Surambi Nogori, Dua OPD Rohul Paparkan Pembangunan Strategis dan Permukiman Berkualitas

ROKAN HULU:  — Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus mendorong pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari penguatan pemerintahan desa hingga penyediaan perumahan, infrastruktur dasar dan fasilitas pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Rokan Hulu Prasetyo, M.IP. dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rokan Hulu Desmadiana, S.Sos., M.M., dalam talk show “Surambi Nogori, Bupati Menyapa” pada Rabu (02/09/2026) pukul 10.30 pagi.

Dalam paparannya, Prasetyo menjelaskan bahwa penguatan pemerintahan desa menjadi salah satu fokus utama DPMPD. Pemerintah desa didorong memiliki tata kelola yang profesional, transparan dan akuntabel sehingga mampu menjalankan pemerintahan sekaligus mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.

“Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, tata kelola pemerintahan desa harus terus diperkuat, baik dari sisi kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan aset, perencanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, desa juga harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dengan melibatkan masyarakat. Digitalisasi pemerintahan desa melalui sistem informasi dan pengelolaan administrasi secara elektronik menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

“Desa harus mampu berkembang secara mandiri dengan memanfaatkan potensi lokal. Pemerintah daerah melalui DPMPD akan terus memberikan pembinaan dan pendampingan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan dan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Prasetyo menyebutkan, salah satu capaian yang menjadi perhatian adalah peningkatan persentase Desa Mandiri dari 3,60 persen pada 2021 menjadi 42,45 persen pada 2025. DPMPD juga terus mendorong penguatan BUMDes, Posyandu, PKK serta sistem informasi desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Rokan Hulu Desmadiana, S.Sos., M.M. memaparkan sejumlah program terkait perumahan, air bersih, sanitasi, drainase, infrastruktur lingkungan dan fasilitas pemerintahan.

“Pelayanan perumahan dan kawasan permukiman harus terus ditingkatkan, karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Mulai dari air bersih, sanitasi, infrastruktur lingkungan hingga rumah layak huni, semuanya menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah,” kata Desmadiana.

Di sektor air bersih, Dinas Perkim mencatat 10 Unit Pengelola Air Bersih (UPAB) aktif hingga 2025, sementara persentase rumah tangga yang terlayani air bersih mencapai 82,2 persen. Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) juga menjadi salah satu prioritas pembangunan.

“Untuk pelayanan air bersih, kita terus berupaya memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Saat ini masih terdapat sejumlah tantangan, seperti jaringan pipa yang sudah berusia lebih dari 20 tahun, kebocoran jaringan, keterbatasan sumber air baku serta adanya wilayah yang rawan mengalami krisis air saat musim kemarau,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Desmadiana juga menjelaskan perkembangan pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Ia menyampaikan bahwa pembangunan gedung yang telah dikerjakan sebelumnya telah selesai sesuai kontrak. Namun, gedung tersebut hingga kini belum ditempati karena masih terdapat proses audit internal dan audit independen yang masih berjalan.

“Untuk pembangunan gedung DPRD yang sebelumnya, secara pekerjaan sudah selesai sesuai kontrak. Namun, untuk pemanfaatannya kita masih menunggu proses audit internal dan audit independen yang saat ini masih berlanjut. Jadi, kita mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan,” jelas Desmadiana.

Selain itu, pemerintah daerah juga melanjutkan pembangunan baru yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Berdasarkan progres yang disampaikan, pembangunan tersebut telah mencapai sekitar 15 persen.

“Pembangunan baru saat ini masih berjalan dan progresnya sekitar 15 persen. Kita tentu berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai kontrak, ketentuan teknis dan target yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Kedua OPD tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dalam mendukung pembangunan daerah. DPMPD berfokus pada penguatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan Dinas Perkim menangani kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman serta sejumlah infrastruktur pendukung.

