Suganda: ‘Kami Kehilangan Guru dan Sahabat’ Atas Kepergian R. Suma

Cirebon – Sabtu, 13 September 2025.  

Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga besar Pemuda Pancasila Kabupaten Cirebon berduka atas wafatnya Ketua MPC Pemuda Pancasila, R. Suma, yang meninggal dunia pada pukul 04.25 WIB di RS Mitra Plumbon akibat sakit yang dideritanya.

Almarhum dimakamkan di dekat kediamannya di Kelurahan Tukmudal, Blok Gorda, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Proses pemakaman dihadiri oleh ribuan anggota Pemuda Pancasila dari berbagai wilayah, serta sejumlah petinggi LSM, ormas, dan tokoh masyarakat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir.

Dodik, salah satu tokoh PP, mengungkapkan kepada awak media bahwa almarhum telah menjabat sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila selama tiga periode berturut-turut, yakni 2015–2019, 2019–2023, dan 2023–2027, melalui Musyawarah Cabang (Muscab) dengan dukungan penuh dari anggota.  

"Beliau sosok pemimpin yang mengayomi dan sangat peduli terhadap anggotanya. Kehilangannya membuat kami semua sangat terpukul," ujarnya lirih.

Kesedihan mendalam juga dirasakan oleh Suganda, Ketua PP Kecamatan Plumbon.

"Beliau bukan hanya pemimpin, tapi juga seperti orang tua, kakak, sahabat, dan guru bagi kami. Kami berdoa semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadahnya, mengampuni dosanya, dan memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan," ucap Suganda dengan mata berkaca-kaca.

Kepergian R. Suma meninggalkan duka yang mendalam, namun jejak perjuangan dan dedikasinya akan terus hidup di hati seluruh anggota Pemuda Pancasila.  

Selamat jalan, Ketua. Jasamu akan selalu dikenang. 

(Cephy)

Read More

2.358 Nelayan Terkaver BPJS Ketenagakerjaan Melalui DBH CHT

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, secara simbolis menyerahkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada nelayan di Off-Room, Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (10/9/2025).

Totalnya, sebanyak 2.358 nelayan di Kabupaten Cirebon tercatat sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung Pemkab Cirebon melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman mengatakan, hanya 17 nelayan yang secara simbolis menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Jigus–sapaan akrab Wabup Cirebon, total nelayan yang ada di Kabupaten Cirebon mencapai 17.900-an jiwa.

Namun, saat ini sebanyak 2.358 nelayan yang baru terkaver sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Yang dapat itu 2.358 nelayan. Mudah-mudahan ke depan, untuk di Kabupaten Cirebon ini dengan koordinasi melalui DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan), pemerintah desa, harapannya ada perubahan data agar seluruh nelayan bisa terkaver BPJS," ucap Jigus.

Jigus menegaskan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi nelayan, sebab nelayan bisa melaut tanpa khawatir karena mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

"Kami akan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk menjangkau seluruh nelayan," kata Jigus.

"Ini kewajiban pemda. Tentunya, ini tidak luput dari kerja sama antara pemda dengan desa dan BPJS Ketenagakerjaan, supaya ke depan, bisa update data nelayan dan bisa kaver seluruh nelayan di Kabupaten Cirebon," tuturnya.

Senada disampaikan Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Sudiharjo. Ia mengatakan, nelayan bisa fokus melaut, karena sudah mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Jaminan ini bisa mengkaver nelayan dan keluarganya.

"Sementara 2025 ini sudah di pertengahan anggaran, dari 17 ribuan nelayan baru terdata di DTKS atau 'Kusuka' itu kami verifikasi sejumlah 3500-an (nelayan)," ujar Sudiharjo.

"Ke depan, kita verifikasi lagi data yang belum terkaver, supaya tidak tumpang tindih antara jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan," ucapnya menambahkan.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon, Feisal Santoso mengatakan, nelayan yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan dua manfaat, yakni jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

Lebih lanjut, Feisal menjelaskan, jaminan kecelakaan kerja berhubungan dengan risiko keselamatan kerja. BPJS akan memberikan santunan terhadap nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, atau cacat karena kecelakaan kerja.

"Jaminan kecelakaan kerja atau yang sampai meninggal itu ada perhitungannya sendiri. Dan, tambahan manfaat ahli waris mendapatkan beasiswa dari SD sampai kuliah," jelasnya. (Cephy)

Read More

Calon Pengurus DPD Prawita GENPPARI Gelar Koordinasi Persiapan Pelantikan

Buserpolkrim.com

“ Prawita GENPPARI sebagai organisasi para pegiat pariwisata Indonesia tetap eksis jalankan roda organisasi untuk membangun jejaring yang luas. Termasuk memberikan pembekalan dalam acara perkenalan calon pengurusnya. Istilah ‘konsolidasi calon pengurus’ mengacu pada proses penyatuan, penguatan, atau koordinasi antara individu-individu atau kelompok yang akan menjadi pengurus dalam suatu organisasi “, ujar Ketum DPP Prawita GENPPARI Dede Farhan Aulawi di Cirebon, Sabtu (30/8).

Hal tersebut ia sampaikan dalam pertemuan koordinasi antara pengurus DPP dengan calon pengurus DPD Prawita GENPPARI kabupaten Cirebon. Menurutnya, tujuan umum dari konsolidasi ini meliputi perkenalan, penjelasan organisasi, peluang dan tantangan pariwisata Indonesia, serta perkembangan wisata di berbagai negara yang memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negaranya. Hadir pada kesempatan tersebut, seluruh jajaran calon pengurus DPD Prawita GENPPARI kabupaten Cirebon.

Pada kesempatan tersebut, ia pun menjelaskan bahwa koordinasi kali ini juga dalam rangka menyatukan Visi dan Misi, agar semua calon pengurus memiliki arah dan tujuan yang sama dalam mengelola dan mengembangkan wisata di kabupaten Cirebon. Termasuk menjelaskan pembagian Tugas dan Peran dalam menentukan struktur organisasi dan siapa yang bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu, seperti promosi, pengelolaan fasilitas, keuangan, dan SDM. Termasuk pengembangan SDM melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang terus berjalan.

Disamping itu, tak kalah penting adalah menetapkan Rencana Kerja Awal, dan merumuskan rencana kegiatan jangka pendek dan menengah, termasuk strategi pengembangan destinasi wisata. Kemudian mengidentifikasi Potensi dan Masalah yang dihadapi, serta melakukan pemetaan terhadap potensi wisata dan tantangan yang mungkin dihadapi, serta membahas solusinya bersama. Kemudian juga diingatkan tentang pentingnya membangun Komitmen dan Kerjasama Tim agar para calon pengurus memiliki rasa memiliki dan komitmen yang tinggi terhadap pengelolaan wisata.

