Pemkab Cirebon Tertibkan Pengemis di Kawasan Wisata Religi Sunan Gunung Jati

KABUPATEN CIREBON — Kawasan wisata religi Sunan Gunung Jati di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, kini menjadi fokus penataan serius oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Forkopimda dan Polres Cirebon Kota (Ciko). Rabu (5/8/2025).

Tim gabungan dari Pemkab Cirebon, TNI, Polri, Satpol PP, serta unsur kecamatan melakukan penertiban terhadap aktivitas pengemis dan pengamen liar yang kerap meresahkan para peziarah di kawasan tersebut.

Langkah ini bukan sekadar reaksi sesaat, tetapi menjadi bagian dari strategi penataan kawasan wisata religi yang sudah lama dikeluhkan masyarakat.

Bahkan, Bupati Cirebon Imron, turun langsung ke lokasi bersama pihak terkait untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan berdialog dengan para pedagang.

“Kami kunjungi Gunung Jati ini, karena banyak masukan, bahwa di sini kondisinya kurang kondusif bagi para peziarah. Ada pemaksaan untuk memberikan sedekah,” ujar Imron.

“Kami ingin kawasan ini rapi, agar peziarah merasa nyaman dan tenang. Efeknya nanti juga baik untuk ekonomi para pedagang,” sambung Imron.

Menurutnya, kenyamanan para peziarah merupakan tanggung jawab bersama. Banyak wisatawan, baik wisatawan domestik maupun dari luar Cirebon, yang merasa terganggu dengan adanya pengemis yang sering memaksa serta pengamen liar yang tidak terkendali.

Imron juga mengungkapkan, bahwa langkah penertiban ini bukan sekadar penindakan, tetapi juga diiringi pembinaan dan edukasi kepada masyarakat sekitar.

Koordinasi pun dilakukan dengan pihak Kesultanan Kanoman sebagai pengelola kawasan Sunan Gunung Jati.

“Kami terus lakukan pembinaan dan koordinasi dengan para sultan serta masyarakat. Saat ini sudah terlihat lebih tertib dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Kami akan terus lanjutkan bersama Forkopimda,” tegasnya.

Ketika ditanya asal para pengemis, Imron menyebut sebagian besar berasal dari luar daerah, bahkan diduga ada yang sengaja datang ke kawasan ini setiap momen tertentu.

Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar, menegaskan bahwa kegiatan penertiban ini adalah hasil dari koordinasi matang Forkopimda, bukan tindakan spontan.

“Kita sudah beberapa kali rapat koordinasi. Bahkan sudah berkomunikasi dengan pihak Kesultanan Kanoman. Mereka sangat mendukung langkah Forkopimda ini,” ujar Eko.

Langkah jangka pendek yang dilakukan saat ini berupa penjagaan rutin setiap hari. TNI, Polri, dan Satpol PP diturunkan untuk menertibkan para pengemis, pengamen, dan oknum penjaga kotak amal yang sempat viral karena meresahkan.

Tidak hanya penindakan, Forkopimda juga menyiapkan program jangka panjang seperti pembinaan profesi dan etika kepada masyarakat sekitar, terutama mereka yang beraktivitas di area wisata religi tersebut.

Namun, Eko juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan hukum jika ditemukan unsur pidana, khususnya pada pengemis yang melibatkan anak di bawah umur atau yang terindikasi bagian dari sindikat.

Dari hasil pendataan sementara, diperkirakan ada sekitar 300 pengemis di kawasan tersebut. Namun jumlah itu bersifat dinamis, karena banyak pengemis datang dan pergi secara acak, bahkan dari luar daerah.

Untuk memastikan kenyamanan berkelanjutan, setiap hari diturunkan 41 personel gabungan, yakni 6 dari Polri, 5 dari TNI, dan 30 dari Satpol PP. Jumlah ini bisa disesuaikan melihat eskalasi di lapangan.

Eko menutup dengan menekankan bahwa upaya ini murni untuk kebaikan semua pihak.

“Ini warisan leluhur, makam karuhun yang harus kita jaga bersama. Dukungan masyarakat luar biasa, para pedagang mendukung, pihak Kesultanan juga mendukung. Kami yakin, kalau konsisten, kawasan ini akan tertib dan jadi destinasi religi yang membanggakan Cirebon,” pungkasnya. 

((Cephy))

Read More

Bupati Imron Lantik Iyan Ediyana sebagai Pj Sekda Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron resmi melantik Iyan Ediyana sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon di Aula Korpri Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kamis (7/8/2025).

Imron menyampaikan, bahwa pelantikan ini merupakan bagian penting dari upaya penguatan roda pemerintahan daerah, mengingat posisi Sekda merupakan jantung koordinasi kebijakan publik.

“Pada hari ini kami melantik, yang sebelumnya Plt, sekarang menjadi Pj Sekda Kabupaten Cirebon. Kami berharap setelah dilantik, bisa bekerja dengan baik dan melayani masyarakat secara optimal,” ujar Imron.

Ia menegaskan, jabatan Sekda merupakan dapur utama pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam memastikan jalannya program-program pembangunan. Karena itu, pejabat yang menjabat di posisi ini dituntut memiliki integritas dan inovasi.

“Kalau para pejabat tidak inovatif, maka akan sulit mendorong kemajuan. Kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan pelayanan,” katanya.

Pelantikan tersebut, lanjutnya, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah. Pengangkatan ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Barat.

Imron berharap, dengan ditunjuknya Iyan Ediyana sebagai Pj Sekda, koordinasi antarperangkat daerah dapat semakin solid dan percepatan pembangunan bisa terwujud.

“Kami ingin Kabupaten Cirebon lebih maju dan mampu mengikuti perkembangan di tingkat nasional,” tegasnya.

Ia mengingatkan kepada seluruh pejabat, agar senantiasa memudahkan pelayanan bagi masyarakat.

“Jangan mempersulit urusan masyarakat. Sekarang ini persaingan antardaerah terbuka dan ketat, dan pelayanan publik adalah kunci,” ucapnya menambahkan.

Sementara itu, Iyan Ediyana menyampaikan kesiapannya untuk menjalankan amanah sebagai Pj Sekda Kabupaten Cirebon, termasuk dengan melakukan evaluasi terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Saya akan coba mengkaji ulang, terutama dari sisi komposisi dan struktur APBD. Nanti saya akan banyak berdiskusi dengan Bappelitbangda dan BKAD untuk memperdalam hal ini,” ujar Iyan.

Ia juga menyinggung komitmennya dalam membenahi pelayanan publik. Menurutnya, aspek perizinan dan pelayanan kemasyarakatan perlu ditelaah agar lebih efektif.

“Kita akan pelajari dulu kendala-kendalanya ada di mana,” ucapnya.

Sebagai penutup, ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk bekerja sama dalam menjalankan visi dan misi pembangunan Kabupaten Cirebon.

“Semua harus satu arah dan mendukung kebijakan Pak Bupati demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. 

((Cephy))

Read More

Perbaikan Saluran di Grenjeng, CV. Rahayu Jaya Komitmen Jalankan Proyek Sesuai Aturan

KOTA CIREBON (5/8/2025) – Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui kegiatan perbaikan saluran air limbah di wilayah RT 02 RW 06 Kelurahan Grenjeng.

Proyek ini dilaksanakan oleh pihak ketiga, yaitu CV. Rahayu Jaya, dengan sumber dana berasal dari APBD Kota Cirebon.

