Penataan Kalibaru Terus Berjalan, Wali Kota Targetkan Rampung Akhir Tahun

Kota Cirebon - Penataan kawasan Kalibaru terus menunjukkan perkembangan. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Sekretaris Daerah, Iing Daiman meninjau langsung progres penataan Kalibaru, Rabu (2/9/2026), untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan penataan kawasan tersebut berjalan sesuai rencana.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota melihat sejumlah pekerjaan penataan dan perapihan kawasan yang mulai tampak. Meski progresnya masih berada di tahap awal, pekerjaan di lapangan terus berjalan secara bertahap.

"Alhamdulillah, progres Kalibaru sudah mulai tampak. Sudah ada proses penataan dan pembangunan. Mudah-mudahan akhir tahun ini semuanya sudah selesai, baik Kalibaru maupun Sukalila," ujarnya.

Ia menyampaikan, progres pekerjaan di Kalibaru saat ini diperkirakan sekitar 10 persen. Pemerintah Kota Cirebon akan terus memantau perkembangan pekerjaan hingga seluruh rangkaian penataan selesai.

"Kalau melihat kondisi sekarang, progresnya sekitar 10 persen. Tapi pekerjaan terus berjalan. Yang paling penting, proses perapihan dan penataannya sudah mulai terlihat," katanya.

Salah satu pekerjaan yang dilakukan di Kalibaru adalah pengerukan. Berbeda dengan kawasan Sungai Sukalila yang memungkinkan alat berat masuk melalui jalur yang telah disiapkan, pengerjaan di Kalibaru dilakukan secara manual menyesuaikan kondisi kawasan.

"Di Sukalila ada jalur untuk alat berat bisa masuk. Sementara di Kalibaru kondisinya tidak seperti di Sungai Sukalila, sehingga pengerukannya dilakukan secara manual," jelasnya.

Selain penataan fisik, aspek penerangan juga menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Kota Cirebon. Penerangan di kawasan selatan dan utara, mulai dari Sukalila hingga Kalibaru, telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Selanjutnya, akan ada tambahan penerangan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), terutama untuk area yang mengarah ke sungai dan pedestrian.

"Nanti ada dua lampu, satu penerangan ke arah sungai dan satu lagi ke arah pedestrian. Jadi kawasan ini diharapkan bisa lebih terang dan nyaman," tuturnya.

Penataan kawasan Kalibaru dan Sukalila juga akan diikuti dengan pengaturan lalu lintas. Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Perhubungan saat ini tengah melakukan kajian terkait kemungkinan rekayasa arus kendaraan di kawasan tersebut.

Wali Kota mengatakan, hasil kajian tersebut nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat sebelum dilakukan uji coba.

"Kita sedang mengkaji perubahan arus atau rekayasa lalu lintas. Dinas Perhubungan sedang melakukan kajian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat hasilnya bisa kita sosialisasikan, kemudian dilakukan uji coba," katanya.

Penataan Kalibaru dan Sukalila diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi kawasan, tetapi juga memberikan ruang yang lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitarnya.

"Semoga seluruh proses penataan dapat berjalan lancar sehingga target penyelesaian pada akhir tahun dapat tercapai," harapnya.

(Deni)

Read More

Pemkot Cirebon Siapkan Wajah Baru Pasar Pagi, Hadirkan Pusat Kuliner dan Oleh-oleh

Kota Cirebon - Pemerintah Kota Cirebon terus menyiapkan langkah penataan dan revitalisasi kawasan Pasar Pagi sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk mengembalikan daya tarik Pasar Pagi sekaligus menjadikannya bagian penting dari kawasan wisata dan perdagangan yang terhubung dengan Kali Sukalila hingga Kalibaru.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah, Iing Daiman meninjau langsung kondisi Kawasan Pasar Pagi dan Pusat Grosir Cirebon, Rabu (2/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota melihat sejumlah potensi aset dan ruang yang dapat dikembangkan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan ekonomi kreatif.

Wali Kota mengatakan, Perumda Pasar Kota Cirebon telah mulai melakukan sejumlah inovasi yang ke depan akan diterapkan secara bertahap di pasar-pasar lainnya.

"Beberapa inovasi yang dilakukan oleh Perumda Pasar mulai kita aplikasikan secara bertahap. Di Pasar Pagi, penataan berikutnya juga akan dilakukan oleh direksi yang baru," ujarnya.

Menurutnya, kondisi pasar yang mengalami penurunan aktivitas dan pendapatan perlu menjadi perhatian bersama. Pemerintah Kota Cirebon melalui Perumda Pasar berkomitmen mencari langkah yang tepat agar geliat perdagangan kembali tumbuh.

"Dengan kondisi pasar saat ini, pendapatan para pedagang memang menurun. Insyaallah pemerintah melalui Perumda Pasar akan membangkitkan kembali semuanya. Kita ingin kejayaan Pasar Pagi ini bisa kita kembalikan," katanya.

Wali Kota menilai, penataan Pasar Pagi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas jual beli, tetapi juga harus melihat potensi kawasan di sekitarnya. Keberadaan Kali Sukalila dan Kalibaru menjadi bagian dari pengembangan kawasan yang diharapkan dapat menarik lebih banyak masyarakat untuk datang.

Salah satu konsep yang disiapkan adalah menghadirkan kawasan kuliner. Area di bagian belakang dan lantai dua akan dikembangkan menjadi ruang kuliner serta aktivitas kreatif lainnya.

"Ini salah satu inovasinya, kuliner. Kita coba kembangkan di bagian belakang dan lantai dua sebagai pusat kuliner dan kegiatan lainnya. Kita juga ingin menopang keberadaan Kali Sukalila dan Kalibaru," jelasnya.

Selain kuliner, pemerintah juga akan menghidupkan kembali Pasar Pagi sebagai pusat oleh-oleh. Konsep tersebut dinilai memiliki keterkaitan kuat dengan sejarah Pasar Pagi yang selama ini dikenal sebagai salah satu tujuan masyarakat untuk mencari berbagai produk khas Cirebon.

"Bukan hanya pusat jajanan, tetapi juga pusat oleh-oleh. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan kembali Pasar Pagi sebagai pusat oleh-oleh," tuturnya.

Penataan juga akan menyasar area parkir. Pemerintah memastikan fungsi lahan parkir akan dikembalikan sebagaimana peruntukannya. Pedagang yang masih menggunakan area parkir untuk berjualan nantinya akan diarahkan masuk ke dalam area pasar yang telah disiapkan.

"Ruang parkir harus digunakan untuk parkir, bukan untuk berjualan. Masih ada beberapa ruang parkir yang digunakan untuk berdagang. Ini akan kita tertibkan. Para pedagang nanti kita masukkan ke dalam pasar, sehingga tidak lagi berjualan di lahan parkir," tegasnya.

Wali Kota juga mengajak masyarakat, khususnya para pedagang, untuk ikut mendukung proses penataan tersebut. Menurutnya, keberhasilan membangkitkan kembali pasar tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh pihak.

"Mudah-mudahan masyarakat juga memberikan support dan bisa berkolaborasi dengan Perumda Pasar untuk membangkitkan kembali seluruh pasar yang ada di Kota Cirebon," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Kota Cirebon, Iyan Rahadian Sunardi, mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan Wali Kota dengan menyiapkan konsep Pasar Pagi sebagai wajah baru kawasan perdagangan Kota Cirebon.

"Pasar Pagi harus siap menjadi wajah baru, apalagi nantinya berkesinambungan dengan Sukalila dan Kalibaru. Karena itu, kami harus menyiapkan inovasi dan aktivitas yang bisa mendukung kawasan tersebut," kata Iyan.

Iyan menjelaskan, salah satu aset yang akan dihidupkan kembali adalah zona oleh-oleh. Pihaknya melihat peluang tersebut cukup besar karena Pasar Pagi memiliki sejarah sebagai salah satu lokasi utama masyarakat mencari oleh-oleh khas Cirebon.

"Dulu Pasar Pagi sangat kuat sebagai pasar untuk mencari oleh-oleh. Sekarang yang tersisa hanya beberapa. Karena itu, kami akan menata kembali los-los yang ada menjadi lorong untuk zona oleh-oleh," ujarnya.

Selain zona oleh-oleh, Perumda Pasar juga menyiapkan kawasan kuliner dengan konsep yang lebih tertata. Area tersebut nantinya akan dibedakan berdasarkan jenis aktivitas, termasuk kuliner yang menggunakan kompor dan yang tidak menggunakan kompor.

"Di lantai atas juga bisa dikembangkan menjadi zona kreatif sekaligus zona kuliner. Beberapa investor bahkan sudah dating untuk melihat aset yang ada di lantai atas. Mudah-mudahan ada titik temu sehingga bisa kita kerjasamakan," tutur Iyan.

