Komisi III DPRD Dorong Layanan Puskesmas 24 Jam dan Penguatan Identitas Visual Kota Cirebon

CIREBON,Buser Polkrim.

Komisi III DPRD Kota Cirebon mendorong percepatan realisasi pelayanan Puskesmas 24 jam serta pembangunan penanda visual kota.

Hal itu disampaikan melalui rapat kerja Komisi III bersama lintas sektoral. Rapat tersebut dihadiri langsung Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE, Ketua Komisi III DPRD Yusuf MPd dan sejumlah kepala perangkat daerah.

Sejumlah perangkat daerah yang hadir yaitu, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), serta BKPSDM, Kamis (12/6/2025) di ruang Adipura Balai Kota Cirebon.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Yusuf MPd menyampaikan pentingnya membangun gerakan bersama lintas instansi untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat wajah kota Cirebon ke depan.

“Kami sudah konsultasi dengan Walikota, bahwa DPRD sebagai mitra sejajar dengan eksekutif perlu segera menyikapi dua isu penting yaitu pelayanan Puskesmas 24 jam dan pengembangan visual kota berbasis budaya dan pariwisata,” ujar Yusuf.

Ia menyebut, inisiatif tersebut merupakan kelanjutan dari rapat-rapat kerja sebelumnya dengan mitra kerja, terutama Dinkes dan Disbudpar.

“Pembangunan Cirebon tidak bisa sendiri, perlu kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku usaha. Harapannya tahun depan sudah bisa mulai berjalan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Cirebon dr Siti Maria Listiawaty menjelaskan, Puskesmas dengan layanan 24 jam sangat dibutuhkan, namun saat ini masih dalam tahap kajian terutama dari sisi sumber daya manusia (SDM).

“Untuk tahun 2025 sampai 2026, kami fokus pada satu puskesmas yang strategis, yaitu Puskesmas Gunungsari yang terletak di pusat kota. Secara sarana prasarana cukup memadai, tinggal pemenuhan tenaga medis yang menjadi tantangan utama,” ujarnya.

Maria juga mengatakan, jumlah dokter umum di puskesmas pun masih terbatas, sedangkan pelayanan kesehatan tidak hanya pemeriksaan kesehatan di dalam gedung, seperti sosialisasi kesehatan di lingkungan masyarakat.

“Jumlah dokter umum kita juga masih terbatas, rata-rata 2 atau 3, bervariatif. Sedangkan kita melihat di daerah lain diisi 6 dokter umum,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Disbudpar Kota Cirebon Agus Sukmanjaya SSos Msi menjelaskan bahwa pembangunan penanda visual kota sudah memasuki tahap lanjutan.

Rencana ini akan melibatkan akademisi, budayawan, hingga pelaku seni dan desain yang nantinya dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA).

“Dukungan dari Komisi III DPRD menjadi energi positif bagi kami. Ini sejalan dengan strategi pembangunan lima tahunan Walikota, khususnya di sektor pariwisata,” ujar Agus, Senin (16/06/2025).

Disbudpar juga tengah menyiapkan kajian teknis bersama akademisi untuk mendesain penanda visual kota yang merepresentasikan karakter budaya lokal.

“Kita sudah punya Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan. Turunannya akan dituangkan dalam Perwal yang sedang disiapkan,” katanya.

Sementara itu, Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi menyatakan, dirinya akan mengkaji pelayanan kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat.

“Kami serius soal pelayanan 24 jam. Dari sisi fasilitas sudah siap, tapi SDM-nya masih kita kaji. Begitu juga pembangunan karakter kota. Cirebon punya potensi budaya dan sejarah yang bisa menjadi kekuatan ekonomi kreatif,” tutur Walikota.

Edo juga menambahkan, identitas visual yang kuat tidak hanya mempercantik kota, tapi juga mampu mendongkrak sektor wisata dan ekonomi masyarakat.

“Sehingga nanti Cirebon memiliki karakter khas dan menumbuhkan ekonomi di masyarakat,” tutupnya.

(Denny)

Read More

Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Kota Cirebon, Pj Sekda: Ajak Masyarakat Berperan Aktif Ciptakan Lingkungan Sehat

Cirebon, FD-buserpolkrim.com

Seperti diketahui rokok ilegal adalah produk yang diproduksi tanpa izin dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Bisa dipastikan, rokok ilegal ini diproduksi dengan bahan baku yang tidak terjamin kualitas dan keamanannya. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan bagi perokok semakin tinggi, bahkan bagi mereka yang tidak merokok tetapi terpapar asap rokok ilegal.