Zaelani, selaku Manager Administrasi CV. Rahayu Jaya, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen melaksanakan proyek sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, termasuk memastikan papan informasi proyek dipasang sebagai bentuk transparansi publik.

“Semua informasi terpampang jelas pada papan nama proyek. Ini bentuk akuntabilitas kami, silakan cek ke lapangan,” ujarnya kepada awak media.

Saat awak media meninjau ke lokasi, benar terlihat papan proyek telah terpasang. Meski sempat menimbulkan pertanyaan karena posisinya menghadap ke utara, hal ini dijelaskan oleh Rudi, selaku mandor proyek.

“Pagi tadi ada yang memfoto tanpa bertanya. Saya kira konsultan proyek. Terkait papan proyek, itu sudah lama terpasang, hanya kami ubah arah hadapnya agar lebih terlihat dari gerbang utara,” jelas Rudi.

Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kebersihan wilayah Grenjeng, sejalan dengan upaya Pemkot Cirebon dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di pemukiman padat.

Komitmen CV. Rahayu Jaya dalam melaksanakan proyek dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar.  

(Denny Krisnara)

Read More

Wali Kota Cirebon : RPJMD adalah Kompas Pembangunan Daerah

Kota Cirebon – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati dan Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka persetujuan/pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025–2029, Senin (4/8/2025) . 

RPJMD Kota Cirebon 2025–2029 disusun melalui proses panjang dan partisipatif. Mulai dari Forum Konsultasi Publik, Musrenbang RPJMD, hingga fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham. Dokumen ini juga telah melalui reviu Inspektorat Daerah, sebagai wujud sinergi lintas sektor.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa pengesahan RPJMD ini bukan sekadar akhir dari proses teknokratis, melainkan awal dari komitmen kolektif antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. 

“Hari ini bukan sekadar menandai tuntasnya sebuah dokumen perencanaan, tetapi merupakan titik temu antara aspirasi, logika perencanaan, dan kesungguhan untuk mewujudkan masa depan Kota Cirebon yang lebih baik,” ujarnya.

Menurut Wali Kota, RPJMD adalah kompas pembangunan daerah, yang memandu langkah dalam menghadapi dinamika zaman, tuntutan masyarakat, serta arah kebijakan nasional dan provinsi. 

"Tahap ini merupakan penjabaran awal dari RPJPD Kota Cirebon 2025–2045, sekaligus pondasi pembangunan kota yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan," lanjutnya.

RPJMD ini memuat visi besar Kota Cirebon yakni “Terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman, dan Berkelanjutan Tahun 2029.” Visi tersebut dirangkum dalam frasa "SETARA BERKELANJUTAN", yang mencerminkan semangat inklusivitas dan tanggung jawab antargenerasi dalam pembangunan kota.

Lebih lanjut, Wali Kota memaparkan lima misi utama pembangunan yang menjadi pilar RPJMD ini, antara lain peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, perbaikan tata kelola pemerintahan, pelestarian lingkungan, serta penguatan budaya dan sosial kemasyarakatan. 

“Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang tidak hanya bekerja keras, tapi juga cerdas, bersih, dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Keberhasilan implementasi RPJMD, menurutnya, akan sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah. Untuk itu, seluruh Renstra OPD akan diselaraskan dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD tahunan. “Tidak akan ada program atau kegiatan yang berjalan tanpa pijakan arah pembangunan jangka menengah,” katanya.

Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh elemen untuk menjadikan persetujuan RPJMD ini sebagai momentum moral dan politik pembangunan. “Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Cirebon atas kerja keras dan sinerginya dalam menyepakati dokumen penting ini,” tutupnya.

Dengan disetujuinya RPJMD 2025–2029, Kota Cirebon kini memiliki arah pembangunan yang lebih terukur dan responsif terhadap tantangan masa depan, seperti krisis iklim, disrupsi teknologi, dan tekanan sosial-ekonomi global.

(Denny Krisnara)

Read More

Wakil Wali Kota Cirebon Berkomitmen Menekan Stunting Menuju Generasi Sehat dan Berkualitas

KotaCirebon - Pemerintah Kota Cirebon kembali menegaskan komitmennya dalam menanggulangi permasalahan stunting secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Cirebon Tahun 2025 di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon , Kamis (31/7/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk menjadikan rapat ini sebagai momentum strategis, bukan sekadar forum administratif. “Saya berharap forum ini bukan sekadar pertemuan administratif, tetapi merupakan momentum penting untuk memperkuat langkah dan sinergi dalam mewujudkan masa depan generasi Kota Cirebon yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas,” tuturnya.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat bahwa prevalensi stunting di Kota Cirebon  17% pada 2022 menjadi 19,9% pada tahun 2023. Kemudian di tahun 2024, turun menjadi 14,9%. Wakil Wali Kota menyebut capaian ini sebagai hasil dari kerja keras berbagai pihak. “Penurunannya cukup signifikan. Ini adalah buah dari ikhtiar luar biasa dari semua pihak,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota mengingatkan bahwa tantangan masih panjang. Stunting bukan sekadar masalah tinggi badan, melainkan ancaman terhadap kualitas generasi bangsa. Anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi hambatan kognitif, produktivitas rendah, hingga penyakit kronis di masa dewasa. Oleh karenanya, isu ini harus ditangani secara holistik dan multisektoral. 

“Ini bukan hanya persoalan gizi, melainkan juga menyangkut ketahanan keluarga, pola pengasuhan, sanitasi, pelayanan dasar, dan tentu saja keberpihakan kebijakan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya pendekatan pentahelix, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Ia percaya bahwa solusi untuk stunting hanya dapat dicapai bila semua elemen masyarakat saling bahu-membahu. 

“Di era sekarang, tidak ada satu lembaga pun yang mampu bekerja sendirian menghadapi kompleksitas persoalan sosial,” ujarnya.

Sebagai bagian dari komitmen daerah, TPPS Kota Cirebon diminta untuk tidak hanya merancang program, tetapi juga memastikan implementasi yang menyentuh masyarakat secara nyata. Program seperti edukasi pranikah, penyuluhan gizi untuk ibu hamil, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita stunting, serta penguatan peran Posyandu, menjadi garda depan dalam menanggulangi stunting.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mendorong agar hasil rapat ini benar-benar terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Evaluasi atas intervensi tahun 2024 menjadi dasar penting dalam merancang strategi 2025 dan menyiapkan perencanaan 2026 secara lebih tajam. 

“Kita semua harus benar-benar memperkuat komitmen; komitmen yang tampak dalam kebijakan, dalam alokasi anggaran, dalam pengawasan, dan dalam kemampuan kita hadir langsung di tengah masyarakat yang rentan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa upaya penurunan stunting adalah bagian tak terpisahkan dari visi Kota Cirebon yang  Setara dan Berkelanjutan. Ia menyatakan komitmennya untuk terus mendorong isu ini menjadi arus utama dalam pembangunan daerah. 

“Tidak bosan saya terus sampaikan bahwa visi  Setara Berkelanjutan hanya akan bermakna apabila anak-anak yang lahir dan tumbuh di Kota Cirebon benar-benar merasakan keberpihakan dan kehadiran pemerintah,” harapnya.

Dengan semangat kolaborasi dan kerja nyata, Pemerintah Kota Cirebon optimis bahwa cita-cita menciptakan generasi emas yang sehat secara fisik, cerdas secara intelektual, dan kuat secara emosional bukan sekadar impian, melainkan sebuah tujuan yang akan terwujud dengan langkah-langkah kolektif yang berkesinambungan.

