG PKK ke-54 ini semakin mempererat kebersamaan dan meneguhkan semangat pengabdian. Dengan menguatkan 10 Program Pokok PKK dan menjalankan Asta Cita secara konsisten, kita dapat memberikan kontribusi nyata bagi keluarga, masyarakat, dan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

(Deni)

Read More

Wali Kota Cirebon Lantik 26 Pejabat Administrator dan Pengawas, Tekankan Amanah dan Kinerja

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, Senin (7/9/2026). Pelantikan berlangsung di Lapangan Upacara Sekretariat Daerah Kota Cirebon dan diikuti oleh 26 pejabat.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari proses rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan organisasi sekaligus memastikan setiap posisi diisi oleh aparatur yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.

Wali Kota mengatakan rotasi dan promosi merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang perlu dilakukan secara terukur. Menurutnya, penempatan seorang pejabat tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi mempertimbangkan kesesuaian kompetensi serta kebutuhan organisasi.

"Hari ini kita melaksanakan rotasi dan promosi, ada 26 orang yang dilantik. Tentunya untuk rotasi maupun promosi tidak sembarangan. Kita harus terus melihat dan memantau mana yang paling pas, mana yang paling mumpuni untuk dilakukan rotasi ataupun promosi," ujar Wali Kota.

Wali Kota menambahkan, kebutuhan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon akan terus bergerak seiring dengan dinamika kepegawaian, termasuk adanya ASN yang memasuki masa purnabakti. Karena itu, proses penataan dan pengisian jabatan akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan organisasi.

Ia juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjalankan kepercayaan yang telah diberikan dengan penuh tanggung jawab. Jabatan, kata Wali Kota, bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kepada pejabat yang baru, amanah yang diberikan oleh pimpinan tentunya harus bisa dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jabatan ini bukan untuk main-main, tetapi merupakan satu ikrar diri kita untuk melakukan yang terbaik bagi Kota Cirebon," jelasnya.

Untuk diketahui, proses pengangkatan ini dilakukan melalui penilaian yang objektif, transparan, dan berbasis sistem merit. Sistem merit dan manajemen talenta yang diterapkan adalah instrumen rasional pemerintah kota.

"Tujuannya satu memastikan bahwa setiap keputusan di birokrasi ini diambil oleh individu yang kompeten, bukan sekadar karena kebiasaan. Kita tidak sedang membagi-bagi kewenangan, melainkan mendistribusikan beban kerja dan tanggung jawab," tegasnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno menjelaskan, proses promosi jabatan saat ini mengacu pada penerapan manajemen talenta. Sistem tersebut bukan lagi sekadar pilihan bagi pemerintah daerah, tetapi telah menjadi bagian dari kebijakan manajemen ASN secara nasional.

"Manajemen talenta sekarang bukan lagi pilihan. Ini sudah menjadi kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Jadi, promosi diberikan kepada ASN yang memiliki kompetensi yang cukup atau tinggi, berkinerja baik, dan memiliki integritas. Tiga hal itu menjadi kuncinya," jelas Budi.

Menurut Budi, penerapan manajemen talenta mendorong ASN untuk terus mengembangkan kapasitas dirinya. ASN dituntut menjadi pribadi pembelajar, meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, serta membuktikan kompetensi tersebut melalui kinerja yang baik.

Ia mengatakan, rekam jejak kompetensi, kinerja, dan potensi ASN menjadi bagian penting dalam sistem manajemen talenta. Ketika terdapat kebutuhan pengisian jabatan, promosi, maupun rencana suksesi, ASN yang memenuhi kriteria akan masuk dalam pertimbangan berdasarkan data dan ukuran yang telah ditetapkan.

"Yang paling penting adalah meningkatkan potensi. Potensi itu dilakukan dengan belajar, berlatih, kemudian mendapatkan sertifikasi profesional. Setelah itu diikuti dengan kinerja yang tinggi. Dua hal tersebut menjadi kunci bagi ASN untuk mengembangkan kariernya," ungkap Budi.

Budi menambahkan, penerapan manajemen talenta juga memberikan kesempatan yang lebih terbuka bagi ASN untuk mengembangkan karier berdasarkan kompetensi dan kinerja. Ia mencontohkan, terdapat ASN yang telah cukup lama menduduki jabatan yang sama dan akhirnya mendapatkan kesempatan promosi setelah memenuhi kriteria dalam sistem manajemen talenta.

"Dengan manajemen talenta, kesempatan itu selalu ada. Ada yang sudah 10 tahun, bahkan 23 tahun berada pada jabatan yang sama, kemudian dengan adanya manajemen talenta mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk promosi," katanya.

Ia berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dapat memanfaatkan sistem manajemen talenta sebagai ruang untuk terus meningkatkan kemampuan sekaligus mempersiapkan pengembangan karier.