Penataan kawasan juga akan diikuti dengan penertiban aktivitas perdagangan di luar area yang telah ditentukan. Pedagang yang berjualan di sekitar area parkir akan disiapkan tempat untuk direlokasi ke dalam pasar.

Iyan menyampaikan, sosialisasi kepada para pedagang akan mulai dilakukan pada September ini. Perumda Pasar juga telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, perangkat daerah terkait, perizinan, serta pengelola pasar untuk memastikan proses penataan berjalan secara bertahap dan terkoordinasi.

"Bulan ini sosialisasi sudah berjalan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Satpol PP, dinas terkait, perizinan, dan kepala pasar. Mudah-mudahan dalam minggu ini sosialisasi sudah mulai bergerak dan tempat-tempat di dalam pasar juga kami siapkan," harapnya.

(Deni)

Read More

Marak Penipuan Investasi Digital, DPRD Gandeng OJK Cirebon Tingkatkan Literasi Keuangan

KOTA CIREBON – DPRD Kota Cirebon bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar kegiatan sosialisasi literasi dan edukasi keuangan bertempat di Griya Sawala, Kamis (20/08/2026).

Langkah ini diambil guna meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan DPRD terhadap maraknya penipuan keuangan digital dan investasi ilegal.

Kegiatan yang difasilitasi OJK itu memaparkan mengenai tata kelola keuangan digital, pengenalan produk jasa keuangan yang sah, serta mengenali indikasi kejahatan berbasis siber.

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani SH menyampaikan, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan jajaran legislatif dan masyarakat memiliki pemahaman yang kuat terkait dunia keuangan modern, serta risiko penipuan yang menjamur di platform media sosial.

“Kegiatan teman-teman OJK bersama DPRD inin adalah sosialisasi agar kita paham tentang literasi keuangan. Khususnya lebih membahas mengenai tentang hati-hatinya kita terhadap daripada investasi yang ilegal, seperti itu,” ujar Harry saat ditemui usai kegiatan di Griya Sawala Gedung DPRD Kota Cirebon.

Harry mengungkapkan, pemaparan OJK menyampaikan secara detil berbagai modus operandi kejahatan keuangan digital yang marak terjadi, seperti pencurian data pribadi melalui aplikasi berbahaya.

Melalui edukasi ini, DPRD berharap para anggota dewan dapat meneruskan informasi serta imbauan ini kepada konstituen dan masyarakat luas di wilayah Kota Cirebon, sehingga masyarakat terhindar dari jeratan investasi bodong maupun modus scamming digital.

“Nah, tadi sempat dijabarkan semua, termasuk juga pola-pola daripada scam yang terjadi, iya. Seperti pengiriman undangan APK yang ternyata bisa namanya menguras apa namanya data pribadi kita. Nah, jadi lebih ke arah sana sih tadi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib menjelaskan, audiensi untuk menegaskan kembali peran OJK yang tidak hanya berfokus pada pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), tetapi juga pada perlindungan konsumen serta pemulihan ekonomi daerah.

“Ya, hari ini kami menyampaikan forum audiensi ya. Menyampaikan beberapa isu. Yang pertama tugas OJK tidak hanya melakukan tugas pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, tapi juga perlindungan konsumen termasuk pengembangan ekonomi daerah,” katanya.

Agus membeberkan, tren pengaduan masyarakat terkait masalah keuangan mengalami peningkatan cukup signifikan. Sepanjang semester pertama hingga bulan Juli tahun ini, OJK Cirebon telah menerima hampir dua ribu laporan dari masyarakat dari wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka.

“Khusus untuk perlindungan konsumen, kami merespons banyaknya masyarakat yang kemudian melakukan konsultasi dan pengaduan. Bahkan hingga akhir Juli saja, dari Januari sampai akhir Juli, tercatat 1.920-an masyarakat yang mengadukan kepada OJK Cirebon,” ungkapnya.

Melihat maraknya tawaran investasi ilegal dan kejahatan berbasis digital (cybercrime), OJK mendorong peran DPRD sebagai jembatan komunikasi publik untuk menyebarluaskan edukasi keuangan hingga ke tingkat akar rumput.

“Kami melihat potensi dari DPRD sebagai salah satu lembaga yang menyerap aspirasi, termasuk memiliki konstituen ya di daerah. Kami berharap bisa menjadi salah satu mediator atau komunikasi publik yang bisa menyalurkan peran dan juga tujuan kami agar masyarakat itu berhati-hati dengan kondisi di era digital seperti sekarang. Karena kejahatan siber itu sudah semakin banyak,” jelas Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Agus menyampaikan empat harapan dan ekspektasi utama OJK terhadap DPRD Kota Cirebon. Inisiasi pembentukan perda peningkatan literasi dan inklusi keuangan, kolaborasi bersama OJK guna sosialisasi kepada masyarakat, integritas anggota legislatif agar tidak terlibat aktivitas keuangan ilegal, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal, judi online, maupun investasi bodong, serta pengaduan dan pelaporan kejahatan siber seperti skimming dan iklan investasi bodong di internet.

Terkait maraknya iklan penipuan maupun kejahatan siber berbasis skimming, Agus meminta masyarakat dan anggota dewan untuk tidak ragu melapor ke Satgas Pasti OJK agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Silakan nanti menyampaikan laporan kepada OJK bahwa ada iklan atau penawaran investasi. Nanti kami akan teruskan kepada Satgas Pasti. Dan Satgas Pasti biasanya ada rilis atau tindakan. Untuk kemudian entah menghentikan iklan itu,” ujarnya. (DW.Krisnara)

Read More

Program PTSL sarat pungli ? Kuwu Desa Astapada diduga enggan dikonfirmasi awak media

Program PTSL sarat pungli ? 

Kuwu Desa Astapada diduga enggan dikonfirmasi awak media

Buserpolkrim.com

Surat Keputusan Bersama ( SKB ) 3 menteri menteri ATR/ BPN , menteri Dalam Negeri, menteri PDTT pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mengatur batas maksimal biaya persiapan yang ditanggung mayarakat berdasarkan kategori wilayah , untuk Jawa dan Bali pemerintah menetapkan Rp 150 000 namun pada kenyataannya masyarakat didesa Astapada kecamatan Tengahtani kabupaten Cirebon dipungut pihak pemerintah desa Rp 800 000 rupiah .

menurut salah seorang warga Astapada RW 01 berinisial Ta ( 49 Th ) saat ditanya biaya ptsl dengan polos mengatakan " ia bener untuk awal pendaftaran dikenakan biaya Rp 150 000 tapi nanti disuruh bayar lagi Rp 800,000 itu berlaku bagi pemohon yang belum punya AJB untuk materai saya beli sendiri, ia mau gimana lagi tapi kalau mau jujur uang Rp 800,000 bagi saya sangat berarti , saya mikirnya gini bagaimana kalau yang bikin ptsl itu orang yang kondisi ekonominya kategori pra sejahtera atau berpenghasilan pas Pasan itu yang saya pikirkan , tapi nggak tahu ia Pemerintah desa Astapada sampai kesitu nggak pola pikirnya " ujarnya balik tanya 

Hal yang sama diamini juga oleh seorang wanita berinisial Ni ( 55 th ) " untuk masalah bayar program ptsl setahu saya berdasarkan ketentuan pemerintah itu Rp 150, 000 namun pada prakteknya tidak segitu nominalnya lebih dari gede ,boleh lah meminta kelebihan tapi jangan terlalu besar , misal dari pemerintah Rp 150 ,000 ia dilebihin Rp 50,000 itu wajar ibarat kata uang lelah , kalau kemudian pemerintah desa meminta sampai 800,000 ini kan gak bener, jangan punya prinsip aji mumpung tapi harus dilihat kondisi perekonomian warga sebab tidak semua warga desa Astapada itu mampu semua " ujarnya 

Untuk memastikan kebenaran isu yang berkembang luas dimasyarakat desa Astapada kamis ( 27/8 ) awak media mencoba meminta pnejelasan sekretaris desa Astapada "maaf pak kita tidak memungut biaya ptsl sampai Rp 800 ribu itu tidak benar pak siapa orangnya hadirkan kesini kita pungut itu sesuai aturan saja yaitu Rp 150 ribu dan berkwitansi pak " elak sekdes  

Disisi lain menurut Hasan salah satu pegawai BPN kabupaten Cirebon saat diberitahu via pesan singkat whastAap bahwa ada salah satu desa yang diduga memungut biaya ptsl melebihi SKB 3 menteri Hasan menjawab lewat tulisan " itu diluar tanggungjawab BPN ,karena sudah saya beritahukan mengenai persiapan PTSL Rp 150 ribu tulisnya singkat 