“ Dengan semangat dan kebersamaan kolektif ini, diharapkan pariwisata Indonesia akan bangkit setara dengan pengelolaan wisata di negara lain. Jika di negara lain yang potensi wisatanya terbatas saja bisa maju, maka Indonesia sesungguhnya memiliki peluang yang lebih besar lagi. Hanya saja mungkin belum menemukan pemimpin yang pas di bidang kepariwisataan yang memiliki daya juang yang tinggi dan tangguh dalam memajukan pariwisata Indonesia “, pungkasnya.

(Muhamad kozim)

Read More

Pemerintah Kota Cirebon Fokus Tingkatkan Akses Jalan Pelabuhan

Cirebon Kota, Senin, 25 Agustus 2025 – Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Salah satu titik yang menjadi fokus rehabilitasi adalah Jalan Pelabuhan, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Lemahwungkuk, yang pengerjaannya telah rampung Senin malam pukul 21.00 WIB.

Proyek rehabilitasi jalan ini dibiayai melalui dana APBD Tahun Anggaran 2025, dengan pagu anggaran sebesar Rp192.490.318,00. Pelaksana kegiatan adalah CV Bukit Mulia, di bawah koordinasi langsung Bambang selaku penanggung jawab lapangan.

Dalam keterangannya kepada media, Bambang menyampaikan bahwa amanah yang dipercayakan oleh pemerintah daerah akan ia jalankan sebaik mungkin. "Kami bekerja dengan rasa tanggung jawab penuh. Kepercayaan ini tidak hanya soal pekerjaan, tetapi juga wujud kontribusi kami untuk masyarakat," ujarnya di lokasi pekerjaan.

Sebelum proses pengerjaan dimulai, seluruh material terutama aspal diperiksa secara teliti oleh Nana, selaku pengawas lapangan dari DPUTR. Ia memastikan bahwa suhu serta kualitas aspal sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. "Kami ingin pekerjaan ini bukan hanya selesai cepat, tapi juga tahan lama dan sesuai spesifikasi," kata Bambang.

Salah satu warga, Mas Fahmi, yang turut menyaksikan jalannya pekerjaan menyampaikan rasa syukurnya atas perbaikan jalan di wilayah tersebut. "Kami warga sangat berterima kasih, jalannya sekarang lebih baik. Ini tentu sangat membantu aktivitas kami sehari-hari," ungkapnya.

Melalui pelaksanaan proyek ini, Pemkot Cirebon membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tapi juga soal kepercayaan, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial. Semoga semangat membangun ini terus berlanjut di berbagai titik lainnya.

(Cephy)

Read More

Polsek Lemah Abang Wujudkan Ketahanan Pangan Lewat Lahan Produktif: Sinergi Dukung Program Polri dan Presiden Prabowo

Kab. Cirebon, 19 Agustus 2025 – Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Prabowo Subianto, Polsek Lemah Abang menunjukkan langkah nyata dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan pertanian produktif. Program ini menjadi bagian dari kontribusi Polri terhadap swasembada pangan dan inisiatif makan bergizi gratis untuk masyarakat Indonesia.

Berbasis kolaborasi bersama Dinas Pertanian, Polsek Lemah Abang kini telah menanami berbagai komoditas seperti jagung, cabai, terong, seledri, hingga buah-buahan seperti mangga dan jambu air. Tak hanya itu, di area tersebut juga dibangun kolam budidaya ikan patin, lele, dan gurame. Bahkan kini sedang dikembangkan penanaman melon Thailand serta bunga telang.

AKP Yuliana, SAB., M.Si. selaku Kapolsek Lemah Abang melalui Kanit Binmas Umar Jahid mengatakan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya kemandirian pangan. “Kami memanfaatkan lahan-lahan tidak terpakai dengan berbagai inisiatif. Harapannya bisa membantu pemenuhan kebutuhan pangan warga,” ujarnya saat diwawancara awak media.

Lebih lanjut, Umar menjelaskan bahwa seluruh anggota turut berpartisipasi dalam penataan lahan agar lebih tertata dan menarik. “Kami berencana membangun gazebo kecil sebagai tempat istirahat dan edukasi, mohon doa agar bisa segera terwujud meskipun dengan sarana seadanya,” tambahnya.

Langkah inspiratif ini menjadi bukti nyata bahwa kepolisian bukan hanya hadir dalam aspek keamanan, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan melalui ketahanan pangan.

Semoga semangat Polsek Lemah Abang ini terus tumbuh, membawa manfaat besar bagi masyarakat dan menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia.

(Nia Yuski)

Read More

Kabupaten Cirebon Raih Penghargaan KLA Pratama 2025

KABUPATEN CIREBON– Kabupaten Cirebon meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Pratama pada tahun 2025. Pemkab pun menargetkan Kabupaten Cirebon bisa meraih KLA kategori Nindya ke depannya.

“Kabupaten Cirebon mendapatkan apresasi dari kementerian di Jakarta untuk penghargaan Kabupaten Layak Anak. Kita masih di posisi Pratama,” ujar Ketua Harian Gugus Tugas KLA yang juga menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cirebon, Dangi, usai menerima penganugerahan, Jumat (8/8/2025).

Tampak hadir pula pada penganugerahan yang dilaksanakan secara daring di Pendopo Bupati Cirebon, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Iyan Ediyana, Kepala Dinas PPKBP3A, Indra Fitriani beserta jajaran.

Dangi menargetkan, tahun depan Kabupaten Cirebon bisa meraih penghargaan KLA kategori Nindya. Menurutnya, penghargaan hanyalah bonus, yang terpenting dinas terkait memiliki komitmen untuk menciptakan Kabupaten Cirebon sebagai daerah layak anak.

“Tantangan kami di mindset (kerangka atau pola pikir). Mudah-mudahan mindset para pejabat, bahwa pembangunan tak hanya infrastruktur, tetapi juga terkait anak,” ucap Dangi.

Ia mengatakan, anak-anak membutuhkan ruang ekspresi. Selain pejabat, mindset tentang layak anak juga harus diterapkan warga.

“Yang berikutnya adalah pihak swasta, kami berharap swasta tidak komersialisasi ruang, tapi ada sisi fasilitas untuk ruang kreasi anak,” tutur Dangi.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi, mengapresasi daerah yang menerima penghargaan KLA.

“Saya apresiasi mendalam dan setulus hati kepada seluruh pihak, yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam rangka evaluasi kabupaten dan kota layak anak sejak tahun 2024 pendataan,” kata Arifah. (Cephy)

Read More

Pemkab Cirebon Inisiasi Join Program dengan Mitra Global

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menginisiasi program kolaboratif lintas negara melalui forum “Diskusi Strategis Perencanaan Join Program” sebagai upaya membangun masa depan daerah yang tangguh dan berkelanjutan.

Bupati Cirebon Imron, dalam sambutan yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Suhartono, menyatakan forum tersebut menjadi langkah awal yang strategis dalam merancang kerja sama konkret dengan mitra global, khususnya dalam penguatan infrastruktur dan ketahanan daerah.

“Kami membuka diri untuk menjalin kemitraan global melalui inisiasi sister city dengan kota-kota inovatif di Belanda, penerapan smart city yang adaptif, dan pengelolaan air terpadu berbasis desain kota peka air,” katanya di Ruang Suparman, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Selasa (5/8/2025).

