Sampaikan LKPJ 2025, Wali Kota Paparkan Capaian Strategis dan Fondasi Setara Berkelanjutan

Kota Cirebon - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon, Kamis (26/3/2026). Momentum ini menjadi catatan penting karena tahun 2025 merupakan pijakan awal masa kepemimpinan pasangan Wali Kota Effendi Edo dan Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati.

Dalam laporannya, Wali Kota menegaskan bahwa tahun pertama ini difokuskan pada peletakan fondasi visi besar Setara Berkelanjutan (Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman, dan Berkelanjutan) yang akan menjadi arah pembangunan Kota Cirebon hingga 2029.

Salah satu kado manis bagi masyarakat adalah capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 78,99, naik 0,9 poin dari tahun sebelumnya. Angka ini mengukuhkan posisi Kota Cirebon sebagai pemilik kualitas SDM tertinggi di wilayah Ciayumajakuning. Kenaikan ini ditopang oleh Umur Harapan Hidup yang kini mencapai 75,97 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah di angka 10,54 tahun.

Di sektor ekonomi, meski di tengah tantangan global, ekonomi Kota Cirebon tumbuh positif di angka 5,34%. Sektor perdagangan, transportasi, dan jasa keuangan menjadi motor utama, yang berdampak pada melonjaknya PDRB per kapita menjadi Rp89,6 juta per tahun.

"Tahun 2025 adalah fase krusial bagi kami. Ini bukan sekadar angka-angka di atas kertas, tapi cermin dari kerja keras kolektif antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Kita berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 8,66 persen dan memperbaiki ketimpangan pendapatan secara signifikan. Meski ada tantangan di sektor pengangguran terbuka yang berada di angka 6,41 persen, ini akan menjadi prioritas kami melalui penguatan vokasi dan lapangan kerja padat karya ke depan," ujar Wali Kota dalam sambutannya.

Terkait postur APBD 2025, Pemerintah Kota Cirebon menunjukkan performa yang stabil. Dari target pendapatan sebesar Rp1,736 Triliun, telah terealisasi sebesar Rp1,631 Triliun (93,99%). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp658,8 Miliar, yang didorong oleh transformasi digital layanan pajak.

Sementara dari sisi belanja, dari pagu Rp1,783 Triliun, terserap sebesar Rp1,649 Triliun (92,49%). Anggaran tersebut dialokasikan secara tajam untuk layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perbaikan infrastruktur yang menyentuh langsung kepentingan publik.

Beberapa terobosan nyata di tahun 2025 meliputi beberapa bidang. Diantaranya di bidang pendidikan, Pemkot Cirebon resmi meluncurkan Program Beasiswa IDOLA dan program pemerintah pusat yakni Sekolah Rakyat bagi warga kurang mampu, serta perbaikan 55 bangunan sekolah SD/SMP.

Di bidang kesehatan, keberhasilan meraih Universal Health Coverage (UHC) 100,46%, penurunan stunting menjadi 14,07%, hingga deklarasi 100% bebas BABS (ODF). Fasilitas fisik juga diperkuat dengan gedung baru Puskesmas Gunungsari.

Selain itu, di bidang infrastruktur, perbaikan 26 ruas jalan (7,28 km), penanganan 182 titik jalan lingkungan, perbaikan 276 unit Rutilahu, hingga revitalisasi TPA Kopiluhur yang mencapai 73,75% luasan zona pasif.

Tata kelola pemerintahan juga menunjukkan grafik meningkat dengan Indeks Reformasi Birokrasi di angka 87,61 dan nilai SAKIP 69,20. Sepanjang 2025, Kota Cirebon juga memanen apresiasi dengan total 1 penghargaan internasional, 17 penghargaan nasional, dan 12 penghargaan tingkat provinsi.

Mengakhiri laporannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kemitraan yang harmonis. Ia berharap rekomendasi konstruktif dari DPRD nantinya dapat menjadi fondasi untuk perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang agar Kota Cirebon semakin sejahtera.

"Terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap unsur Forkopimda Kota Cirebon, seluruh perangkat daerah, alim ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga Kota Cirebon atas dukungan, kerja sama, dan partisipasi aktif yang diberikan," pungkasnya.

Dokumentasi : Dede Sofyan Hadi

Pengolah Informasi: Mike Dwi Setiawati

(Denny Krisnara)

Read More

Respons Aduan Warga, Polresta Tangerang Tertibkan Dugaan Pungli di Pulo Cangkir: Berikut Penjelasannya*

Polresta Tangerang melalui Polsek Kronjo menertibkan dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan wisata ziarah Pulo Cangkir, Desa Kronjo, Kabupaten Tangerang. Langkah tersebut diambil sebagai respons cepat atas aduan masyarakat sekaligus menjaga kondusivitas di lokasi wisata.