Menyoroti dugaan pungutan program ptsl yang dilakukan pemerintah desa Astapada salah satu praktisi hukum ikut angkat bicara " disini lah pentingnya masyarakat memahami tentang aturan ,mengenai program ptsl acuannya adalah SKB tiga menteri untuk wilayah Jawa dan Bali itu sudah ditetapkan biayanya Rp 150 ribu, kalau kemudian lebih dari ketentuan bisa dikategorikan sebagai pungli karena memungut biaya melebihi dari aturan yang telah ditetapkan " paparnya 

Lanjut praktisi hukum yang juga seorang advokat lebih jauh menjelaskan "awas jangan salah jika terbukti pungli juga dipidana ini yang mesti dipahami oleh seluruh masyarakat sebab pungli itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan, penyuapan atau penyalahgunaan kekuasaan, dalam hal ini pelakunya bisa dipenjara minimal 9 bulan hingga 20 tahun itupun tergantung pada pasal dan aturan hukum yang digunakan untuk menjeratnya , misal pasal 12 e UU Tipikor itu kalau oknumnya adalah Pejabat negara berarti pasal yang diterapkan yaitu penyalahgunaan kekuasaan pasalnya 423 ancaman hukumannya 6 tahun penjara itupun masih bisa lagi terduga pelakunya diterapkan ke pasal 368 pemerasan umum " pungkasnya 

( Moh Kozim )

Read More

Berbekal Keterampilan, Maria Angela Sukses Lolos Seleksi dan Berkarier di Kapal Pesiar RRCL USA

Lolos Seleksi, Maria Angela Diberangkatkan LKP/LPK Grand Wisata untuk Berkarier di Kapal Pesiar RRCL USA

CIREBON – Kabar membanggakan datang dari Lembaga Kursus dan Pelatihan/Lembaga Pendidikan dan Keterampilan (LKP/LPK) Grand Wisata. Salah seorang peserta didiknya asal Kabupaten Indramayu, Maria Angela, berhasil lolos seleksi dan diberangkatkan untuk bekerja di kapal pesiar RRCL USA.

Pelepasan keberangkatan Maria Angela dilaksanakan pada Sabtu (22/8/2026). Momen tersebut menjadi bukti bahwa kerja keras, kedisiplinan, serta kemauan untuk terus belajar dapat membuka peluang bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik.

“Alhamdulillah, akhirnya saya bisa berangkat ke Amerika setelah lolos seleksi untuk bekerja di Kapal Pesiar RRCL USA. Terima kasih kepada LKP/LPK Grand Wisata dan Pak Ali Wardana yang telah mendidik serta membimbing saya,” ujar Maria Angela.

Menurut Maria, keberhasilan tersebut menjadi pengalaman sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan kemampuan dan memberikan yang terbaik dalam menjalankan pekerjaan di tempat baru.

Sementara itu, Ali Wardana menegaskan bahwa pemberangkatan peserta didiknya dilakukan melalui jalur penempatan kerja resmi yang difasilitasi oleh LKP/LPK Grand Wisata.

“Dengan kerja keras kita bersama, Alhamdulillah beberapa hari yang lalu alumni kita kembali diberangkatkan untuk berkarier di Kapal Pesiar RRCL USA,” ujar Ali Wardana.

Ia berharap keberangkatan Maria dapat menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya agar tidak mudah menyerah dalam mengejar cita-cita.

“Kesempatan tidak datang begitu saja. Dibutuhkan kemauan belajar, disiplin, keterampilan dan keberanian untuk mencoba. Kami berharap keberhasilan Maria dapat menjadi inspirasi bagi peserta didik lainnya bahwa dengan usaha dan tekad yang kuat, cita-cita untuk bekerja dan berkarier di tingkat internasional dapat diwujudkan,” tambahnya.

LKP/LPK Grand Wisata terus mendorong para peserta didiknya untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja. Keberangkatan Maria Angela diharapkan menjadi salah satu langkah positif dalam membangun masa depan sekaligus membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk berkarier secara profesional.

Pesan motivasi: Jangan takut bermimpi besar. Terus belajar, tingkatkan keterampilan, jaga disiplin dan jangan mudah menyerah. Kesempatan akan datang kepada mereka yang mau mempersiapkan diri dan berani melangkah.

(Cephy)

Read More

" Yakub " Pengiriman PMI ketimur tengah ibarat buah simalakama

 Buserpolkrim.com

Tak dipungkiri kenapa warga Ciayumajakuning lebih condong menjadi pekerja migran Indonesia ( PMI ) alasan utamanya jelas disamping sempitnya lowongan kerja dan kecilnya upah kerja yang tidak sesuai ikut menjadi penentu hal itu disampaikan Yakub lelaki yang sudah lama menjadi penyalur tenaga kerja di luar negeri.

Rabu ( 19/ 8 ) Yakub yang saat itu anjangsana ke kantor perwakilan Buserpolkrim saat ditanya awak media mengatakan " masalah Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) ibarat buah simalakama ,kenapa saya mengatakan seperti itu ia karena kondisi PMI itu sendiri contohnya perekonomian yang tidak stabil dan juga status yang single parent disitulah alasan utama mereka berangkat keluar negeri " paparnya 

Lanjut Yakub " namun demikian saya sangat berhati hati dalam memproses calon PMI yang bakal saya terbangkan kenegara tujuan , contoh badan harus sehat dibuktikan dengan hasil Medical chek up , kemudian surat ijin dari pihak keluarga bagi yang sudah punya suami saya tekankan dan wajib meminta ijin suami yang dibuktikan dengan tanda tangan diatas materai " ungkapnya 

Lebih jauh Yakub menjelaskan " nah khusus untuk pengiriman PMI ketimur tengah menurut pendapat saya ibarat buah simalakama , kenapa saya mengatakan seperti itu ia kalau dilarang bagaimana tidak dilarang juga bagaimana oleh karena itu perlu ada ketegasan dari semua pihak terkait, nyatanya sampai saat ini walaupun pemerintah telah menetapkan kawasan timur tengah moratorium faktanya masih ada PMI yang dipekerjakan kesana ia kan saya kira sampean juga tahu " ujar Yakub 

Saat ditanya apa harapan terhadap pemerintah terkait PMI yang dipekerjakan di negara kawasan teluk dengan lugas Yakub menjawab " harapannya ia tadi pemerintah kita harus tegas baik itu instansi yang membuat pasport dalam hal ini pihak imigrasi dan juga kedutaan negara tujuan ,contoh orang yang akan dipekerjakan disana itu harus bener bener memiliki skill yang mumpuni termasuk juga job apakah itu Driver atau kontruksi saya bicara diluar ART ia sehingga tidak ada pihak yang dirugikan makanya untuk timur tengah taruh calon PMI sampai menangis dan memohon tidak bakal saya berangkatkan saya bilang kemereka untuk job kerja art timur tengah tidak ada kalau yang lainnya ada Taiwan , Hongkong , singapur , jepang " tutup Yakub 

( Moh Kozim )

Read More

Upacara HUT Ke-81 RI di Kota Cirebon, Wali Kota Ajak Masyarakat Maknai Kemerdekaan dengan Kerja Nyata

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Cirebon di Lapangan Madya, Kompleks Stadion Bima, Senin (17/8/2026). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forkopimda, jajaran Pemerintah Kota Cirebon, veteran, instansi vertikal, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pelajar, serta masyarakat.

Di tengah suasana peringatan kemerdekaan, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo mengawali amanatnya dengan mengajak seluruh peserta upacara menyampaikan simpati dan doa bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tengah menghadapi musibah gempa bumi. Gempa berkekuatan 7,7 skala Richter tersebut terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

“Saya ingin mengawali pertemuan kita semua dengan ajakan untuk bersama-sama bersimpati pada peristiwa yang menimpa saudara kita, sesama rakyat Indonesia. Pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026, saudara-saudara kita di wilayah Nusa Tenggara Timur ditimpa musibah gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter,” ujar Wali Kota.

Menurut Wali Kota, peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk kembali mengingat bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan bangsa. Karena itu, musibah yang terjadi di daerah lain juga menjadi perhatian bersama, tanpa dibatasi jarak wilayah.

“Jarak wilayah seharusnya tidak memutus ikatan kebangsaan kita. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita bersimpati dan mendoakan agar semuanya dapat pulih dengan cepat dan Tuhan senantiasa melindungi,” lanjutnya.

Setelah mengajak masyarakat mendoakan saudara sebangsa yang terdampak bencana, Wali Kota kemudian mengajak seluruh peserta upacara memaknai usia 81 tahun Indonesia sebagai perjalanan panjang yang harus diisi dengan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, tantangan Indonesia saat ini telah berubah. Kemerdekaan tidak lagi dihadapkan pada kolonialisme secara fisik, tetapi pada persaingan ekonomi, perubahan teknologi, tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, serta kebutuhan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan memberikan kepastian.

