Indramayu, – Sekitar 100 wartawan dari 21 organisasi pers di Indramayu hari ini membanjiri Pendopo Indramayu. Mereka bersatu menyuarakan penolakan keras terhadap kebijakan pengosongan Gedung Graha Pers Indramayu (GPI) di Jalan MT. Haryono Sindang, yang dinilai sepihak oleh Bupati Luck Hakim.
Aksi wartawan ini merupakan buntut dari surat pengosongan GPI yang dikeluarkan tanpa musyawarah, memicu kemarahan dan rasa dilecehkan di kalangan jurnalis Indramayu. Tuntutan utama mereka jelas: pencabutan surat pengosongan GPI.
Chong Soneta, Ketua Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), mengungkapkan kekecewaannya. "Bupati satu ini kelihatan pendendam," ujarnya, menyinggung perpecahan wartawan saat Pilkada lalu yang terbagi antara mendukung Nina Agustina atau Luck Hakim. Namun, Chong menegaskan bahwa media tetap independen dan menyoroti adanya "penghianat" di tubuh insan pers.
Senada, Ketua IWO-I Atim Savano menyatakan 21 organisasi wartawan dengan tegas menolak meninggalkan GPI.
"Pemda Indramayu arogan dan tanpa musyawarah atau dialog terlebih dahulu. Ini pelecehan terhadap para jurnalis, pemimpin sombong harus kita lawan," tegas Atim, seraya menambahkan, "Kalau mau mengosongkan GPI harus mediasi dahulu, jangan main preman saja."
Di tengah suasana tegang, wartawan Hendra Sumiarsa menyerukan agar para jurnalis menghadapi situasi ini dengan kepala dingin. "Kita kaum intelektual, harus kita hadapi dengan kepala dingin, ada saatnya kita lawan dengan secara jurnalis juga. Toh pasti mereka (Bupati) pasti tidak bersih-bersih amat," katanya.
Sementara itu, Tomi Susanto dengan tegas menyatakan kesiapan untuk "menduduki pendopo sampai ada titik temu."
Para wartawan bersikukuh bahwa pengosongan GPI tanpa dialog adalah bentuk pelecehan terhadap kebebasan pers dan independensi jurnalis. Aksi hari ini menjadi bukti kuat bahwa komunitas pers Indramayu solid dalam menghadapi kebijakan yang dianggap tidak pro-pers.
(Guntur ,W)