Dalam rangka pemberantasan peredaran rokok illegal tersebut, Pemerintah Kota Cirebon melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerjasama dengan pihak terkait lainnya menggelar acara sosialisasi Gempur Rokok Ilegal. Kegiatan ini juga dihadiri sekaligus dibuka oleh Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, H. Iing Daiman SIP MSi, Rabu (13/11/2024).

Tujuan diadakannya kegiatan ini, adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal serta peran penting yang dapat dilakukan oleh setiap individu dan komunitas dalam menanggulangi peredaran barang ilegal tersebut. 

Dalam sambutannya, Pj Sekda memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait bahaya rokok ilegal ini, merupakan salah satu langkah penting untuk memberikan pemahaman serta mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memberantas rokok illegal yang telah memberikan dampak buruk bagi banyak aspek kehidupan, baik itu dari sisi ekonomi maupun kesehatan masyarakat.

“Ini bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang bagaimana kita bersama-sama menjaga kesehatan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi kita,”ujarnya.

Pj Sekda juga mengajak peserta untuk mencermati realitas yang ada di sekitar kita. Kota Cirebon, sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, memiliki pasar yang besar untuk produk rokok.

“Maka dari itu, sangatlah penting bagi kita semua menyadari bahwa rokok ilegal ini memiliki risiko besar, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Selain merugikan negara karena pajak yang hilang, rokok ilegal juga diproduksi tanpa pengawasan yang ketat, berpotensi membahayakan banyak orang,” terangnya.

Pj Sekda menjelaskan bahwa peredaran rokok ilegal menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi negara. Setiap tahun, miliaran rupiah potensi pajak yang seharusnya masuk ke kas negara hilang begitu saja akibat beredarnya rokok ilegal. Padahal, dana pajak ini sangat penting untuk membiayai pembangunan sektor-sektor vital seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

“Kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh peredaran rokok ilegal sangat besar. Pajak cukai yang seharusnya didapatkan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat justru lenyap begitu saja,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Pj Sekda, sebagai bagian dari upaya serius untuk menangani peredaran rokok illegal ini, Pemerintah Kota Cirebon bersama aparat penegak hukum telah mengambil sejumlah langkah konkret. Salah satunya adalah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.

“Kami bersama pihak berwenang, seperti Kepolisian, Bea Cukai, dan Satpol PP, akan terus melakukan razia dan pemantauan terhadap peredaran rokok ilegal. Setiap pelaku yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ucapnya.

Pj Sekda juga menekankan pentingnya peran serta komunitas dan organisasi masyarakat dalam mengawasi peredaran rokok ilegal. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Cirebon bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk membentuk kelompok pengawas yang akan mendeteksi dan melaporkan adanya peredaran rokok ilegal di lingkungan mereka.

“Kami mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dalam membantu mengawasi peredaran rokok ilegal. Dengan adanya kelompok pemantau yang tersebar di tingkat komunitas, kita bisa lebih cepat mendeteksi dan menghentikan peredaran barang ilegal ini,” terangnya.

Selain peran pemerintah dan aparat penegak hukum, Pj Sekda juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Salah satunya adalah dengan tidak membeli rokok ilegal, meskipun harganya lebih murah. Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam memilih produk yang mereka konsumsi.

“Tidak hanya untuk masyarakat umum, Kita juga menekankan pentingnya pendidikan mengenai bahaya rokok ilegal bagi generasi muda,” imbuhnya.

Menurutnya, generasi muda Kota Cirebon harus menjadi agen perubahan dalam upaya pemberantasan rokok ilegal dan peningkatan kesadaran akan pentingnya hidup sehat.

“Kami berharap generasi muda Kota Cirebon bisa menjadi agen perubahan yang cerdas dan sehat, tidak terpengaruh untuk merokok, apalagi memilih rokok ilegal yang jelas membahayakan diri mereka sendiri,” tuturnya.

Pj Sekda mengingatkan bahwa upaya untuk memberantas rokok ilegal adalah untuk kebaikan bersama, baik bagi kesehatan masyarakat, kesejahteraan ekonomi, maupun kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sosialisasi ini diharapkan bisa memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dan menjadi langkah konkret menuju Kota Cirebon yang lebih sehat, sejahtera, dan bebas dari peredaran rokok ilegal.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas rokok ilegal. Dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk mewujudkan Kota Cirebon yang bebas rokok ilegal dan lebih sehat,” pungkasnya. (Muh)

Editor: Adi M

Read More

Hadapi Pilwalkot 2024 Kota Cirebon, Paslon Hj. Eti Herawati – Suhendrik di Dukung 11 Parpol

Cirebon, FD-buserpolkrim.com

Dalam menghadapi Pilwalkot Cirebon 2024, pasangan Eti-Suhendrik diusung dan didukung oleh 11 partai politik (parpol). 11 parpol tersebut terdiri dari 4 parpol parlemen dan 7 parpol nonparlemen.

