Kantor Imigrasi Wonosobo Perbaiki Toilet Umum di Desa Pakuncen, Rayakan Hari Bhakti IMIPAS ke-1

Wonosobo – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) ke-1 Tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo melaksanakan program "Pengabdian IMIPAS untuk Negeri" dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana umum di Desa Pakuncen. Kegiatan yang digelar pada 21–26 November 2025 ini difokuskan pada perbaikan toilet umum yang menjadi fasilitas penting bagi aktivitas warga.

Perbaikan dilakukan mulai dari peningkatan kebersihan, hingga penataan ulang agar toilet umum lebih layak, aman, dan nyaman digunakan. Langkah ini sejalan dengan semangat tema Hari Bhakti IMIPAS ke-1, "Satu Langkah, Satu Semangat, Satu Pengabdian untuk Bangsa", yang menekankan pentingnya kehadiran Imigrasi dan Pemasyarakatan di tengah masyarakat melalui aksi nyata.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, Imam Bahri, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Imigrasi terhadap lingkungan sekitar. "Melalui momentum Hari Bhakti IMIPAS ke-1 ini, kami ingin menunjukkan bahwa Imigrasi tidak hanya hadir sebagai pemberi layanan dokumen, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat. Perbaikan toilet umum di Desa Pakuncen diharapkan memberi manfaat jangka panjang, mendorong budaya hidup bersih, serta mempererat kedekatan Imigrasi dengan warga," ujarnya.

(Yudhi)

Read More

TNI-Polri dan Relawan Atasi Dampak Tanah Longsor Menimpa Rumah Warga

Wonogiri - Hujan deras yang disertai angin kencang kembali melanda wilayah Kabupaten Wonogiri pada beberapa kemarin, mengakibatkan bencana tanah longsor dan menimpa rumah milik Kardi warga Lingkungan Talok RT 03/03 Kelurahan Pelem Kec. Jatisrono. 

Merespons kondisi ini, tim gabungan dari Koramil dan Polsek Jatisrono serta relawan Keduang Jatisrono langsung bergerak cepat ke lokasi. Dibantu warga sekitar, mereka segera melakukan pembersihan timbunan sisa longsorab pada Rabu,(26/11/2025). Upaya gotong royong ini menunjukkan solidaritas dan ketangguhan komunitas dalam menghadapi bencana.

 

"Kami bergerak cepat bersama Relawan dan Polsek Jatisrono untuk menanggulangi dampak bencana ini. Kegiatan pembersihan ini adalah wujud nyata sinergi antara TNI, Polri, relawan dan masyarakat dalam membantu warga yang terkena musibah. Gotong royong dan kekompakan seperti ini harus terus kita pupuk," ungkap Serka Eko Rajianto di sela-sela proses pembersihan.

 

Proses pembersihan berlangsung lancar dengan semangat bahu-membahu dari seluruh tim yang terlibat. Tak hanya personel TNI-Polri dan Relawan, warga setempat juga turut andil dalam upaya penanganan, menunjukkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat setempat.

Penulis : Arda 72

Read More

Sedekah Bumi merupakan bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas semua karunianya yang diberikan kepada warga desa kedungdalem

Buserpolkrim.com

Sebagai bentuk rasa syukur atas segala berkah yang diperoleh, masyarakat Desa kedungdalem Kecamatan Gegesik, mengadakan acara syukuran desa. Acara yang digelar pada Rabu, 26 November 2025 di Desa dan di buyut kiwarsiki karena menginduk leluhur atau adat istiadat maka acaranya dibuyut kiwarsiki.

Pelaksanaan sedekah bumi ini biasa dilaksanakan masyarakat diawali dengan tahlil bersama di Buyut kiwarsiki usai di didoakan, warga langsung gerebek berkat hasil bumi yang sudah dinantikan, acara ini juga dimeriahkan juga dengan pagelaran wayang kulit di Desa semalam dan siangnya wayang golek di buyut kiwarsiki

Kepala desa atau Kuwu Desa kedungdalem Kuwu Warna mengatakan, acara sedekah bumi sudah merupakan tradisi tahunan. dilaksanakan untuk menyambut datangnya panen raya sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan yang Mahaesa pungkasnya pada awak media.

"Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat desa atas berkah yang diberikan kepada masyarakat, mudah mudahan setelah sedekah bumi warga diberikan keselamatan, kemakmuran serta kemudahan dibidang pertanian," pungkasnya LG pada awak media.

Ia juga meminta agar masyarakat Desa Kedungdalem bisa bergotong royong, guyub, rukun dan harmonis selamanya pungkas Kuwu warna sambil tersenyum tipis sambil ketawa pada awak media.

"Semoga dengan adanya sedekah bumi ini masyarakat Desa Kedungadem ini bisa terus gotong royong, guyub, rukun dan harmonis ujarnya.

Pelaksanaan kunjungan melibatkan semua elemen masyarakat, mulai dari perangkat desa, para Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat sekitar desa, Juga dihadiri oleh muspika kecamatan Gegesik pungkasnya.

(muhamad kozim)

Read More

Transparansi Diperkuat, Pemkot Cirebon Minta Komisi Informasi Pacu Inovasi Akses Data Publik

Kota Cirebon - Pemerintah Kota Cirebon mengajak seluruh komisioner baru untuk menjadikan momentum serah terima jabatan ini sebagai awal dari kolaborasi yang lebih erat. Dengan visi bersama menuju kota yang informatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Pemkot menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peran Komisi Informasi sebagai mitra strategis.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati yang hadir dalam acara serah terima jabatan Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon mengatakan bahwa inovasi dalam pelayanan informasi publik merupakan hal yang penting, masyarakat kini menuntut akses data yang cepat, sederhana, dan tanpa hambatan. 

“Kita tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama. Masyarakat harus bisa mendapatkan informasi yang mereka perlukan tanpa berbelit-belit. Inovasi layanan informasi menjadi kunci,” ujarnya saat memberikan sambutan, Senin (24/11/2025)

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Komisioner Komisi Informasi periode 2021–2025 yang telah menyelesaikan masa baktinya. Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi setulusnya atas dedikasi para komisioner dalam menjaga amanah terkait keterbukaan informasi publik.

Menurutnya, peran Komisi Informasi begitu vital, karena menjadi ujung tombak implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di tingkat kota. Ia menilai, sepanjang periode sebelumnya, berbagai upaya penguatan transparansi berjalan signifikan dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 

“Kontribusi Bapak dan Ibu telah menjadikan Cirebon semakin informatif dan terbuka. Ini capaian penting yang dirasakan langsung oleh warga,” tambahnya.

Wakil Wali Kota juga menyampaikan harapan agar pengabdian komisioner sebelumnya menjadi teladan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Cirebon. Ia menegaskan bahwa semangat melayani publik melalui transparansi merupakan modal besar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Kepada komisioner baru periode 2025–2029, Pemerintah Kota Cirebon memberikan ucapan selamat atas pelantikan yang telah dilalui melalui proses seleksi ketat dan kredibel. Para komisioner baru diharapkan mampu menghadapi tantangan keterbukaan informasi yang semakin kompleks di era digital saat ini.

Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa keterbukaan bukan sekadar tuntutan regulasi, melainkan fondasi agar setiap kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, ia meminta komisioner baru segera bekerja dengan fokus memperkuat sosialisasi hak-hak informasi, menyelesaikan sengketa secara cepat dan profesional, serta menciptakan inovasi layanan yang memudahkan akses informasi. 

“Kami ingin komisi ini menjadi mitra strategis dalam membangun tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel,” tegasnya.

Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon periode 2025–2029, Agung Soedijono, menyambut baik amanah yang diemban lembaganya. Ia berharap kondisi ekosistem informasi publik tetap kondusif. 

“Harapan kami, tidak ada sengketa informasi. Sebelum muncul persoalan atau konflik, kami berkomitmen menjalin kemitraan dengan badan publik,” ucapnya.

Agung juga menekankan pentingnya kerja sama dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, terutama dengan DKIS Kota Cirebon. “Dengan doa dan dukungan semua pihak, khususnya mitra kami DKIS Kota Cirebon, kami yakin dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya,” harapnya.

