Kharisma Premium Juara Kejurda Voli U-19 Jabar 2025 Usai Duel Sengit Lima Set!

Indramayu – Laga puncak Kejuaraan Daerah (Kejurda) Bola Voli U-19 Putri se-Jawa Barat 2025 berlangsung sengit dan memikat perhatian pecinta voli tanah air. Bertempat di GOR Singalodra, Indramayu, Rabu (10/09/25), tim Kharisma Premium keluar sebagai juara setelah menaklukkan Bahana Bina Pakuan dalam pertarungan dramatis lima set: 3-2 (25-12, 25-27, 26-24, 27-29, 15-8).

Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan dominasi Kharisma Premium sebagai salah satu tim muda paling solid di Jawa Barat. Pelatih dan manajer tim langsung memberikan apresiasi besar terhadap penyelenggaraan Kejurda yang dinilai jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

"Terutama dari apresiasi hadiah ini adalah sinergi antara PBVSI Jabar dengan pihak tuan rumah Indramayu yang luar biasa. Terima kasih Bapak Bupati Lucky Hakim, hadiahnya berkembang dan besar sekali untuk kami," ucap Dawi, manajer Kharisma Premium.

Syandra Dustiana dari Bahana Bina Pakuan, mengaku kecewa dengan hasil akhir, namun tetap memberikan respek tinggi kepada lawan.

"Kami sudah kasih semua di lapangan. Sakit sih kalah di final, tapi ini jadi pelajaran besar buat kami. Kharisma main rapi dan tangguh, selamat buat mereka," ujar Syandra usai pertandingan.

Sementara itu, Gladies Arkadeani dari Kharisma Premium, merasa bangga bisa mengangkat trofi setelah melalui pertarungan yang tidak mudah.

"Ini final terbaik, Bahana tim yang kuat banget, kami harus kerja keras di tiap poin. Tapi akhirnya kerja keras tim terbayar lunas!" kata Gladies dengan penuh semangat.

Untuk Peringkat dan Hadiah pada Kejuaraan Daerah (Kejurda) Bola Voli U-19 Kategori Putri se-Jawa Barat Piala Bupati Lucky Hakim Sebagai berikut :

# Juara 1: Kharisma Premium – Piala + Rp 7 juta

# Juara 2: Bahana Bina Pakuan – Piala + Rp 4,5 juta

# Juara 3: Kota Impian Wahana – Piala + Rp 2,5 juta

# Peringkat 4: Tectona – Piala + Rp 1 juta

Tim Kota Impian Wahana sendiri harus bertarung hingga lima set saat merebut posisi ketiga, dengan skor 3-2 atas Tectona (25-22, 25-23, 23-25, 15-25, 15-12).

Kejurda 2025 kali ini juga dirasa cukup sukses menurut manajer dan official team yang mengikuti kejuaraan tersebut, dengan dukungan penuh dari Bupati Lucky Hakim dan PBVSI Jawa Barat. Atmosfer pertandingan, fasilitas, hingga apresiasi hadiah dinilai sangat positif dan membangun semangat kompetisi bagi atlet muda daerah.

Read More

2.358 Nelayan Terkaver BPJS Ketenagakerjaan Melalui DBH CHT

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, secara simbolis menyerahkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada nelayan di Off-Room, Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (10/9/2025).

Totalnya, sebanyak 2.358 nelayan di Kabupaten Cirebon tercatat sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung Pemkab Cirebon melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman mengatakan, hanya 17 nelayan yang secara simbolis menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Jigus–sapaan akrab Wabup Cirebon, total nelayan yang ada di Kabupaten Cirebon mencapai 17.900-an jiwa.

Namun, saat ini sebanyak 2.358 nelayan yang baru terkaver sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Yang dapat itu 2.358 nelayan. Mudah-mudahan ke depan, untuk di Kabupaten Cirebon ini dengan koordinasi melalui DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan), pemerintah desa, harapannya ada perubahan data agar seluruh nelayan bisa terkaver BPJS," ucap Jigus.

Jigus menegaskan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi nelayan, sebab nelayan bisa melaut tanpa khawatir karena mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

"Kami akan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk menjangkau seluruh nelayan," kata Jigus.

"Ini kewajiban pemda. Tentunya, ini tidak luput dari kerja sama antara pemda dengan desa dan BPJS Ketenagakerjaan, supaya ke depan, bisa update data nelayan dan bisa kaver seluruh nelayan di Kabupaten Cirebon," tuturnya.