Penertiban dilakukan pada Senin (23/3/2026) terhadap empat pemuda yang diduga melakukan penarikan retribusi masuk dengan tarif yang dinilai tidak wajar, yakni Rp20.000 untuk kendaraan roda empat dan Rp10.000 untuk roda dua.

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah menegaskan, tindakan yang dilakukan merupakan langkah responsif atas keluhan masyarakat. Sekaligus untuk mencegah potensi konflik di lapangan.

Dia menjelaskan, keempat pemuda tersebut telah dilakukan pemeriksaan guna mencari solusi terhadap permasalahan dengan mengedepankan proses yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. 

 

Pasca penertiban, dilakukan musyawarah yang melibatkan unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, Forkopimcam, serta MUI. Dalam musyawarah tersebut, Kepala Desa Kronjo Nurjaman menjelaskan, pengelolaan retribusi masuk wisata diserahkan kepada Karang Taruna berdasarkan hasil musyawarah tahun 2023.

Diketahui pula, hasil retribusi tersebut digunakan untuk kegiatan sosial, seperti santunan anak yatim, dan dikelola melalui pencatatan kas desa.

Namun demikian, dalam musyawarah lanjutan yang digelar pada Rabu (25/3/2026) di Aula Kantor Kecamatan Kronjo, disepakati bahwa pengelolaan retribusi perlu dilengkapi dengan dasar hukum yang jelas, seperti Peraturan Desa (Perdes).

Sambil menunggu regulasi tersebut, pengelolaan dan penarikan retribusi di lokasi wisata Pulo Cangkir untuk sementara dihentikan.

Selain itu, pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan Pemkab Tangerang guna merumuskan mekanisme pengelolaan wisata yang lebih tertib, transparan, dan memiliki legitimasi hukum. Ke depan, petugas yang ditugaskan juga diwajibkan memiliki identitas resmi.

Indra Waspada menegaskan, pihak kepolisian akan terus hadir untuk memastikan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, termasuk di kawasan wisata. Langkah yang dilakukan tetap mengedepankan langkah preventif dan humanis, namun tegas serta terukur.

"Tujuan utama kami adalah menjaga keamanan, kenyamanan, serta nama baik daerah," tegasnya.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pungutan tanpa dasar hukum yang jelas. Serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.

Dengan langkah tersebut, diharapkan pengelolaan wisata Pulo Cangkir ke depan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan polemik.

Red/Toher Sw

Read More

Polsek Kabun Gelar Program JALUR, Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga Bantaran Sungai

Rokan Hulu — Kepolisian Sektor (Polsek) Kabun terus menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Program JALUR (Jelajah Riau Untuk Rakyat). Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga yang membutuhkan di wilayah bantaran sungai.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kabun, AKP Efendi Lupino, S.H, dilaksanakan pada Kamis (26/3/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di RT 07/RW 03 Dusun III, Desa Batulangkah Besar, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran Polsek Kabun menyambangi masyarakat yang tinggal di kawasan pinggiran Sungai Batulangkah Besar. Selain melakukan dialog dan pemantauan aktivitas warga, petugas juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada salah satu warga, Fitra Wati (55), yang tinggal di lokasi tersebut.

Adapun bantuan yang diberikan berupa beras 10 kilogram, telur ayam sebanyak 40 butir, minyak goreng dua bungkus masing-masing 1 kilogram, serta satu dus mi instan.

Kapolsek Kabun, AKP Efendi Lupino, menyampaikan bahwa Program JALUR merupakan bagian dari program unggulan Kapolda Riau yang bertujuan menghadirkan pelayanan terpadu bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

"Program JALUR ini menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang berada di pinggiran sungai. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tetap merasakan kehadiran negara, sekaligus memberikan bantuan yang dapat meringankan beban mereka," ujar AKP Efendi Lupino.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebatas pemberian bantuan, tetapi juga sebagai sarana untuk melihat secara langsung kondisi sosial masyarakat serta mempererat hubungan antara Polri dan warga.

Wilayah Dusun III Desa Batulangkah Besar sendiri diketahui merupakan kawasan yang berada di bantaran sungai, dengan sebagian masyarakat menggantungkan hidup dari aktivitas di sekitar aliran sungai tersebut. Kondisi ini menjadikan sebagian warga memiliki keterbatasan dalam akses ekonomi maupun kebutuhan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, sekaligus memperkuat hubungan kemitraan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar.

Kegiatan Program JALUR tersebut berakhir sekitar pukul 11.50 WIB dan berlangsung dalam situasi aman serta kondusif. *(Humas Polres Rohul)ds/Robet

Read More

Polsek Rambah Perkuat Patroli Karhutla hingga Edukasi Warga

Rokan Hulu — Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus digencarkan jajaran Polsek Rambah, Polres Rokan Hulu. Dalam patroli yang dilaksanakan pada Kamis (26/3/2026), petugas memastikan tidak ditemukan titik panas (hotspot) maupun kejadian kebakaran di wilayah hukum setempat.