(Denny Krisnara)

Read More

Pemkot Cirebon Dukung Penuh Budaya Antikorupsi, Sekda Hadiri Dialog Interaktif Bersama KPK di RRI

Kota Cirebon– Komitmen Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam mendukung gerakan antikorupsi semakin nyata. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi dalam Dialog Interaktif Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Radio Republik Indonesia (RRI) pada Sabtu, 26 Juli 2025.

Dalam dialog tersebut, dibahas secara mendalam peran strategis masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun budaya antikorupsi dari level lokal hingga nasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian roadshow KPK tahun 2025 yang menyasar delapan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dengan Kota Cirebon sebagai titik kelima.

Sekda menyampaikan bahwa Pemkot Cirebon menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh KPK ini. Ia menyebutkan bahwa kunjungan ini merupakan sebuah kehormatan bagi Kota Cirebon, sekaligus momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai antikorupsi di tengah masyarakat.

"Kami menyambut dengan penuh apresiasi kunjungan ini. Upaya KPK dalam mengedukasi masyarakat, mulai dari anak-anak sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi hingga komunitas masyarakat, tentu kami dukung sepenuhnya. Tidak hanya dari aspek pencegahan, tetapi juga dari sisi pendidikan antikorupsi yang harus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten," ujarnya.

Sekda juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Terdapat area intervensi yang menjadi indikator penilaian dalam pencegahan korupsi, yakni perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, optimalisasi pendapatan daerah, hingga manajemen ASN.

"Pendidikan dan pencegahan antikorupsi sebetulnya dapat dilakukan mulai dari lingkungan terdekat, seperti keluarga. Ke depan, kami juga berharap nilai-nilai antikorupsi bisa ditanamkan melalui pendekatan keagamaan, seperti majelis taklim. Dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan kita, kita bisa menanamkan budaya antikorupsi yang kuat, sehingga upaya penindakan bisa diminimalkan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat KPK, Guntur Kusmeiyano, menyampaikan bahwa roadshow ini merupakan bagian dari upaya kampanye dan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat luas.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi. Tahun ini, KPK menjelajahi delapan kabupaten/kota di Jawa Barat, dan Kota Cirebon menjadi titik kelima. Salah satu program yang kami kampanyekan adalah 'Jumat Bersepeda KAKAK', yaitu akronim dari nilai-nilai antikorupsi," jelas Guntur.

Ia menambahkan, “JUMAT” berarti Jujur, Mandiri, dan Tanggung Jawab, sedangkan "BERSEPEDA" merupakan singkatan dari Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, dan Adil. “KAKAK” sendiri adalah simbol dari Kerja Keras. Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting dalam membangun karakter masyarakat yang berintegritas.

Sebagai rangkaian kegiatan, KPK akan menggelar acara roadshow pada Minggu, 27 Juli 2025 di area Patung Bima, Kota Cirebon. Acara tersebut akan diisi dengan senam bersama, deklarasi antikorupsi, penampilan kesenian tradisional dan kontemporer, serta berbagai aktivitas edukatif lainnya yang diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya budaya antikorupsi di seluruh lapisan masyarakat.

(Denny Krisnara)

Read More

Mentan Andi Amran Sulaiman " jual barang hibah bisa dipidana

Buserpolkrim.com

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa barang hibah tidak boleh diperjualbelikan, hal itu ia katakan setelah menguapnya isu yang beredar luas bahkan konon pihak kementerian sendiri telah menemukan adanya praktik penjualan setiap barang hibah tersebut, oleh karenanya Amran Sulaiman tak segan bakal melaporkan terduga pelaku penjual barang hibah kepada Aparat Penegak Hukum ( APH ), penegasan itu disampaikan menteri pertanian sebagai respon atas maraknya isu penjualan barang hibah dikabupaten Cirebon dari mulai sapi , traktor, hingga komben, dugaan tersebut mencuat setelah awak media koran Intijaya lakukan monitoring dan investigasi dibeberapa lokasi terindikasi jika barang hibah kuat ditengarai dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab . 

Disinilah kemudian awak media koran Intijaya tergelitik untuk menyikapi setiap bantuan hibah dari mulai sapi,pompa air, traktor, hingga komben di kabupaten Cirebon yang kini menjadi sorotan pemerintah pusat , yang menjadi pertanyaan sekarang siapa dalang dibalik penjualan barang hibah milik kementerian pertanian mendengar isu tersebut tak ayal Andi Amran sulaimanpun murka, jika melihat fakta dilapangan terkait raibnya barang hibah tadi sepertinya dinas pertanian kabupaten Cirebon diduga kurang pembinaan dan pengawasan terhadap para kelompok penerima manfaat , sebab andai saja benar monitoring dan pembinaan dilakukan secara berkala terhadap desa desa yang mendapatkan barang hibah dari mulai sapi, pompa air, traktor, maupun komben tentu hal itu tidak akan pernah terjadi , yang perlu menjadi catatan semua pihak bahwa barang hibah dari pemerintah itu dibeli dari uang rakyat, sehingga sudah sepantasnya rakyat pula lah yang harus menerima manfaat, jadi jangan permainkan rakyat hanya demi kepentingan sesaat itu bisa kualat , yang menjadi pertanyaan sekarang dengan banyaknya dugaan penyimpangan beranikah dinas pertanian bertindak tegas terhadap kelompok tani maupun desa penerima program yang diduga telah menjual barang hibah, jangan sampai ada kesan masa bodoh sebab menteri pertanian sediri telah berujar bahwasannya menjual barang hibah bisa dipidanakan , sekarang kalau tidak mau dikatakan ada kong kalikong atau menerima sesuatu dari hasil penjualan barang hibah tentunya tidak ada alasan bagi dinas pertanian untuk tidak bertindak tegas baik kepada kelompok tani maupun Kuwu .

Beberapa waktu lalu awak media mencoba berbincang bincang dengan salah satu pegawai dinas pertanian namun saat diberi tahu jika barang hibah sudah banyak yang hilang pihaknya mengaku tidak tahu " waduuuh apa ia sih tidak ada , kalau sampai tidak ada itu gak bener tuh ,okelah kita ambil contoh misalnya program UPPO yang diperlukan itu kotorannya tujuannya agar lahan tetap subur, lah kalau kemudian sekarang sampai barangnya gak ada gimana tanah mau subur demikian juga dengan traktor maupun komben hibah itu untuk kepentingan masyarakat kalau katanya sampai dijual ia keterlaluan kita dinas pertanian tidak mau tahu barang itu harus ada sejujurnya saja saya tidak tahu kalau mas tidak memberi tahu ke kita ia tapi insya Allah terkait laporan mas ini nanti akan kita tindak lanjuti " ujarnya .

masih menurut sumber dari lingkungan Dinas pertanian yang sengaja awak media merahasiakan identitas sumber mengatakan " jadi terkait bantuan kalau ternyata dikadang sapinya tidak ada ia nanti akan kita tanyakan sapi itu kemana kalau misal mati matinya disebabkan oleh apa kematian sapi harus dikuatkan dengan pernyataan dari dokter hewan kan gitu , pada intinya baik sapi ,traktor kemudian komben katanya dijual kita dinas pertanian tidak mau tahu pokoknya harus ada gimana saja caranya terserah penerima program , kita juga gak mau pusing , lah wong itu kan program tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani kalau sampai barang barangnya tidak ada bagaimana petani mau sejahtera " paparnya 