Senada disampaikan Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Sudiharjo. Ia mengatakan, nelayan bisa fokus melaut, karena sudah mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Jaminan ini bisa mengkaver nelayan dan keluarganya.

"Sementara 2025 ini sudah di pertengahan anggaran, dari 17 ribuan nelayan baru terdata di DTKS atau 'Kusuka' itu kami verifikasi sejumlah 3500-an (nelayan)," ujar Sudiharjo.

"Ke depan, kita verifikasi lagi data yang belum terkaver, supaya tidak tumpang tindih antara jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan," ucapnya menambahkan.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon, Feisal Santoso mengatakan, nelayan yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan dua manfaat, yakni jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

Lebih lanjut, Feisal menjelaskan, jaminan kecelakaan kerja berhubungan dengan risiko keselamatan kerja. BPJS akan memberikan santunan terhadap nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, atau cacat karena kecelakaan kerja.

"Jaminan kecelakaan kerja atau yang sampai meninggal itu ada perhitungannya sendiri. Dan, tambahan manfaat ahli waris mendapatkan beasiswa dari SD sampai kuliah," jelasnya. (Cephy)

Read More

Respons Cepat Keresahan Masyarakat, Tim Sigap Resmob Polresta Tangerang Amankan Puluhan Matel

Polresta Tangerang merespons cepat keresahan masyarakat terkait tindakan mata elang (matel). Setelah viral video pencegatan pengendara motor oleh 23 orang diduga matel, Kamis (11/9/2025), diamankan Tim Sigap Polresta Tangerang bersama Unit Reskrim Polsek Cikupa. 

"Pada dasarnya, kami konsisten untuk menindak semua bentuk kekerasan baik yang dilakukan perorangan atau kelompok, tindakan premanisme, persekusi, termasuk yang berkedok debt collector," kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah.  

Indra Waspada menerangkan, puluhan matel itu diamankan dari beberapa titik di Jalan Raya Serang. Kata dia, setelah video viral, dirinya langsung memerintahkan jajaran untuk melakukan pendalaman. Setelah dilakukan pendalaman, petugas mengangkut 23 orang diduga matel. 

"Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan mendalam untuk tindakan lebih lanjut," ujarnya. 

Indra Waspada menegaskan, debt collector tidak dibenarkan main cegat, lalu merampas kendaraan di jalan. Kata dia, ada mekanisme hukum yang mengatur proses itu. Indra Waspada juga menegaskan, tidak ada lagi hak eksekutorial bagi penagih hutang apabila tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur dan debitur menolak menyerahkan kendaraan. 

Pernyataan Indra Waspada itu merujuk pada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021, yang menginterpretasikan bahwa wanprestasi tidak boleh ditetapkan sepihak oleh kreditur. Dalam Putusan itu juga dijelaskan, objek jaminan tidak boleh langsung dieksekusi, meski sudah memiliki sertifikat jaminan. 

"Penerima dan pemberi fidusia harus menyepakati terlebih dahulu mengenai cidera janji tersebut. Jika sudah ada kesepakatan para pihak, kreditur dapat langsung mengeksekusi. Namun, saat tidak terdapat kesepakatan, maka pelaksaan eksekusi dapat melalui putusan pengadilan," beber Indra Waspada. 

Dijelaskan pula, debt collector harus bernaung dalam satu badan hukum dan badan hukum tersebut memiliki izin dari instansi terkait. Selain itu, debt collector wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan. 

"Apabila ada kesepakatan antara debitur dan kreditur, penarikan kendaraan bisa dilakukan, tapi harus oleh pegawai perusahaan pembiayaan tersebut atau pegawai alih daya dari perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia," kata Indra Waspada. 

Pada sisi lain, Indra Waspada juga mengajak debitur yang menunggak untuk menunjukkannya itikad baik dengan melakukan penyelesaian kewajiban. Namun, dia kembali menegaskan, dengan alasan apa pun, segala bentuk intimidasi dan kekerasan tidak dapat dibenarkan. 

Indra Waspada menyampaikan, debt collector dalam menjalankan tugas tidak boleh intimidatif. Kemudian, debt collector harus menunjukan identitas diri, sertifikat profesi, sertifikat jamiman fidusia, serta menunjukkan surat tugas perusahaan pembiayaan. 

"Apabila penarikan dilakukan secara paksa atau tanpa prosedur yang benar, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHP juncto Pasal 55 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, atau Pasal 365 KUHP juncto Pasal 55 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, jika terjadi perampasan di jalanan," terang Indra Waspada. 

