Warga Cihideung Hilir Geruduk Kantor Desa, Tuntut Kades dan Perangkatnya Mundur

Kuningan, buserpolkrim.com

Masyarakat Desa Cihideung Hilir, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, kembali melakukan aksi demo pada Senin (5/1/2026) pagi, menuntut transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024 yang hilang tanpa jejak dan tidak adanya paparan informasi anggaran yang terealisasi pada tahun 2025.

Aksi demo ini merupakan puncak dari kekecewaan warga setelah audensi pada Oktober 2025 tidak membuahkan hasil. Ratusan warga, yang tergabung dalam aliansi warga masyarakat Desa Cihideung Hilir, menyerbu balai desa, menuntut Kepala Desa dan 8 perangkatnya untuk mundur dari jabatannya.

Tuntutan Warga Desa Cihideung Hilir yakni;

- Transparansi penggunaan APBDes 2024

- Paparan informasi anggaran yang terealisasi pada tahun 2025

- Penggantian Kepala Desa dan perangkatnya

- Kades dan Perangkat desa yang terlibat korupsi segera diproses hukum.

Kantor Kepala Desa Cihideung Hilir akhirnya disegel masyarakat, dan seluruh pegawai desa dilengserkan, menunggu Surat Perintah Jawabane (SPJ) dari Kecamatan Cidahu.

Dalam pengamanan Aksi Demo tersebut melibatkan ratusan personil dari 32 Polsek se Kabupaten Kuningan diterjunkan untuk mengamankan aksi demo, yang juga dihadiri tim gabungan dari Polres Kab. Kuningan dan Ormas/LSM BPPKB BANTEN DPC KAB. KUNINGAN.

Kondisi pasca unras, situasi kembali kondusif, dan masyarakat Desa Cihideung Hilir berharap agar pihak pemerintah segera menunjuk Pejabat (PJ) Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan dan roda pemerintahan dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya. (Hendry)

Read More

Penonaktifan BPJS Kesehatan bagi 20.000 warga Temanggung, memicu reaksi keras dari DPRD Kabupaten Temanggung

Temanggung, Buser Polkrim.

 Ketua DPRD, Yunianto, menyayangkan keputusan ini karena fasilitas kesehatan sangat penting bagi masyarakat, terutama yang tidak mampu. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Bupati Temanggung, Agus Setyawan, juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan ini dan akan mencari solusi terbaik untuk masyarakat terdampak. Pemerintah Kabupaten Temanggung belum memperoleh data rinci mengenai siapa saja warga yang terkena penonaktifan tersebut. 

“Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan dapat mempengaruhi pelayanan di rumah sakit, terutama bagi pasien yang tidak menyadari status keanggotaan mereka sudah dicabut,” ungkap Agus.

Sementara itu  Direktur Utama RSUD Temanggung, Tetty Kurniawati, menyarankan masyarakat untuk memeriksa status keanggotaan mereka melalui aplikasi MyJKN.

 DPRD Kabupaten Temanggung menyatakan siap bekerja sama dengan Pemkab Temanggung, untuk mencari solusi terbaik dan akan mengajak bupati untuk melakukan langkah-langkah konkret.

 “Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menggunakan anggaran lain, seperti DBHCHT dan DBH, untuk membantu warga miskin yang terkena penonaktifan,” tandas Yunianto. (Yudhy/Syamsuri)

 Editor: Adi M

Read More

Warga Desa Megu Cilik Desak Relokasi Tower Telelekomunikasi Usai Insiden Kebakaran

Cirebon, buserpolkrim.com

Warga Desa Megu Cilik menggelar rapat menyusul insiden kebakaran tower Telkom pada Hari jum'at (18 April 2025), dan dalam forum tersebut warga menyuarakan aspirasi untuk merelokasi tower dari lingkungan warga Kavling Desa Megu Cilik. 

Usulan relokasi ini disampaikan sebagai hasil keputusan bersama warga, dengan alasan kekhawatiran terhadap potensi bahaya yang ditimbulkan oleh keberadaan menara tersebut.

Selain faktor keselamatan, warga juga mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung di sekitar tower. Penerangan yang kurang memadai serta kondisi lingkungan yang tidak terawat, seperti rumput liar dan sampah, menambah kekhawatiran. 

"Bahkan, warga harus menggunakan dana pribadi untuk membersihkan area tersebut," ucap warga.

Beberapa warga juga menyampaikan bahwa tower yang telah berdiri selama kurang lebihnya 23 tahun secara teknis dinilai sudah tidak layak berada di kawasan permukiman padat penduduk.