Terkait raibnya bantuan sapi menurut law Oficce & partners wardina Al Awang S H Advocate and Legal Consultans saat dimintai tanggapannya mengatakan " kalau seperti yang dikatakan tadi bahwa bantuan sapi itu yang diperlukan adalah kotorannya jelas sapi itu harus ada , betul seperti yang dikatakan pihak dinas pertanian tadi kalau misal mati matinya karena apa dan harus ada bukti keterangan dari dokter hewan , nah kalau kemudian ada isu yang katanya sampai dijual wah itu jelas menyalahi aturan dan ketentuan ia , sekarang tinggal pihak dinasnya saja berani tidak mengambil tindakan terhadap oknum yang diduga menjual sapi bantuan tadi sebab kalau dilihat dari kaca mata hukum ia jelas jelas salah karena tidak dikelola sebagai mana mestinya bahkan bisa saja oknum yang diduga menjual sapi tadi dimungkinkan atau dikategorikan perbuatan melawan hukum karena menghilangkan aset pemerintah sekalipun itu hibah tapi kalau dilaporkan ke Aparat Penegak hukum ( APH ) kemudian dari hasil penyelidikan dan penyidikan benar terbukti bisa dipidana " papar wardina Al awang

 

(Muhamad kozim)

Read More

Laga Seru Dispora U-12: ASC vs Gemilang Berakhir Imbang 1-1, Jadi Tolak Ukur Pembinaan

Cirebon, ASC Football News -

Pertandingan bergengsi kelompok usia kelahiran 2013 (U-12) dalam ajang Dispora Kota Cirebon berlangsung sengit di *Stadion Bima*, Minggu (13/7/2025). Tim *ASC (Akademi Sepakbola Cirebon)* menghadapi Gemilang FC dengan skor akhir imbang 1-1.

Laga ini disambut antusias oleh para orang tua, pelatih, dan pecinta sepak bola usia dini. Kedua tim tampil penuh semangat, menunjukkan teknik permainan yang terus berkembang hasil dari pembinaan yang konsisten.

Direktur ASC, Ronika, menyampaikan bahwa pertandingan ini menjadi salah satu tolak ukur penting untuk menilai pencapaian hasil pelatihan selama ini.  

"Pertandingan seperti ini sangat berarti bagi perkembangan anak-anak. Dari sini kita bisa melihat sejauh mana materi latihan membentuk karakter, teknik, dan semangat juang pemain," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa ASC akan terus mendukung pembinaan sepak bola usia dini, dengan harapan kelak melahirkan pemain-pemain berbakat dari Cirebon yang bisa berprestasi di tingkat nasional.

Dispora Cirebon pun memberikan apresiasi terhadap semangat kedua tim dan pelatih dalam membina anak-anak lewat jalur olahraga.

(Cephy)

Read More

Klarifikasi Komisaris CV.Bakti Agung Jaya : Tambang Galian C Patapan, Beber, Cirebon. Terkait pemberitaan yang Beredar

Kabupaten Cirebon - Kembali mendapatkan respon sanggahan dari salah satu pemilik lahan sekaligus pengelola Tambang Galian C terkait pemberitaan yang berkembang dengan judul Polresta Cirebon Segel Tambang Galian C Patapan Beber, Kabupaten Cirebon. Sabtu (28/06/2025).

ER selaku Komisaris dari perusahaan CV. Bakti Agung Jaya perusahaan yang mengelola sekaligus pemilik lahan Tambang Galian C yang berada di Desa Patapan, Beber, Kabupaten Cirebon, merasa keberatan jika usahanya diduga dinyatakan Ilegal oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Polresta Cirebon.

Menurut ER juga menambahkan bahwa perusahaan miliknya sudah memiliki izin Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP),Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), dan Persetujuan Dokumen Rencana Teknis Penambangan SIPB. Yang di keluarkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. 

"Kami sangat keberatan jika usaha yang kami miliki di katakan Ilegal dan melanggar hukum, karena kami sebelum nya belum menerima surat teguran atau peringatan dari pihak kepolisian terkait unsur pelanggaran hukumnya". Ujar ER.

ER juga menyoroti tindakan Intel Polresta Cirebon yang melakukan tindakan penyitaan alat berat mereka sekaligus penyegelan berupa pemasangan Police Line di lokasi tambang milik mereka.

"Saya heran kok pihak intel Polresta Cirebon melakukan tindakan hukum berupa penyegelan di lokasi usaha kami, dan melakukan tindakan pemasangan Police Line seolah - olah usaha kami terjadi pelanggaran hukum". Sambung ER.

ER juga menambahkan bahwa lokasi usaha mereka itu berada di lahan milik pribadi dari perusahaan bukan lahan milik pemerintah (Perhutani/Perkebunan), dan tidak menimbulkan kerugian dari pihak manapun.

"Unsur kerugian bagi masyarakatnya dari sisi mana? Toh lahan lahan yang kami garap itu lahan milik pribadi milik kami, bukan lahan milik pemerintah (Perhutani /Perkebunan) dan tidak menimbulkan kerugian dari pihak manapun". ER Kembali menambahkan.

ER berharap nama baik perusahaan dapat di pulihkan kembali, serta pihak pemerintah tidak tinggal diam terhadap terhambat nya persyaratan yang kurang. Agar pembangunan di cirebon ini berjalan Tutup ER.

"Saya berharap nama baik perusahaan kami di pulihkan kembali agar para karyawan ataupun masyarakat yang ikut bekerja dengan kami roda perekonomiannya dapat kembali berjalan, serta pihak pemerintah tidak tinggal diam terhadap terhambat nya persyaratan yang kurang. Agar pembangunan di cirebon ini berjalan Tutup ER.

 

((Red)) 

Read More

Komisi III DPRD Dorong Layanan Puskesmas 24 Jam dan Penguatan Identitas Visual Kota Cirebon

Kota Cirebon-DPRD Kota Cirebon

Komisi III DPRD Dorong Layanan Puskesmas 24 Jam dan Penguatan Identitas Visual Kota Cirebon

Juni 16, 2025

CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon mendorong percepatan realisasi pelayanan Puskesmas 24 jam serta pembangunan penanda visual kota.

Hal itu disampaikan melalui rapat kerja Komisi III bersama lintas sektoral. Rapat tersebut dihadiri langsung Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE, Ketua Komisi III DPRD Yusuf MPd dan sejumlah kepala perangkat daerah.

Sejumlah perangkat daerah yang hadir yaitu, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), serta BKPSDM, Kamis (12/6/2025) di ruang Adipura Balai Kota Cirebon.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Yusuf MPd menyampaikan pentingnya membangun gerakan bersama lintas instansi untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat wajah kota Cirebon ke depan.

“Kami sudah konsultasi dengan Walikota, bahwa DPRD sebagai mitra sejajar dengan eksekutif perlu segera menyikapi dua isu penting yaitu pelayanan Puskesmas 24 jam dan pengembangan visual kota berbasis budaya dan pariwisata,” ujar Yusuf. Ia menyebut, inisiatif tersebut merupakan kelanjutan dari rapat-rapat kerja sebelumnya dengan mitra kerja, terutama Dinkes dan Disbudpar.

“Pembangunan Cirebon tidak bisa sendiri, perlu kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku usaha. Harapannya tahun depan sudah bisa mulai berjalan,” imbuhnya.

