WONOSOBO – Ketua ABPEDNAS Kabupaten Wonosobo, Boby Santoso, menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Ngalian, Kecamatan Wadaslintang. Berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat dinilai perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar program yang dijalankan dapat berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Menurut Boby Santoso, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum dilibatkannya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam rantai distribusi kebutuhan SPPG. Padahal, keberadaan program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat sekitar, mulai dari petani, peternak, pedagang hingga pelaku usaha kecil di wilayah Kecamatan Wadaslintang.
"Masyarakat berharap program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian desa serta memberikan manfaat langsung bagi warga sekitar," ujar Boby.
Selain persoalan pemberdayaan ekonomi lokal, ABPEDNAS juga menerima laporan masyarakat terkait dugaan belum optimalnya sistem pengelolaan limbah yang dihasilkan dari aktivitas operasional SPPG. Warga mengaku khawatir limbah tersebut dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan apabila tidak dikelola sesuai standar yang berlaku.
Boby menegaskan bahwa setiap fasilitas pengolahan makanan dalam skala besar wajib memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai, termasuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), guna mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga kenyamanan masyarakat sekitar.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menerima informasi dari sejumlah warga terkait dugaan penggunaan fasilitas SPPG di luar aktivitas operasional yang semestinya. Meski demikian, ABPEDNAS meminta agar informasi tersebut ditelusuri dan diverifikasi secara objektif oleh instansi yang berwenang sebelum diambil kesimpulan.
"Kami meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap operasional SPPG Ngalian. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Namun apabila informasi tersebut tidak terbukti, perlu adanya klarifikasi resmi agar tidak berkembang menjadi isu yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," tegasnya.
ABPEDNAS Kabupaten Wonosobo berharap seluruh aspirasi dan keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara transparan dan profesional. Dengan demikian, program pemenuhan gizi yang menjadi salah satu program strategis pemerintah dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus tetap menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaannya.
Sebagai organisasi yang menaungi pemerintahan desa, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga desa.
(Yudhi / KJN )