“Pemerintahan dituntut untuk matang, presisi, dan tidak lagi meraba-raba dalam mengeksekusi kebijakan. Sebab, tantangan kita hari ini bukan lagi kolonialisme fisik, melainkan kompetisi ekonomi, transformasi pelayanan yang serba digital, dan kepastian tata kelola yang transparan,” tuturnya.

Ia menegaskan, kemerdekaan di era sekarang harus dibuktikan melalui kinerja dan manfaat yang dirasakan langsung masyarakat. Bersama Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, Wali Kota menyatakan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang tidak berhenti pada urusan administratif, tetapi memastikan pelayanan publik benar-benar menjawab kebutuhan warga.

“Menjaga kemerdekaan di era modern menuntut pembuktian yang konkret dari penyelenggara negara. Saya bersama Ibu Siti Farida Rosmawati, memegang komitmen teguh bahwa kepemimpinan ini bukan sekadar mengurus administrasi dari balik meja,” ujarnya.

Dalam amanatnya, Wali Kota juga menyampaikan sejumlah capaian Pemerintah Kota Cirebon selama 2026. Di bidang kesehatan, Kota Cirebon memperoleh Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 setelah cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 100,33 persen. Capaian tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan.

Sementara di sektor ekonomi, Kota Cirebon meraih Terbaik I Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa Bali pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dari Kementerian Dalam Negeri. Menurut Wali Kota, pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan angka statistik, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Daya beli masyarakat adalah mesin penggerak ekonomi daerah. Jika harga dibiarkan liar mengikuti mekanisme pasar tanpa intervensi negara, pihak yang paling pertama terdampak adalah dapur masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,” tuturnya.

Selain itu, Pemkot Cirebon bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terus melakukan penataan kawasan bantaran Sungai Sukalila. Hingga pertengahan 2026, progres pengerjaan pada segmen pertama telah melampaui 51 persen. Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan fungsi bantaran sungai sebagai infrastruktur pengendali air sekaligus ruang terbuka.

Wali Kota menyampaikan, berbagai program pembangunan tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa keterlibatan masyarakat. Kolaborasi pemerintah dan warga menjadi bagian penting dalam membangun kota yang aman, nyaman, dan terawat.

“Tata kelola kota saat ini menuntut adanya kolaborasi. Di Kota Cirebon, keterlibatan aktif masyarakat harus masuk dan menjadi bagian dari sistem,” katanya.

Mengakhiri amanatnya, Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui peran masing-masing. ASN diminta menghadirkan pelayanan yang cepat dan berkualitas, pelajar didorong terus meningkatkan kapasitas diri, sementara pelaku usaha dan UMKM diharapkan menjadi bagian dari penggerak ekonomi daerah.

“Nasionalisme kita hari ini adalah nasionalisme yang bekerja keras, berpikir rasional, dan berkolaborasi memajukan daerah,” pungkasnya.

Dokumentasi : Beni Agus Pratama dan Dede Sofyan Hadi

Pengolah Informasi : Mike Dwi Setiawati

(Deni)

Read More

Bukan Gudang Penimbunan Solar, Bangunan Tersebut Adalah Garasi Mobil tangki

Buserpolkrim.com

Beredarnya informasi di media yang menyebut adanya aktivitas penimbunan solar di sebuah bangunan di desa bayalangu kidul, dibantah keras oleh pemilik.

Pemilik bangunan, sebut saja (B) menegaskan bahwa lokasi yang disorot bukanlah gudang penimbunan BBM, melainkan garasi tangki yang digunakan untuk memarkir kendaraan operasional miliknya.

"Itu bukan gudang solar. Itu murni garasi untuk parkir truk tangki ujar [B] saat ditemui di lokasi, Hari sabtu tanggal 14.

Ia juga membantah adanya transaksi jual beli solar di tempat tersebut. 

"Kami kaget ada tuduhan seperti itu. Silakan dicek, tidak ada pipa, tidak ada pompa, dan tidak ada aktivitas bongkar muat solar berskala besar di sini," tambahnya.

telah melakukan pengecekan ke lokasi pada ternyata memang itu garasi mobil bukan tempat penimbunan solar.

Sampai saat ini tidak ditemukan bukti adanya penimbunan BBM bersubsidi,"

Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

berharap agar informasi yang keliru tersebut segera diluruskan agar tidak menimbulkan keresahan dan merugikan nama baik keluarga (B)

"Kami terbuka jika ada pihak yang ingin mengecek langsung. Jangan sampai hoaks merusak usaha orang," pungkasnya.

(Muhamad kozim)

Read More

Polresta Cirebon Diminta Tangkap Yakub, Diduga Terlibat Pemberangkatan PMI Ilegal

Buserpolkrim.com

Pengiriman PMI ke Negara yang dimoratorium merupakan tindakan ilegal dan dikategorikan sebagai tindak pidana berat bahkan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa ( Extra Ordinary Crime ), oleh karena itulah kemudian pemerintah Republik Indonesia menerbitkan UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia Kepmenaker nomor 260 tahun 2015 pengganti Kepmenaker nomor 221 tahun 2015 hal itu untuk mencegah pemberangkatan secara non prosedural ( ilegal ) juga Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ) .

Pelakunya bakal diganjar hukum berat berupa pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar, hukuman berat ternyata tak membuat takut atau ciut nyai seorang calo asal kabupaten Cirebon sebut saja Yakub , dan Yakub ini kabarnya memiliki jaringan dengan para sindikat TPPO terlepas benar atau tidak tapi isu yang berkembang santer diantara sesama calo jika Yakub seringkali mengirim calon PMI ilegal ke para cukong yang ada di jakarta , Bekasi Tangerang, tidak heran walupun hukuman berat dan denda besar menanti oleh Yakub dianggap gertakan belaka 

Beberapa waktu lalu Yakub berangkatkan PMI bernama Wasnuni (42 th) ke negara Abudabhi perempuan asal desa Sibubut kecamatan Gegesik kabupaten Cirebon secara ilegal sebab keberangkatan tanpa dilengkapi dokumen resmi 

Dari informasi yang didapat dilapangan wasnuni ditawari bekerja di timur tengah dengan iming iming gaji besar oleh Sutrisno da Toni, tergiur dengan gaji besar wasnunipun terima ajakan Sutrisno dan Toni setelah mencapai kata sepakat oleh sutrisno dan toni wasnuni dibawah ke Yakub yang mengaku sebagai sponsor atau perwakilan dari pihak PJTKI ,wasnuni lalu dibawah ke seorang calo yang ada dijakarta setelah bermalem beberapa hari wasnuni diterbangkan ke Abudabhi 

Yang menjadi persoalan sekarang pemerintah desa Sibubut murka pasalnya baik Sutrisno danToni maupun yakub selaku calo saat membawa wasnuni yang notabene warga Sibubut tidak ijin terlebih dahulu kepada pemerintah desa " dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini ditambah perekonomian yang bersangkutan bisa dikategorikan kaum prasejahtera saya kira sah sah saja jika ingin bekerja diluar negeri hanya saja prosedurnya harus ditempuh lah ini orang yang membawa wasnuni jangankan ijin menghadapun tidak ini kan sudah nggak bener , yang dibawah itu manusia loh bukan sampah " paparnya 

sumber lain yang juga perangkat desa Sibubut ikut menyoroti Masalah warganya yang dipekerjakan kekawasan timur tengah saat dimintai komentarnya " jika mengacu pada ketentuan pemerintah yang jelas dengan alasan apapun bekerja dinegara negara teluk atau timur tengah dilarang , agar tidak terjadi lagi kejadian serupa siapapun yang hendak membawa warga kita untuk dipekerjakan keluar negeri terutama timur tengah calo wajib datang ke kantor balai desa menyerahkan data pribadi si calo tersebut biar kalau ada apa apa kan gampang komunikasinya, terkait masalah TKW ketimur tengah tugasnya pihak penegak hukum kalau bisa pelaku TPPO wajib disikat karena bagian dari sindikat " ucapnya .

Disisi lain Yakub saat dihubungi awak media lewat hand phone miliknya dirinya meminta maaf karena tidak ijin ke pemerintah desa " ia saya minta maaf karena tidak ijin ke pemerintah desa , sampaikan permohonan maaf saya kepak kuwunya kalau wasnuni minta dipulangkan akan saya pulangkan, adapun saya mau dilaporkan ke PPA silahkan , toh bukan hanya saya saja yang berangkatkan TKW ke timur tengah sponsor lain dari Gegesik, Palimanan ,

Arjawinangun, gebang, losari , jadi bapak jangan hanya melaporkan saya tapi yang lainnya juga harus dilaporkan " sanggah yakub .