Ia mengatakan, Kabupaten Cirebon saat ini berada dalam fase percepatan transformasi pembangunan secara fisik, ekonomi, dan sosial.

Namun, di sisi lain, tantangan seperti pertumbuhan wilayah pesisir, risiko bencana, dan perubahan iklim menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Cirebon mendorong perencanaan pembangunan daerah yang berbasis keberlanjutan dan kolaborasi inovatif dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri.

“Kami percaya pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan mitra global,” ujarnya.

Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi wadah pertukaran gagasan, tetapi juga untuk merumuskan langkah nyata melalui kerangka join program antara Kabupaten Cirebon dengan mitra internasional yang berorientasi pada masa depan.

Ia menyebutkan beberapa agenda strategis yang akan dikembangkan, seperti penguatan ekonomi biru dan hijau yang ramah lingkungan, serta pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

Ia menegaskan pentingnya menjadikan dokumen perencanaan sebagai navigator perubahan, bukan sekadar kewajiban administratif.

Karena itu, ia mendorong agar diskusi ini melahirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan standar global.

“Kami berharap forum ini dapat menghadirkan perspektif baru dalam integrasi keberlanjutan ke dalam perencanaan pembangunan, serta menghasilkan rekomendasi strategis dan gagasan konkret dalam pengendalian banjir multifungsi dan transisi energi,” tuturnya.

Ia menambahkan, forum ini menjadi bukti nyata semangat kolaborasi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam merancang pembangunan inklusif dan tahan terhadap tantangan masa depan.

Acara bertema “Membangun Masa Depan Kabupaten Cirebon melalui Kolaborasi Inovatif untuk Infrastruktur Berkelanjutan dan Ketahanan Daerah” itu, digelar sebagai bentuk komitmen Pemkab Cirebon dalam menyusun kebijakan pembangunan yang terbuka terhadap kemitraan dan pendekatan global. (Cephy)

Read More

Tak mau usahanya ditutup, Anwar Sang pemilik minta bantuan oknum Sekdes

Buserpolkrim.com

Tak mau usahanya ditutup ,Anwar pemilik usaha pengelolaan limbah ayam potong yang semula mengatakan sudah mendatangi ijin dari kepala satpol PP kecamatan kaliwedi dan juga anggota reskrim namun sayangnya anwar tidak dijelaskan dari anggota reskrim Polsek apa polres ,sekarang malah Anwar meminta bantuan kepada oknum tulis yang ada dikecamatan Gegesik.

Menurut salah satu warga desa wargabinangun saat dimintai tanggapannya oleh awak media (16/8)" sah sah saja mau usaha A lah mau usaha B lah itu hak seseorang , tapiii ada tapinya loh ,ia harus ada surat ijin usaha dari dinas terkait , kemudian lokasi pengelolaan harus steril artinya jauh dari pemukiman warga ,lah ini dekat dengan pemukiman warga sehingga warga protes karena disamping baunya waduuuh lalat hijaunya besar besar masuk kepemukiman warga , nah sekarang saya mau tanya apakah yang seperti ini tidak mengganggu kesehatan tentunya sangat mengganggu lah , saya kira bukan hanya kesehatan ia tapi kenyamanan warga pun menjadi kurang nyaman karena bau dan lalat hijau kalau dia mau minta tolong sama tulis , tulisnya yang dibawa kesini suruh lihat kondisi yang sebenarnya " ujarnya 

Lain lagi yang dikatakan mantan anggota sala satu LSM " Anwar ini orangnya mancla mencle , kemarin bilang sudah dapat ijin dari kepala satpol PP , kemudian bilang sudah dapat ijin dari reskrim , sekarang minta bantuan sama tulis yang ada digegesik , saya tegaskan siapapun yang membackup dia Bagi saya itu tidak ngaruh , pokoknya kalau masih buka usaha limbah ayam potong maka saya tidak segan segan bersama warga akan menutup kalau perlu APH suruh turun " ujarnya 

Moh Kozim

Read More

Satpol PP Kecamatan Kaliwedi beri ijin Pengelolaan Limbah Ayam Potong, Warga Keluhkan Bau Anyir dan Banyaknya Lalat Hijau

Buserpolkrim.com

Berawal dari pengelolaan. Limbah ayam potong yakni bulu ayam lokasinya di garis sepadan sungai dan masuk wilayah desa gua kidul kecamatan kaliwedi kabupaten Cirebon anwar selaku pemilik diprotes warga desa wargabinangun pasalnya sekalipun lokasinya berada didesa gua kidul namun pengelolaan limbah ayam potong lebih dekat dengan warga desa wargabinangun sebab disamping yang Bau anyir yang menusuk lalat hijau yang besar besar masuk kerumah rumah warga.

Menurut Anwar saat dikonfirmasi awak media ( 14/8 ) terkait surat ijin Analisis Dampak Lingkungan ( AMDAL ) yang diterbitkan dinas lingkungan hidup pihak nya mengakui " memang betul saya akui tidak ada ijin dari dinas lingkungan hidup kabupaten Cirebon ia karena ketidaktahuan saya, tapi saya sudah ijin ke bbws akhirnya beberapa waktu lalu juga kepala Balai Besar Wilayah Sungai ( BBWS ) datang kesini melihat lokasi saya, kemudian kepala satpol PP kecamatan kaliwedi juga memperbolehkan terus dari pihak Reskrim juga memperbolehkan jadi apa lagi yang dipersoalkan pak " ujar Anwar 

Ucapan Anwar kepada awak media ternyata disanggah keras oleh salah satu perangkat desa wargabinangun " kalau dari informasi yang saya dengar bahwa pemdes gua kidul pada hari Senin itu mengadakan rapat, isi dari rapat katanya sih membahas masalah pengelolaan limbah ayam potong dan melarang beroperasi di wilayah gua kidul , demikian juga dengan pihak bbws sama melarang beroperasi karena kan tanyanya milik bbws , kalau kemudian pihak satpol PP kecamatan kaliwedi memperbolehkan ia saya kurang tahu ia " jelasnya 

Disisi lain menurut salah satu perwakilan warga Desa wargabinangun saat dimintai tanggapannya terkait pengelolaan limbah mengatakan " ia kalau lokasinya ada didesa gua kidul namun dekat dengan pemukiman warga desa wargabinangun , akibatnya Kamilah yang sangat terdampak sekali terutama baunya itu Masya Allah amis anyir belum lagi tambah lalat hijau yg gede gede banyak berterbangan di sekitar pemukiman, bukankah ini kan sudah sangat membahayakan untuk kesehatan makanya beberapa waktu lalu kami protes kedesa dan ke kecamatan agar dipindahkan jangan diarea sini , terus kenapa pihak satpol PP kecamatan katanya memperbolehkan waduh bayarnya berapa sama satpol PP kecamatannya ia " ujarnya 

 

Padatnya jadwal kegiatan menjelang Hari Ulang Tahun kemerdekaan RI ke 80 kedua Kuwu yakni Kuwu wargabinangun dan Kuwu gua kidul hingga berita ini tayang belum dapat dimintai tanggapannya 

( Moh Kozim )

Read More

Pemkab Cirebon Tertibkan Pengemis di Kawasan Wisata Religi Sunan Gunung Jati

KABUPATEN CIREBON — Kawasan wisata religi Sunan Gunung Jati di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, kini menjadi fokus penataan serius oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Forkopimda dan Polres Cirebon Kota (Ciko). Rabu (5/8/2025).