(Denny Krisnara)

Read More

Pemkot Cirebon Raih Predikat Unggul dalam Indeks Kualitas Kebijakan 2025

Surabaya- Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional setelah meraih penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan atas capaian Pemkot Cirebon dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), sebuah instrumen penilaian yang mengukur mutu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Penghargaan ini menegaskan bahwa kualitas kebijakan di Kota Cirebon dinilai unggul melalui proses evaluasi mandiri yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, pemantauan, hingga transparansi.

Untuk diketahui, IKK menjadi salah satu platform penting yang disediakan LAN untuk mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu menilai secara mandiri kebijakan yang mereka kelola. Melalui platform ini, setiap instansi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan yang dijalankan sehingga menghasilkan langkah perbaikan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

“Alhamdulillah hari ini Kota Cirebon mendapatkan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan predikat unggul. Berkat kerjasama semua dinas, semua yang terkait dalam kolaborasi dan kerja bersama. Terima kasih banyak kepada semua instansi yang telah berusaha dan berjuang, sehingga Kota Cirebon mendapat predikat unggul IKK. Selamat buat kita semua, selamat untuk Kota Cirebon,” ujar Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, usai menerima penghargaan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Surabaya, Selasa (25/11/2025).

Dalam kategori pemerintah kota, hanya enam kota di Indonesia yang berhasil meraih predikat unggul, dan Kota Cirebon termasuk salah satu di antaranya. Adapun lima kota lain yang menerima penghargaan tersebut adalah Kota Bontang, Denpasar, Malang, Padang, dan Surabaya. Sementara itu, pada tingkat provinsi terdapat tiga pemerintah provinsi yang meraih pengakuan serupa, serta delapan pemerintah kabupaten yang masuk dalam daftar penerima penghargaan.

Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil merumuskan kebijakan secara sistematis, melaksanakan kebijakan dengan efektif, melakukan evaluasi berkelanjutan, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut berbasis bukti (evidence-based), akuntabel, dan memiliki nilai manfaat yang jelas bagi masyarakat. Penilaian yang komprehensif ini menunjukkan bahwa Pemkot Cirebon telah memenuhi standar kualitas kebijakan publik yang tinggi.

Sejumlah faktor turut menjadi dasar penilaian, mulai dari ketepatan perencanaan kebijakan, keberhasilan implementasi, kelengkapan evaluasi, hingga tingkat transparansi dan keterlibatan publik. Pemerintah daerah yang memperoleh penghargaan dipandang mampu merancang kebijakan yang berdampak positif, adaptif terhadap kebutuhan warga, serta mendukung terwujudnya reformasi birokrasi yang lebih baik.

Dengan pencapaian ini, Pemkot Cirebon diharapkan mampu terus memperkuat praktik pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis bukti, sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui kebijakan yang semakin matang dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. 

"Prestasi ini bukan hanya kebanggaan daerah, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan mutu kebijakan di masa mendatang," tutur Wali Kota.

Kepala LAN RI, Dr Muhammad Taufiq menyampaikan apresiasi khusus kepada para penerima penghargaan. “Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena kawan-kawan yang bisa mengukir capaian ini menunjukkan keseriusan luar biasa. Peningkatan kualitas kebijakan tidak boleh berhenti sampai di sini. Ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam membuat kebijakan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala LAN RI juga memaparkan hasil pengukuran kualitas IKK nasional tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa tingkat partisipasi instansi pemerintah mengalami peningkatan signifikan. 

“Dari total 646 instansi pemerintah, sebanyak 548 atau sekitar 85 persen telah berpartisipasi. Alhamdulillah, angka ini menunjukkan semakin kuatnya komitmen instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kebijakan,” jelasnya.

Selain itu, ia menuturkan bahwa terdapat sepuluh sektor kebijakan yang menjadi fokus penilaian terbanyak, meliputi kebijakan sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hukum dan HAM, serta administrasi negara. Ragam sektor ini mencerminkan luasnya cakupan kebijakan strategis yang dikelola pemerintah di berbagai tingkatan.

(Denny Krisnara)

Read More