All Posts | Media Buser Polkrim

Berita Terkini

Polresta Cirebon Larang Nobar dan Konvoi Suporter Jelang Pertandingan Persija vs Persib

CIREBON – Jelang laga klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung, jajaran Polresta Cirebon mengambil langkah tegas deng...

Postingan Populer

Selasa, 28 Oktober 2025

Kantor Imigrasi Wonosobo Layani Permohonan Paspor Jemaah Haji 2026, Total 1.959 Pemohon Terlayani



WONOSOBO – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo berhasil menyelesaikan pelayanan permohonan paspor bagi calon jemaah haji tahun 2026. Layanan dilakukan secara hybrid di Kantor Imigrasi Wonosobo, UKK Magelang serta jemput bola yang dikenal sebagai "Eazy Paspor". Layanan permohonan paspor ini dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Wonosobo, meliputi lima kabupaten/kota, mulai tanggal 23 September hingga 24 Oktober 2025.

Pelayanan ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi Wonosobo untuk mempermudah proses administrasi jemaah haji, sehingga mereka tidak perlu datang langsung ke kantor imigrasi. Berikut adalah rincian jumlah pemohon yang terlayani di masing-masing wilayah:
Temanggung : 373 pemohon
Kabupaten Magelang : 607 pemohon
Purworejo : 438 pemohon
Magelang Kota : 40 pemohon
Wonosobo : 501 pemohon
Total : 1.959 pemohon

Kepala Kantor Imigrasi Wonosobo, Imam Bahri menyatakan bahwa layanan paspor bagi Calon Jemaah Haji Tahun 2026 ini berjalan lancar berkat sinergi dan koordinasi yang baik dengan Kantor Kementerian Agama di setiap kabupaten/kota.

"Kami berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik, cepat, dan ramah bagi seluruh calon jemaah haji. Dengan selesainya proses penerbitan paspor ini, kami berharap para jemaah dapat lebih fokus dan siap menunaikan ibadah haji pada tahun 2026," ujarnya.

Proses pelayanan Eazy Paspor meliputi verifikasi dokumen, pengambilan data biometrik (foto dan sidik jari), serta wawancara yang semuanya dilakukan di lokasi layanan di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kemenag setempat. Para jemaah menyambut baik layanan ini karena sangat membantu efisiensi waktu dan biaya perjalanan.


(Yudhi)

KOMCAD Matra Laut III 2025 digembleng Di KODIKMAR ( CANDRADIMUKA PRAJURIT MARINIR )


Buserpolkrim.com
Komcad adalah singkatan dari Komponen Cadangan, yaitu suatu program pemerintah untuk meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan negara republik Indonesia yang terdiri dari warga negara yang telah dilatih dan dibentuk dengan kemampuan militer hingga siap dimobilisasi untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat dibutuhkan kapanpun dan dimanapun, dalam tugas operasi OMP (Operasi Militer Perang) ataupun OMSP Operasi Militer Selain Perang). Komcad, Selasa, 28 Oktober 2025. Malang.

Komcad dikelola bersama di bawah Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI, Komcad terdiri dari 3 matra yaitu darat, laut, dan udara.

Para siswa Komcad akan dibiasakan dengan pola pendidikan yang keras dan ketat agar terbentuk karakter yang tegas, disiplin dan berani karena KOMCAD adalah bagian dari pada pertahanan dan keamanan Negara. 

Salah satunya adalah KOMCAD MATRA LAUT III yang dididik di KODIKMAR. 

KODIKMAR merupakan salah satu lembaga pendidikan militer di tubuh TNI AL yang telah mencetak ribuan prajurit pasukan pendarat (MARINIR ) yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Made Sukada, S.E., CHRMP, Komandan Kodikmar Mengatakan bahwa "KOMCAD Matra Laut Adalah KOMPONEN CADANGAN yang memang dibutuhkan dan di perlukan untuk membantu tugas dari komponen utama yaitu TNI - Al, mengingat begitu luasnya wilayah laut kemaritiman Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dah harus dijaga. 
KOMCAD Matra laut dididik secara ketat, keras dan profesional, banyak materi meteri yang di berikan dan di ajarkan selama menjalani latihan latsarmil." Ucapnya

Komandan Satdik KOMCAD MATRA LAUT yang dijabat oleh Kolonel Mar Rajiman telah menyiapkan jajaran pelatih terbaiknya yang terdiri dari 65 personil (6 personil pelatih wanita dari Korps Wanita TNI AL) yang semuanya dibawah pimpinan Palaklat LATSARMIL KOMCAD Matra Laut III Letkol Marinir Abdulah Charil. 

