DPRD menyebut Usulan Infrastruktur masih mendominasi pada Musrenbang Harjamukti

Kota Cirebon– Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Harjamukti Tahun Perencanaan 2027 resmi digelar, Rabu (11/2/2026) di aula gedung kecamatan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Een Rusmiyati SE mengatakan, Musrenbang menjadi forum strategis bagi pemerintahan di tingkat kecamatan menyerap aspirasi masyarakat.

Dari 5 kelurahan di Kecamatan Harjamukti, Een menyebut bahwa permasalahan infrastruktur masih mendominasi dalam usulan Musrenbang 2027.

Di antaranya, penanganan banjir, peningkatan penerangan jalan umum, hingga penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kopi Luhur.

“Musrenbang di Harjamukti mengakomodir seluruh usulan dari lima kelurahan yaitu Harjamukti, Kecapi, Larangan, Kalijaga dan Argasunya. Infrastruktur menjadi fokus usulan utama,” katanya.

Een juga menekankan perhatian khusus pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan banjir yang kerap terjadi ketika musim penghujan tiba.

Maka dari itu, DPRD akan terus mengawasi seluruh usulan yang masuk dalam Musrenbang agar terealisasi manfaatnya bagi masyarakat.

“Tentu kami akan mengawal seluruh aspirasi yang masuk, sehingga nantinya hal itu dapat direalisasikan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Harjamukti R Yuki Maulana Hidayat SSTP menyampaikan empat perencanaan kebijakan prioritas untuk pembangunan tahun 2027.

Perencanaan tersebut yaitu pembangunan dan pemberdayaan UMKM, urban farming, penanggulangan bencana, serta pengelolaan sampah.

“Jika dipersentase maka untuk tahun 2027, perencanaan pembangunan mencapai 40 persen untuk pemberdayaan masyarakat, dan 60 persen untuk sarpras dari jumlah 202 program prioritas,” katanya.

Turut hadir Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos MAP, dan anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon Ruri Tri Lesmana. 

(DW Krisnara)

Read More

Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan dibahas Komisi II DPRD dengan BPKPD

Kota Cirebon– Rapat kerja Komisi II DPRD Kota Cirebon bersama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon, membahas evaluasi kinerja 2025 dan rencana kerja 2026, Selasa (20/01/2026), di ruang rapat Griya Sawala DPRD Kota Cirebon.

Ketua Komisi II DPRD, M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, rapat ini merupakan evaluasi kinerja 2025 menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan APBD 2026 yang sedang berjalan.

“Kami akui, BPKPD Kota Cirebon sudah mewujudkan tata kelola keuangan 2025 yang baik, tanpa tunda bayar bahkan surplus Rp6 Miliar, sisa anggaran juga minim. Hanya saja ada satu SKPD, penyerapan anggarannya masih 65 persen,” tutur Andru, sapaannya.

Andru pun menyoroti penyerapan secara keseluruhan pada pelaksanaan APBD 2025, karena penyerapannya hanya mencapai 86 persen. “Ini jadi catatan khusus aar pada 2026 tidak terjadi, terlebih dana transfer keuangan daerah (TKD) berkurang ratusan miliar dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Andru meyakini, dengans sinergitas peran DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon bisa memaksimalkan potensi pendapatan daerah pada 2026. Terutanma mendorong PBB P2, karena terjadi penurunan potensi dari perangkaan melalui perda terbaru, yakni Perda Pajak dan Retribusi Daerah.

“Sebab itu, kami berharap, ketertiban dan kepatuhan wajib pajak membayar pajak dan retribusi daerah bisa tepat waktu dan jumlah agar pendapatan asli daerah (PAD) bisa lebih maksimal,” ungkapnya.

Komisi II DPRD juga mendorong agar Pemkot Cirebon bisa menyelesaikan piutang daerah, bila perlu data dibuka secara lengkap karena data terakhir yang diterima memiliki potensi pendapatan sebesar Rp 100 miliar.

“Makanya kami berharap proses kerja sama dengan apparat penegak hukum (APH) ini, bisa dilakukan untuk menerbitkan surat kuasa khusus untuk melakukan penagihan seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Bekasi yang terbukti bisa menaikan PAD hingga 50 persen dari sektor piutang pajak daerah,” tegas Andru.

Masih kata Andru, pihaknya meminta keseriusan Pemkot Cirebon dalam peningkatan PAD ini. “Salah satunya penngelolaan barang milik daerah seperti kawasan Stadion Bima yang mesti dikelola maksimal, bila perlu dikelola oleh pihak ketiga,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPKPD Kota Cirebon, H Mastara SP MSi mengatakan, saat ini APBD Kota Cirebon bertumpu pada PAD yang bersumber dari pajak daerah, mengingat TKD dari pemerintah pusat sudah berkurang.

“Kami berterimakasih atas dukungan dari Komisi II DPRD untuk mengoptimalkan peran dalam pelayanan maupun proses pemungutan pajak daerah,” ucapnya, usai rapat.

Mastara juga mengaku, salah satu ikhtiar Pemkot Cirebon sudah dilakukan dengan cetak masal SPT PBB dan tinggal launching untuk penyampaian kepada masyarakat untuk bisa membayar tepat waktu dan jumlah.