Fokus Puskesmas 24 Jam, Mulai dari Gunungsari

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Cirebon dr Siti Maria Listiawaty menjelaskan, Puskesmas dengan layanan 24 jam sangat dibutuhkan, namun saat ini masih dalam tahap kajian terutama dari sisi sumber daya manusia (SDM).

“Untuk tahun 2025 sampai 2026, kami fokus pada satu puskesmas yang strategis, yaitu Puskesmas Gunungsari yang terletak di pusat kota. Secara sarana prasarana cukup memadai, tinggal pemenuhan tenaga medis yang menjadi tantangan utama,” ujarnya.

Maria juga mengatakan, jumlah dokter umum di puskesmas pun masih terbatas, sedangkan pelayanan kesehatan tidak hanya pemeriksaan kesehatan di dalam gedung, seperti sosialisasi kesehatan di lingkungan masyarakat.

“Jumlah dokter umum kita juga masih terbatas, rata-rata 2 atau 3, bervariatif. Sedangkan kita melihat di daerah lain diisi 6 dokter umum,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Disbudpar Kota Cirebon Agus Sukmanjaya SSos Msi menjelaskan bahwa pembangunan penanda visual kota sudah memasuki tahap lanjutan.

Rencana ini akan melibatkan akademisi, budayawan, hingga pelaku seni dan desain yang nantinya dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA).

“Dukungan dari Komisi III DPRD menjadi energi positif bagi kami. Ini sejalan dengan strategi pembangunan lima tahunan Walikota, khususnya di sektor pariwisata,” ujar Agus.

Disbudpar juga tengah menyiapkan kajian teknis bersama akademisi untuk mendesain penanda visual kota yang merepresentasikan karakter budaya lokal.

“Kita sudah punya Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan. Turunannya akan dituangkan dalam Perwal yang sedang disiapkan,” katanya. Komitmen Pemerintah Daerah

Sementara itu, Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi menyatakan, dirinya akan mengkaji pelayanan kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat.

“Kami serius soal pelayanan 24 jam. Dari sisi fasilitas sudah siap, tapi SDM-nya masih kita kaji. Begitu juga pembangunan karakter kota. Cirebon punya potensi budaya dan sejarah yang bisa menjadi kekuatan ekonomi kreatif,” tutur Walikota.

Edo juga menambahkan, identitas visual yang kuat tidak hanya mempercantik kota, tapi juga mampu mendongkrak sektor wisata dan ekonomi masyarakat.

“Sehingga nanti Cirebon memiliki karakter khas dan menumbuhkan ekonomi di masyarakat,” tutupnya. (Denny)

Read More

Berkah dari Sampah: Bank Sampah CJ Centra dan ASC Santuni Yatim dan Jompo

Cirebon, Buser Presisi. 

Bank Sampah Candra Jaya Sentra (CJC) Kabupaten Cirebon rutin menggelar Bakti Sosial (Baksos) menyantuni Anak Yatim dan warga Lanjut Usia (Jompo) dari beberapa desa, khususnya di Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Bank Sampah dan ASC, Blok Sipacing Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, pada Senin, (16/06/2025).

Tujuan utama kegiatan ini adalah berbagi dengan sesama, khususnya Anak Yatim dan warga lanjut usia (jompo).

Direktur Bank Sampah CJ Centra, Ronika, menekankan bahwa kegiatan ini rutin dilakukan meskipun nilai santunan tidak begitu besar, namun setidaknya dapat sedikit meringankan beban Anak Yatim dan Orang Jompo.

Dana untuk kegiatan Baksos ini berasal dari hasil pengolahan/memilah sampah seperti plastik, besi, aluminium, tembaga, dan lain-lain yang dijual kepada para Pengpul barang rongsok. 

Selain itu, Bank Sampah CJ Centra juga menjual kayu dan triplek bekas hasil dari sampah Pabrik/gudang kepada para pengrajin mainan atau warga yang membutuhkan.

Kegiatan Baksos ini dilaksanakan oleh Ronika bersama beberapa Pengurus ASC ke beberapa desa, terutama di Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 

Santunan diberikan dalam bentuk uang dan diserahkan kepada para pengurus Bank Sampah dan ASC yang selanjutnya diberikan kepada Anak Yatim dan Orang Jompo di wilayah desanya masing-masing.

Dengan kegiatan ini, Bank Sampah CJ Centra dan ASC menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Kegiatan dihadiri oleh jajaran pengurus Bank Sampah CJ Centra, Ronika (Direktur), Sugianto (Sekretaris), Chapid A. Wasech (Bendahara). Dari pihak ASC yang hadir dan turut membantu dalam kegiatan ini diantaranya yakni Buyung (Direktur Teknik), Narita, Mali, Ismail, Amanah, Farida. (Adi Mukti)

Read More

Kota Cirebon Mantapkan Langkah Strategis Menuju Kota Pariwisata Berdaya Saing

Kota Cirebon– Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat sinergi dalam pengembangan sektor pariwisata melalui forum dialog terbuka bertajuk One Day with Citizen yang digelar di Gedung DPRD Kota Cirebon pada Rabu (28/5/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, para legislatif, sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para pelaku industri kreatif.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk menyatukan pandangan antara kebijakan, aspirasi warga, dan arah pembangunan kota. 

"One Day with Citizen adalah ruang perjumpaan antara kebijakan, aspirasi warga, dan masa depan kota kita. Saya mengapresiasi DPRD Kota Cirebon yang telah menginisiasi dialog publik semacam ini,” ujarnya.

Sekda menekankan bahwa sektor pariwisata memiliki peran strategis, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga sebagai wajah yang ditampilkan kota kepada dunia luar. 

“Pariwisata bukan hanya tentang tempat, tetapi tentang cerita dan pengalaman. Ini adalah cara kita merayakan jati diri Kota Cirebon yang kaya akan sejarah, budaya, dan kuliner,” tambahnya.

Namun demikian, tantangan besar juga hadir, yaitu bagaimana menjadikan kekayaan tersebut relevan dan mampu memberikan dampak nyata. “Kita perlu menjadikan pariwisata sebagai ekosistem. Ini menyangkut pelaku usaha, masyarakat lokal, pekerja kreatif, infrastruktur, dan layanan publik. Semuanya harus terintegrasi,” jelas Sekda.

Sekda mengajak seluruh pihak untuk menjadikan forum ini sebagai langkah awal menuju perubahan konkret. Ia percaya arah pembangunan kepariwisataan yang sedang dibentuk tidak hanya bersifat sementara, melainkan menjadi pijakan jangka panjang. 

“Kota Cirebon tidak hanya harus menjadi persinggahan, tetapi juga menjadi pengalaman yang membekas. Mari kita buka ruang partisipasi dan kerja sama yang lebih luas,” tuturnya.

Dengan semangat kolaboratif dan visi yang kuat, Pemkot Cirebon berharap sektor pariwisata dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. “Muara dari setiap pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Jika pariwisata dikelola dengan baik, geliat ekonomi akan tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi warga,” tutup Sekda.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik, turut menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya penguatan sektor pariwisata. “Kami sangat senang menjalin komunikasi dengan para pelaku industri pariwisata. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat adalah kunci agar pariwisata kita semakin maju,” kata Fitrah.