Ditempat terpisah Sementara beberapa saat yang lalu salah satu pelatih ( 28 / 10 / 2025 ) mengatakan : "Pendidikan Militer itu wajib keras namun harus diukur terukur dan mendidik agar tujuan dan sasaran dari Program Pendidikan LATSARMIL KOMCAD MATRA LAUT khususnya tercapai dengan maximal dan baik. 

Kepada para siswa yang akan melaksanakan latihan menembak dan berganda besok di hari Jumat 31 Oktober 2025 di malang selatan, diharapkan tetap menjaga kesehatan dan semangatnya. Salam Bela negara." papar Peltu Nanang Purwanto. 

(Muhamad kozim)

Lewat Pendidikan Politik Demokrat, Herman Khaeron Dorong Kolaborasi untuk Pembangunan Indramayu

Indramayu - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si., menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pendidikan politik dan memperkuat sinergi pembangunan di daerah, khususnya di Kabupaten Indramayu. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Pendidikan Politik DPC Partai Demokrat Indramayu disalah satu hotel indramayu, senin 27/10/2025 yang digelar sebagai bagian dari agenda tahunan partai.

"Di seluruh DPC Partai Demokrat setiap tahun dilaksanakan kegiatan pendidikan politik. Dan saya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, sekaligus anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat, merasa berkewajiban hadir langsung. Apalagi ini adalah dapil saya sendiri, jadi saya datang sebagai bagian dari keluarga besar di sini," ujar Herman Khaeron.

Herman Khaeron menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang hadir dalam kapasitasnya sebagai pembina partai politik di daerah.

"Terima kasih atas kehadiran Pak Bupati. Beliau hadir bukan hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai pembina partai politik di wilayahnya. Selain itu, beliau juga sahabat lama saya. Kami punya sejarah panjang, dulu pernah bersama-sama dalam kunjungan kerja bilateral ke Brasilia. Jadi kehadiran beliau hari ini bukan hal yang baru, ini bentuk silaturahmi yang sudah terjalin lama," ucap Herman.

Herman menilai, kehadiran kepala daerah dalam kegiatan politik merupakan wujud nyata dari iklim demokrasi yang sehat dan terbuka. "Pak Bupati membuka ruang kepada siapapun, tidak hanya kepada Partai Demokrat, tapi juga kepada seluruh partai politik untuk melakukan hal-hal terbaik bagi masyarakat. Ini adalah iklim demokrasi yang baik, dan menurut saya merupakan tonggak sejarah yang harus dipelihara mulai hari ini dan ke depan," tegasnya.

Lebih lanjut, Herman menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan para wakil rakyat di berbagai tingkatan. Menurutnya, membangun Indramayu bukan hanya tugas kepala daerah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh unsur legislatif yang berasal dari daerah tersebut.

"Oleh karena itu, kewajiban Pak Bupati untuk membangun Indramayu juga menjadi kewajiban saya sebagai anggota DPR RI. Begitu pula dengan kewajiban Dr. Ratnawati sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Pak Niko sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat," jelasnya.

Ia menegaskan, sinergi antara eksekutif dan legislatif harus menjadi kekuatan utama dalam memperjuangkan pembangunan yang berkelanjutan. "Atas kebersamaan dan kesamaan kewajiban inilah pertemuan ini menjadi penting. Apa yang bisa kami isi, apa yang bisa diperjuangkan, akan kami lakukan secara bersama," tutur Herman.

Politisi senior Demokrat itu juga menegaskan bahwa partai politik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Bagi kami di Partai Demokrat, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi sarana untuk menyejahterakan masyarakat. Dan sinergi seperti inilah yang ingin terus kami bangun," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dalam kesempatan yang sama menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas level pemerintahan dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah, termasuk masalah abrasi pantai yang masih menjadi tantangan besar di wilayah Indramayu.

