Surabaya- Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional setelah meraih penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan atas capaian Pemkot Cirebon dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), sebuah instrumen penilaian yang mengukur mutu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Penghargaan ini menegaskan bahwa kualitas kebijakan di Kota Cirebon dinilai unggul melalui proses evaluasi mandiri yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, pemantauan, hingga transparansi.
Untuk diketahui, IKK menjadi salah satu platform penting yang disediakan LAN untuk mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu menilai secara mandiri kebijakan yang mereka kelola. Melalui platform ini, setiap instansi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan yang dijalankan sehingga menghasilkan langkah perbaikan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Alhamdulillah hari ini Kota Cirebon mendapatkan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan predikat unggul. Berkat kerjasama semua dinas, semua yang terkait dalam kolaborasi dan kerja bersama. Terima kasih banyak kepada semua instansi yang telah berusaha dan berjuang, sehingga Kota Cirebon mendapat predikat unggul IKK. Selamat buat kita semua, selamat untuk Kota Cirebon,” ujar Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, usai menerima penghargaan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Surabaya, Selasa (25/11/2025).
Dalam kategori pemerintah kota, hanya enam kota di Indonesia yang berhasil meraih predikat unggul, dan Kota Cirebon termasuk salah satu di antaranya. Adapun lima kota lain yang menerima penghargaan tersebut adalah Kota Bontang, Denpasar, Malang, Padang, dan Surabaya. Sementara itu, pada tingkat provinsi terdapat tiga pemerintah provinsi yang meraih pengakuan serupa, serta delapan pemerintah kabupaten yang masuk dalam daftar penerima penghargaan.
Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil merumuskan kebijakan secara sistematis, melaksanakan kebijakan dengan efektif, melakukan evaluasi berkelanjutan, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut berbasis bukti (evidence-based), akuntabel, dan memiliki nilai manfaat yang jelas bagi masyarakat. Penilaian yang komprehensif ini menunjukkan bahwa Pemkot Cirebon telah memenuhi standar kualitas kebijakan publik yang tinggi.
Sejumlah faktor turut menjadi dasar penilaian, mulai dari ketepatan perencanaan kebijakan, keberhasilan implementasi, kelengkapan evaluasi, hingga tingkat transparansi dan keterlibatan publik. Pemerintah daerah yang memperoleh penghargaan dipandang mampu merancang kebijakan yang berdampak positif, adaptif terhadap kebutuhan warga, serta mendukung terwujudnya reformasi birokrasi yang lebih baik.
Dengan pencapaian ini, Pemkot Cirebon diharapkan mampu terus memperkuat praktik pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis bukti, sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui kebijakan yang semakin matang dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
"Prestasi ini bukan hanya kebanggaan daerah, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan mutu kebijakan di masa mendatang," tutur Wali Kota.
Kepala LAN RI, Dr Muhammad Taufiq menyampaikan apresiasi khusus kepada para penerima penghargaan. “Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena kawan-kawan yang bisa mengukir capaian ini menunjukkan keseriusan luar biasa. Peningkatan kualitas kebijakan tidak boleh berhenti sampai di sini. Ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam membuat kebijakan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala LAN RI juga memaparkan hasil pengukuran kualitas IKK nasional tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa tingkat partisipasi instansi pemerintah mengalami peningkatan signifikan.
“Dari total 646 instansi pemerintah, sebanyak 548 atau sekitar 85 persen telah berpartisipasi. Alhamdulillah, angka ini menunjukkan semakin kuatnya komitmen instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kebijakan,” jelasnya.
Selain itu, ia menuturkan bahwa terdapat sepuluh sektor kebijakan yang menjadi fokus penilaian terbanyak, meliputi kebijakan sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hukum dan HAM, serta administrasi negara. Ragam sektor ini mencerminkan luasnya cakupan kebijakan strategis yang dikelola pemerintah di berbagai tingkatan.
(Denny Krisnara)