4 parpol parlemen yang mengusung keduanya adalah Partai NasDem, Partai Gerindra, PKS dan Hanura. Sedangkan dari 7 parpol nonparlemen masing-masing adalah PSI, Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Buruh, PKN, PBB dan Perindo.

Dalam kontestasi politik di Kota Cirebon, pasangan Eti-Suhendrik mengusung slogan BERES. Slogan tersebut merupakan akronim dari Bersama Eti Herawati-Suhendrik.

Eti Herawati yang kini telah bersiap untuk bertarung di Pilwalkot Cirebon 2024 merupakan mantan wakil wali kota. Pada periode sebelumnya, Eti menjabat sebagai Wakil Wali Kota Cirebon mendampingi Nashrudin Azis.

Bahkan, Eti Herawati juga pernah menduduki jabatan Wali Kota Cirebon. Dia menggantikan Nashrudin Azis yang mundur karena maju dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Di sisi lain, Eti sendiri merupakan seorang politisi yang kini menduduki posisi sebagai Ketua DPD NasDem Kota Cirebon. Jauh-jauh hari sebelum dibukanya waktu pendaftaran bakal calon, nama Eti Herawati sendiri sudah santer dikabarkan akan diusung oleh Partai NasDem. Dan saat ini, Eti pun resmi mendaftar sebagai bakal calon wali kota bersama Suhendrik sebagai wakilnya.

Adapun Suhendrik merupakan pria kelahiran Cirebon. Ia adalah seseorang yang berlatarbelakang sebagai jurnalis. Ia bekerja di sebuah perusahaan media.

Dalam kontestasi politik di Pilwalkot Cirebon 2024, Suhendrik sendiri merupakan sosok yang disiapkan oleh Partai Gerindra. Melalui partai berlambang burung garuda tersebut, Suhendrik maju sebagai bakal calon wakil untuk mendampingi Eti Herawati di Pilwalkot Cirebon 2024.

Sebelumnya, Hj. Eti Herawati – Suhendrik telah resmi mendaftarkan diri sebagai Pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Cirebon di kantor KPU Kota Cirebon, Jalan Wahidin, Kota Cirebon.

Hj. Eti Herawati – Suhendrik berangkat dari posko pemenangannya di jalan Kartini menuju Kantor KPU Kota Cirebon di Jalan Wahidin, pada Kamis (29/08/2024) sekira pukul 13.00 WIB. Kedua paslon di iringi oleh tim pemenangan dari 11 parpol pengusungnya. (M. Toip)

Editor: Adi Mukti

Read More

Selalu Bantu Warga Kurang Mampu dalam Pendampingan Hukum secara Gratis, Dr. Yanto Irianto, SH.MH: Tekad Saya Bantu Masyarakat Luas Diberbagai Bidang

Cirebon, FD-buserpolkrim.com.

Selama perjalanan karirnya sebagai advokat/pengacara dan sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati (LBH-PH) yang berkantor di Perum Griya Mukti Asri, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Telah banyak membantu permasalahan yang dialami warga kurang mampu (miskin) dalam pendampingan hukum secara gratis.

Bahkan, dirinya juga aktif dibidang sosial dimana telah menyediakan kendaraan ambulance gratis bagi warga yang membutuhkan dan bansos-bansos lainnya.  

Ia juga ingin membantu masyarakat secara luas agar lebih sejahtera melalui programnya yakni “Kerja Mudah” (Kemudahan Masyarakat Mendapatkan Pekerjaan), “Harga Murah” (Kebutuhan Bahan Pokok dengan Harga Terjangkau), “Rejeki Berkah” (Membantu Usaha Kecil Mandiri milik Masyarakat agar berkembang dan maju), Sabtu (2/9/2023).

Untuk itu, guna mewujudkannya Ia pun bertekad ikut bursa pemilihan legislatif tingkat I Prov. Jabar diusung  Parpol PPP.

“Mohon dukungan serta do’a kepada masyarakat Dapil Jabar VIII, Kab. Indramayu, Kota Cirebon dan Kab. Cirebon”

“Saya tidak mau berjanji, tapi berikan bukti nyata kepada masyarakat. Karena dukungan dari masyarakat adalah amanah bagi saya dan harus dijalankan. Juga harus kita pertanggung jawabkan di dunia maupun akhirat,” tegas Dr. Yanto Irianto, SH.,MH saat ditemui awak media ini di kantornya, Sabtu (2/9/2023).

(Din/Adi. M)

Read More