"Secara hukum, panggungnya itu supaya tidak berabrasi dengan adanya yang besar, yaitu semacam giant seawall (tanggul raksasa penahan ombak). Tapi terus terang, kami di pemerintah daerah tidak akan mampu menanganinya sendiri. Pemerintah Daerah tidak akan mampu, karena ini membutuhkan dukungan lintas kementerian," ujar Lucky Hakim.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur pelindung pesisir membutuhkan anggaran besar dan koordinasi lintas wilayah, karena persoalan abrasi seringkali menjadi isu bersama antar kabupaten di pesisir utara Jawa.

"Orang-orang seperti beliau (anggota legislatif pusat) yang mungkin bisa memperjuangkan hal ini. Maka dari itu saya sangat senang diundang ke sini, karena ini kesempatan bagi saya untuk banyak meminta bantuan dan menyampaikan kebutuhan daerah," ucapnya.

Lucky juga memberikan apresiasi terhadap keterbukaan Herman Khaeron dan jajaran legislatif dari Partai Demokrat yang siap menampung dan memperjuangkan aspirasi daerah.

"Beliau juga tadi sangat terbuka kepada kami. Silakan diajukan beberapa aspek yang memang masih kurang, dan itu akan mewakili aspirasi masyarakat Indramayu. Di Jawa Barat sendiri APBD provinsi juga cukup besar, dan kita berharap banyak program bisa masuk ke Indramayu," katanya.

Menurutnya, hubungan baik antara eksekutif dan legislatif baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah menjadi kunci percepatan pembangunan dan penyelesaian masalah di lapangan.

"Saya tidak ragu, karena beliau juga berasal dari Indramayu. Ini kolaborasi politik yang positif antara legislatif dan eksekutif, baik di pusat maupun daerah. Apalagi fraksi kami juga satu, yakni NasDem dan Demokrat, yang sering bekerja sama," ungkapnya.

Lucky Hakim menegaskan, hubungan baik antarpartai dan antarpejabat bukan semata-mata urusan politik praktis, tetapi bagian dari upaya bersama membangun daerah.

"Ya, kami memang sudah lama saling kenal, punya sejarah panjang sejak dulu sama-sama di dunia politik. Tapi yang lebih penting adalah kerja sama untuk kemaslahatan masyarakat Indramayu," tutupnya.

Pertemuan antara Herman Khaeron dan Lucky Hakim tersebut mencerminkan semangat politik kebersamaan dan kolaboratif, di mana komunikasi antarlevel pemerintahan menjadi dasar utama dalam memperjuangkan pembangunan Indramayu.

Melalui pendidikan politik yang berkelanjutan dan kerja sama lintas sektor, diharapkan arah pembangunan daerah akan semakin kuat, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Wira/team)

Memperingati Hari Sumpah Pemuda,Kasdim Wonogiri : Anak Muda Indonesia Penentu Sejarah Berikutnya

Wonogiri – Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0728/Wonogiri Mayor Inf Suwandi. memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di halaman Makodim  0728/Wonogiri. Upacara yang didikuti oleh Prajurit dan PNS jajaran Kodim 0728/Wonogiri ini bertujuan untuk mengenang semangat persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia. Selasa (28/10/2025)

Upacara peringatan sumpah pemuda Ke-97 Tahun 2025 dengan mengambil tema "Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu".

Dalam amanatnya, Kasdim selaku Inspektur upacara membacakan amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Hari ini kita berdiri di bawah langit merah putih, langit yang dulu menaungi para pemuda 1928. Mereka tidak banyak bicara, mereka berani, mereka bersumpah, dan menepatinya dengan darah dan nyawa.

Hari ini tugas kita berbeda. Kita tidak lagi mengangkat bambu runcing, tetapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama : Indonesia harus berdiri tegak. Indonesia tidak boleh kalah.