Fitrah juga menambahkan pentingnya peningkatan kualitas akomodasi, transportasi, serta pengembangan produk wisata yang inovatif. “Kami berharap ada lebih banyak gagasan segar dari generasi muda. Cirebon punya potensi besar, tinggal bagaimana kita meramunya menjadi daya tarik yang berkelanjutan,” ungkapnya

Forum ini diharapkan tidak berhenti pada tataran diskusi, melainkan berlanjut menjadi program-program nyata yang berakar pada karakter lokal, terbuka terhadap inovasi, dan mampu menjawab kebutuhan masa depan pariwisata Kota Cirebon. 

(Denny)

Read More

Pemerintah Hadir Bagi Keluarga Korban Tragedi Longsor Gunung Kuda

KABUPATEN CIREBON — Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Rion Firmansyah (28), salah satu korban meninggal dunia akibat tragedi longsor di tambang batu alam Gunung Kuda, Desa Cipanas Kecamatan Dukuountang, Kabupaten Cirebon.

Rion mengembuskan napas terakhir setelah sempat menjalani perawatan intensif di RS Sumber Hurip, namun tak mampu bertahan akibat luka serius yang dideritanya.

Tangis pecah saat jenazah Rion tiba di rumah duka di Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Jumat malam (31/5/2025).

Isak tangis keluarga dan kerabat tidak terbendung ketika peti jenazah dibawa masuk ke dalam rumah, menyelimuti suasana dengan kesedihan yang mendalam.

“Kami semua tidak menyangka. Rion itu anaknya baik, pekerja keras, dan sangat bertanggung jawab pada keluarganya,” ujar Jojo Suharjo, kerabat almarhum, dengan suara bergetar.

Pejuang Keluarga yang Gugur di Tempat Kerja

Rion dikenal sebagai tulang punggung keluarga. Ia bekerja sebagai operator alat berat di tambang Gunung Kuda, posisi yang diraihnya setelah memulai karier sebagai kenek atau asisten operator.

Selama bertahun-tahun, ia membanting tulang demi menghidupi istri dan anak semata wayangnya yang baru berusia empat tahun.

“Rion itu dari dulu orangnya gigih. Dia mulai dari bawah, pelan-pelan belajar, dan akhirnya dipercaya jadi operator sendiri. Semua itu dia lakukan demi keluarganya,” kata Jojo, mengenang.

Di mata keluarga, Rion adalah sosok ayah yang lembut dan penuh kasih. Meski lelah sepulang kerja, waktunya selalu dicurahkan untuk bermain bersama sang anak.

“Dia paling semangat kalau sudah di rumah. Nggak pernah lepas dari anaknya. Itu yang bikin kami tambah sedih, anaknya masih kecil,” tambah Jojo dengan mata berkaca-kaca.

Pemerintah Hadir Beri Santunan dan Kepastian Masa Depan Pekerja Tambang

Sebagai bentuk empati dan tanggung jawab, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, hadir langsung di rumah duka.

Ia menyampaikan belasungkawa secara pribadi kepada keluarga Rion dan menyerahkan santunan sebagai bentuk kepedulian pemerintah.

“Kami hadir untuk menyampaikan duka cita sekaligus memberikan santunan. Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Pemprov Jabar akan terus memantau dampak tragedi ini,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa Jigus ini juga menyatakan bahwa Pemkab kini sedang melakukan pendataan menyeluruh terhadap para pekerja tambang yang terdampak, menyusul penutupan permanen tambang Gunung Kuda oleh Gubernur Jawa Barat.

“Para pekerja akan diberi pelatihan dan bantuan ekonomi agar tidak kehilangan penghasilan total. Ini penting agar mereka bisa bangkit kembali,” tambahnya.

Dukungan Penuh untuk Penutupan Tambang Gunung Kuda

Keluarga besar Rion menyatakan, mendukung penuh keputusan pemerintah menutup tambang Gunung Kuda secara permanen. Mereka tak ingin ada keluarga lain yang harus mengalami luka mendalam seperti yang mereka rasakan.

“Kalau bisa jangan ada lagi korban jiwa. Kalau pun suatu saat dibuka, keselamatan pekerja harus jadi prioritas utama. Lengkapi semua alat pengaman dan pastikan ada SOP yang jelas,” tegas Jojo.

Tragedi yang Menggugah Kesadaran Akan Keselamatan Kerja

Tragedi longsor Gunung Kuda hingga saat ini telah merenggut 14 korban jiwa, sementara 8 orang lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan.

Musibah ini menjadi tamparan keras bagi semua pihak mengenai pentingnya standar keselamatan kerja di sektor pertambangan.

Rion Firmansyah kini telah dimakamkan di pemakaman keluarga dengan iringan doa dan air mata. Namun perjuangannya sebagai tulang punggung keluarga akan selalu dikenang.

Ia adalah gambaran nyata dari jutaan buruh harian yang mempertaruhkan nyawa demi sesuap nasi. (Cephy)

Read More

Pemkab Cirebon Gerak Cepat Tangani Tragedi Longsor Tambang Gunung Kuda

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bergerak cepat menangani tragedi longsor yang terjadi di kawasan tambang Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat setempat.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, turun langsung ke lokasi bencana pada Sabtu (31/5/2025) untuk memantau proses evakuasi sekaligus memastikan bantuan kepada korban berjalan maksimal.

Pria yang akrab disapa Jigus ini menegaskan, kehadiran pemerintah daerah menjadi bukti komitmen dalam penanganan darurat bencana.

Ia menyampaikan, seluruh biaya pengobatan bagi korban luka ringan, luka berat, maupun korban meninggal dunia ditanggung oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari penanganan darurat. Langkah ini dilakukan, agar keluarga korban dapat segera terbantu di tengah situasi sulit.

“Kami dari pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan, baik bagi korban luka ringan, luka berat, maupun korban meninggal dunia. Ini adalah bagian dari penanganan darurat bencana,” tegas Jigus kepada awak media di lokasi longsor.

Proses asesmen terus dilakukan agar santunan dapat segera direalisasikan dan diterima oleh pihak keluarga. Ia mengatakan, proses evakuasi berlangsung menantang karena lokasi longsor yang sulit dijangkau.

Berdasarkan laporan, kata Jigus, hingga saat ini sebanyak 17 jenazah telah berhasil ditemukan dan dievakuasi.

Meski begitu, aparat desa melaporkan masih ada sekitar delapan orang yang diduga tertimbun material longsoran.

Ia menyampaikan, tim penyelamat bekerja keras untuk menemukan mereka dengan membagi wilayah pencarian menjadi dua sektor utama, yaitu sektor timur dan sektor barat.

"Langkah ini dilakukan berdasarkan keterangan para saksi yang selamat dan mengetahui lokasi terakhir para korban sebelum longsor terjadi,” terangnya.

Namun, proses pencarian ini tidak mudah, karena adanya ancaman longsor susulan. Sejak malam sebelumnya, tercatat sudah terjadi tiga kali longsor susulan yang cukup membahayakan keselamatan tim penyelamat maupun alat berat yang diterjunkan.

Sejumlah alat berat, termasuk enam unit ekskavator dan dua unit dozer, telah dikerahkan untuk membantu proses evakuasi.

Di sekitar area bencana, lanjutnya, keluarga korban masih menunggu dengan penuh harap agar semua korban dapat segera ditemukan.

Dari pantauan di lapangan, suasana haru dan duka menyelimuti lokasi, sementara tim penyelamat terus berjibaku di bawah ancaman longsor susulan. Ia menegaskan, komitmennya untuk terus mendampingi keluarga korban selama masa sulit ini.