Tim gabungan dari Pemkab Cirebon, TNI, Polri, Satpol PP, serta unsur kecamatan melakukan penertiban terhadap aktivitas pengemis dan pengamen liar yang kerap meresahkan para peziarah di kawasan tersebut.

Langkah ini bukan sekadar reaksi sesaat, tetapi menjadi bagian dari strategi penataan kawasan wisata religi yang sudah lama dikeluhkan masyarakat.

Bahkan, Bupati Cirebon Imron, turun langsung ke lokasi bersama pihak terkait untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan berdialog dengan para pedagang.

“Kami kunjungi Gunung Jati ini, karena banyak masukan, bahwa di sini kondisinya kurang kondusif bagi para peziarah. Ada pemaksaan untuk memberikan sedekah,” ujar Imron.

“Kami ingin kawasan ini rapi, agar peziarah merasa nyaman dan tenang. Efeknya nanti juga baik untuk ekonomi para pedagang,” sambung Imron.

Menurutnya, kenyamanan para peziarah merupakan tanggung jawab bersama. Banyak wisatawan, baik wisatawan domestik maupun dari luar Cirebon, yang merasa terganggu dengan adanya pengemis yang sering memaksa serta pengamen liar yang tidak terkendali.

Imron juga mengungkapkan, bahwa langkah penertiban ini bukan sekadar penindakan, tetapi juga diiringi pembinaan dan edukasi kepada masyarakat sekitar.

Koordinasi pun dilakukan dengan pihak Kesultanan Kanoman sebagai pengelola kawasan Sunan Gunung Jati.

“Kami terus lakukan pembinaan dan koordinasi dengan para sultan serta masyarakat. Saat ini sudah terlihat lebih tertib dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Kami akan terus lanjutkan bersama Forkopimda,” tegasnya.

Ketika ditanya asal para pengemis, Imron menyebut sebagian besar berasal dari luar daerah, bahkan diduga ada yang sengaja datang ke kawasan ini setiap momen tertentu.

Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar, menegaskan bahwa kegiatan penertiban ini adalah hasil dari koordinasi matang Forkopimda, bukan tindakan spontan.

“Kita sudah beberapa kali rapat koordinasi. Bahkan sudah berkomunikasi dengan pihak Kesultanan Kanoman. Mereka sangat mendukung langkah Forkopimda ini,” ujar Eko.

Langkah jangka pendek yang dilakukan saat ini berupa penjagaan rutin setiap hari. TNI, Polri, dan Satpol PP diturunkan untuk menertibkan para pengemis, pengamen, dan oknum penjaga kotak amal yang sempat viral karena meresahkan.

Tidak hanya penindakan, Forkopimda juga menyiapkan program jangka panjang seperti pembinaan profesi dan etika kepada masyarakat sekitar, terutama mereka yang beraktivitas di area wisata religi tersebut.

Namun, Eko juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan hukum jika ditemukan unsur pidana, khususnya pada pengemis yang melibatkan anak di bawah umur atau yang terindikasi bagian dari sindikat.

Dari hasil pendataan sementara, diperkirakan ada sekitar 300 pengemis di kawasan tersebut. Namun jumlah itu bersifat dinamis, karena banyak pengemis datang dan pergi secara acak, bahkan dari luar daerah.

Untuk memastikan kenyamanan berkelanjutan, setiap hari diturunkan 41 personel gabungan, yakni 6 dari Polri, 5 dari TNI, dan 30 dari Satpol PP. Jumlah ini bisa disesuaikan melihat eskalasi di lapangan.

Eko menutup dengan menekankan bahwa upaya ini murni untuk kebaikan semua pihak.

“Ini warisan leluhur, makam karuhun yang harus kita jaga bersama. Dukungan masyarakat luar biasa, para pedagang mendukung, pihak Kesultanan juga mendukung. Kami yakin, kalau konsisten, kawasan ini akan tertib dan jadi destinasi religi yang membanggakan Cirebon,” pungkasnya. 

((Cephy))

Read More

Bupati Imron Lantik Iyan Ediyana sebagai Pj Sekda Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron resmi melantik Iyan Ediyana sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon di Aula Korpri Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kamis (7/8/2025).

Imron menyampaikan, bahwa pelantikan ini merupakan bagian penting dari upaya penguatan roda pemerintahan daerah, mengingat posisi Sekda merupakan jantung koordinasi kebijakan publik.

“Pada hari ini kami melantik, yang sebelumnya Plt, sekarang menjadi Pj Sekda Kabupaten Cirebon. Kami berharap setelah dilantik, bisa bekerja dengan baik dan melayani masyarakat secara optimal,” ujar Imron.

Ia menegaskan, jabatan Sekda merupakan dapur utama pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam memastikan jalannya program-program pembangunan. Karena itu, pejabat yang menjabat di posisi ini dituntut memiliki integritas dan inovasi.

“Kalau para pejabat tidak inovatif, maka akan sulit mendorong kemajuan. Kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan pelayanan,” katanya.

Pelantikan tersebut, lanjutnya, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah. Pengangkatan ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Barat.

Imron berharap, dengan ditunjuknya Iyan Ediyana sebagai Pj Sekda, koordinasi antarperangkat daerah dapat semakin solid dan percepatan pembangunan bisa terwujud.

“Kami ingin Kabupaten Cirebon lebih maju dan mampu mengikuti perkembangan di tingkat nasional,” tegasnya.

Ia mengingatkan kepada seluruh pejabat, agar senantiasa memudahkan pelayanan bagi masyarakat.

“Jangan mempersulit urusan masyarakat. Sekarang ini persaingan antardaerah terbuka dan ketat, dan pelayanan publik adalah kunci,” ucapnya menambahkan.

Sementara itu, Iyan Ediyana menyampaikan kesiapannya untuk menjalankan amanah sebagai Pj Sekda Kabupaten Cirebon, termasuk dengan melakukan evaluasi terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Saya akan coba mengkaji ulang, terutama dari sisi komposisi dan struktur APBD. Nanti saya akan banyak berdiskusi dengan Bappelitbangda dan BKAD untuk memperdalam hal ini,” ujar Iyan.

Ia juga menyinggung komitmennya dalam membenahi pelayanan publik. Menurutnya, aspek perizinan dan pelayanan kemasyarakatan perlu ditelaah agar lebih efektif.

“Kita akan pelajari dulu kendala-kendalanya ada di mana,” ucapnya.

Sebagai penutup, ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk bekerja sama dalam menjalankan visi dan misi pembangunan Kabupaten Cirebon.