Melalui talk show “Surambi Nogori, Bupati Menyapa”, program dan capaian tersebut disampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan informasi serta upaya memperkuat komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat.*** (Jurn/DR)ds/Robet)

Read More

Tim Gabungan Padamkan Karhutla di Alas Kethu

Wonogiri – Personel Damkar Kodim 0728/Wonogiri bersama Damkar Kabupaten Wonogiri, tim gabungan, serta personel Yonif TP 448, melaksanakan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di kawasan Alas Kethu, Lingkungan Seneng RW 07 dan Lingkungan Ngasinan RW 06, Kelurahan Giriwono, Kecamatan Wonogiri. Rabu (2/9/2026).

Petugas gabungan bergerak cepat menuju lokasi setelah menerima laporan adanya kebakaran yang melanda kawasan hutan dan lahan. Dengan menggunakan peralatan pemadam kebakaran serta perlengkapan pendukung lainnya, personel bersama-sama melakukan penyisiran dan pemadaman di sejumlah titik yang terdampak.

Dandim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan melalui Pasi Ops Kapten Inf Suraji menjelaskan, Kondisi medan yang merupakan kawasan hutan dan lahan dengan vegetasi yang mudah terbakar menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Selain melakukan pemadaman, petugas juga berupaya melakukan pendinginan guna mencegah munculnya kembali titik api dan meluasnya kebakaran ke area lainnya.

Sinergi antara Damkar Kodim 0728/Wonogiri, Damkar Kabupaten Wonogiri, Yonif TP 448, serta unsur tim gabungan menjadi langkah penting dalam mempercepat penanganan kebakaran dan menjaga agar api tidak semakin meluas.

Petugas mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama di tengah kondisi lahan yang kering.

Upaya pemadaman dan pemantauan terus dilakukan hingga kondisi di lokasi dinyatakan aman dan tidak terdapat lagi titik api yang berpotensi menimbulkan kebakaran susulan.

Penulis : Arda 72

Read More

Anggaran Hampir Rp1,5 Miliar, Keselamatan Pekerja Proyek KUA Pangkal Balam Dipertanyakan

PANGKALPINANG — Proyek pembangunan Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2026, mulai disorot. Selain memiliki nilai kontrak hampir Rp1,5 miliar, pelaksanaan proyek tersebut diduga belum sepenuhnya memperhatikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi pembangunan.

Hasil penelusuran tim awak media di lapangan pada Rabu (2/9/2026) menemukan indikasi bahwa penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja belum terlihat sebagaimana mestinya. Padahal, aspek keselamatan kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan proyek konstruksi.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pembangunan Gedung KUA Kecamatan Pangkal Balam memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.490.848.330.

Proyek tersebut dilaksanakan oleh CV Barokah Mulya Jaya sebagai kontraktor pelaksana, sedangkan CV Ary Con's ditunjuk sebagai konsultan pengawas.

Kontrak pekerjaan tercatat telah ditandatangani pada 24 Juni 2026 dengan Nomor 03/KUA PANGKAL BALAM/PPK/06/2026. Pada tanggal yang sama, pekerjaan fisik proyek juga dinyatakan mulai dilaksanakan.

Dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender, proyek ini ditargetkan selesai sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

K3 Bukan Sekadar Pelengkap Proyek. 

Persoalan yang menjadi perhatian bukan semata mengenai progres pembangunan gedung, tetapi bagaimana standar keselamatan diterapkan selama pekerjaan berlangsung.

Dalam pekerjaan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian dari sistem manajemen keselamatan konstruksi yang harus diperhatikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan.

Komponen keselamatan tersebut antara lain mencakup penggunaan APD sesuai risiko pekerjaan, seperti helm keselamatan, rompi, sepatu keselamatan, serta perlengkapan pelindung lainnya.

Dari hasil pengamatan di lapangan, penerapan aspek keselamatan tersebut dipertanyakan. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan terhadap pemenuhan standar K3 benar-benar dijalankan dalam proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut.

Ketika dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, salah seorang pengawas pelaksana yang ditemui di lokasi justru menyatakan tidak mengetahui secara detail mengenai persoalan yang dipertanyakan.

Jawaban tersebut menjadi catatan tersendiri, mengingat keberadaan konsultan pengawas semestinya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pekerjaan, tetapi juga memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggaran K3 Perlu Ditelusuri. 

Persoalan berikutnya adalah mengenai komponen biaya keselamatan kerja yang semestinya telah diperhitungkan dalam dokumen anggaran proyek.

Dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), kebutuhan biaya keselamatan konstruksi diperhitungkan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan dan komponen keselamatan yang dipersyaratkan.

Karena itu, muncul pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka: apakah komponen biaya K3 telah dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan jika telah dianggarkan, bagaimana realisasi penggunaannya di lapangan?

Pertanyaan tersebut penting karena proyek ini menggunakan dana SBSN yang pada akhirnya merupakan bagian dari pembiayaan pembangunan pemerintah. Transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan konstruksi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sebagaimana mestinya.

Namun, indikasi dugaan ketidakpatuhan K3 tersebut belum dapat disimpulkan sebagai penyimpangan anggaran sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, RAB, realisasi pekerjaan, serta keterangan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Kontraktor Belum Beri Klarifikasi. 

Tim awak media masih berupaya meminta konfirmasi kepada CV Barokah Mulya Jaya selaku kontraktor pelaksana terkait penerapan K3, penggunaan APD, serta komponen anggaran keselamatan dalam proyek tersebut.

Konfirmasi juga diperlukan untuk mengetahui apakah kondisi yang ditemukan di lapangan merupakan situasi sementara, atau memang mencerminkan pola pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi kontraktor, konsultan pengawas, Kanwil Kemenag Babel, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan atas temuan tersebut.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan dan investigasi lapangan tim awak media. Setiap pihak yang disebut memiliki hak yang sama untuk memberikan klarifikasi, sehingga informasi yang disajikan kepada publik tetap berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

(HR/Tim Investigasi)

Read More

Pangdam IV/Diponegoro Tinjau Jembatan Gantung Merah Putih dan Resmikan Sumur Bor di Pati

Pati – Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., meninjau pembangunan Jembatan Gantung Merah Putih di Desa Kayen, Kabupaten Pati, sekaligus meresmikan penggunaan sumur bor di Desa Tanjungsekar, Kecamatan Puncakwangi, Kabupaten Pati, Rabu (2/9/2026).

Kehadiran Pangdam di Desa Kayen disambut antusias oleh warga dan para pelajar yang telah menunggu di sekitar lokasi pembangunan. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan jembatan sekaligus memastikan setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan konstruksi yang berlaku.

Pangdam menegaskan, pengecekan dilakukan sejak proses pembangunan berlangsung agar kualitas dan kekuatan konstruksi benar-benar terjamin. Menurutnya, jembatan yang dibangun harus memberikan rasa aman bagi masyarakat ketika nantinya digunakan.

"Kami ingin melihat proses pembangunannya dan meyakinkan bahwa proses pembangunannya sesuai dengan standar yang berlaku. Kita tidak ingin nanti jembatan sudah jadi, kemudian timbul masalah karena tidak sesuai dengan konstruksinya," ujar Pangdam.

Jembatan tersebut nantinya diharapkan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 500 kepala keluarga di wilayah setempat. Selain memperpendek jalur transportasi warga, keberadaan jembatan akan memudahkan mobilitas masyarakat, termasuk para pelajar yang menuju sekolah serta warga yang beraktivitas menuju persawahan.

Pangdam menyebut pembangunan Jembatan Gantung Merah Putih merupakan bagian dari program Presiden RI yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar aktivitas warga sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Pati.

Dari Desa Kayen, Pangdam melanjutkan kegiatan ke Desa Tanjungsekar, Kecamatan Puncakwangi, untuk meresmikan penggunaan sumur bor yang dibangun Kodim 0718/Pati sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi keterbatasan air, khususnya di tengah kondisi musim kemarau yang terjadi saat ini.

"Kita menerima informasi bahwa di daerah sini kekurangan air. Dalam situasi musim kemarau ini sulit masyarakat mendapatkan air, makanya kita berinisiatif untuk membangun ataupun membuat sumur bor. Alhamdulillah air sudah bisa jalan dan masyarakat sudah bisa menikmati air tersebut," ungkap Pangdam.

Sumur bor tersebut memiliki kedalaman sekitar 80 meter dengan kualitas air yang dinilai baik dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti mandi dan memasak. Air ditampung dalam bak berkapasitas sekitar 5.000 liter, sehingga masyarakat dapat mengambil air sesuai kebutuhan setiap hari.