Selain itu, lanjut Mastara, Pemkot Cirebon juga sudah bekerja sama dengan Pemkot Malang dalam proyek mereplikasi aplikasi Persada yang mampu meningkatkan PAD dari seluruh sektor pajak.

“Rencananya, akhir Januari 2026 ini akan ada pelatihan dari Pemkot Malang, kemudian Februari sosialisasi kepada masyarakat dan Maret sudah bisa diterapkan di Kota Cirebon,” katanya.

Pada rapat tersebut, turut hadir Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso, Subagja, Erry Yudistira Ramadhan, Anton Octavianto, Ana Susanti dan Abdul Wahid Wadinih. 

(DW Krisnara)

Read More

Samsat cirebon kota, Siap Melayani Untuk Masyarakat

CIREBON KOTA- Samsat Cirebon Kota terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang wajib bayar pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dengen baik, dari mulai chek fisik hingga stnk,pada hari Senin (23/2/2026)

Di lapangan, petugas cek fisik yang berjumlah dua orang bekerja sigap dan profesional. Dua petugas bertugas menangani kendaraan roda empat, sementara dua lainnya fokus pada kendaraan roda dua. Mereka memastikan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan data yang tercatat dalam dokumen resmi.

Baur Samsat Cirebon Kota pak Joko, bersama angota nya, melakukan pemeriksaan hasil cek fisik yang diserahkan oleh petugas lapangan. Proses ini mencakup pengecekan dan pencocokan dengan dokumen kendaraan seperti STNK asli, BPKB asli, dan KTP pemilik yang sesuai.

Menurut Baur Samsat Cirebon Kota, setiap kendaraan yang akan melakukan penggantian plat, BBN, mutasi datang mau pun mutasi keluar, wajib dihadirkan langsung ke Samsat setempat untuk dilakukan pemeriksaan cek fisik, guna memastikan pelayanan berlangsung cepat, dan transparan.

 

“Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat merasa puas dan terbantu. Semua proses kami lakukan sesuai prosedur, dengan sikap ramah dan profesional,” ujar Baur pak Joko di sela kegiatan pada hari Senin tanggal 23/2/2026.

Saya mira sebagai masyarakat Wajib bayar pajak kendaraan bermotor yang datang langsung ke Samsat Cirebon Kota, saya merasa puas dan terbantu dengen pelayanan yang Rama dan Santun ujarnya. 

Ini mencerminkan semangat petugas Samsat Cirebon Kota dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, ujar salah satu masarakat yang bernama wanto yang mau bayar pajak kendaraan motor yang datang ke Samsat Cirebon Kota.

(Paul)

Read More

Wujudkan Kondusif di Wilayah Binaan, Piket Koramil 04/Jebres Melaksanakan Patroli Malam Bersama Linmas

Surakarta - Guna menciptakan Kondusifitas wilayah dan rasa nyaman bagi warga masyarakat, Piket Koramil 04/Jebres Sertu Budiono melaksanakan Patroli malam di seputaran wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Minggu ( 22/02/2026 ) tadi malam.

Serti Budiono menegaslan Patroli malam dilakukan secara rutin dengan sasaran objek vital pemerintahan dan tempat-tempat yang dianggap rawan dari tindak kejahatan dan kriminal di wilayah kecamatan Jebres.

"Dalam patroli tersebut, kami selalu mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan  lingkungan dari tindak kejahatan yang dapat merugikan warga masyarakat dan juga harus tanggap terhadap perkembangan situasi lingkungan di sekitar wilayah."tegasnya.

"Diharapkan dengan adanya kegiatan patroli keamanan secara rutin ini dapat memelihara dan menjaga situasi keamanan di wilayah binaan, dan warga dapat beristirahat dengan tenang dan aman."pungkas Sertu Budiono.

Penulis : Arda 72

Read More

Mantapkan Bintahwil di Wilayah Binaan, Babinsa Mangkubumen Latih Fisik Dan PBB Kepada Anggota Linmas

Surakarta - Bertempat di Area Halaman Gedung Sasono  krido. Jl Rm Said  no 236 Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari, Babinsa Kelurahan Mangkubumen Koramil 02/Banjarsari Kodim 0735/Surakarta Pelda Sujianto  Bersama dengan Bhabinkamtibmas Aiptu Sahar Cahyono melaksanakan pembinaan pertahanan wilayah dengan cara melatih Fisik dan latihan PBB dasar kepada Anggota Linmas Kelurahan Mangkubumen, Senin (23/02/2026).

Ditegaskan Pelda Sujianto kegiatan pelatihan Fisik dan PBB dasar ini bertujuan untuk membina kesehatan dan membentuk  mental serta   kedisplinan para Anggota linmas Kelurahan Mangkubumen.

 

"Dengan mempunyai kedisiplinan yg bagus serta kesehatan yang prima  diharapkan linmas akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal."ujarnya.

"Apabila linmas bisa bekerja dengan maksimal maka akan dapat membantu Babinsa untuk melaksanakan pembinaan di wilayahnya sehingga akan dapat tercipta ketahanan wilayah yang kuat dan tangguh."pungkas Pelda Sujianto.

Penulis : Arda 72

Read More