( Muhamad Kozim )

Read More

Wali Kota Ajak TP PKK dan Bunda PAUD Perkuat Kolaborasi Membangun Generasi Berkualitas

Cirebon - Pengukuhan Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu, Bunda PAUD, dan Bunda Literasi Kota Cirebon berlangsung di Balai Kota Cirebon, Jumat (31/7/2026). Acara yang dipimpin langsung Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, itu menjadi awal penguatan sinergi berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa keempat amanah yang diemban para pengurus bukanlah tugas yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membangun kualitas generasi penerus Kota Cirebon.

"Menjadi Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu, Bunda PAUD, sekaligus Bunda Literasi bukanlah empat pekerjaan yang terpisah. Semua memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun kualitas sumber daya manusia sejak tahap paling awal kehidupan hingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang siap berkontribusi bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan manusia harus dimulai dari terpenuhinya kesehatan balita. Karena itu, peran Posyandu dinilai sangat strategis dalam memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal.

Menurutnya, upaya penanganan stunting maupun gizi buruk tidak cukup hanya mengandalkan intervensi sektor kesehatan. Berdasarkan berbagai kajian, intervensi medis dan pemenuhan gizi hanya berkontribusi sekitar 30 persen terhadap keberhasilan penanganan, sementara 70 persen lainnya ditentukan oleh pola pengasuhan, sanitasi lingkungan, akses terhadap air bersih, serta ketahanan pangan keluarga.

"Karena itu saya meminta pendataan balita dilakukan secara langsung hingga tingkat RT. Kita harus memiliki data yang akurat, lengkap dengan alamat dan kondisi setiap anak. Dengan data yang valid, program pemerintah akan lebih tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.

Setelah kesehatan anak terjaga, lanjut Wali Kota, perhatian harus diarahkan pada pendidikan usia dini. Ia mengingatkan bahwa masa emas anak merupakan fase yang sangat menentukan perkembangan kecerdasan dan karakter di masa depan.

"Banyak penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kapasitas kecerdasan manusia terbentuk pada usia nol sampai enam tahun. Karena itu, pendidikan anak usia dini tidak boleh hanya berorientasi pada kemampuan membaca atau berhitung, tetapi juga harus membangun karakter, kematangan emosi, serta kemampuan sosial anak," katanya.

Tidak berhenti di sana, Wali Kota juga menekankan pentingnya membangun budaya literasi sebagai bekal menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks.

Menurutnya, literasi bukan sekadar kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami informasi secara utuh, membedakan fakta dan hoaks, serta menemukan solusi atas berbagai persoalan.

"Kesehatan balita, pendidikan usia dini, dan literasi merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan sumber daya manusia. Saya berharap seluruh pengurus mampu menyusun program yang berbasis data, berpikir analitis, dan benar-benar berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Cirebon, Noviyanti Edo, mengajak seluruh jajaran TP PKK, Posyandu, Bunda PAUD, dan Bunda Literasi di setiap tingkatan untuk memperkuat kolaborasi hingga ke tingkat kelurahan, RW, dan RT.

Menurutnya, keberhasilan berbagai program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dicapai tanpa komunikasi dan kerja sama yang baik dengan para kader yang berada di lapangan.

"Saya mengajak seluruh ibu-ibu untuk terus berkolaborasi, bersosialisasi, menjaga silaturahmi, dan tetap bersemangat menjalankan 10 Program Pokok PKK sebagai bentuk kerja nyata kepada masyarakat. Ke depan saya juga akan berkeliling ke setiap kelurahan untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan Posyandu, PAUD, literasi, maupun kegiatan PKK berjalan. Dari sana kita bisa mengetahui kebutuhan dan tantangan di masing-masing wilayah," ujar Noviyanti.

Ia menambahkan, keterlibatan pengurus hingga tingkat RW dan RT menjadi kunci keberhasilan setiap program karena mereka merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat.

"Rangkul para kader di RW dan RT, ajak berdiskusi, dengarkan masukan mereka. Jangan bekerja sendiri, karena merekalah yang memiliki data dan mengetahui kondisi riil di lapangan. Tanpa dukungan mereka, kita tidak akan bisa menjalankan program secara maksimal," tuturnya.

Dokumentasi : Dede Sofyan Hadi dan Ahmad Fikri Gunawan

Pengolah Informasi: Mike Dwi Setiawati

(Deni)

Read More

Talk Show Bersama Mahfud MD, Wakil Wali Kota Dukung Penegakan Hukum Berbasis Integritas

Cirebon - Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri Talk Show Problematika Penegakan Hukum di Indonesia yang diselenggarakan DPD Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) Cirebon Raya di Bandar Djakarta, Rabu (29/7/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof Mahfud MD, sebagai pembicara utama dan menjadi ruang dialog antara akademisi, pemerintah, serta masyarakat mengenai tantangan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada DPD IKA UII Cirebon Raya yang dinilai konsisten menghadirkan forum intelektual untuk membahas persoalan-persoalan strategis bangsa.

"Mengangkat tema problematika penegakan hukum bukanlah hal yang sederhana. Dibutuhkan keberanian, kejujuran, serta pemikiran kritis agar persoalan ini dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan gagasan yang bermanfaat," ujarnya.

Menurutnya, kehadiran kalangan akademisi dan masyarakat dalam forum tersebut menunjukkan bahwa kepedulian terhadap kualitas hukum dan tata kelola pemerintahan masih tumbuh dengan baik. Ia juga menyebut kehadiran Prof. Mahfud MD menjadi nilai tambah karena pengalaman panjang yang dimiliki, baik sebagai akademisi maupun tokoh yang pernah mengemban berbagai amanah di bidang ketatanegaraan.

"Prof Mahfud MD memahami bagaimana hukum dirumuskan, dijalankan, sekaligus tantangan yang muncul dalam praktiknya. Pengalaman tersebut tentu menjadi bekal penting untuk memberikan perspektif yang komprehensif kepada kita semua," katanya.

Wakil Wali Kota menilai, tantangan utama penegakan hukum di Indonesia bukan semata-mata karena kurangnya regulasi. Berbagai perangkat hukum telah tersedia, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat yang menjalankannya serta budaya hukum yang tumbuh di tengah masyarakat.

Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara aturan yang tertulis dengan implementasi di lapangan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat apabila hukum dianggap belum diterapkan secara adil dan konsisten.

Sebagai pemerintah daerah, lanjutnya, Pemerintah Kota Cirebon berhadapan langsung dengan berbagai bentuk implementasi hukum, mulai dari pelaksanaan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Karena itu, kami meyakini penegakan aturan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan yang bersifat represif. Pemerintahan modern membutuhkan tata kelola yang kolaboratif, didukung komunikasi kebijakan yang baik agar masyarakat memahami tujuan dari setiap aturan yang diterapkan," tuturnya.

Ia menambahkan, evaluasi terhadap setiap kebijakan menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang adaptif dan terus berkembang.

"Monitoring dan evaluasi bagi kami bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi. Lebih dari itu, menjadi sarana belajar agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan setiap kebijakan yang diambil tetap berada pada koridor negara hukum yang berpihak kepada kepentingan publik," ungkapnya.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Cirebon berharap lahir berbagai masukan, kritik, maupun rekomendasi yang dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan di daerah.

"Kami berharap diskusi ini menghasilkan gagasan-gagasan yang konstruktif. Masukan dari para akademisi dan praktisi hukum merupakan energi penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik," pungkasnya.

Sementara itu, Prof. Mahfud MD menekankan bahwa nilai-nilai Islam sejatinya tidak berhenti pada simbol atau identitas formal semata, melainkan hidup melalui prinsip-prinsip universal yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Menurutnya, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, persaudaraan, hingga pengawasan terhadap kekuasaan merupakan nilai yang harus menjadi ruh dalam setiap sistem hukum.

Ia menjelaskan bahwa berbagai perangkat hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum tata negara, pada dasarnya dapat berjalan selaras dengan ajaran Islam apabila dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan bersama.

"Yang terpenting bukan sekadar memberi label tertentu pada sebuah sistem, tetapi memastikan nilai keadilan, kemanfaatan, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat benar-benar hadir dalam praktik penyelenggaraan negara," ujar Mahfud MD.

Dalam paparannya, Mahfud juga mengajak peserta merenungkan pesan moral yang terkandung dalam kisah Nabi Yusuf AS. Ia menjelaskan bahwa setiap amanah dan kepemimpinan harus diraih melalui proses yang benar, jujur, dan sesuai aturan, bukan dengan cara-cara yang menyimpang ataupun mengabaikan etika.

Menurutnya, legitimasi sebuah kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh proses yang ditempuh untuk mencapainya. Karena itu, seluruh penyelenggara negara harus menjaga integritas sejak awal agar kepercayaan publik tetap terpelihara.

Di akhir penyampaiannya, Mahfud menegaskan bahwa hukum akan benar-benar menghadirkan rasa keadilan apabila dibangun di atas nilai-nilai moral yang universal. 

"Penegakan hukum tidak cukup berorientasi pada prosedur, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan substantif yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat," tuturnya.

