Kantor Imigrasi Wonosobo Raih Penghargaan dari Menteri Imipas dan Ombudsman RI atas Kualitas Pelayanan Publik

WONOSOBO – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo menorehkan prestasi gemilang dengan  menerima  penghargaan  Penilaian  Maladministrasi  Pelayanan  Publik  Tahun  2025 dengan  predikat  Kualitas  Pelayanan  Baik  dari  Menteri  Imigrasi  dan  Pemasyarakatan. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmen jajaran Kantor Imigrasi  Wonosobo  dalam  menghadirkan  standar  pelayanan  prima  yang  transparan, akuntabel, dan bebas dari maladministrasi bagi masyarakat. 

 Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Kepala Kantor Imigrasi Wonosobo, Taufan, di  sela-sela  agenda  kunjungan  kerja  tim  gabungan  dari  Setjen  Kemenimipas,  Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Ombudsman Republik Indonesia pada hari Senin (18/05). Momen penyerahan ini menjadi bukti nyata bahwa upaya peningkatan kualitas layanan yang dilakukan oleh pihak kantor mendapatkan pengakuan positif di tingkat kementerian. 

 Prestasi  ini  sekaligus  melengkapi  penghargaan  yang  telah  diterima  sebelumnya  dari Ombudsman RI. Pada tanggal 7 April 2026, Ombudsman RI juga telah menganugerahkan penghargaan serupa kepada Kepala Kantor Imigrasi Wonosobo, Taufan, bertempat di Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjenim Jawa Tengah, sebagai bentuk pengakuan atas kepatuhan standar pelayanan publik yang tinggi. 

 Kunjungan gabungan yang berlangsung di Wonosobo ini turut menghadirkan perwakilan dari Ombudsman RI, yakni Aidya Wulan Sapithri dan Andi, serta Andi Amrullah Armansyah dari Biro SDM Ortala Sekretariat Jenderal Kemenimipas. Selain menjadi momen apresiasi, agenda ini juga berfokus pada tindak lanjut Policy Brief Ombudsman RI terkait pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).  

Lebih lanjut, kegiatan ini juga menjadi ajang strategis untuk mengumpulkan bahan masukan bagi penyusunan kebijakan baru di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Ke depan, sistem pengawasan akan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas instansi yang melibatkan Ditjen Imigrasi, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), dan pihak Kepolisian demi menjamin perlindungan warga negara yang lebih optimal. 

(Yudhi)