Penyalahgunaan Telur Infertil dalam Proses Produksi Kue Kering oleh Pabrik Sinar Intan

Majalengka, 24 Maret 2025 — Terjadi lagi kasus penyalahgunaan telur infertil dalam industri pangan. Telur infertil yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh manusia, didistribusikan oleh penetasan telur ayam Bedor Ciamis, yang bertindak sebagai penyalur dan vendor dalam kejadian ini. Pihak yang bertanggung jawab atas distribusi tersebut adalah Bapak Aleh dan Bapak Mumu, yang merupakan pengelola utama dari penetasan tersebut.

Telur infertil, yang tidak memiliki potensi untuk berkembang menjadi ayam, didistribusikan ke berbagai pabrik, termasuk Pabrik Kue Kering Sinar Intan yang berlokasi di Desa Rawa Cingambul, Majalengka. Pabrik ini diketahui memproduksi kue kering yang cukup populer, namun penggunaan telur infertil dalam proses produksinya dapat membahayakan konsumen.

Penyalahgunaan ini terungkap setelah adanya laporan dari konsumen yang merasa ada yang tidak beres dengan produk yang mereka beli. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa telur infertil digunakan dalam pembuatan bahan baku kue kering, yang jelas melanggar standar keamanan pangan yang berlaku.

Pihak berwenang kini tengah menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Pemerintah daerah dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah turun tangan untuk menelusuri rantai distribusi yang mengarah pada pabrik-pabrik lain yang mungkin juga terlibat dalam penggunaan bahan pangan yang tidak sesuai standar.

"Penyalahgunaan bahan pangan seperti telur infertil adalah tindakan yang tidak bisa dibiarkan. Kami akan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam praktik ini mendapatkan sanksi yang sesuai," ujar seorang perwakilan dari BPOM

Kasus ini mengingatkan kita semua akan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap distribusi bahan pangan serta kewajiban setiap pelaku usaha untuk menjaga kualitas dan keamanan produk yang mereka hasilkan. Ke depan, diharapkan ada langkah-langkah preventif yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi pihak berwenang atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan

(Asep)