Dokumentasi : Beni Agus Pratama

Pengolah Informasi: Mike Dwi Setiawati

(Deni)

Read More

Komisi III Evaluasi Pelaksanaan SPMB 2026, Dorong Transparansi Pembiayaan Pendidikan

Kota Cirebon– DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan seluruh Kepala SMP Negeri, Jumat (17/7/2026).

Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan SPMB Tahun 2026, khususnya terkait transparansi pembiayaan pendidikan, penyamaan persepsi pelayanan masyarakat.

Saat rapat berlangsung, Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan komunikasi, antara sekolah dengan masyarakat. Menurutnya, pelayanan pendidikan harus mengedepankan transparansi serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Hari ini media sosial sangat cepat menyebarkan informasi. Karena itu kita mengingatkan seluruh sekolah agar terus mengedepankan keterbukaan, memperhatikan kemampuan ekonomi orang tua, serta mengurangi potensi persoalan yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” tegasnya saat rapat di Aula SMPN 1 Kota Cirebon.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Yusuf MPd menjelaskan, rapat tersebut sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan SPMB Tahun 2026. Komisi III menghadirkan Disdik dan seluruh kepala SMP Negeri agar terdapat kesamaan persepsi dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini kami konfirmasi dengan Disdik dan kepala sekolah SMP Negeri biar hadir agar mempunyai persepsi yang sama terkait pelayanan pendidikan di Kota Cirebon. Kami juga meminta klarifikasi terkait biaya-biaya yang muncul setelah proses penerimaan siswa baru,” katanya.

Yusuf menambahkan, Komisi III meminta Disdik merasionalisasi berbagai komponen pembiayaan. Selain itu, diharapkan ada pedoman atau petunjuk teknis bagi seluruh sekolah agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, Anggota Komisi III, Umar Stanis Klau menegaskan, seluruh kebijakan berkaitan dengan pembiayaan harus memiliki dasar hukum. Menurutnya, sekolah tidak diperbolehkan memungut dalam bentuk apa pun, meskipun ada ruang bagi komite sekolah menggalang dana masyarakat sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur.

“Pungutan itu dilarang keras. Itu ada aturannya, Permendikbud Nomor 44/2012. Sekolah tidak boleh memungut berkedok apa pun. Memang Permendikbud Nomor 75/2016 memberikan ruang bagi komite sekolah menggalang dana, tetapi ada batasannya. Tidak boleh ada target nilai, maupun batas waktu. Kalau sudah ada angka tertentu, itu namanya pungutan,” tegasnya.

Ia mengatakan, Komisi III meminta seluruh data pembiayaan yang dikenakan kepada peserta didik saat daftar ulang untuk dikaji. Upaya tersebut demi memastikan setiap komponen biaya memiliki dasar hukum yang jelas, serta tidak terjadi duplikasi dengan anggaran yang telah dialokasikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kami minta dikumpulkan dulu biaya-biaya yang dikenakan kepada siswa saat daftar ulang, supaya kami lihat rasionalisasinya apa. Karena kami menduga ada beberapa item biaya yang duplikasi dengan yang sudah dianggarkan di BOS,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD, Indra Kusumah Setiawan AMd mengatakan, sekolah perlu menyampaikan rincian pembiayaan secara terbuka, agar masyarakat memahami biaya yang dibebankan. 

“Kami juga meminta sekolah memberikan keringanan atau skema pembayaran bertahap bagi orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi. Semua masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa membedakan status ekonomi,” katanya.

Hadir pula dalam rapat Anggota Komisi III DPRD lainnya, R. Endah Arisyanasakanti SH, Leni Rosliani SIP, Prisilia, dan Laurentia Mellynda. (DW Krisnara)

Read More

Komisi II DPRD Minta BPKPD Ambil Langkah Strategis agar PAD Optimal

Kota Cirebon– Komisi II DPRD Kota Cirebon mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditekankan usai rapat kerja bersama BPKPD guna mengevaluasi realisasi target pajak daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah, SSos MSi menyoroti masih rendahnya realisasi pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Kami melihat dua sektor pengampu ini masih jauh dari target. Meski tarif PBBP2 sudah diturunkan, realisasi pembayarannya belum menunjukkan peningkatan signifikan,” ujar Andru sapaan akrabnya, Senin (22/6/2026).

Untuk mendongkrak capaian tersebut, Andru mengusulkan kolaborasi intensif dengan aparat penegak hukum. Langkah ini bertujuan menelusuri wajib pajak yang belum tertib administrasi secara cermat dan tepat.

Ia juga mengapresiasi upaya BPKPD yang telah melakukan jemput bola dengan mengklarifikasi 212 wajib pajak. Namun, disayangkan karena tingkat kehadiran wajib pajak dalam agenda tersebut baru mencapai 50 persen.

Sebagai solusi, Komisi II berencana menginisiasi program “One Day With Citizen”. Program ini akan mempertemukan pimpinan daerah, DPRD, perangkat kecamatan/kelurahan, hingga ketua RW untuk menyosialisasikan pentingnya ketaatan pajak.

“Kami ingin melibatkan ketua RW sebagai ujung tombak untuk mengedukasi warga. Selain itu, kami juga mendorong warga yang masih menggunakan plat nomor luar kota untuk mutasi ke plat Kota Cirebon, agar opsen pajak kendaraan bermotor bisa masuk langsung ke kas daerah,” jelasnya.

DPRD Kota Cirebon

Optimalkan PAD, Komisi II DPRD Minta BPKPD Ambil Langkah Strategis

Juni 23, 2026

Optimalkan PAD, Komisi II DPRD Minta BPKPD Ambil Langkah Strategis

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditekankan usai rapat kerja bersama BPKPD guna mengevaluasi realisasi target pajak daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah, SSos MSi menyoroti masih rendahnya realisasi pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Kami melihat dua sektor pengampu ini masih jauh dari target. Meski tarif PBBP2 sudah diturunkan, realisasi pembayarannya belum menunjukkan peningkatan signifikan,” ujar Andru sapaan akrabnya, Senin (22/6/2026).

Untuk mendongkrak capaian tersebut, Andru mengusulkan kolaborasi intensif dengan aparat penegak hukum. Langkah ini bertujuan menelusuri wajib pajak yang belum tertib administrasi secara cermat dan tepat.

Ia juga mengapresiasi upaya BPKPD yang telah melakukan jemput bola dengan mengklarifikasi 212 wajib pajak. Namun, disayangkan karena tingkat kehadiran wajib pajak dalam agenda tersebut baru mencapai 50 persen.

Sebagai solusi, Komisi II berencana menginisiasi program “One Day With Citizen”. Program ini akan mempertemukan pimpinan daerah, DPRD, perangkat kecamatan/kelurahan, hingga ketua RW untuk menyosialisasikan pentingnya ketaatan pajak.

“Kami ingin melibatkan ketua RW sebagai ujung tombak untuk mengedukasi warga. Selain itu, kami juga mendorong warga yang masih menggunakan plat nomor luar kota untuk mutasi ke plat Kota Cirebon, agar opsen pajak kendaraan bermotor bisa masuk langsung ke kas daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Komisi II juga menekankan pentingnya ekstensifikasi pajak pada sektor yang belum tergarap maksimal, seperti Pajak Bangunan Gedung (PBG) dan pajak restoran. DPRD juga mendukung pembaruan sistem pengawasan melalui integrasi teknologi.

“Kami mendorong penggunaan sistem chip pada mesin kasir, tidak hanya mengandalkan tapping box. Ini penting untuk mencegah kebocoran anggaran agar potensi PAD kita benar-benar terealisasi secara optimal,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPKPD Kota Cirebon, Arif Kurniawan menyampaikan capaian PAD tahun 2026 yang dinilai masih belum maksimal. Hingga periode Mei 2026, realisasi PAD baru mencapai Rp190,62 miliar atau 25,58 persen dari total target sebesar Rp745,26 miliar.

Ia mengungkapkan, capaian ini masih jauh dari kondisi ideal. Idealnya, pada pertengahan tahun ini, realisasi PAD seharusnya sudah menyentuh angka 46,6 persen. Dengan demikian, terdapat gap sekitar 10 persen dari target yang ditetapkan.

“Kondisi ini masih jauh dari ideal. Kami mencatat adanya gap yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan target periodik yang seharusnya dicapai,” ujar Arif.

Berdasarkan data BPKPD, keempat komponen PAD saat ini belum menunjukkan tren yang sesuai dengan target:

Pajak Daerah: Target Rp357,92 miliar, terealisasi Rp131,24 miliar (36,67 persen per 19 Juni 2026).

Retribusi Daerah: Target Rp347,15 miliar, terealisasi Rp72,87 miliar (20,99 persen).

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Target Rp14 miliar, terealisasi Rp3 miliar.