Kita hidup di zaman yang berat, dunia bergerak cepat. Namun kita tidak boleh takut karena kita harus percaya, di setiap kampung, di setiap kota, masih ada anak muda Indonesia yang jujur, tangguh, dan berani. Itulah kekuatan bangsa kita. Kita butuh pemuda yang patriotik, gigih dan empati yang mencintai tanah air dengan tindakan nyata, yang tetap berdiri ketika badai datang.

Seperti yang selalu dinyatakan dan dicerminkan oleh Bapak Presiden, Jangan takut bermimpi besar, Jangan takut gagal, Kalian bukan pelengkap sejarah, kalian adalah penentu sejarah berikutnya.

Penulis : Arda 72

DIDUGA BANTUAN GUBENUR (BANGUP) Proyek Swakelola BanGub Senilai Rp370 Juta Di pihak ketigakan



BUKATEJA _BUSER POLKRIM .COM_27/10/2025 - Fenomena jalan aspal baru tapi sudah ditumbuhi rumput yang begitu subur, proyek tersebut berada di desa tidu Kabupaten Purbalingga kini menjadi perbincangan kalangan umum

Proyek pengaspalan jalan di Desa Tidu tersebut menggunakan dana Bantuan Gubernur (Bangub) Aspirasi Masyarakat senilai Rp370 juta, yang disalurkan melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dana itu digunakan untuk dua lokasi pekerjaan, yakni di RT 2 RW 2 sepanjang 215,5 meter × 3 meter × 0,05 meter dengan anggaran Rp200 juta, dan di RT 4 RW 2 senilai Rp170 juta.

Sekretaris Desa Tidu, Bu Santi, saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, membenarkan sumber dan mekanisme penganggaran tersebut.

Ya, memang dikerjakan pihak ketiga, dengan total anggaran Rp370 juta. Sumbernya dari Bangub," jelasnya.

Mirisnya,Baru beberapa hari selesai, permukaan jalan sudah ditumbuhi rumput liar yang begitu subur,

Kaur Kesra Desa Tidu yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK),  pak Wandi, mengakui adanya masalah tersebut.

Sebelum pekerjaan dilakukan sudah kami bersihkan dulu, tapi beberapa hari setelah selesai, rumput jenis teki tumbuh lagi. Kami semprot tiap minggu pakai obat pemusnah rumput," ujarnya.

 Pak Wandi juga menyebut bahwa meski proyek tercatat sebagai pekerjaan swakelola, pelaksanaan di lapangan sepenuhnya dikerjakan oleh pihak ketiga.

Memang swakelola, tapi semua urusan, mulai dari pembelian bahan hingga pelaksanaan, diurus oleh pihak ketiga," tambahnya.

Pernyataan itu menimbulkan dugaan bahwa proyek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip swakelola.
Sesuai aturan, proyek desa tidak boleh dipihak-ketigakan, sebab anggaran bersumber dari dana pemerintah yang wajib dikelola langsung oleh TPK bersama masyarakat setempat.
Bahkan, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016, ditegaskan bahwa proyek swakelola harus direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana desa. Menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga dapat dianggap sebagai penyimpangan dan berpotensi melanggar hukum.

Kepala Desa Tidu,kades Turino, ketika dikonfirmasi, mengaku tidak mengetahui secara detail pelaksanaan proyek tersebut.

Kami tidak tahu persis mengenai pekerjaan aspal. Semua kami serahkan ke pihak ketiga, dari pembuatan RAB, belanja, sampai pelaksanaan. Yang penting sudah selesai dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Padahal, secara hukum, tanggung jawab pelaksanaan proyek tetap berada di tangan TPK dan pemerintah desa. Dengan adanya pelibatan pihak ketiga, dokumen pertanggungjawaban (SPJ) proyek Desa Tidu dinilai cacat secara hukum.

Praktik pemihak-ketigaan pada proyek swakelola bukan hanya melanggar aturan administrasi, tetapi juga bisa memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dan menguntungkan pihak lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

Kini, proyek pengaspalan di Desa Tidu bukan hanya disorot karena rumput yang tumbuh subur di atas aspal baru, tetapi juga karena bayang-bayang dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

Besar harapan kami agar pemerintah kabupaten Purbalingga juga ikut adil dan memberi teguran kepada kepala desa dalam masalah ini,'

(S,M,jOKO)