TEGAL - Sikap tidak kooperatif kembali ditunjukkan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) PT Adonia Footwear Indonesia (PT AFI) Tegal. Dalam mediasi ketiga sengketa wanprestasi dengan mitra Usaha Kecil Menengah (UKM) CV New Kuda Mas, baik prinsipal maupun kuasa hukum PT AFI sama sekali tidak hadir di Pengadilan Negeri (PN) Slawi, Tegal, Selasa (10/2).
Ketidakhadiran total tersebut, dinilai sebagai bentuk pembangkangan terbuka terhadap hukum Indonesia, mengingat pemanggilan telah dilakukan secara patut dan sah oleh PN Slawi.
Hal itu ditegaskan Munawir, SH, MH,l didampingi H. Fatoni Manshur, SH., kuasa hukum CV New Kuda Mas dari Klinik Hukum Naya Amin Zaini (NAZ) Law Firm, usai proses mediasi.
“Prinsipal PT Adonia Footwear Indonesia sudah dipanggil secara patut dan sah. Keterangan itu disampaikan Hakim Mediator, Bapak Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum dalam ruang mediasi, bahwa pemanggilan telah dilakukan secara resmi, secara patut dan sah. Namun pihak PT Adonia tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Ini bukan sekadar abai, tetapi jelas tidak menghormati hukum di Indonesia,” tegas Munawir.
Dinilai Tunjukkan Itikad Buruk
Munawir juga menegaskan, ketidakhadiran PT AFI secara berulang, telah memenuhi unsur tidak beritikad baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Dalam Pasal 6 ayat (1) Perma 1/2016, para pihak wajib hadir secara langsung dalam mediasi, kecuali terdapat alasan sah. Sementara Pasal 7 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa ketidakhadiran tanpa alasan yang sah merupakan bentuk tidak beritikad baik.
Lebih jauh, Pasal 22 ayat (1) Perma 1/2016 memberikan kewenangan kepada mediator, untuk menyatakan pihak yang mangkir sebagai tidak beritikad baik, yang dapat berujung pada sanksi hukum.
“Ini sudah mediasi ketiga. Bukan hanya prinsipal, kuasa hukumnya pun tidak hadir. Maka secara hukum, unsur tidak beritikad baik itu semakin terang,” ujar Munawir.
Dijelaskan pula oleh Munawir, akibat sikap tersebut, PT AFI berpotensi dikenai sanksi dan dapat memperberat posisi hukumnya. Sebab ketidakpatuhan secara berulang kali, dinilai dapat memberatkan posisi hukum Tergugat dalam pemeriksaan pokok perkara wanprestasi.
"Pengadilan memiliki ruang hukum yang cukup untuk bersikap tegas, demi menjaga marwah peradilan dan memastikan, bahwa mediasi tidak direduksi menjadi formalitas belaka," tandas Munawir.
Kuasa hukum CV New Kuda Mas juga menilai, sikap PT AFI yang terus mangkir dari mediasi, menciptakan preseden buruk bagi iklim investasi nasional, khususnya bagi perlindungan UKM dalam kemitraan dengan perusahaan asing.
“Jika perusahaan PMA tidak menghormati hukum dan proses peradilan di Indonesia, lalu bagaimana nasib UKM sebagai mitra usaha? Ini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum investasi,” tegas Fatoni.
Dengan absennya PT AFI secara total dalam mediasi ketiga, publik kini menunggu langkah tegas majelis hakim untuk menegakkan dan memastikan, bahwa hukum Indonesia tidak tunduk pada kekuatan modal, melainkan berpihak pada keadilan dan kepastian hukum.
Selain itu, CV New Kuda Mas juga berharap pula kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian terkait, untuk bisa memberikan perlindungan kepada UKM lokal anak negeri, terhadap dugaan penindasan perusahaan asing.
Sedangkan dari pihak Turut Tergugat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, yang ditugaskan khusus Menteri Investasi Rosan Roeslani, dengan surat kuasa khusus No.4.S/SK/A.1/2026, bernama Aldy Mi'rozul, S.H, diduga terkesan memperlemah pihak Tergugat agar membuka perdamaian, namun saat dimintai keterangan tidak mau menjawab.
"Maaf Saya tidak bisa memberikan komentar apapun. Itu tugas pihak Humas. Saya hanya ditugaskan mewakili hadir di persidangan," kata Aldy usai mediasi.
Gugatan Kesepakatan Kemitraan Usaha.
Seperti diberitakan sebelumnya, perkara ini bermula dari gugatan wanprestasi Nomor 47/Pdt.G/2025/PN Slw, di mana PT AFI digugat hampir Rp20 miliar oleh CV New Kuda Mas, terkait pemutusan sepihak kesepakatan kemitraan pengelolaan limbah non-B3 senilai Rp15,84 miliar, yang tertuang dalam Kesepakatan Kemitraan Usaha tertanggal 13 Februari 2024.
Kesepakatan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, sehingga memiliki legitimasi hukum, kuat sebagai kemitraan resmi antara PMA dan UKM lokal.
(Harun)