Lain-lain PAD yang Sah: Target Rp27 miliar, terealisasi Rp2 miliar.

Arif menjelaskan bahwa BPKPD harus menjaga rata-rata penerimaan sebesar Rp37,8 miliar per bulan untuk mencapai target tahunan. Namun, rata-rata penerimaan saat ini baru mencapai Rp22,5 miliar per bulan. Terdapat gap sebesar Rp15,3 miliar yang harus segera ditutup.

Karena pajak daerah merupakan komponen yang dapat dikendalikan langsung oleh BPKPD, Arif memastikan pihaknya akan mengambil langkah lebih tegas. Ia menekankan bahwa pajak merupakan hak rakyat yang harus dikelola dengan tanggung jawab penuh.

“Pajak itu hak dan uang rakyat. Jadi, wajib pajak (WP) yang tidak menunaikan kewajibannya berarti sama saja dengan mencuri uang rakyat. Kami akan bersikap tegas sesuai dengan aturan hukum dan pasal yang berlaku,” tegasnya.

Rapat kerja dengan BPKBD Kota Cirebon, dihadiri pula anggota Komisi II DPRD lainnya, H Karso SIP, Abdul Wahid Wadinih SSos, Een Rusmiyati SE, dan Dian Novitasari S.Kom MAP

(DW Krisnara).

Read More

"Suma" Kuwu desa Sende diduga lakukan Gratifikasi Dana CSR, sebagian dijadikan Bancakan

Buserpolkrim.com

Desa Sende kecamatan Arjawinangun kabupaten Cirebon tanggal 16 mei 2025 mendapat dana Corporate Social Responsibility ( CRS ) namun kuat ditengarai sebagian dana hibah tersebut dijadikan Bancakan oknum Kuwu dan beberapa perangkat desa Sende .

Pasalnya dari data yang diterima awak media ada penyerahan uang sebesar Rp 43.610.000 yang dikuatkan dengan bukti kwitansi dan bukti berita acara penyerahan bahkan ada lagi bukti transfer kepada nomor rekening yang diduga milik salah satu perangkat desa Sende sebesar Rp 4.000,000 yang menjadi pertanyaan uang tersebut untuk apa saja dan kenapa ditranfer ke nomor rekening berbeda.

Untuk mendapat kejelasan awak media Jumat (26/6) mencoba menemui Suma Kuwu Sende dikantor balai desa menurut salah satu perangkat desa saat ditanya keberadaan Kuwu pihaknya mengatakan " pak Kuwu sedang ada tamu pak " ujarnya singkat sambil berlalu awak media lantas menemui beberapa perangkat desa yang saat itu sedang ngobrol disudut ruangan " oleh mandor kedua awak media dipersilahkan untuk duduk dilobi " duduknya disini saja pak" ujar mandor tanpa ditanya maksud kedatangan awak media seketika itu mandor langsung pergi entah kemana .

perangkat desa Sende yang lain lantas menanyakan kepada kedua awak media " kalau pak Kuwu tidak ada pak katanya sih hari ini tuh mobil kopdes mau datang kayaknya pak Kuwu lagi nunggu mobil , kalau motor dinas Kuwu yang dipakai oleh bagian program , nggak tahu nih mungkin pak tulis juga lagi sama pak Kuwu ia nggak tahu, adapun kalau mandor pergi katanya ada warga yang menelpon katanya disuruh kesana pak " paparnya 

Selang beberapa jam awak media menghubungi Kuwu melalui pesan singkat whastAap menanyakan terkait dana CSR " jadi saya juga kaget ditanya inspektorat jumblahnya segitu tuh kerena desa menerima 15 juta ,jadi ada apa dengan pihak wifi saya kan kaget disitu ada kwitansi yang jumblahnya segitu ia tidak tahu itu sih ' sanggah Kuwu 

Saat ditanya dana untuk kontribusi Suma mengatakan " jadi saya jelaskan ia itu saya kaget menerima segitu tuh ,jadi uang yang masuk kedesa plus transfer itu hanya 15 juta malah saya kaget dikwitansi tidak ada tanda tangannya, masalah itu saya serahkan ke mandor semua untuk sosialisasi kemasyarakat dan kemaslahatan masyarakat dan punten desa Sende sudah diperiksa inspektorat dan dijadikan temuan " elak Kuwu 

Saat katakan jika dikwitansi ada stempel dan bermaterai dirinya mengaku kaget " justru itu saya kaget bahkan desa desa lain menerima diluar itu karena desa Sende baru dapat program CSR jadi hal hal seperti itu tidak memahami , jadi masalah wifi saya serahkan ke mandor tapi poin pertamanya desa sudah diperiksa dan kalau berbicara tentang CSR Cirebon barat semuanya menerima mas, mas punten saya lagi sama anak " ujar Kuwu sambil buru buru mematikan handphonenya 

Disisi lain orang yang oleh Kuwu disebut mandor saat di kirim pertanyaan lewat pesan singkat WhastAap tidak juga mau membalas .

( M kozim )

Read More

Prosesi Pelepasan Sirap di Makom Buyut Trusmi, Warga Padati Lokasi Penghormatan Leluhur

Buserpolkrim Com, Cirebon, 1 Juni 2026 – Suasana sakral dan khidmat menyelimuti kompleks Makom Buyut, Desa Trusmi, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, hari ini. Ratusan warga masyarakat, mulai dari warga setempat hingga para keturunan yang datang dari berbagai daerah, memadati lokasi untuk menyaksikan dan mengikuti rangkaian acara puncak tradisi Ngobeng Buyut, yaitu prosesi pelepasan sirap makam para leluhur desa.

 

Prosesi pelepasan sirap ini merupakan momen paling dinanti dan memiliki makna mendalam dalam serangkaian tradisi 4 tahun sekali warga Trusmi. Dilaksanakan pada pagi hari setelah persiapan dan doa bersama, pelepasan atau pembukaan penutup makam para Buyut dilakukan secara tertib mengikuti tata cara adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

 

Dipimpin langsung oleh para tetua adat dan tokoh agama setempat, prosesi ini berlangsung penuh kekhusyukan. Setiap gerakan dan langkah yang diambil memiliki makna penghormatan tertinggi kepada para pendiri dan pembangun peradaban Desa Trusmi. Bagi masyarakat setempat, pelepasan sirap bukan sekadar seremonial belaka, melainkan momen istimewa di mana warga "berjumpa kembali" secara rohani dengan para leluhur, menyampaikan rasa bakti, serta memohon doa restu dan keselamatan bagi seluruh warga desa.

 

Ketua Adat Trusmi dalam keterangannya menyampaikan bahwa tradisi ini adalah bentuk nyata rasa syukur dan ingatan warga terhadap jasa-jasa para pendahulu yang telah meletakkan dasar kehidupan dan kemajuan desa ini.

 

"Pelepasan sirap ini adalah simbol membuka jalan bagi doa-doa kita agar sampai kepada Allah SWT, melalui perantara para Buyut yang kita hormati. Kami melepas penutup ini sebagai tanda bahwa kami sebagai keturunan tidak pernah melupakan asal-usul, sejarah, dan ajaran yang ditinggalkan leluhur kami. Harapannya, desa Trusmi senantiasa diberkahi, dijauhkan dari segala bencana, dan masyarakatnya senantiasa hidup rukun, damai, serta sejahtera," ujarnya di tengah rangkaian acara.

 

Selama prosesi berlangsung, ribuan warga yang hadir tampak tertib mengikuti jalannya kegiatan, sesekali melantunkan doa dan zikir bersama. Suasana semakin khidmat dengan iringan bacaan ayat suci Al-Qur'an dan doa bersama yang dipimpin oleh para ulama setempat.

 

Selain nilai spiritual, acara pelepasan sirap ini juga menjadi ajang silaturahmi terbesar bagi warga Trusmi. Banyak warga yang merantau atau tinggal di luar daerah sengaja pulang kampung demi bisa turut serta dalam momen berharga ini. Kehadiran mereka menjadi bukti kuatnya ikatan persaudaraan dan rasa memiliki terhadap desa serta warisan budaya yang dimiliki.

 

Setelah prosesi pelepasan sirap selesai dan rangkaian doa dipanjatkan, acara dilanjutkan dengan penutupan kembali sirap makam sebagai simbol kelestarian dan penjaga kehormatan makam leluhur.

 

Masyarakat Trusmi berkomitmen untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi ini. Bagi mereka, warisan budaya dan nilai luhur yang terkandung di dalamnya adalah kekayaan tak ternilai yang harus terus dijaga, agar tetap hidup dan menjadi pedoman bagi generasi penerus di masa depan. Dengan terselenggaranya tradisi ini, kembali ditegaskan bahwa budaya dan agama hidup beriringan selaras dalam keseharian masyarakat Trusmi.