(Cephy)

Read More

Kota Cirebon Mantapkan Langkah Strategis Menuju Kota Pariwisata Berdaya Saing

Kota Cirebon– Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat sinergi dalam pengembangan sektor pariwisata melalui forum dialog terbuka bertajuk One Day with Citizen yang digelar di Gedung DPRD Kota Cirebon pada Rabu (28/5/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, para legislatif, sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para pelaku industri kreatif.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk menyatukan pandangan antara kebijakan, aspirasi warga, dan arah pembangunan kota. 

"One Day with Citizen adalah ruang perjumpaan antara kebijakan, aspirasi warga, dan masa depan kota kita. Saya mengapresiasi DPRD Kota Cirebon yang telah menginisiasi dialog publik semacam ini,” ujarnya.

Sekda menekankan bahwa sektor pariwisata memiliki peran strategis, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga sebagai wajah yang ditampilkan kota kepada dunia luar. 

“Pariwisata bukan hanya tentang tempat, tetapi tentang cerita dan pengalaman. Ini adalah cara kita merayakan jati diri Kota Cirebon yang kaya akan sejarah, budaya, dan kuliner,” tambahnya.

Namun demikian, tantangan besar juga hadir, yaitu bagaimana menjadikan kekayaan tersebut relevan dan mampu memberikan dampak nyata. “Kita perlu menjadikan pariwisata sebagai ekosistem. Ini menyangkut pelaku usaha, masyarakat lokal, pekerja kreatif, infrastruktur, dan layanan publik. Semuanya harus terintegrasi,” jelas Sekda.

Sekda mengajak seluruh pihak untuk menjadikan forum ini sebagai langkah awal menuju perubahan konkret. Ia percaya arah pembangunan kepariwisataan yang sedang dibentuk tidak hanya bersifat sementara, melainkan menjadi pijakan jangka panjang. 

“Kota Cirebon tidak hanya harus menjadi persinggahan, tetapi juga menjadi pengalaman yang membekas. Mari kita buka ruang partisipasi dan kerja sama yang lebih luas,” tuturnya.

Dengan semangat kolaboratif dan visi yang kuat, Pemkot Cirebon berharap sektor pariwisata dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. “Muara dari setiap pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Jika pariwisata dikelola dengan baik, geliat ekonomi akan tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi warga,” tutup Sekda.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik, turut menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya penguatan sektor pariwisata. “Kami sangat senang menjalin komunikasi dengan para pelaku industri pariwisata. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat adalah kunci agar pariwisata kita semakin maju,” kata Fitrah.

Fitrah juga menambahkan pentingnya peningkatan kualitas akomodasi, transportasi, serta pengembangan produk wisata yang inovatif. “Kami berharap ada lebih banyak gagasan segar dari generasi muda. Cirebon punya potensi besar, tinggal bagaimana kita meramunya menjadi daya tarik yang berkelanjutan,” ungkapnya

Forum ini diharapkan tidak berhenti pada tataran diskusi, melainkan berlanjut menjadi program-program nyata yang berakar pada karakter lokal, terbuka terhadap inovasi, dan mampu menjawab kebutuhan masa depan pariwisata Kota Cirebon. 

(Denny)

Read More

Polresta Cirebon Amankan Pengedar OKT

Jajaran Polresta Cirebon mengamankan pengedar obat keras terbatas (OKT) tanpa izin resmi berinisial DA (19) di wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, pada Minggu (25/5/2025) kira-kira pukul 00.15 WIB.

Petugas pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan DA yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Diantaranya, 1.100 butir Tramadol, 400 butir Trihex, uang tunai hasil penjualan senilai Rp 666 ribu, handphone, dan lainnya.

"Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, DA dijerat Pasal 435 Juncto Pasal 138 UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara," kata Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H, Minggu (25/5/2025).

Pihaknya memastikan, jajaran Polresta Cirebon tidak akan berhenti memberantas kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba maupun obat-obatan terlarang lainnya termasuk OKT di wilayah Kabupaten Cirebon.

"Kami juga meminta peran aktif masyarakat Kabupaten Cirebon untuk segera melaporkan tindak kejahatan yang mengganggu situasi kamtibmas. Dipastikan setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti secepatnya," ujar Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H.

((Nurbaiti)) 

Read More

Piala Suratin U-15 Kabupaten Cirebon 2025: Membangun Generasi Muda Sepak Bola yang Tangguh

Cirebon, 18 Mei 2025 — Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Cirebon kembali menggelar kompetisi bergengsi Piala Suratin U-15, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 18 Mei 2025. Turnamen ini menjadi ajang penting dalam menjaring dan membina talenta muda sepak bola di wilayah Kabupaten Cirebon.

Piala Suratin, yang telah menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia sejak tahun 1965, merupakan kompetisi resmi PSSI yang diperuntukkan bagi pemain muda di bawah usia 15 tahun. Turnamen ini bertujuan untuk mengembangkan potensi pemain sejak dini dan menjadi wadah pembinaan sepak bola usia muda di tingkat kabupaten hingga nasional.

Ketua ASC, Lettu Inf. Edi Wahyono, memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen ini. Beliau menekankan pentingnya pembinaan karakter dan keterampilan bagi para pemain muda sebagai fondasi untuk mencetak generasi atlet yang berintegritas dan berprestasi.

Manager Ronika, yang turut andil dalam penyelenggaraan acara, menyampaikan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membangun karakter anak sejak dini dan mencetak generasi muda yang tangguh serta bersemangat dalam berkarya di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Ia juga berharap agar pemerintah Kabupaten Cirebon, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat dapat memberikan dukungan terhadap pembinaan generasi muda sebagai cikal bakal dunia sepak bola nasional.

Turnamen ini diharapkan dapat menjadi ajang yang tidak hanya menampilkan bakat-bakat muda terbaik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sportivitas, kerja sama tim, dan semangat kompetitif yang sehat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Piala Suratin U-15 Kabupaten Cirebon 2025 diharapkan dapat berjalan sukses dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia.

(Cephy)

Read More

Dedi Karsono" kenapa saya peduli, karena saya menjadi kuwu dipilih oleh mereka

Buserpolkrim.com

Tanggung jawab seorang pemimpin cakupannya sangat luas ,disamping tanggungjawab terhadap diri sendiri,tim,organisasi, dan masyarakat ,hal itulah yang selalu tertanam pada diri Dedi Karsono SH (DeKar) Kuwu Cikesal kecamatan Gempol kabupaten Cirebon .

Beberapa waktu lalu awak media berkesempatan mewawancarai pria yang karib disapa kang DeKar diruang kerjanya " sebagai seorang Kuwu ( pemimpin red ) berkewajiban harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif adil dan inklusif " ujarnya saat mengawali perbincangan.