Saat ini kondisi wilayah Kecamatan Rambah terpantau aman dan terkendali. Tidak terdapat lahan yang harus dilakukan pemadaman, menandakan situasi karhutla dalam kondisi nihil.

Patroli dilakukan secara menyeluruh di sejumlah titik rawan di wilayah hukum Polsek Rambah. Selain melakukan pemantauan, petugas juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar.

Kegiatan tersebut melibatkan tiga personel, yakni BRIPKA Ilmansyah HSB selaku KA SPK II, AIPTU Maisuri, serta BRIPKA Juniko yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas.

Kapolsek Rambah AKP Yani Marjoni, S.H, M.H menegaskan bahwa patroli rutin merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi karhutla, khususnya di musim rawan kebakaran.

"Patroli ini merupakan kegiatan rutin yang kami tingkatkan sebagai langkah pencegahan. Kami juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena berisiko menimbulkan kebakaran yang lebih luas," ujar Kapolsek Rambah dalam keterangannya.

Ia menambahkan, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga lingkungan agar tetap aman dari ancaman karhutla.

"Kami mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga wilayahnya masing-masing. Apabila ditemukan indikasi kebakaran hutan dan lahan, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditangani," tambahnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. Polsek Rambah memastikan akan terus meningkatkan patroli serta sosialisasi sebagai upaya menjaga wilayah tetap bebas dari kebakaran hutan dan lahan. *(Humas Polres Rohul)DS/Robet

Read More

Polda Babel Gencarkan KRYD, Pastikan Arus Balik Aman Dan Lancar.

Bangka belitung, Polda Bangka Belitung memastikan personel akan tetap disiagakan untuk mengawal dan mengamankan pelaksanaan arus balik lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah kendati Operasi Ketupat Menumbing 2026 resmi berakhir pada Rabu (25/3/26) kemarin.

Demikian hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Babel Kombes Pol Agus Sugiyarso melalui keterangan resminya di Mapolda.

"Jadi Operasi Ketupat Menumbing 2026 memang berakhir pada Rabu (25/3/26) pukul 00.00 Wib. Namun, kita pastikan, anggota tetap siaga untuk memastikan seluruh rangkaian pengamanan dalam rangka Idul Fitri 1447 Hijriah termasuk arus balik ini dapat berjalan aman dan lancar,"kata Agus, Kamis (26/3/26) siang.

Agus menerangkan, personel yang disiagakan ini nantinya akan dijalankan melalui penerapan skema Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). 

KRYD ini sendiri, kata Agus, akan dilaksanakan mulai tanggal 26-29 Maret 2026. 

"Sesuai instruksi Bapak Kapolri yang ditindaklanjuti ditingkat Polda bahwasanya pengamanan diperpanjang selama 4 hari kedepan dengan skema KRYD yang dimulai hari ini,"terangnya.

"Ini adalah bagian dari upaya kita untuk memastikan masyarakat khususnya pemudik dapat terlayani dan terjaga sampai arus balik selesai,"timpalnya.

Agus juga memastikan seluruh rangkaian pengamanan mulai dari H-7 hingga H+5 lebaran Idul Fitri 1447 H berjalan aman dan lancar.

"Seperti kita ketahui, untuk situasi secara umum aman dan kondusif. Tentunya ini semua berkat kerjasama dan sinergi semua stakeholder terkait termasuk masyarakat yang bersama-sama menjaga kondusifitas kamtibmas di Bangka Belitung,"ucapnya.

Perwira Polri berpangkat melati tiga ini juga menegaskan bahwa fokus utama Kepolisian saat ini ialah keselamatan masyarakat terutama para pemudik. Oleh karenanya, Ia mengimbau untuk senantiasa memanfaatkan pelayanan Kepolisian seperti Pos-pos hingga layanan Call Center 110.

"Keselamatan masyarakat adalah yang utama. Kita imbau silahkan manfaatkan layanan yang sudah kita siapkan dan sebar dibeberapa titik. Ada pos pengamanan, ada pos pelayanan dan jika ada kendala lain bisa hubungi kami di call center 110,"tegasnya.

Selain pengamanan arus balik lebaran, Agus menuturkan, pihaknya turut mengerahkan personel untuk melaksanakan patroli rutin guna mengantisipasi adanya potensi gangguan kamtibmas pasca lebaran Idul Fitri ini.

"Seperti yang disampaikan Pak Kapolda, Polisi akan terus hadir dan mendampingi disetiap kegiatan masyarakat untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat khususnya di Bangka Belitung,"pungkasnya.

(HR) 

Read More