Warga tampak antusias memanfaatkan fasilitas tersebut. Sejumlah masyarakat terlihat mengambil air dari tempat penampungan yang telah disiapkan. Bagi warga, tersedianya sumber air menjadi bantuan yang berarti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika sumber air mengalami keterbatasan pada musim kemarau.

Pangdam menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih akan terus menjadi perhatian. Di wilayah Pati saat ini telah dibangun dua sumur bor dan direncanakan akan ditambah dua titik lagi. Program serupa juga akan terus dikembangkan di berbagai wilayah Jawa Tengah yang benar-benar membutuhkan sumber air, dengan target pembangunan sekitar 100 sumur bor.

Selain meninjau pembangunan infrastruktur dan meresmikan sumur bor, Pangdam juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap warga di wilayah tersebut.

Melalui pembangunan jembatan dan penyediaan sumber air bersih, Kodam IV/Diponegoro terus mendorong hadirnya manfaat nyata bagi masyarakat. Infrastruktur yang menghubungkan warga dan sumber air yang memenuhi kebutuhan dasar menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengabdian TNI yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

 (Pendam IV/Diponegoro)

Read More

Bupati Lucky Hakim Dorong Percepatan Jalan Letjen Suprapto, Warga Indramayu Sampaikan Apresiasi

INDRAMAYU – Pengerjaan rehabilitasi Jalan Letjen Suprapto di Kecamatan Indramayu mendapat tanggapan yang sangat positif dari warga setempat. Pembangunan infrastruktur yang dinilai berjalan tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas tersebut kini menghadirkan rasa bahagia bagi masyarakat yang saban hari melintasi kawasan tersebut.

Melalui data papan informasi proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Indramayu, pengerjaan fasilitas publik ini dialokasikan dari APBD T.A. 2026 sebesar Rp3,81 miliar. Pelaksanaan proyek dijadwalkan berlangsung selama 120 hari kalender, terhitung sejak 13 Juli 2026 hingga 09 November 2026.

Kegembiraan warga terpancar jelas seiring dengan berjalannya pembenahan jalur strategis ini. Kondisi jalan yang kini makin tertata dan mulus dinilai memberikan rasa aman serta kenyamanan tinggi bagi para pengguna jalan.

"Kami merasa sangat senang dan lega melihat Jalan Letjen Suprapto diperbaiki dengan baik dan sesuai harapan warga. Perjalanan sehari-hari jadi jauh lebih lancar, nyaman, dan aman. Senang sekali rasanya punya akses jalan sebagus ini untuk mendukung kegiatan ekonomi warga," ujar Rian, salah satu warga setempat.

Apresiasi terhadap langkah Pemkab Indramayu juga disampaikan oleh Tomi Susanto Sekretaris Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI). Ia menilai pelaksanaan pembangunan di lapangan sudah sesuai dan mencerminkan kepedulian nyata Bupati Indramayu Lucky Hakim terhadap kebutuhan masyarakat.

"Masyarakat tentu sangat bersyukur. Kinerja Bupati Lucky Hakim dalam mengawal pengerjaan Jalan Letjen Suprapto ini sangat tepat sasaran dan pengerjaannya dinilai sudah sangat sesuai. Ini bukti nyata kehadiran pemerintah yang membuat warga merasa diperhatikan," ungkap Sekretaris AMKI.

Guna memastikan rasa puas masyarakat bertahan lama, pihak dinas terkait juga terus berkomitmen menjaga kualitas hasil akhir pekerjaan fisik di lapangan.

Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Arya Tenggara, menyampaikan bahwa fokus utama perbaikan ini adalah memberikan hasil yang kokoh demi kebahagiaan dan kenyamanan warga.

"Prioritas utama kami adalah memastikan pengerjaan Jalan Letjen Suprapto ini berjalan sesuai standar teknis terbaik dan rampung tepat waktu pada 9 November 2026. Kami ingin memastikan masyarakat dapat menikmati jalan yang mantap, aman, dan bertahan lama untuk menunjang aktivitas sehari-hari," tuturnya. 

Nurbaeti

Read More