KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron menegaskan kontrak kinerja pembangunan tahun 2025 harus menjadi momentum bagi pejabat di lingkungan pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menjalankan program pelayanan publik.
Hal itu ia sampaikan saat penandatanganan kontrak kinerja di Ruang Paseban Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Selasa (16/9/2025), yang dihadiri para pimpinan perangkat daerah.
Menurut Imron, kontrak kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan juga sebagai komitmen pejabat untuk bekerja sesuai target yang telah ditetapkan.
“Kesuksesan pembangunan daerah ada di tangan bapak-ibu semua. Dari pejabatlah evaluasi dan capaian itu bisa terlihat,” kata Imron.
Ia menekankan, pejabat harus mampu berinovasi, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial.
“Jangan sekadar menunggu instruksi. Pejabat harus kreatif mencari solusi. Kalau ada kebutuhan mendesak masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan, segera laksanakan,” ujarnya.
Imron menilai kontrak kinerja akan menjadi tolak ukur keberhasilan masing-masing perangkat daerah, sehingga setiap indikator yang disepakati harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
“Kontrak ini adalah alat ukur kinerja sekaligus bahan evaluasi. Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan pejabat agar peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik tidak hanya menekankan aspek formal aturan, tetapi juga etika dan cara berkomunikasi.
“Kita ini bangsa timur, ada tata krama. Menyampaikan kebijakan pun harus bijak, supaya masyarakat merasa dilayani dengan baik,” ujar Imron.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menegaskan bahwa kontrak kinerja 2025 menjadi instrumen untuk memperkuat integritas pejabat.
“Tujuannya adalah membangun komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Cirebon,” katanya.
Dengan penandatanganan kontrak kinerja tersebut, Pemkab Cirebon menargetkan seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan capaian pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
(Cephy)