“Semua harus satu arah dan mendukung kebijakan Pak Bupati demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. 

((Cephy))

Read More

Komisi III DPRD Dorong Pemda Cari Solusi atas Penonaktifan Belasan Ribu PBI JKN

Kota Cirebon– Komisi III DPRD Kota Cirebon meminta Pemerintah Daerah segera mengambil langkah konkret menyikapi penon-aktifan sekitar 12 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) di Kota Cirebon.

Isu ini kembali dibahas saat rapat kerja Komisi III bersama BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, menyusul diberlakukannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Februari lalu.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd menjelaskan bahwa proses reaktivasi PBI JKN tidak bisa dilakukan secara otomatis, melainkan Memerlukan eviden atau bukti kelayakan dari peserta.

Artinya, selama data belum tervalidasi, status kepesertaan tidak dapat dipulihkan, dan peserta rentan kehilangan akses layanan kesehatan.

“Dari 12 ribu peserta yang dinonaktifkan, sekitar 900 orang yang diajukan untuk reaktivasi, dengan 300 di antaranya dalam proses, dan 150 sudah ditanggung lewat APBD. Sementara itu, baru 8 orang yang kembali dibiayai oleh APBN,” ujar Yusuf usai rapat, Kamis (31/7/2025).

Melihat kondisi ini, Komisi III menilai perlunya solusi struktural dan percepatan koordinasi lintas sektor, terutama dari Pemerintah Kota.

Salah satu langkah yang dianggap mendesak adalah pelaksanaan Musyawarah Kelurahan (MusKel) sebagai mekanisme pembaruan data kondisi sosial ekonomi masyarakat secara partisipatif.

Musyawarah kelurahan tersebut didorong untuk dijalankan secara sistematis dengan melibatkan satgas pendataan, surveyor lapangan, dan tim verifikasi-validasi (verval).

Agar proses ini berjalan dengan dasar hukum yang kuat, Komisi III juga mendorong agar kepala daerah segera mengeluarkan peraturan walikota sebagai payung regulasi.

Komisi III memastikan akan terus melakukan koordinasi berkelanjutan dengan BPJS, Dinas terkait, hingga Kementerian Sosial, untuk memastikan warga yang layak tetap mendapatkan hak jaminan kesehatan.

“DTSEN ini menyentuh langsung ke hak dasar warga, terutama akses terhadap layanan kesehatan. Maka jangan sampai proses pembenahan data justru menimbulkan kerentanan baru,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat, Sekretaris Komisi III DPRD R Endah Arisyanasakanti SH, serta anggota Komisi III DPRD yaitu Prisilia, Leni Rosliani SIP, dan Indra Kusumah Setiawan AMd.

(Denny Krisnara)

Read More

Perbaikan Saluran di Grenjeng, CV. Rahayu Jaya Komitmen Jalankan Proyek Sesuai Aturan

KOTA CIREBON (5/8/2025) – Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui kegiatan perbaikan saluran air limbah di wilayah RT 02 RW 06 Kelurahan Grenjeng.

Proyek ini dilaksanakan oleh pihak ketiga, yaitu CV. Rahayu Jaya, dengan sumber dana berasal dari APBD Kota Cirebon.

Zaelani, selaku Manager Administrasi CV. Rahayu Jaya, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen melaksanakan proyek sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, termasuk memastikan papan informasi proyek dipasang sebagai bentuk transparansi publik.

“Semua informasi terpampang jelas pada papan nama proyek. Ini bentuk akuntabilitas kami, silakan cek ke lapangan,” ujarnya kepada awak media.

Saat awak media meninjau ke lokasi, benar terlihat papan proyek telah terpasang. Meski sempat menimbulkan pertanyaan karena posisinya menghadap ke utara, hal ini dijelaskan oleh Rudi, selaku mandor proyek.

“Pagi tadi ada yang memfoto tanpa bertanya. Saya kira konsultan proyek. Terkait papan proyek, itu sudah lama terpasang, hanya kami ubah arah hadapnya agar lebih terlihat dari gerbang utara,” jelas Rudi.

Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kebersihan wilayah Grenjeng, sejalan dengan upaya Pemkot Cirebon dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di pemukiman padat.

Komitmen CV. Rahayu Jaya dalam melaksanakan proyek dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar.  

(Denny Krisnara)

Read More

Wali Kota Cirebon : RPJMD adalah Kompas Pembangunan Daerah

Kota Cirebon – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati dan Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka persetujuan/pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025–2029, Senin (4/8/2025) . 

RPJMD Kota Cirebon 2025–2029 disusun melalui proses panjang dan partisipatif. Mulai dari Forum Konsultasi Publik, Musrenbang RPJMD, hingga fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham. Dokumen ini juga telah melalui reviu Inspektorat Daerah, sebagai wujud sinergi lintas sektor.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa pengesahan RPJMD ini bukan sekadar akhir dari proses teknokratis, melainkan awal dari komitmen kolektif antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. 

“Hari ini bukan sekadar menandai tuntasnya sebuah dokumen perencanaan, tetapi merupakan titik temu antara aspirasi, logika perencanaan, dan kesungguhan untuk mewujudkan masa depan Kota Cirebon yang lebih baik,” ujarnya.

Menurut Wali Kota, RPJMD adalah kompas pembangunan daerah, yang memandu langkah dalam menghadapi dinamika zaman, tuntutan masyarakat, serta arah kebijakan nasional dan provinsi. 

"Tahap ini merupakan penjabaran awal dari RPJPD Kota Cirebon 2025–2045, sekaligus pondasi pembangunan kota yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan," lanjutnya.

RPJMD ini memuat visi besar Kota Cirebon yakni “Terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman, dan Berkelanjutan Tahun 2029.” Visi tersebut dirangkum dalam frasa "SETARA BERKELANJUTAN", yang mencerminkan semangat inklusivitas dan tanggung jawab antargenerasi dalam pembangunan kota.

Lebih lanjut, Wali Kota memaparkan lima misi utama pembangunan yang menjadi pilar RPJMD ini, antara lain peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, perbaikan tata kelola pemerintahan, pelestarian lingkungan, serta penguatan budaya dan sosial kemasyarakatan. 

“Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang tidak hanya bekerja keras, tapi juga cerdas, bersih, dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Keberhasilan implementasi RPJMD, menurutnya, akan sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah. Untuk itu, seluruh Renstra OPD akan diselaraskan dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD tahunan. “Tidak akan ada program atau kegiatan yang berjalan tanpa pijakan arah pembangunan jangka menengah,” katanya.

Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh elemen untuk menjadikan persetujuan RPJMD ini sebagai momentum moral dan politik pembangunan. “Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Cirebon atas kerja keras dan sinerginya dalam menyepakati dokumen penting ini,” tutupnya.

Dengan disetujuinya RPJMD 2025–2029, Kota Cirebon kini memiliki arah pembangunan yang lebih terukur dan responsif terhadap tantangan masa depan, seperti krisis iklim, disrupsi teknologi, dan tekanan sosial-ekonomi global.