"Manajemen talenta meminimalisir subjektivitas. Ini merupakan rumusan dan pertimbangan terbaik dari pemerintah untuk pengelolaan ASN di seluruh Indonesia. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan sistem tersebut untuk pengembangan karier masing-masing," pungkas Budi.

(Deni)

Read More

Wali Kota : Pramuka Bukan Sekadar Hafal Dasa Darma, tapi Wujudkan Empati dan Berdaya Cipta

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon menggelar Apel Besar Peringatan Hari Pramuka ke-65 Tingkat Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Cirebon di Lapangan Apel Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Selasa (8/9/2026).

Apel besar yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kota Cirebon.

Dalam amanatnya, Wali Kota menegaskan bahwa di tengah laju zaman yang dipenuhi disrupsi, keberadaan Gerakan Pramuka menjadi sangat krusial. Seragam cokelat yang dikenakan para anggota harus menjadi wadah yang terus merawat persatuan, semangat gotong royong, dan kemandirian.

Wali Kota menambahkan bahwa tantangan masa kini memerlukan respons yang nyata dari para kader muda. Kota Cirebon, tegasnya, membutuhkan lebih dari sekadar hafalan teori kepramukaan.

"Kota Cirebon tidak sekadar membutuhkan tunas muda yang fasih menghafal Dasa Darma, melainkan generasi kritis dan berdaya cipta yang menjadikannya laku hidup empati sehari-hari," ujar Wali Kota di hadapan ratusan peserta apel.

Membacakan sambutan tertulis Ketua Kwartir Nasional, Wali Kota juga menekankan pentingnya tema Hari Pramuka ke-65 tahun ini, yaitu "Berkreasi, Berinovasi, Terampil dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan". Menurutnya, isu ketahanan pangan bukan lagi sebatas persoalan bercocok tanam, melainkan mencakup pendidikan, penguasaan teknologi, hingga kewirausahaan.

"Kami memandang swasembada pangan bukan semata persoalan tanam menanam. Di dalamnya terdapat pendidikan, keterampilan, teknologi, kewirausahaan, serta kesiapan generasi muda untuk menyelesaikan persoalan nyata di lingkungannya," tambahnya.

Melalui pendidikan kepramukaan, Pemkot Cirebon mendorong lahirnya SDM unggul yang produktif dan berkarakter untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, terutama dalam menghadapi dinamika global seperti kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, hingga ancaman sosial seperti perundungan, narkoba, dan hoaks.

Sementara itu, Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Cirebon, Kadini, menjelaskan bahwa pelaksanaan apel besar ini dirangkaikan dengan berbagai kegiatan edukatif dan pementasan seni, seperti defile karnaval dari 5 Kwartir Ranting (Kwarran) se-Kota Cirebon, lomba mewarnai untuk Pramuka Siaga, hingga ajang Gema Simfoni Pramuka yang melibatkan peserta Penggalang dan Penegak.

Selain itu, dilakukan pula penyematan pin dan pemberian sertifikat penghargaan bagi anggota Pramuka Kota Cirebon yang telah menyelesaikan tugas mewakili daerah pada ajang Jambore Nasional.

Kadini juga kembali mengingatkan pentingnya peran Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah. Selain membentuk mental dan kedisiplinan, keanggotaan Pramuka khususnya jenjang Pramuka Garuda memberikan nilai tambah serta peluang nyata bagi masa depan anak didik.

"Anak-anak jangan sampai berkecil hati, karena di Pramuka itu ada jalur-jalur khusus. Bagi adik-adik yang memiliki sertifikat Pramuka Garuda, itu bisa menjadi jalur masuk SMA unggulan, penerimaan TNI/Polri, hingga peluang beasiswa perguruan tinggi seperti LPDP," ungkap Kadini.

Mengenai infrastruktur kepramukaan, Kadini mengakui bahwa Kwarcab Kota Cirebon saat ini terus membenahi fasilitas Bumi Perkemahan (Buper) di Kebon Pelok secara bertahap agar semakin layak digunakan untuk kegiatan kepemudaan.

Melalui momentum Peringatan Hari Pramuka ke-65 ini, Kwarcab Kota Cirebon berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemkot Cirebon dalam membina mental, karakter, dan keterampilan generasi muda agar siap menghadapi tantangan zaman.

"Kami terus berupaya memperbaiki gedung dan fasilitas Buper Kebon Pelok sedikit demi sedikit agar bisa optimal menampung kegiatan adik-adik kita," jelasnya.