Merespons keluhan ini, Kepala Desa Megu Cilik mengusulkan diadakannya musyawarah tertutup antara warga dan pihak perwakilan menara tower untuk mencari solusi bersama yang mengedepankan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, pada Selasa, 29 April 2025, bertempat di balai Desa Megu Cilik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Hadir dalam rapat tertutup tersebut, Diskominfo, DPMPTSP, DPUPR, Camat, Satpol PP, Kepala Desa Megu Cilik, Tokoh masyarakat dan Perwakilan dari pihak perusahaan tower.

Pihak perwakilan Dinas Perizinan Kabupaten Cirebon, menyampaikan kekhawatiran bahwa relokasi yang tidak sesuai prosedur dapat berujung pada tuntutan hukum terhadap warga oleh pihak pemilik menara tower. 

Mendengar Pernyataan ini tentu membuat warga bingung, karena mereka hanya menyampaikan keinginan agar tower tersebut direlokasi dan tidak melakukan tindakan anarkis / pengerusakan terhadap fasilitas tower. 

"Warga pun menilai pihak Dinas perizinan, terkesan tidak berpihak kepada masyarakat. Karena, apa yang disampaikan kepada warga cenderung menekan agar warga mengurungkan niatnya meminta relokasi tower tersebut.," jelas tokoh masyarakat didampingi warga.

Menurut perwakilan Dinas PUPR, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12, pendirian tower yang berada dalam radius 5–10 meter dari permukiman masih dianggap memenuhi standar keamanan. 

Sementara itu, perwakilan Dinas Kominfo, Fajar, menyampaikan bahwa terdapat tahapan dan regulasi yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan relokasi atau penutupan tower. 

Ia mengingatkan agar langkah warga tidak melanggar hukum karena bisa berdampak pada proses investasi dan kemajuan wilayah, khususnya di Kabupaten Cirebon.

Kepala Desa juga menekankan pentingnya pemahaman regulasi, agar warga yang melapor tidak justru menjadi pihak yang dilaporkan. 

Camat Weru turut menegaskan pentingnya koordinasi dan meminta jika warga benar-benar menghendaki relokasi, mereka segera melaporkan permintaan tersebut secara resmi ke Tim P3MT untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur. 

Tokoh masyarakat bersama warga blok Kapling Desa Megu cilik, menyampaikan harapannya agar Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas terkait dapat menindaklanjuti keinginan masyarakat.

(SJ/Adi M)

Read More

Para Guru MTsN 6 Majalengka Santuni Warga di Bulan Ramadhan 1446 H/2025 M

Kepala MTsN 6 Majalengka menyerahkan langsung bingkisan paket sembako pada warga, di halaman depan sekolah.

Majalengka, Buser Polkrim. 

Dimomen bulan suci Ramadhan 1446 H/2025, MTsN 6 Majalengka menggelar bakti sosial dalam rangka Ramdhan Berkah dengan membagikan 60 paket sembako kepada warga lingkungan sekitar sekolah. 

Kasek MTsN 6 Majalengka, Muhamad Darda, S.Ag.,M.Pd serahkan paket sembako kepada puluhan warga dibantu oleh para guru.

Penyerahan santunan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala MTsN 6 Majalengka, Muhamad Darda, S.Ag.,M.Pd didampingi dan disaksikan semua para guru yang sebelumnya, diawali dengan pembagian ratusan takjil saat menjelang berbuka puasa bagi warga yang melintas di depan sekolah, Kamis (20/03/2025) sore. 

H. Endang selaku Kasubag TU disela-sela kegiatan, kepada Wartawan menyatakan bahwa dirinya merasa bangga dengan adanya inisiatif para guru yang berempati kepada sesama. Kegiatan ini juga, kami laksanakan rutin setiap tahunnya di Bulan Ramadhan.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai-nilai empati dan kepedulian dikalangan siswa serta membantu meringankan beban warga sekitar yang masih membutuhkan kepedulian dan uluran tangan kita," ucapnya. 

Masih di lokasi kegiatan tersebut awak media ini menghampiri salah satu warga  Ibu Ade (45), warga asal Dusun Dukuhwarung Desa Karangsambung, Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, mengatakan sangat berterima kasih atas bingkisan sembako yang diberikan pihak sekolah disaat kami lagi kesulitan dan membutuhkannya. 

"Semoga Allah dapat membalas atas kebaikan para guru MTsN 6 yang telah mengulurkan tangan dengan membagikan sebagian rezekinya di bulan yang penuh berkah ini...Aamin ya robbal alamin," ucapnya. 