(Denny Krisnara)

Read More

Wakil Wali Kota Cirebon Berkomitmen Menekan Stunting Menuju Generasi Sehat dan Berkualitas

KotaCirebon - Pemerintah Kota Cirebon kembali menegaskan komitmennya dalam menanggulangi permasalahan stunting secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Cirebon Tahun 2025 di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon , Kamis (31/7/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk menjadikan rapat ini sebagai momentum strategis, bukan sekadar forum administratif. “Saya berharap forum ini bukan sekadar pertemuan administratif, tetapi merupakan momentum penting untuk memperkuat langkah dan sinergi dalam mewujudkan masa depan generasi Kota Cirebon yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas,” tuturnya.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat bahwa prevalensi stunting di Kota Cirebon  17% pada 2022 menjadi 19,9% pada tahun 2023. Kemudian di tahun 2024, turun menjadi 14,9%. Wakil Wali Kota menyebut capaian ini sebagai hasil dari kerja keras berbagai pihak. “Penurunannya cukup signifikan. Ini adalah buah dari ikhtiar luar biasa dari semua pihak,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota mengingatkan bahwa tantangan masih panjang. Stunting bukan sekadar masalah tinggi badan, melainkan ancaman terhadap kualitas generasi bangsa. Anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi hambatan kognitif, produktivitas rendah, hingga penyakit kronis di masa dewasa. Oleh karenanya, isu ini harus ditangani secara holistik dan multisektoral. 

“Ini bukan hanya persoalan gizi, melainkan juga menyangkut ketahanan keluarga, pola pengasuhan, sanitasi, pelayanan dasar, dan tentu saja keberpihakan kebijakan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya pendekatan pentahelix, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Ia percaya bahwa solusi untuk stunting hanya dapat dicapai bila semua elemen masyarakat saling bahu-membahu. 

“Di era sekarang, tidak ada satu lembaga pun yang mampu bekerja sendirian menghadapi kompleksitas persoalan sosial,” ujarnya.

Sebagai bagian dari komitmen daerah, TPPS Kota Cirebon diminta untuk tidak hanya merancang program, tetapi juga memastikan implementasi yang menyentuh masyarakat secara nyata. Program seperti edukasi pranikah, penyuluhan gizi untuk ibu hamil, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita stunting, serta penguatan peran Posyandu, menjadi garda depan dalam menanggulangi stunting.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mendorong agar hasil rapat ini benar-benar terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Evaluasi atas intervensi tahun 2024 menjadi dasar penting dalam merancang strategi 2025 dan menyiapkan perencanaan 2026 secara lebih tajam. 

“Kita semua harus benar-benar memperkuat komitmen; komitmen yang tampak dalam kebijakan, dalam alokasi anggaran, dalam pengawasan, dan dalam kemampuan kita hadir langsung di tengah masyarakat yang rentan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa upaya penurunan stunting adalah bagian tak terpisahkan dari visi Kota Cirebon yang  Setara dan Berkelanjutan. Ia menyatakan komitmennya untuk terus mendorong isu ini menjadi arus utama dalam pembangunan daerah. 

“Tidak bosan saya terus sampaikan bahwa visi  Setara Berkelanjutan hanya akan bermakna apabila anak-anak yang lahir dan tumbuh di Kota Cirebon benar-benar merasakan keberpihakan dan kehadiran pemerintah,” harapnya.

Dengan semangat kolaborasi dan kerja nyata, Pemerintah Kota Cirebon optimis bahwa cita-cita menciptakan generasi emas yang sehat secara fisik, cerdas secara intelektual, dan kuat secara emosional bukan sekadar impian, melainkan sebuah tujuan yang akan terwujud dengan langkah-langkah kolektif yang berkesinambungan.

(Denny Krisnara)

Read More

Pemkot Cirebon Dukung Penuh Budaya Antikorupsi, Sekda Hadiri Dialog Interaktif Bersama KPK di RRI

Kota Cirebon– Komitmen Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam mendukung gerakan antikorupsi semakin nyata. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi dalam Dialog Interaktif Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Radio Republik Indonesia (RRI) pada Sabtu, 26 Juli 2025.

Dalam dialog tersebut, dibahas secara mendalam peran strategis masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun budaya antikorupsi dari level lokal hingga nasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian roadshow KPK tahun 2025 yang menyasar delapan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dengan Kota Cirebon sebagai titik kelima.

Sekda menyampaikan bahwa Pemkot Cirebon menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh KPK ini. Ia menyebutkan bahwa kunjungan ini merupakan sebuah kehormatan bagi Kota Cirebon, sekaligus momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai antikorupsi di tengah masyarakat.

"Kami menyambut dengan penuh apresiasi kunjungan ini. Upaya KPK dalam mengedukasi masyarakat, mulai dari anak-anak sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi hingga komunitas masyarakat, tentu kami dukung sepenuhnya. Tidak hanya dari aspek pencegahan, tetapi juga dari sisi pendidikan antikorupsi yang harus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten," ujarnya.

Sekda juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Terdapat area intervensi yang menjadi indikator penilaian dalam pencegahan korupsi, yakni perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, optimalisasi pendapatan daerah, hingga manajemen ASN.

"Pendidikan dan pencegahan antikorupsi sebetulnya dapat dilakukan mulai dari lingkungan terdekat, seperti keluarga. Ke depan, kami juga berharap nilai-nilai antikorupsi bisa ditanamkan melalui pendekatan keagamaan, seperti majelis taklim. Dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan kita, kita bisa menanamkan budaya antikorupsi yang kuat, sehingga upaya penindakan bisa diminimalkan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat KPK, Guntur Kusmeiyano, menyampaikan bahwa roadshow ini merupakan bagian dari upaya kampanye dan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat luas.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi. Tahun ini, KPK menjelajahi delapan kabupaten/kota di Jawa Barat, dan Kota Cirebon menjadi titik kelima. Salah satu program yang kami kampanyekan adalah 'Jumat Bersepeda KAKAK', yaitu akronim dari nilai-nilai antikorupsi," jelas Guntur.

Ia menambahkan, “JUMAT” berarti Jujur, Mandiri, dan Tanggung Jawab, sedangkan "BERSEPEDA" merupakan singkatan dari Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, dan Adil. “KAKAK” sendiri adalah simbol dari Kerja Keras. Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting dalam membangun karakter masyarakat yang berintegritas.

Sebagai rangkaian kegiatan, KPK akan menggelar acara roadshow pada Minggu, 27 Juli 2025 di area Patung Bima, Kota Cirebon. Acara tersebut akan diisi dengan senam bersama, deklarasi antikorupsi, penampilan kesenian tradisional dan kontemporer, serta berbagai aktivitas edukatif lainnya yang diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya budaya antikorupsi di seluruh lapisan masyarakat.