Lanjut DeKar " oleh karenanya untuk mencapai tujuan itu maka kita Kuwu yang notabene adalah pemimpin harus bisa menjadi contoh atau teladan dalam hal integritas, etika dan juga moralitas ,bagi seluruh perangkat desa termasuk juga RT RW,dan juga LPM disinilah pentingnya peranan seorang pimpinan, dan jika tiga hal itu dijadikan pedoman saya sangat yakin sekali masyarakat akan mengapresiasi kinerja kita contoh kecilnya yakni pelayan " jelasnya 

Masih menurut Dedi " karena dari hal yang kecil itulah bisa saja menjadi besar toh ,dan itu realita oleh karenanya saya sebagai Kuwu didesa cikesal selalu menanamkan pola hidup kebersamaan dalam hal gotong royong, peduli terhadap sesama yang kena musibah misal ada warga yang meninggal dunia saya menyempatkan diri untuk datang kerumah keluarga yang sedang duka dengan cara apa ia tentunya memberi dorongan semangat ( suport ) paling tidak ikut meringankan beban misalnya menyiapkan kain kafan, air mineral, gula teh , kemudian juga jaburan ( kue ) untuk tahlil selama 7 hari, sebagai catatan apa yang saya lakukan bukan hanya kepada warga yang sedang berduka tapi kepada seluruh warga saya yang kena musibah saya berkomitmen untuk membantu, jawabannya sederhana karena saya menjadi Kuwu dipilih oleh mereka " pungkas Dedi Karsono 

( @MK)

Read More

Menurut presiden Prabowo ketahanan pangan sebagai prioritas utama penunjang perwujudan swasembada pangan

Buserpolkrim.com

Karenanya Badan Pangan Nasional/ National Food Agency ( NFA ) turut berkomitmen untuk mendukung terwujudnya visi swasembada pangan, pada kesempatan lain kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengungkapkan sebagai ujung tombak penghasil pangan, desa memegang peranan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Tidaklah aneh kalau kemudian semua gudang Bulog di Kabupaten Indramayu stok beras melimpah.

Info yang masuk kemeja redaksi Buserpolkrim.com, untuk wilayah Kecamatan Krangkeng kabarnya ada 10 gudang siap tampung, namun setelah dilakukan monitoring dilapangan nyatanya baru beberapa gudang saja yang siap tampung, akibatnya gedung olah raga yang terletak disamping Desa Singakertapun kini harus beralih fungsi untuk menyimpan beras.

Hal itu diakui oleh Bagus selaku mitra Bulog saat disambangi beberapa waktu lalu mengatakan, “Ini gudang beras hasil serga petani Bulog Kancab Indramayu bersama TNI,”katanya

Saat ditanya wartawan gedung olah raga beralih pungsi “Wong kaene pemerintahe butuh gudang je (wong disananya pemerintahnya butuh gudang je),”tambah Bagus dengan nada tinggi.

Namun saat bagus ditanya terkait uang sewa gedung, “Baka masalah sewa gedung iku per 6 bulan Rp 50.000.000, nah baka masalah duit kita kan anuan kwitansi Karo pak Kuwu, nah engko pak Kuwu kih anuaken Ning notaris. (nanti uang sewa untuk apa saja disana dijelaskan secara terperinci ” jelas Bagus

Terkait alih fungsi gedung olah raga menjadi gudang beras salah satu warga ikut memberikan reaksi “Perlu diketahui gedung itu semula gedung olah raga, atas inisiatif siapa kemudian dialih pungsikan sebagai gudang ada mekanismenya seperti apa saya ingin tahu sebab dari pantauan saya semua gudang penampung beras yang ada di Krangkeng adalah milik pribadi, kecuali gudang yang ada di Singakerta milik pemerintah. Jadi menurut saya kurang bener lah apa karena bagus menantunya Kuwu he, jangan begitu , kalau sewa harus bayar dimuka jangan bilang masalah duit kita kan anuan sama Kuwu ,yang dimaksud anuan itu apa harus jelas transparan dan terbuka kepada masyarakat, jangan karena mitra Bulog itu menantunya Kuwu lalu lalu Kuwu seenak ude. Ingat gedung olah raga dibangun dari uang rakyat jadi manfaatnya untuk semua masyarakat, bukan untuk kepentingan individu atau kroni kroninya, kurang bener itu. Lagi pula model yang Kuwu dan menantunya lakukan sudah bukan jamannya lagi slimpat slimpet tu bro, punten bilangin ke Kuwu dan menantu kuwunya seperti itu ” tandas sumber itu.

Disisi lain menurut Wardina Al Awang SH saat dimintai komentar terkait alih pungsi gedung olah raga mengatakan, boleh saja tapi prosedurnya harus ditempuh terlebih dahulu, misalnya musyawarah dengan warga masyarakat Desa Singakerta, lalu hasil musyawarah tadi buatkan berita acaranya, sehingga peralihan gedung olah raga tersebut benar legal formal tidak ada kesan dugaan KKN. Sebab yang di permasalahkan itu bukan hanya alih fungsi gedungnya saja, kan tapi turut dipersoalkan status Kuwu Desa Singakerta sebagai pemegang kebijakan dipemerintahan desa adalah mertua dari saudara Bagus yang notabene selaku penyewa.

“Andai orang lain yang menyewa saya kira itu pasti dipertanyakan, lah ini yang menyewa menantunya. Maka sangat wajar kalau kemudian masyarakat bertanya tanya atas kebijakan yang dibuat Kuwu,”paparnya

Terkait kisruh gedung olah raga beralih pungsi menjadi gudang Bulog, hingga berita ini ditayangkan Kepala Bulog Krangkeng belum dapat dikonfirmasi.

(@MK)

Read More

Cirebon Siap Jadi Sentra Ikan Nila di Jawa Barat, Inilah Keunggulannya

KABUPATEN CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon terus menggenjot potensi sektor perikanan, khususnya dalam budidaya ikan nila, guna menjadikan daerah ini sebagai salah satu sentra produksi ikan nila unggulan di Jawa Barat. Salah satu upaya yang tengah digalakkan adalah pengembangan ikan nila sakti, yang digadang-gadang menjadi primadona baru dalam dunia budidaya perikanan.

Ikan nila (Oreochromis niloticus) bukanlah nama asing bagi masyarakat Indonesia. Ikan air tawar ini telah lama menjadi andalan di berbagai restoran dan rumah makan sebagai menu favorit karena cita rasanya yang lezat dan kandungan gizinya yang melimpah.

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, ikan nila sakti memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya pilihan utama untuk dibudidayakan.

"Ikan nila memiliki toleransi tinggi terhadap lingkungan, bisa hidup di air tawar maupun payau, pertumbuhannya cepat, dan kandungan proteinnya tinggi. Selain itu, harganya juga cukup bersaing di pasar," ujarnya.

Berikut sejumlah keunggulan ikan nila yang membuatnya semakin diminati:

Kaya Protein: Menjadi sumber protein hewani berkualitas tinggi, penting untuk pertumbuhan dan regenerasi sel tubuh.

Mengandung Omega-3: Membantu menjaga kesehatan jantung dan fungsi otak.

Vitamin dan Mineral Lengkap: Termasuk vitamin B12, selenium, fosfor, dan nutrisi penting lainnya untuk kesehatan tulang dan sistem saraf.

Rendah Lemak Jenuh: Menjadikan ikan nila sebagai pilihan sehat bagi konsumen yang peduli akan pola makan.

Pertumbuhan Cepat & Efisien: Ikan nila tumbuh pesat meski dengan pakan yang hemat biaya.

Adaptif Terhadap Lingkungan: Cocok dibudidayakan di kolam, waduk, sawah, hingga kawasan pesisir dengan salinitas tertentu seperti varietas nila Srikandi.

Tingginya permintaan pasar baik lokal maupun ekspor turut mendorong semangat pembudidayaan ikan nila di Cirebon. Tidak hanya diminati untuk konsumsi dalam negeri, ikan nila kini juga menjadi komoditas ekspor unggulan, terutama ke Amerika Serikat dalam bentuk filet (fillet). (Cephy)

Read More