Sementara menurut, Darda selaku Kepala MTsN 6 Majalengka mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa empati dikalangan Masyarakat secara luas, terutama di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. Kami juga ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap sesama, khususnya umat muslim yang membutuhkan uluran tangan. 

"Semoga ditahun - tahun mendatang sekolah kami, dapat berbagi lebih banyak lagi dan memberikan manfa'at yang lebih besar lagi kepada masyarakat," pungkasnya. (Ujang AR)

Read More

DPPKBP3A Kuningan Gelar KB MOW/MOP Gratis Bagi Warga Kurang Mampu

KUNINGAN,FD-buserpolkrim.com

Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuningan melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) bekerjasama dengan Tim Medis RS Angkatan Udara Salamun Bandung dan RSU KMC Kuningan menggelar kegiatan KB MOW/MOP terpusat untuk keluarga kurang mampu. Kegiatan bertempat di RSU KMC Kuningan, Sabtu (16/11/2024).

Pj Bupati Kuningan, Dr Agus Toyib, S.Sos., M.Si hadir dan meninjau langsung kegiatan bhakti sosial (Baksos) tersebut. Kegiatan bhakti sosial ini juga, diselenggarakan dalam rangka kesatuan gerak PKK tahun 2024.

Seperti diketahui, KB MOW dan MOP adalah metode kontrasepsi mantap jangka panjang yang dilakukan untuk mencegah kehamilan secara permanen. MOW merupakan singkatan dari Metode Operasi Wanita, sedangkan MOP merupakan singkatan dari Metode Operasi Pria. Dalam program KB MOW dan MOP ini, diikuti sebanyak 150 warga masyarakat.

Disela peninjauannya, Dr Agus Toyib menyatakan, menyambut baik kerjasama yang baik antara Dinas DPPKBP3A dan RS Angkatan Udara Salamun Bandung serta RSU KMC Kuningan ini.

“Diharapkan kegiatan yang berlangsung setahun sekali ini, dapat meningkatkan jumlah pengguna akseptor KB,” harapnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa pelayanan KB dan khususnya pelayanan MOW dan MOP ini adalah untuk mengurangi dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Kuningan khususnya.

“Kegiatan ini, sangat bermanfaat dan merupakan kegiatan tahunan. Dan tentunya perlu disambut dengan baik oleh kita semua, karena dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Kuningan,” pungkasnya. (Angga P/Asep S) 

Editor: Adi M

Read More

Dalam Rangka Peringati HUT ke-79 RI, Warga Perum Graha Arkha Desa Kaslor Gelar Do’a Bersama

Cirebon, FD-buserpolkrim.com

Kegiatan Do,a bersama yang digelar oleh warga Perumahan (Perum) Graha Arkha Desa Kasugengan Lor (Kaslor), Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini merupakan wujud syukur dan penghargaan kepada para pejuang kemerdekaan.

Do’a bersama tersebut di pimpin oleh Ustadz Mustarom S.Pd.i. kegiatan tersebut berjalan khidmat dan lancar. Warga Perum Graha Arkha mendo’akan para tokoh pejuang yang telah gugur demi membela tanah air Indonesia tercinta agar mendapat tempat terbaik disisi Allah S.W.T serta mendo’akan agar Negara dan Bangsa Indonesia makin maju, sejahtera, makmur sentosa.

Kegiatan dikuti seluruh warga Perum Graha Arkha mulai dari pria, wanita tua maupun muda. Semua kompak menyambut peringatan HUT ke-79 RI, Dirgahayu Indonesia, Nusantara Baru Indonesia Maju.

Berlangsungnya kegiatan do’a bersama tersebut, bertempat di Mushola Al-Muhajirin Perum Graha Arkha Desa Kasugengan Lor, Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, Jum’at (16/8/2024) malam pukul. 20.00 WIB.

Dan di keesokan pagi hingga sore, berbagai kegiatan lomba dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 RI berlangsung meriah dan telah disediakan berbagai hadiah menarik bagi para pemenang lomba. Perlombaan tersebut diikuti oleh warga Perum Graha Arkha, dari mulai anak-anak hingga orang dewasa.

Menurut Ketua panitia HUT ke-79 RI Perum Graha Arkha, Iyan yang akrab disapa Cak Lontong, mengatakan bahwa kegiatan seperti ini terus diadakan rutin tiap tahun di tanggal 17 Agustus.

Ketua RT.24, Heri, SH didampingi Ketua RT. Iyan 21, Poniman SE, menambahkan bahwa kegiatan ini terselenggara berkat sumbangsih (swadaya) dari warga Perum Graha Arkha. 

Penulis: (Chaerudin)

Editor: Adi M

Read More