((B,Sudono))

Read More

Pemkot Cirebon Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Transaksi Daerah

Kota Cirebon - Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus mendorong percepatan digitalisasi transaksi daerah. Hal ini diwujudkan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD Kota Cirebon yang digelar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon, Selasa (19/5/2026).

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, yang mewakili Wali Kota Cirebon Effendi Edo, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum strategis untuk memperkuat arah kebijakan bersama.

"Momentum ini sangat strategis, bukan hanya sebagai refleksi bersama para pimpinan, tetapi juga sebagai ruang membangun sinergi, kolaborasi, dan konsolidasi. Pengendalian inflasi bukan hanya tugas tim, melainkan tanggung jawab bersama lintas sektor untuk memperkuat kinerja secara terukur," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Kota Cirebon pada April 2026 tercatat deflasi sebesar 0,06 persen (mtm), dengan inflasi tahunan 2,75 persen dan inflasi tahun kalender 0,97 persen. Capaian ini menunjukkan kondisi inflasi yang relatif terkendali dan masih berada dalam rentang sasaran nasional.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di antaranya melalui Gerakan Pangan Murah, operasi pasar bersubsidi, pemantauan harga dan stok bahan pokok, hingga penguatan UMKM melalui Mall UKM. Sekda juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dalam pengendalian inflasi yang merupakan indikator makro.

"Setiap pihak memiliki peran strategis. Siapa berbuat apa dan berkontribusi terhadap apa, itu menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. Kota Cirebon yang strategis harus mampu menjaga kemandirian di tengah dinamika global," tambahnya.

Sementara itu, Kepala KPw Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, menyampaikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menunjukkan optimisme. Hal ini tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) April 2026 yang berada di angka 113,0 atau di atas level optimis (>100), meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Dari sisi digitalisasi, transaksi menggunakan QRIS di wilayah Ciayumajakuning selama Januari hingga Maret 2026 mencapai 64,82 juta transaksi dengan nilai Rp5,63 triliun. Kota Cirebon menjadi kontributor terbesar dengan porsi 50,63 persen dari total transaksi. Selain itu, realisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Kota Cirebon hingga Maret 2026 mencapai Rp2,02 miliar, tertinggi di wilayah Ciayumajakuning.

"Secara umum inflasi Kota Cirebon masih berada dalam rentang target. Namun demikian, komoditas pangan strategis seperti beras, daging ayam ras, telur, bawang merah, dan cabai merah tetap perlu menjadi perhatian utama karena kontribusinya terhadap inflasi cukup besar," jelas Wihujeng.

Ia juga menambahkan bahwa deflasi April dipengaruhi oleh normalisasi konsumsi masyarakat pasca Idulfitri serta terjaganya pasokan pangan seiring musim panen.

"Inflasi Mei diprakirakan lebih rendah dengan dorongan deflasi pada komoditas pangan seperti telur, daging ayam ras, dan minyak goreng," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, TPID Kota Cirebon juga memaparkan sejumlah program unggulan tahun 2026. Di antaranya program Mang Pangling (Mobil Pangan Keliling) yang mendistribusikan bahan pangan langsung ke wilayah RW/kelurahan berbasis kebutuhan warga. Selain itu, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) terus dilakukan untuk menjamin pasokan pangan, mengingat Kota Cirebon bukan daerah produsen.

Optimalisasi program Warung Peduli Inflasi (WADULI) juga menjadi perhatian, dengan upaya pembenahan operasional agar lebih konsisten, menarik, dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas. 

(Denny W.Krisnara)

Read More

Ketua DPRD Kota Cirebon hadiri HLM TPID, turut membahas Stabilitas Harga dan Inflasi

Kota Cirebon– Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Cabang Cirebon, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus mendorong percepatan digitalisasi transaksi di daerah. Dalam pertemuan itu, TPID membahas sejumlah langkah strategis pengendalian inflasi melalui penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, hingga komunikasi efektif kepada masyarakat.

Sementara itu, TP2DD berfokus pada percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna memperkuat pendapatan daerah, meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik, serta mendukung pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, menegaskan pentingnya langkah antisipatif menjelang hari raya keagamaan. Menurutnya, harga kebutuhan pangan cenderung mengalami kenaikan sehingga diperlukan strategi yang tepat agar masyarakat tidak terbebani. “Mendekati hari raya harga pangan biasanya naik, harus kita pikirkan agar masyarakat tidak terbebani. Sebuah strategi harus dipikirkan agar tidak berdampak begitu meluas sehingga masyarakat tidak terdampak kenaikan harga. Hal ini menjadi komitmen bersama untuk menjaga inflasi di daerah,” ujar Andrie.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan.

“Pengendalian inflasi ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan,” katanya. (DW.Krisnara)

Read More

Pemkot Cirebon Dukung Pembinaan Atlet, Targetkan Lonjakan Prestasi di PORPROV 2026

Kota Cirebon - Upaya peningkatan prestasi olahraga tidak hanya berdampak pada raihan medali, tetapi juga membuka ruang pembinaan generasi muda yang lebih sehat, disiplin, dan berdaya saing. Semangat inilah yang menjadi landasan Pemerintah Kota Cirebon dalam memperkuat tata kelola olahraga daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menghadiri Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cirebon yang digelar pada Rabu (13/5/2026).

Forum ini menjadi titik penting dalam menyusun langkah strategis menuju Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XV Jawa Barat 2026, sekaligus momentum evaluasi menyeluruh terhadap capaian olahraga daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa olahraga bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga cerminan kualitas pembinaan dan wajah kemajuan sebuah daerah. Ia mengingatkan bahwa setiap medali yang diraih atlet lahir dari proses panjang yang melibatkan disiplin, kerja keras, dan dukungan manajemen yang tertata dengan baik.

"Di balik setiap raihan medali, ada proses pembinaan yang tidak singkat. Ada kedisiplinan yang dijaga setiap hari, serta dukungan manajerial yang harus akuntabel. Ini yang harus kita jaga bersama," ujarnya.

Mengacu pada hasil PORPROV XIV Jawa Barat tahun 2022, Kota Cirebon berada di peringkat ke-19 dengan raihan 13 medali emas, 23 perak, dan 25 perunggu. Menurut Wali Kota, capaian tersebut patut diapresiasi, namun juga menjadi bahan refleksi untuk melangkah lebih jauh.

"Total 61 medali menunjukkan potensi atlet kita sangat besar. Tapi jumlah emas yang masih terbatas memberi pesan bahwa kita perlu memperkuat mental juara, terutama saat menghadapi babak final. Tahun 2026 ini, saya ingin kita lebih berani menetapkan target. Peringkat 19 harus menjadi batu loncatan untuk naik ke posisi yang lebih baik," tegasnya.

Wali Kota juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam dua agenda utama Rakercab, yakni penetapan kontingen dan pembagian dana stimulan. Ia meminta agar seluruh proses dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, sehingga atlet yang diberangkatkan benar-benar memiliki kesiapan fisik dan mental.

"Penetapan kontingen harus berbasis performa. Kita ingin yang berangkat adalah mereka yang siap tempur. Begitu pula dengan dana stimulan, harus dikelola dengan baik agar benar-benar berdampak pada kualitas latihan dan motivasi atlet," tambahnya.

Wali Kota berharap, dukungan anggaran dari pemerintah daerah dapat menjadi pemicu semangat sekaligus meningkatkan efektivitas pembinaan di setiap cabang olahraga. Melalui forum Rakercab, Wali Kota juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan menyusun strategi.

"Melalui Rakercab ini, saya harap lahir kesepahaman bersama antara pemerintah, KONI dan seluruh pemangku kepentingan olahraga, sehingga pembinaan atlet dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi prestasi Kota Cirebon," harapnya.

Sementara itu, Ketua KONI Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan kontingen dengan komposisi yang cukup besar untuk menghadapi PORPROV XV mendatang.

"Kami berharap semua pihak, terutama para atlet, dapat memahami bahwa ini adalah hasil terbaik dari proses seleksi yang telah dilakukan. Untuk PORPROV 2026, kita akan mengirimkan sekitar 261 atlet putra dan 146 atlet putri, didukung oleh 83 pelatih putra dan sejumlah pelatih putri, serta ofisial lainnya. Total kontingen kita kurang lebih mencapai 500 orang," jelasnya.

Ia mengakui bahwa tantangan ke depan tidak ringan, terutama jika melihat capaian 13 medali emas pada PORPROV sebelumnya. Namun demikian, ia optimistis dengan semangat dan kerja keras yang terus dibangun, prestasi Kota Cirebon dapat meningkat.

"Memang tidak mudah melampaui capaian sebelumnya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita terus memberi semangat kepada atlet-atlet kita. Mereka adalah harapan kota ini untuk mengharumkan nama Cirebon, tidak hanya di tingkat Jawa Barat, tetapi juga di tingkat nasional," tuturnya.

(DW.Krisnara)

Read More