(Denny Krisnara)

Read More

Mentan Andi Amran Sulaiman " jual barang hibah bisa dipidana

Buserpolkrim.com

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa barang hibah tidak boleh diperjualbelikan, hal itu ia katakan setelah menguapnya isu yang beredar luas bahkan konon pihak kementerian sendiri telah menemukan adanya praktik penjualan setiap barang hibah tersebut, oleh karenanya Amran Sulaiman tak segan bakal melaporkan terduga pelaku penjual barang hibah kepada Aparat Penegak Hukum ( APH ), penegasan itu disampaikan menteri pertanian sebagai respon atas maraknya isu penjualan barang hibah dikabupaten Cirebon dari mulai sapi , traktor, hingga komben, dugaan tersebut mencuat setelah awak media koran Intijaya lakukan monitoring dan investigasi dibeberapa lokasi terindikasi jika barang hibah kuat ditengarai dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab . 

Disinilah kemudian awak media koran Intijaya tergelitik untuk menyikapi setiap bantuan hibah dari mulai sapi,pompa air, traktor, hingga komben di kabupaten Cirebon yang kini menjadi sorotan pemerintah pusat , yang menjadi pertanyaan sekarang siapa dalang dibalik penjualan barang hibah milik kementerian pertanian mendengar isu tersebut tak ayal Andi Amran sulaimanpun murka, jika melihat fakta dilapangan terkait raibnya barang hibah tadi sepertinya dinas pertanian kabupaten Cirebon diduga kurang pembinaan dan pengawasan terhadap para kelompok penerima manfaat , sebab andai saja benar monitoring dan pembinaan dilakukan secara berkala terhadap desa desa yang mendapatkan barang hibah dari mulai sapi, pompa air, traktor, maupun komben tentu hal itu tidak akan pernah terjadi , yang perlu menjadi catatan semua pihak bahwa barang hibah dari pemerintah itu dibeli dari uang rakyat, sehingga sudah sepantasnya rakyat pula lah yang harus menerima manfaat, jadi jangan permainkan rakyat hanya demi kepentingan sesaat itu bisa kualat , yang menjadi pertanyaan sekarang dengan banyaknya dugaan penyimpangan beranikah dinas pertanian bertindak tegas terhadap kelompok tani maupun desa penerima program yang diduga telah menjual barang hibah, jangan sampai ada kesan masa bodoh sebab menteri pertanian sediri telah berujar bahwasannya menjual barang hibah bisa dipidanakan , sekarang kalau tidak mau dikatakan ada kong kalikong atau menerima sesuatu dari hasil penjualan barang hibah tentunya tidak ada alasan bagi dinas pertanian untuk tidak bertindak tegas baik kepada kelompok tani maupun Kuwu .

Beberapa waktu lalu awak media mencoba berbincang bincang dengan salah satu pegawai dinas pertanian namun saat diberi tahu jika barang hibah sudah banyak yang hilang pihaknya mengaku tidak tahu " waduuuh apa ia sih tidak ada , kalau sampai tidak ada itu gak bener tuh ,okelah kita ambil contoh misalnya program UPPO yang diperlukan itu kotorannya tujuannya agar lahan tetap subur, lah kalau kemudian sekarang sampai barangnya gak ada gimana tanah mau subur demikian juga dengan traktor maupun komben hibah itu untuk kepentingan masyarakat kalau katanya sampai dijual ia keterlaluan kita dinas pertanian tidak mau tahu barang itu harus ada sejujurnya saja saya tidak tahu kalau mas tidak memberi tahu ke kita ia tapi insya Allah terkait laporan mas ini nanti akan kita tindak lanjuti " ujarnya .

masih menurut sumber dari lingkungan Dinas pertanian yang sengaja awak media merahasiakan identitas sumber mengatakan " jadi terkait bantuan kalau ternyata dikadang sapinya tidak ada ia nanti akan kita tanyakan sapi itu kemana kalau misal mati matinya disebabkan oleh apa kematian sapi harus dikuatkan dengan pernyataan dari dokter hewan kan gitu , pada intinya baik sapi ,traktor kemudian komben katanya dijual kita dinas pertanian tidak mau tahu pokoknya harus ada gimana saja caranya terserah penerima program , kita juga gak mau pusing , lah wong itu kan program tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani kalau sampai barang barangnya tidak ada bagaimana petani mau sejahtera " paparnya 

Terkait raibnya bantuan sapi menurut law Oficce & partners wardina Al Awang S H Advocate and Legal Consultans saat dimintai tanggapannya mengatakan " kalau seperti yang dikatakan tadi bahwa bantuan sapi itu yang diperlukan adalah kotorannya jelas sapi itu harus ada , betul seperti yang dikatakan pihak dinas pertanian tadi kalau misal mati matinya karena apa dan harus ada bukti keterangan dari dokter hewan , nah kalau kemudian ada isu yang katanya sampai dijual wah itu jelas menyalahi aturan dan ketentuan ia , sekarang tinggal pihak dinasnya saja berani tidak mengambil tindakan terhadap oknum yang diduga menjual sapi bantuan tadi sebab kalau dilihat dari kaca mata hukum ia jelas jelas salah karena tidak dikelola sebagai mana mestinya bahkan bisa saja oknum yang diduga menjual sapi tadi dimungkinkan atau dikategorikan perbuatan melawan hukum karena menghilangkan aset pemerintah sekalipun itu hibah tapi kalau dilaporkan ke Aparat Penegak hukum ( APH ) kemudian dari hasil penyelidikan dan penyidikan benar terbukti bisa dipidana " papar wardina Al awang

 

(Muhamad kozim)

Read More

Laga Seru Dispora U-12: ASC vs Gemilang Berakhir Imbang 1-1, Jadi Tolak Ukur Pembinaan

Cirebon, ASC Football News -

Pertandingan bergengsi kelompok usia kelahiran 2013 (U-12) dalam ajang Dispora Kota Cirebon berlangsung sengit di *Stadion Bima*, Minggu (13/7/2025). Tim *ASC (Akademi Sepakbola Cirebon)* menghadapi Gemilang FC dengan skor akhir imbang 1-1.

Laga ini disambut antusias oleh para orang tua, pelatih, dan pecinta sepak bola usia dini. Kedua tim tampil penuh semangat, menunjukkan teknik permainan yang terus berkembang hasil dari pembinaan yang konsisten.

Direktur ASC, Ronika, menyampaikan bahwa pertandingan ini menjadi salah satu tolak ukur penting untuk menilai pencapaian hasil pelatihan selama ini.  

"Pertandingan seperti ini sangat berarti bagi perkembangan anak-anak. Dari sini kita bisa melihat sejauh mana materi latihan membentuk karakter, teknik, dan semangat juang pemain," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa ASC akan terus mendukung pembinaan sepak bola usia dini, dengan harapan kelak melahirkan pemain-pemain berbakat dari Cirebon yang bisa berprestasi di tingkat nasional.

Dispora Cirebon pun memberikan apresiasi terhadap semangat kedua tim dan pelatih dalam membina anak-anak lewat jalur olahraga.