Kepatuhan debt collector atas prosedur hukum menjadi sangat penting. Guna mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengatasnamakan debt collector. Selain itu, debt collector juga mesti memiliki data debitur yang jelas agar tidak salah saat hendak melakukan penagihan. 

Pada beberapa peristiwa, orang atau beberapa orang yang mengaku sebagai debt collector mencegat pengendara di jalan, kadang di tempat sepi. Kata Indra Waspada, tentu itu merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Terlebih, pengendara yang diberhentikan adalah debitur yang sudah menyelesaikan kewajiban atau kendaraan sudah lunas. 

"Oleh karena itu, kami imbau kepada debt collector untuk melakukan tugas dengan sesuai prosedur. Jika tidak, apalagi dengan kekerasan, kami akan tindak," ucap Indra Waspada. 

Indra Waspada juga meminta kepada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai debt collector, untuk menghentikan aksinya. Sebab, dia memastikan akan mengambil langkah tegas guna menjawab keresahan masyarakat.

Read More

Babinsa Koramil Bulukerto Dampingi Salurkan Bantuan (GENTING)

Wonogiri - Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) adalah upaya gotong royong lintas sektor untuk menurunkan angka stunting dengan melibatkan masyarakat sebagai "orang tua asuh" yang memberikan bantuan materiil maupun moril kepada keluarga sasaran. 

Pada kesempatan tersebut Babinsa jajaran Koramil 21/Bulukerto Serda Agus N Bersama Serda Budi Ariyanto dan kopka Jaenal mendampingi petugas PLKB Kec. Bulukerto yang diketuai Latifah Kolifatin, SM menyalurkan bantuan kepada orang tua asuh bertempat di UPTD Puskesmas Bulukerto. Kamis (11/9/2025).

Kehadiran Babinsa membantu memastikan bahwa bantuan diberikan kepada keluarga berisiko stunting yang telah terdata.

Serda Agus menyampaikan, GENTING adalah gerakan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi masyarakat (seperti Baznas dan PGRI), pelaku usaha, dan individu, untuk bersama-sama mengatasi masalah stunting. 

Masyarakat dan berbagai lembaga didorong untuk menjadi "orang tua asuh" yang memberikan dukungan kepada keluarga berisiko stunting. 

Dukungan program ini difokuskan pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak ibu hamil hingga anak berusia dua tahun, untuk mencegah stunting secara efektif. 

Bantuan yang diberikan bisa berupa nutrisi (makanan bergizi, makanan siap saji), serta bantuan non-nutrisi seperti pembangunan jamban, penyediaan air bersih, atau bahkan pemberian indukan ayam untuk telur. 

Selain bantuan fisik, program ini juga mencakup edukasi pentingnya gizi seimbang dan perilaku hidup bersih dan sehat bagi keluarga sasaran.

Penulis : Arda 72

Read More

Jelang HUT TNI Ke-80, Kodim Wonogiri Gelar Pasar Murah

Wonogiri - Dalam rangka menyambut HUT TNI Ke-80 yang jatuh pada 5 Oktober mendatang, Kodim 0728/Wonogiri menggelar Pasar Murah Bakti Teritorial Prima Tahun 2025, untuk masyarakat.

Kegiatan Pasar Murah tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan warga sehari hari, sekaligus sebagai upaya mempererat tali silaturahmi antara TNI dengan masyarakat.

Komandan Kodim (Dandim) 0728/Wonogiri Letkol Inf Edi Ristriyono mengatakan, bahwa kegiatan pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat, khususnya dalam menyambut HUT TNI Ke-80 Tahun 2025.

"Kami berharap melalui pasar murah ini, masyarakat dapat mencukupi kebutuhan mereka dengan lebih terjangkau dan meriah," ujar Dandim saat memantau langsung kegiatan Pasar Murah di Halaman Makodim 0728/Wonogiri, Kamis (11/9/2025).

Bazar murah yang digelar oleh Kodim 0728/Wonogiri juga menawarkan berbagai macam produk kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Mulai dari bahan makanan seperti beras, gula, minyak goreng, telur, mie Instan, dan kebutuhan lainnya seperti sirup,kopi,susu dan makanan tradisonal.

"Dengan adanya Pasar Murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari hari dengan harga lebih ringan," ucapnya.

Selain itu, acara pasar murah juga diikuti oleh para pedagang lokal yang turut menyumbangkan barang dagangan mereka untuk dijual dengan harga yang terjangkau. Hal ini juga menjadi kesempatan bagi para pedagang untuk meningkatkan omset penjualan mereka sekaligus turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk kebaikan bersama.

Penulis : Arda 72

Read More