(Deni)

Read More

Wakil Wali Kota Dukung UMKM Penuhi Sertifikasi Halal untuk Perluas Pasar

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon terus mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memenuhi ketentuan sertifikasi halal. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Sosialisasi Pentingnya Halal bagi UMKM Tahun 2026 yang digelar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon, Selasa (8/9/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan yang turut mendukung pengembangan UMKM, di antaranya Bank Indonesia Cirebon, Bank BJB, Bank Syariah Indonesia (BSI), serta ESQ Hub.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Siti Farida mengatakan, sosialisasi sertifikasi halal menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Cirebon dalam membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih kuat. Menurutnya, sertifikasi halal saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban bagi umat Islam, tetapi juga menjadi bagian dari standar kualitas produk dan kepercayaan konsumen.

"Sertifikasi halal tidak lagi sekadar pemenuhan kewajiban syariat. Saat ini, halal juga menjadi bagian dari kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan daya saing usaha. Karena itu, kami melihat sertifikasi halal sebagai peluang bagi UMKM untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas," ujarnya.

Ia menilai, kepercayaan konsumen menjadi salah satu modal penting bagi pelaku UMKM untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Adanya jaminan halal dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai bahan maupun proses yang digunakan dalam menghasilkan suatu produk.

Lebih jauh, Wakil Wali Kota menyebut sertifikasi halal dapat menjadi semacam "paspor" bagi produk UMKM lokal untuk masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk jaringan ritel modern dan rantai pasok nasional.

"Kita ingin UMKM Kota Cirebon tidak hanya bertahan, tetapi juga naik kelas. Jangan sampai sertifikasi halal dipandang sebagai beban atau hambatan birokrasi. Justru ini harus kita lihat sebagai kesempatan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan membuka akses pasar yang lebih besar," katanya.

Pemerintah Kota Cirebon, lanjutnya, berkomitmen memberikan pendampingan agar pelaku UMKM dapat memahami proses dan memenuhi ketentuan sertifikasi halal. Hal tersebut menjadi penting seiring dengan pemberlakuan tahapan kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Wakil Wali Kota, kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci agar proses pendampingan kepada UMKM berjalan secara menyeluruh. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan lembaga dan mitra dari berbagai sektor.

"Kehadiran Bank Indonesia, Bank BJB, BSI, ESQ Hub dan seluruh pihak yang terlibat hari ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM membutuhkan kerja bersama. Pemerintah membantu dari sisi perizinan dan fasilitasi, sementara mitra lainnya memberikan edukasi ekonomi, literasi pembiayaan hingga penguatan kapasitas pelaku usaha," tuturnya.

Ia berharap para pelaku UMKM yang mengikuti sosialisasi dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh informasi sekaligus memahami prosedur sertifikasi halal dengan baik.

"Saya berharap Bapak dan Ibu pelaku UMKM mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Pahami prosesnya, manfaatkan pendampingan yang tersedia, dan jangan ragu untuk berkonsultasi. Semoga produk UMKM Kota Cirebon semakin berkualitas, semakin dipercaya masyarakat, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas," harapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan sertifikasi halal menjadi hal penting yang perlu dipahami pelaku UMKM, khususnya usaha yang bergerak di sektor makanan dan minuman.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini telah menyediakan mekanisme yang relatif mudah bagi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Salah satunya melalui mekanisme self-declare bagi produk yang memenuhi persyaratan tertentu, sementara produk dengan tingkat titik kritis kehalalan yang lebih tinggi perlu melalui mekanisme reguler.

"Saat ini proses sertifikasi halal sudah semakin dimudahkan. Untuk produk tertentu yang bahan bakunya dapat dipastikan kehalalannya dan memenuhi persyaratan, pelaku UMKM dapat menggunakan mekanisme self-declare. Sementara untuk produk yang memiliki titik kritis lebih tinggi, prosesnya dilakukan melalui mekanisme reguler," jelas Wihujeng.

Menurutnya, pemahaman mengenai halal tidak berhenti pada bahan baku yang digunakan. Pelaku usaha juga perlu memastikan proses pengolahan produknya memenuhi ketentuan sehingga konsumen mendapatkan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar halal dan baik.

"Halal bukan hanya soal bahan baku. Proses pengolahannya juga harus kita pastikan. Ini penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa produk yang mereka konsumsi halal dan tayib ," ujarnya.

Wihujeng menambahkan, perhatian masyarakat terhadap kehalalan produk saat ini semakin meningkat. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan rasa dan harga, tetapi juga mulai memperhatikan keamanan, kebersihan, komposisi, serta kepastian status halal suatu produk.

Karena itu, menurutnya, sertifikasi halal dapat menjadi nilai tambah sekaligus bentuk tanggung jawab pelaku UMKM kepada konsumennya.

"Ketika konsumen membeli produk UMKM, mereka tentu ingin merasa aman dan yakin dengan apa yang dikonsumsi. Sertifikasi halal memberikan kepastian itu. Harapannya, semakin banyak produk UMKM di Kota Cirebon yang terjamin halal dan thoyyib sehingga memberikan manfaat bagi pelaku usaha sekaligus masyarakat," katanya.

(Deni)

Read More