(Cephy)

Read More

Klarifikasi Komisaris CV.Bakti Agung Jaya : Tambang Galian C Patapan, Beber, Cirebon. Terkait pemberitaan yang Beredar

Kabupaten Cirebon - Kembali mendapatkan respon sanggahan dari salah satu pemilik lahan sekaligus pengelola Tambang Galian C terkait pemberitaan yang berkembang dengan judul Polresta Cirebon Segel Tambang Galian C Patapan Beber, Kabupaten Cirebon. Sabtu (28/06/2025).

ER selaku Komisaris dari perusahaan CV. Bakti Agung Jaya perusahaan yang mengelola sekaligus pemilik lahan Tambang Galian C yang berada di Desa Patapan, Beber, Kabupaten Cirebon, merasa keberatan jika usahanya diduga dinyatakan Ilegal oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Polresta Cirebon.

Menurut ER juga menambahkan bahwa perusahaan miliknya sudah memiliki izin Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP),Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), dan Persetujuan Dokumen Rencana Teknis Penambangan SIPB. Yang di keluarkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. 

"Kami sangat keberatan jika usaha yang kami miliki di katakan Ilegal dan melanggar hukum, karena kami sebelum nya belum menerima surat teguran atau peringatan dari pihak kepolisian terkait unsur pelanggaran hukumnya". Ujar ER.

ER juga menyoroti tindakan Intel Polresta Cirebon yang melakukan tindakan penyitaan alat berat mereka sekaligus penyegelan berupa pemasangan Police Line di lokasi tambang milik mereka.

"Saya heran kok pihak intel Polresta Cirebon melakukan tindakan hukum berupa penyegelan di lokasi usaha kami, dan melakukan tindakan pemasangan Police Line seolah - olah usaha kami terjadi pelanggaran hukum". Sambung ER.

ER juga menambahkan bahwa lokasi usaha mereka itu berada di lahan milik pribadi dari perusahaan bukan lahan milik pemerintah (Perhutani/Perkebunan), dan tidak menimbulkan kerugian dari pihak manapun.

"Unsur kerugian bagi masyarakatnya dari sisi mana? Toh lahan lahan yang kami garap itu lahan milik pribadi milik kami, bukan lahan milik pemerintah (Perhutani /Perkebunan) dan tidak menimbulkan kerugian dari pihak manapun". ER Kembali menambahkan.

ER berharap nama baik perusahaan dapat di pulihkan kembali, serta pihak pemerintah tidak tinggal diam terhadap terhambat nya persyaratan yang kurang. Agar pembangunan di cirebon ini berjalan Tutup ER.

"Saya berharap nama baik perusahaan kami di pulihkan kembali agar para karyawan ataupun masyarakat yang ikut bekerja dengan kami roda perekonomiannya dapat kembali berjalan, serta pihak pemerintah tidak tinggal diam terhadap terhambat nya persyaratan yang kurang. Agar pembangunan di cirebon ini berjalan Tutup ER.

 

((Red)) 

Read More

Komisi III DPRD Dorong Layanan Puskesmas 24 Jam dan Penguatan Identitas Visual Kota Cirebon

Kota Cirebon-DPRD Kota Cirebon

Komisi III DPRD Dorong Layanan Puskesmas 24 Jam dan Penguatan Identitas Visual Kota Cirebon

Juni 16, 2025

CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon mendorong percepatan realisasi pelayanan Puskesmas 24 jam serta pembangunan penanda visual kota.

Hal itu disampaikan melalui rapat kerja Komisi III bersama lintas sektoral. Rapat tersebut dihadiri langsung Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE, Ketua Komisi III DPRD Yusuf MPd dan sejumlah kepala perangkat daerah.

Sejumlah perangkat daerah yang hadir yaitu, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), serta BKPSDM, Kamis (12/6/2025) di ruang Adipura Balai Kota Cirebon.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Yusuf MPd menyampaikan pentingnya membangun gerakan bersama lintas instansi untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat wajah kota Cirebon ke depan.

“Kami sudah konsultasi dengan Walikota, bahwa DPRD sebagai mitra sejajar dengan eksekutif perlu segera menyikapi dua isu penting yaitu pelayanan Puskesmas 24 jam dan pengembangan visual kota berbasis budaya dan pariwisata,” ujar Yusuf. Ia menyebut, inisiatif tersebut merupakan kelanjutan dari rapat-rapat kerja sebelumnya dengan mitra kerja, terutama Dinkes dan Disbudpar.

“Pembangunan Cirebon tidak bisa sendiri, perlu kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku usaha. Harapannya tahun depan sudah bisa mulai berjalan,” imbuhnya.

Fokus Puskesmas 24 Jam, Mulai dari Gunungsari

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Cirebon dr Siti Maria Listiawaty menjelaskan, Puskesmas dengan layanan 24 jam sangat dibutuhkan, namun saat ini masih dalam tahap kajian terutama dari sisi sumber daya manusia (SDM).

“Untuk tahun 2025 sampai 2026, kami fokus pada satu puskesmas yang strategis, yaitu Puskesmas Gunungsari yang terletak di pusat kota. Secara sarana prasarana cukup memadai, tinggal pemenuhan tenaga medis yang menjadi tantangan utama,” ujarnya.

Maria juga mengatakan, jumlah dokter umum di puskesmas pun masih terbatas, sedangkan pelayanan kesehatan tidak hanya pemeriksaan kesehatan di dalam gedung, seperti sosialisasi kesehatan di lingkungan masyarakat.

“Jumlah dokter umum kita juga masih terbatas, rata-rata 2 atau 3, bervariatif. Sedangkan kita melihat di daerah lain diisi 6 dokter umum,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Disbudpar Kota Cirebon Agus Sukmanjaya SSos Msi menjelaskan bahwa pembangunan penanda visual kota sudah memasuki tahap lanjutan.

Rencana ini akan melibatkan akademisi, budayawan, hingga pelaku seni dan desain yang nantinya dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA).

“Dukungan dari Komisi III DPRD menjadi energi positif bagi kami. Ini sejalan dengan strategi pembangunan lima tahunan Walikota, khususnya di sektor pariwisata,” ujar Agus.

Disbudpar juga tengah menyiapkan kajian teknis bersama akademisi untuk mendesain penanda visual kota yang merepresentasikan karakter budaya lokal.

“Kita sudah punya Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan. Turunannya akan dituangkan dalam Perwal yang sedang disiapkan,” katanya. Komitmen Pemerintah Daerah

Sementara itu, Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi menyatakan, dirinya akan mengkaji pelayanan kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat.

“Kami serius soal pelayanan 24 jam. Dari sisi fasilitas sudah siap, tapi SDM-nya masih kita kaji. Begitu juga pembangunan karakter kota. Cirebon punya potensi budaya dan sejarah yang bisa menjadi kekuatan ekonomi kreatif,” tutur Walikota.

Edo juga menambahkan, identitas visual yang kuat tidak hanya mempercantik kota, tapi juga mampu mendongkrak sektor wisata dan ekonomi masyarakat.

“Sehingga nanti Cirebon memiliki karakter khas dan menumbuhkan ekonomi di masyarakat,” tutupnya. (Denny)

Read More